Connect with us

Berita

25.000 Pegawai Kemendikbudristek Ikuti Webinar dan e-Learning Literasi Digital

Published

on

Kemendikbudristek menjadi salah satu kementerian yang mengikuti program Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan (LDSP) melalui Webinar Literasi Digital kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek (Dokumentasi : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan (LDSP) merupakan program nasional pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan  Informatika (Kemenkominfo) sejak tahun 2022. Pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi salah satu kementerian yang mengikuti program nasional ini melalui Webinar Literasi Digital kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek dan dilanjutkan dengan e-Learning Literasi Digital melalui Learning Management System (LMS) Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB). Webinar dan e-Learning Literasi Digital tersebut diikuti oleh lebih dari 25.000 Pegawai ASN Kemendikbudristek yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Webinar Literasi Digital berlangsung selama empat hari, yakni pada 27 s.d. 30 Maret 2023. Webinar dimulai pada Senin, 27 Maret 2023, dengan menampilkan empat narasumber dari berbagai instansi yang membawakan materi berbeda-beda. Empat narasumber yang menyampaikan materi pada 27 Maret 2023 yaitu Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M. LIS, Ph.D dari Universitas Indonesia, menyampaikan materi tentang Keamanan Digital; Hari S. Noegroho, S.E., dari INSW (Indonesia National Single Window), membawakan materi tentang Kecakapan Digital; Ibrahim Sidik, S.Pd., Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, menyampaikan materi tentang Etika Digital; dan Rusdi Kurniawan, S.Pd., Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, menyampaikan materi tentang Budaya Digital.

Dalam webinar tersebut, Prof. Dana Indra Sensue mengatakan salah satu dampak digitalisasi adalah mempermudah penyediaan dan penyimpanan data, kecepatan perolehan data, dan kelengkapan data. Tetapi, digitalisasi juga berdampak negatif terhadap gangguan kerahasiaan, kebocoran data, dan komunikasi. Karena itulah diperlukan manajemen risiko bagi keamanan dan keselamatan digital, termasuk di lembaga pemerintah. “Penataan keamanan dan keselamatan digital perlu dilaksanakan secara bersama-sama dalam organisasi. Salah satu yang menjadi tanggung jawab pimpinan adalah harus membuat perangkat aturan mengenai standar dan prosedur internal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hari S. Noegroho mengingatkan pentingnya kecakapan digital bagi aparatur pemerintah di era digital. Menurutnya, dengan memahami kecakapan digital, SDM di instansi pemerintah akan mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, etika, budaya, dan netral dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi. “Aparatur pemerintah perlu memiliki diversity skill untuk bekerja sama dengan keragaman usia, gender, ras, etnis, agama, dan budaya, serta memahami kecakapan digital untuk mengatasi potensi konflik dan meningkatkan pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbiaya murah,” ujarnya.

Kemudian terkait etika digital, Ibrahim Sidik mengatakan salah satu tujuan diterapkannya etika komunikasi dalam era digital adalah mendorong penciptaan komunikasi terbuka agar ada transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Netralitas aparatur pemerintah juga penting dalam penggunaan media digital agar tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. “Etika komunikasi adalah refleksi kritis untuk menentukan baik/jahat, benar/salah dalam produksi, distribusi, dan penggunaan informasi oleh pengguna atau penguasa dalam berkomunikasi agar membantu masyarakat menjadi warga negara yang berkompeten dan demokratis,” tuturnya.

Mengenai budaya digital, Rusdi Kurniawan menjelaskan pentingnya budaya digital dalam organisasi. Berdasarkan penelitian Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2019 dan riset World Economic Forum (WEF) pada tahun 2021, budaya digital membantu organisasi tetap relevan dalam tiga cara, yaitu (1) adaptasi terhadap perubahan dengan cepat, (2) efektivitas penggunaan teknologi, dan (3) penyampaian pesan yang berkesinambungan dan berdampak nyata pada pemangku kepentingan. “Budaya digital akan membuat individu dan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif sesuai dengan tuntutan zaman,” ujarnya.

Webinar Literasi Digital di lingkungan Kemendikbudristek berlangsung selama empat hari, yakni pada 27 s.d. 30 Maret 2023 dan dibagi menjadi delapan batch atau kelompok. Artinya, dalam satu hari akan ada dua kelompok webinar untuk Pegawai ASN Kemendikbudristek. Kemudian sebagai kelanjutan dari Webinar Literasi Digital, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek menyelenggarakan pengembangan kompetensi dengan jalur pembelajaran digital atau e-Learning Literasi Digital yang diikuti oleh Pegawai ASN melalui LMS WKMB Kemendikbudristek. Pembelajaran digital tersebut merupakan perwujudan pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN minimal 20 Jam Pelatihan (JP) per tahun bagi PNS sebagaimana diatur di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2018, dan maksimal 24 Jam Pelatihan per tahun bagi PPPK sebagaimana diatur di dalam Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbudristek, Mustangimah, mengatakan bahwa pengembangan kompetensi pegawai Kemendikbudristek menggunakan ekosistem digital, yakni melalui platform Wiyata Kinarya Merdeka Belajar yang bertujuan mewujudkan organisasi pembelajar. Ia menuturkan, ada empat karakteristik organisasi pembelajar, yaitu terus belajar, beradaptasi, kerja sama, dan inovasi. “Pegawai dapat membantu mengembangkan budaya pembelajaran di organisasi dengan mendorong rekan kerja untuk belajar dan berinovasi. Pegawai juga dapat mengajukan gagasan baru dan mencoba hal-hal baru untuk memajukan organisasi,” katanya.  

Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek telah menyediakan delapan program pelatihan/paket pelatihan melalui LMS WKMB yang dapat dipilih oleh PNS dan PPPK Kemendikbudristek setelah mengikuti Webinar Literasi Digital. Kedelapan program/paket pelatihan yang ditawarkan tersebut yakni: (1) Manajemen Informasi Pengelolaan Risiko, (2) Manajemen Informasi Kepegawaian, (3) Manajemen Informasi Akuntabilitas, (4) Manajemen Informasi Pengelolaan Kinerja, (5) Manajemen Informasi Kebahasaan dan Kebudayaan, (6) Manajemen Informasi Pelayanan Internal, (7) Manajemen Informasi Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan (8) Manajemen Informasi Pelayanan Pendidikan Tinggi.

Pembelajaran digital (e-learning) yang akan diikuti oleh Pegawai ASN Kemendikbudristek selanjutnya disesuaikan dengan jadwal masing-masing batch peserta. Proses pembelajaran e-learning dimulai sehari atau beberapa hari setelah masing-masing kelompok menyelesaikan webinar dan berlangsung selama tujuh hari kerja. Bagi Pegawai ASN yang menyelesaikan pembelajaran e-learning akan mendapatkan sertifikat pelatihan dengan jam pelatihan yang direkognisi. (***)

*Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Sekjen Kemenag: Gus Men di Eropa, MRA Sertifikasi Halal dan Ikuti Pertemuan Internasional Perdamaian

Published

on

Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani (Foto : Fadhlillah Hafizhan M, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sekjen Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan Menteri Agama saat ini sedang berada di Eropa. Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, kewajiban bersertifikat halal dilakukan secara bertahap. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal berlangsung dari 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya pentahapan pertama tersebut, yaitu: a) produk makanan dan minuman; b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan c) produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pemerintah pada Rapat Terbatas 15 Mei 2024 yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memang memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, tapi itu khusus bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK). Pentahapan ini diperpanjang dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026.

“Selama di Italia, Menag akan hadir pada penandatanganan MRA dengan Halal Quality Control Italia dan World Halal Authority serta melakukan pertemuan membahas masalah produk halal kedua negara. Hal ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 18, 19, dan 20 September 2024,” sambung Kang Dhani, panggilan akrabnya.

Dari Italia, lanjut Kang Dhani, Menag akan melanjutkan kunjungan kerja ke Prancis. Menag melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Acara ini dijadwalkan terselenggara pada 22 September 2024.

“Dalam pertemuan, Menag akan mendiskusikan upaya mencapai perdamaian dan kesejahteraan bersama di dunia,” terang Kang Dhani. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Siswa SMK Kemenperin Wakili Indonesia pada Kompetisi Industri 4.0 di Prancis

Published

on

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Seiring dengan perkembangan teknologi industri 4.0, sektor manufaktur di Indonesia terus berupaya untuk memanfaatkan peralatan mutakhir agar bisa lebih produktif dan berdaya saing global. Langkah ini juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) industri yang terampil untuk mendukung percepatan menuju transformasi digital tersebut.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian turut beperan aktif dalam menyediakan SDM industri kompeten, yang melek teknologi modern. Upaya ini dihasilkan melalui sejumlah unit pendidikan vokasi milik Kemenperin, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

“Guna memenuhi kebutuhan SDM industri yang andal tersebut, kami sudah menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana melalui 13 pendidikan tinggi vokasi, sembilan SMK, dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI) dengan spesialisasi dan kompetensi spesifik untuk membekali keterampilan secara mendalam,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/9).

Bukti nyata bahwa siswa vokasi Kemenperin mampu menguasai teknologi industri 4.0, tecermin dari dua siswa SMK-SMTI Pontianak, yakni Fikri Haykal Fahreza dan Muhammad Chairil Fathir Pahlevi yang berhasil mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tingkat internasional, World Skills Competition (WSC) 2024 di Lyon, Prancis.

Keduanya mengikuti kompetisi bidang industri 4.0 yang telah berlangsung pada 10-15 September 2024. Salah satu ajang terbesar di dunia ini diikuti sebanyak 1.400 kompetitor pada 59 jenis keahlian yang dilombakan, dan terdapat tiga pameran.

“Mereka adalah wakil satu-satunya dan yang pertama mewakili Indonesia dalam bidang lomba ini. Keduanya berasal dari unit pendidikan vokasi Kemenperin,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan. SMK-SMTI Pontianak juga telah menerapkan pembelajaran vokasi dual system yang link and match dengan industri, serta kurikulum berbasis 4.0 untuk menghadapi tantangan zaman saat ini dan ke depannya.

Partisipasi Indonesia pada ajang WSC berada di bawah koordinasi Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk bidang lomba industri 4.0, seleksi dan rekomendasi perwakilan dilakukan oleh FESTO selaku perusahaan mitra dari WSC dengan persetujuan Puspresnas.

“Dari hasil seleksi tersebut, terpilih dua siswa SMK-SMTI Pontianak untuk mengikuti WSC 2024 di kategori lomba tersebut. BPSDMI dan PT. FESTO berkolaborasi dalam mempersiapkan kompetitor agar siap mengukir sejarah melalui Training Camp meliputi rangkaian workshop teknis selama kurang lebih 5-6 bulan,” papar Masrokhan.

Kepala BPSDMI juga mengungkapkan, keikutsertaan di ajang WSC ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Kemenperin dalam upaya mengakselerasi penerapan program Making Indonesia 4.0. “Kami memberikan apresiasi kepada Fikri dan Fathir dan mendoakan yang terbaik. Semoga usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan memberikan hasil yang luar biasa,” ucap Masrokhan.

Sementara itu, Fathir menceritakan bahwa kebiasaannya semasa kecil mempengaruhi motivasi dan skill yang dimilikinya saat ini. “Sejak kecil saya sering menemani ayah bermain alat-alat teknik serta mendengarkan ceritanya tentang proyek yang dia kerjakan,” kenangnya.

Sedangkan, Fikri menyampaikan terima kasih kepada orangtuanya yang telah mendukung penuh dalam keikutsertaannya bertanding pada ajang WSC 2024. “Saya akan memberikan yang terbaik,” ujarnya.

SMK-SMTI Pontianak memiliki empat program keahlian, yakni Teknik Kimia Industri, Teknik Pemesinan, Analis Pengujian Laboratorium, dan Teknik Otomasi Industri. Siswa-siswi SMK-SMTI Pontianak dididik agar siap kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. Bukan hanya berorientasi kerja, SMK ini juga memotivasi siswanya agar bisa menoreh prestasi.

Belum lama ini, tiga lulusan baru SMK-SMTI Pontianak menerima beasiswa penuh Guanxi Government Scholarship for ASEAN Students di Liuzhou Polytechnic University. Ketiga lulusan tersebut adalah Ryo Carnavaro, Dion Justin Julian, dan Lenny Mulanur Putri. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Berita

BPJPH Raih GIFA Championship Award 2024 atas Layanan Sertifikasi Halal

Published

on

BPJPH raih GIFA 2024 (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Maladewa, goindonesia.co – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama hari ini menerima penghargaan Internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) Championship Award on Halal Certification. Awarding ceremony penghargaan tersebut dilakukan dalam gelaran 14th Annual Global Islamic Finance Awards 2024, serangkaian dengan Global Islamic Finance Summit 2024, di Paradise Island, Maladewa.

Melalui ajang tersebut, BPJPH mengungguli tiga nominator yang lainnya sehingga dinyatakan berhak menerima GIFA Championship Award 2024kategori Halal Certification. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Chairman GIFA Humayon Dar, dan diterima oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

“Alhamdulillah hari ini BPJPH memperoleh penghargaan internasional, GIFA Championship Award kategori Halal Certification.” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, usai menerima penghargaan, Selasa (17/9/2024).

Penghargaan yang didasarkan pada penilaian berbasis informasi dan riset ini, lanjutnya, merupakan bukti nyata atas kesungguhan, kerja keras, dan komitmen BPJPH dalam melaksanakan dan terus meningkatkan kualitas layanan publik Jaminan Produk Halal (JPH).

“Penghargaan ini membuktikan bahwa pengelolaan layanan sertifikasi halal BPJPH di Indonesia tak hanya mendapatkan perhatian namun juga mendapatkan pengakuan, kepercayaan, dan apresiasi dari dunia internasional.” lanjut Aqil menjelaskan.

“Ini juga membuktikan bahwa berbagai upaya strategis BPJPH dalam melakukan transformasi layanan sertifikasi halal implikasi positifnya dirasakan tak hanya oleh masyarakat dalam negeri namun juga internasional.” imbuhnya.

Penghargaan GIFA diberikan atas kontribusi besar BPJPH dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang menjadi kunci dalam penguatan ekosistem industri halal. Hingga saat ini, sejumlah capaian penting BPJPH memang berimplikasi signifikan bagi perkembangan ekosistem industri halal nasional. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil naik dari ranking empat ke ranking tiga dunia pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard.

Peningkatan itu tidak terlepas dari upaya strategis Pemerintah melalui BPJPH dalam penguatan ekosistem halal. SGIE Report 2023 menyebutkan bahwa sejumlah upaya penting telah dilakukan Pemerintah Indonesia, dengan memberikan dukungan besar terhadap UMKM lintas sektor melalui program sertifikasi halal.

Hingga saat ini, lebih dari lima juta produk telah disertifikasi halal oleh BPJPH. BPJPH juga berhasil memperkuat ekosistem layanan sertifikasi halal dengan terbentuknya 77 LPH, 268 LP3H, 106.146 Pendamping PPH bagi pelaku UMK, 1.666 auditor halal, 10.518 penyelia halal, dan 18 Lembaga Pelatihan JPH.

Komitmen Majukan Industri Halal

Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa BPJPH memiliki komitmen serius memajukan industri halal yang dipastikan berkontribusi bagi penguatan ekonomi nasional. Industri halal sendiri merupakan sektor penting ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan industri halal juga merupakan salah satu jawaban atas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan paradigma baru industrialisasi di Indonesia saat ini dan yang akan datang.

“Saat ini perkembangan ekonomi syariah dan halal lifestyle semakin dilirik oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu unsur penting untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, guna menopang perekonomian yang berkelanjutan.” kata Aqil menjelaskan.

“Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan nilai ekspor produk halal, di mana komoditas produk halal yang sangat berpotensi untuk kita ekspor adalah makanan halal dan busana muslim.” lanjut Aqil.

Industri halal, lanjutnya, terindikasi sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Tingginya permintaan produk halal disebabkan oleh tingkat pertumbuhan masyarakat muslim di dunia yang kini berjumlah dua milyar.

GIFA Award Berbasis Riset

Untuk diketahui, GIFA merupakan salah satu ajang penghargaan internasional bergengsi bagi lembaga maupun pimpinan atau perorangan yang memiliki pencapaian dan kontribusi nyata bagi perkembangan dan kemajuan industri perbankan dan keuangan Islam. Penghargaan ini melabeli keunggulan bergengsi yang mengakui pemerintah, lembaga dan individu atas prestasi luar biasa di bidangnya, dan memiliki kontribusi pada keberlanjutan perbankan dan keuangan Islam sebagai sistem yang layak dalam arsitektur keuangan internasional. Tahun ini adalah perhelatan GIFA yang keempat belas sejak pertama kali digelar di tahun 2011.

Hingga saat ini, lebih dari 500 lembaga pemerintah dan perorangan/pimpinan telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan GIFA. Sebelumnya, GIFA telah memberikan penghargaan bagi banyak pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo yang mendapatkan GIFA Global Islamic Finance Leadership Award pada tahun 2016. Di tahun yang sama, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga mendapatkan GIFA Lifetime Achievement Award 2012.

Dilansir dari website GIFA, metodologi pemberian penghargaan dan pemilihan pemenang ditentukan melalui pendekatan rinci untuk menyaring hanya yang terbaik dari yang terbaik di setiap kategori penghargaan. Setiap nominasi dinilai berdasarkan kombinasi informasi yang diberikan serta informasi yang disusun oleh Tim Riset.

Penentuan pemenang didasarkan pada empat kriteria. Pertama, bagaimana inovasi produk/layanan berimplikasi positif pada perkembangan keuangan Islam. Kedua, bagaimana kualitas dan kuantitas performa produk/layanan. Ketiga, bagaimana jangkauan penyediaan produk/layanan yang berdimensi nasional dan internasional. Dan keempat, bagaimana produk/layanan memiliki standar terbaik guna mendorong pertumbuhan industri dan keuangan syariah untuk pasar nasional dan global secara lebih unggul dari produk lainnya. (***)

* Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending