Connect with us

Berita

25.000 Pegawai Kemendikbudristek Ikuti Webinar dan e-Learning Literasi Digital

Published

on

Kemendikbudristek menjadi salah satu kementerian yang mengikuti program Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan (LDSP) melalui Webinar Literasi Digital kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek (Dokumentasi : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan (LDSP) merupakan program nasional pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan  Informatika (Kemenkominfo) sejak tahun 2022. Pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi salah satu kementerian yang mengikuti program nasional ini melalui Webinar Literasi Digital kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek dan dilanjutkan dengan e-Learning Literasi Digital melalui Learning Management System (LMS) Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB). Webinar dan e-Learning Literasi Digital tersebut diikuti oleh lebih dari 25.000 Pegawai ASN Kemendikbudristek yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Webinar Literasi Digital berlangsung selama empat hari, yakni pada 27 s.d. 30 Maret 2023. Webinar dimulai pada Senin, 27 Maret 2023, dengan menampilkan empat narasumber dari berbagai instansi yang membawakan materi berbeda-beda. Empat narasumber yang menyampaikan materi pada 27 Maret 2023 yaitu Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M. LIS, Ph.D dari Universitas Indonesia, menyampaikan materi tentang Keamanan Digital; Hari S. Noegroho, S.E., dari INSW (Indonesia National Single Window), membawakan materi tentang Kecakapan Digital; Ibrahim Sidik, S.Pd., Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, menyampaikan materi tentang Etika Digital; dan Rusdi Kurniawan, S.Pd., Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, menyampaikan materi tentang Budaya Digital.

Dalam webinar tersebut, Prof. Dana Indra Sensue mengatakan salah satu dampak digitalisasi adalah mempermudah penyediaan dan penyimpanan data, kecepatan perolehan data, dan kelengkapan data. Tetapi, digitalisasi juga berdampak negatif terhadap gangguan kerahasiaan, kebocoran data, dan komunikasi. Karena itulah diperlukan manajemen risiko bagi keamanan dan keselamatan digital, termasuk di lembaga pemerintah. “Penataan keamanan dan keselamatan digital perlu dilaksanakan secara bersama-sama dalam organisasi. Salah satu yang menjadi tanggung jawab pimpinan adalah harus membuat perangkat aturan mengenai standar dan prosedur internal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hari S. Noegroho mengingatkan pentingnya kecakapan digital bagi aparatur pemerintah di era digital. Menurutnya, dengan memahami kecakapan digital, SDM di instansi pemerintah akan mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, etika, budaya, dan netral dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi. “Aparatur pemerintah perlu memiliki diversity skill untuk bekerja sama dengan keragaman usia, gender, ras, etnis, agama, dan budaya, serta memahami kecakapan digital untuk mengatasi potensi konflik dan meningkatkan pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbiaya murah,” ujarnya.

Kemudian terkait etika digital, Ibrahim Sidik mengatakan salah satu tujuan diterapkannya etika komunikasi dalam era digital adalah mendorong penciptaan komunikasi terbuka agar ada transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Netralitas aparatur pemerintah juga penting dalam penggunaan media digital agar tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. “Etika komunikasi adalah refleksi kritis untuk menentukan baik/jahat, benar/salah dalam produksi, distribusi, dan penggunaan informasi oleh pengguna atau penguasa dalam berkomunikasi agar membantu masyarakat menjadi warga negara yang berkompeten dan demokratis,” tuturnya.

Mengenai budaya digital, Rusdi Kurniawan menjelaskan pentingnya budaya digital dalam organisasi. Berdasarkan penelitian Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2019 dan riset World Economic Forum (WEF) pada tahun 2021, budaya digital membantu organisasi tetap relevan dalam tiga cara, yaitu (1) adaptasi terhadap perubahan dengan cepat, (2) efektivitas penggunaan teknologi, dan (3) penyampaian pesan yang berkesinambungan dan berdampak nyata pada pemangku kepentingan. “Budaya digital akan membuat individu dan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif sesuai dengan tuntutan zaman,” ujarnya.

Webinar Literasi Digital di lingkungan Kemendikbudristek berlangsung selama empat hari, yakni pada 27 s.d. 30 Maret 2023 dan dibagi menjadi delapan batch atau kelompok. Artinya, dalam satu hari akan ada dua kelompok webinar untuk Pegawai ASN Kemendikbudristek. Kemudian sebagai kelanjutan dari Webinar Literasi Digital, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek menyelenggarakan pengembangan kompetensi dengan jalur pembelajaran digital atau e-Learning Literasi Digital yang diikuti oleh Pegawai ASN melalui LMS WKMB Kemendikbudristek. Pembelajaran digital tersebut merupakan perwujudan pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN minimal 20 Jam Pelatihan (JP) per tahun bagi PNS sebagaimana diatur di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2018, dan maksimal 24 Jam Pelatihan per tahun bagi PPPK sebagaimana diatur di dalam Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbudristek, Mustangimah, mengatakan bahwa pengembangan kompetensi pegawai Kemendikbudristek menggunakan ekosistem digital, yakni melalui platform Wiyata Kinarya Merdeka Belajar yang bertujuan mewujudkan organisasi pembelajar. Ia menuturkan, ada empat karakteristik organisasi pembelajar, yaitu terus belajar, beradaptasi, kerja sama, dan inovasi. “Pegawai dapat membantu mengembangkan budaya pembelajaran di organisasi dengan mendorong rekan kerja untuk belajar dan berinovasi. Pegawai juga dapat mengajukan gagasan baru dan mencoba hal-hal baru untuk memajukan organisasi,” katanya.  

Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek telah menyediakan delapan program pelatihan/paket pelatihan melalui LMS WKMB yang dapat dipilih oleh PNS dan PPPK Kemendikbudristek setelah mengikuti Webinar Literasi Digital. Kedelapan program/paket pelatihan yang ditawarkan tersebut yakni: (1) Manajemen Informasi Pengelolaan Risiko, (2) Manajemen Informasi Kepegawaian, (3) Manajemen Informasi Akuntabilitas, (4) Manajemen Informasi Pengelolaan Kinerja, (5) Manajemen Informasi Kebahasaan dan Kebudayaan, (6) Manajemen Informasi Pelayanan Internal, (7) Manajemen Informasi Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan (8) Manajemen Informasi Pelayanan Pendidikan Tinggi.

Pembelajaran digital (e-learning) yang akan diikuti oleh Pegawai ASN Kemendikbudristek selanjutnya disesuaikan dengan jadwal masing-masing batch peserta. Proses pembelajaran e-learning dimulai sehari atau beberapa hari setelah masing-masing kelompok menyelesaikan webinar dan berlangsung selama tujuh hari kerja. Bagi Pegawai ASN yang menyelesaikan pembelajaran e-learning akan mendapatkan sertifikat pelatihan dengan jam pelatihan yang direkognisi. (***)

*Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari

Published

on

Penandatanganan kontrak layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di KUH Jeddah (Foto : @kemenag.go.id)

Jeddah, goindonesia.co – Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/0125).

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” terang Nasrullah Jasam.

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

“Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” jelas Yusron. (***)

*Kementerian Agama RI. Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Gapeka 2025 Berlaku Mulai 1 Februari 2025, KAI Imbau Pelanggan Mengecek Kembali Jadwal Perjalanan

Published

on

Iliustrasi (Foto : @www.antaranews.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba. 

Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru–Pondok S5 dan Kreunggeukeuh–Kutablang–Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

“DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tukas Anne. 

Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

• Cikarang – Cikampek

• Cikampek – Haurgeulis

• Cirebon – Cirebon Prujakan

• Cirebon Prujakan – Tegal

• Cirebon Prujakan – Prupuk

• Tegal – Comal

• Kalibodri – Semarang Poncol

• Semarang Tawang – Ngrombo

• Ngrombo – Kradenan

• Kebasen – Kutoarjo

• Banjar – Kawunganten

• Jeruklegi – Kroya

• Kutoarjo – Yogyakarta

• Lempuyangan – Solobalapan

• Solojebres – Walikukun

• Gundih – Solobalapan

• Walikukun – Mojokerto

• Kertosono – Blitar

• Cepu – Lamongan

• Mojokerto – Wonokromo

• Wonokromo – Surabaya Gubeng

• Leces – Probolinggo

• Probolinggo – Pasuruan

Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit; 

4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

6. Serta KA-KA lainnya. 

“Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

100 Hari Pemerintahan, Presiden Prabowo Resmikan PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis

Published

on

PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 yang terintegrasi FSRU milik Pertamina dan mitra strategis bersama puluhan proyek strategis kelistrikan lain di Jawa Barat. [20/1/2025]

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan dan optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PLTGU Jawa 1 yang dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz merupakan wujud hilirisasi dan transformasi energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam program 100 hari kerja dan arahan Kementerian BUMN.

“PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar.

Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU). 

PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik. 

“Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan.,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat, khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat. Terlebih, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.

Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik  akan lebih cepat. 

Sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan, PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun. 

Beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting  sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.

PLTGU Jawa-1 juga menjadi salah satu milestone penting yang tercipta atas sinergi BUMN maupun dengan mitra internasional, yang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero) 

Continue Reading

Trending