Connect with us

Berita

Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham

Published

on

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat acara Bulan Literasi Aset Kripto (Foto : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, @www.kominfo.go.id)

Jakarta Pusat, goindonesia.co – Badan   Pengawas   Perdagangan   Berjangka   Komoditi   Kementerian Perdagangan  bersinergi  dengan  Asosiasi  Pedagangan  Aset  Kripto  Indoesia  (Aspakrindo)  menggelar program  ‘Bulan  Literasi  Aset  Kripto’.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengharapkan Program  ‘Bulan Literasi  Aset  Kripto’  dapat  meningkatkan  literasi  perdagangan  aset  kripto  dengan  memberikan  pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami  peningkatan maupun  penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun  waktu  yang  pendek.  Untuk  itu,  diperlukan  pemahaman  yang  baik  bagi  masyarakat  termasuk manfaat,  potensi,  dan  risiko  dari  perdagangan  aset  kripto.  Bulan  Literasi  Aset  Kripto  Tahun  2023  ini tentunya  merupakan  salah  satu  cara  untukmeningkatkan  literasi  masyarakat  terhadap  perdagangan aset kripto,” jelasnya di Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).

Mendag   Zulkifli   Hasan   mengungkapkan,   pasar   aset   kripto   di   Indonesia   semakin   meningkat. Berdasarkan  data  Bappebti,  pada  akhir  2021  tercatat  jumlah  pelanggan  atau  pengguna  aset  kripto sebanyak 11,2 juta orang.  Angka itu meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang.

Menariknya, jumlah itu didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.  Berdasarkan  datadari  Coinfolk,  terdapat  enam  provinsi  dengan  minat  kripto  tertinggi  di  Indonesia yaitu,  Bali,  DKI  Jakarta,  Banten,  Yogyakarta,  Kepulauan  Riau,  dan  Jawa  Barat.

“Kondisi ini semua menunjukkan  bahwa  potensi  pasar  aset  kripto  di  Indonesia  masih  sangat  besar  dan  bukan  tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas  Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara  itu,  Perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Indonesia  pada  2022  mencatat  nilai  transaksi yang  sebesar  Rp296,66  triliun. Nilai  ini  turun  dibandingkan  tahun  2021  yang  sebesar  Rp859,4  triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp64,9 triliun.

“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham  melemah  (bearish),  tapi  di  sisi  lain  semakin  banyaknya  perusahaan  seperti  Meta,  Google,  dan Twitter   yang   mulai   mengintegrasikan   teknologi blockchaindalam   kegiatan   usahanya.   Hal   ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” jelas  Mendag  Zulkifli Hasan.

Kementerian  Perdagangan  juga  menargetkan  Indonesia  akan  memiliki  kelembagaan  bursa aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Kelembagaan bursa aset kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami  perkembangan  yang  pesat  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Teknologi blockchain yang   salah   satu   pengaplikasiannya   adalah   aset kripto   terus   mengalami perkembangan. Namun demikian, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan  melakukan  penyesuaian  berbagai  aturan  untuk  dapat  mengatur  ekosistem  penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti.  Hal  itu  mengacu  pada  Peraturan  Bappebti  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchainke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat   saling   mengoordinasikan   dan   menguatkan   peran   kementerian/lembaga   dalam   mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.

Plt.  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko  menyampaikan,  dengan  Bulan  Literasi  Aset  Kripto,  selain membangun  pemahaman  yang  benar  terhadap  literasi  aset  kripto,  diharapkan  masyarakat  dapat makin   berhati-hati   dan   selalu   memastikan   platform   dan   token   terdaftar   di   Bappebti   untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Bulan Literasi Aset Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko, manfaat,  dan  potensi  dari perdagangan aset  kripto.  Selain  itu,  dapat  menciptakan awarenessterkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,”ujar Didid.

Ketua    Asosiasi    Pedagang    Aset    Kripto    Indonesia    (Aspakrindo)    Teguh    Kurniawan Harmanda menambahkan,   program   Bulan   Literasi   Kripto   menggandeng   seluruh   anggota   Aspakrindo   yang berjumlah 25 orang dan terdaftar resmi di Bappebti. Menurut  Teguh,  edukasi  merupakan  fokus  utama  dari  perkembangan  industri  aset  kripto.

“Bulan Literasi  Kripto  menjadi  momen  yang  tepat  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada pelanggan,  calon  pelanggan,  dan  masyarakat  umum  mengenai  penyelenggaraan,  mekanisme,  dan kelembagaan  dalam  perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Indonesia.  Kami  berharap,  kegiatan  ini dapat  menjangkau  semakin  banyak  masyarakat  untuk  melek  aset  kripto  adalah  salah  satu  alternatif perdagangan komoditas,”tutur Teguh.

Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama satu bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport,dan  turnamen  eSport  dan  lainnya. Rangkaian  acara  tersebut  akan  digelar  di  beberapa  kota  di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau hibrida.

Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara  yaitu  Plt.  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko;  Dirjen  Dukcapil Kemendagri  Zudan  Arif Fakhrullahdengan   materi   peran   Kemendagri   dalam   menjaga   dan   membantu   pengecekan   data kependudukan  Pelanggan  Aset  Kripto;  Kepala  PPATK  Maimirza  dengan  materi  Peran  PPATK  dalam penelusuran  transaksi  keuangan  terkait  Perdagangan  Aset  Kripto;  Dirtipideksus  Bareskrim  Polri  Andri Sudarmadi   dengan   materi   Sinegritas   peran   Polri   dan   Bappebti   dalam   rangka   pencegahan   dan penegakan hukum atas Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (***)

(Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, @www.kominfo.go.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Bidang Aparatur Negara Diuji Coba Pada 40 Instansi

Published

on

Suasana uji coba Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara.(Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara memasuki tahap uji coba. Uji coba dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai dari 22 April hingga 29 April 2024 pada 31 instansi di pemerintah daerah dan 9 pemerintah pusat.

Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan saat ini Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara (Platform Digital Manajemen ASN) dalam prototype yang sudah terhubung dengan SIASN, MyASN, E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan SIBANGKOM ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk login.

“Karenanya perlu dilakukan uji coba untuk mengumpulkan umpan balik (feedback) langsung dari pengguna potensial tentang pengalaman mereka dalam menggunakan portal tersebut,” ujar Ari dalam uji coba Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara, secara daring, Senin (22/04).

Portal Administrasi Pemerintahan memanfaatkan sistem informasi eksisting milik Kementerian PANRB, LAN, dan BKN yang sejalan dengan UU No. 20/2023 dan pengembangan fitur baru. “Layanan Aparatur Negara mengkonsolidasikan layanan digital pada Kementerian PANRB, BKN, dan LAN menjadi layanan digital terintegrasi, berbasis Satu Data Kepegawaian, bagian dari Portal Administrasi Pemerintahan,” jelasnya.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan, seluruh layanan yang ada di dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN akan diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan yang dimaksud antara lain layanan kenaikan pangkat, pindah instansi, penetapan pemberhentian, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), sistem elektronik kinerja, dan lainnya.

“Portal ini tidak hanya mengintegrasikan berbagai layanan, tetapi juga melakukan simplikasi atau penyederhanaan proses bisnis yang diharapkan akan berdampak signifikan terhadap percepatan layanan di bidang kepegawaian ASN,” tutur Suharmen.

Senada dengan Suharmen, Sekretaris Utama LAN Reni Suzana mengungkapkan sebelumnya LAN sudah melakukan penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pendukung pengembangan kompetensi ASN yang ada di setiap instansi pemerintah ke dalam sebuah platform yang disebut dengan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi (Sibangkom) ASN.

“Di tahun 2024 LAN melakukan pengintegrasian secara nasional di Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur, dimana di dalam Sibangkom terdapat dua jenis layanan yang akan disediakan yaitu Pembelajaran Mandiri dan Pelatihan Mandatory,” pungkas Reni. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran

Published

on

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga pertumbuhan laju inflasi usai perayaan hari raya Idulfitri. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bkhati Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (22/4/2024).

“Kita melihat bahwa inflasi jangan sampai kita kendur [pengendaliannya], kita harus tetap jaga dan rawat,” katanya.

Mendagri mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi Indonesia secara year on year (YoY) pada Maret 2024 sebesar 3,05 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,99 pada Maret 2023 menjadi 106,13 pada Maret 2024. Menurutnya, angka ini masih stabil, karena pemerintah menargetkan inflasi berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.

“Itu angka yang relatif terkendali yang bisa menyeimbangkan antara produsen dan konsumen,” tegasnya.

Meski relatif terkendali, dia mengingatkan Pemda agar tetap mewaspadai kenaikan laju inflasi. Guna menjaga inflasi tetap terkendali, Mendagri menekankan pentingnya manajemen dan koordinasi yang konsisten, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia optimistis jika hal tersebut dilakukan, maka angka inflasi akan tetap terkendali. Kondisi ini tentu saja akan berdampak positif bagi daya beli masyarakat.

“Kita mampu secara internal bisa me-manage inflasi ini, salah satu kuncinya adalah manajemen kita, melakukan koordinasi seperti ini secara konsisten, baik di tingkat pusat minimal sebulan sekali dan dengan semua daerah seminggu sekali,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran daerah dalam mengendalikan inflasi. “Semua daerah sekali lagi saya menekankan untuk tolong betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing, dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,” tuturnya. (***)

*Kemendagri

Continue Reading

Berita

Menparekraf Apresiasi Program The Power of Emak-Emak dari Supermom

Published

on

Menparekraf Sandiaga Uno dalam “The Weekly Brief With Sandi Uno” yang berlangsung secara daring, Senin (22/4/2024) menyambut baik peluncuran Program 1M PACT #powerofemakemak dari Supermom. (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik peluncuran Program 1M PACT #powerofemakemak dari Supermom sebagai program yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia.

Menparekraf Sandiaga dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Senin (22/4/2024), menyampaikan bahwa 1M PACT #powerofemakemak merupakan program yang akan memberikan pelatihan digitalisasi untuk para ibu-ibu selama 18 bulan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan kewirausahaan perempuan di Indonesia. 

“Jadi mudah-mudahan dengan mereka lokasinya bisa di rumah, bisa di tempat arisan, bisa juga di dapur, di kamar, pakai daster, lagi anter sekolah, tetap bisa menciptakan konten yang menghasilkan penghasilan,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf/Baparekraf, Yuana Rochma Astuti, menyampaikan The Power Of Emak-Emak dari Supermom ini sejalan dengan program Kemenparekraf/Baparekraf dalam mengatasi kekurangan digital talenta.

Indonesia membutuhkan sebanyak sembilan juta talenta digital sampai dengan tahun 2025 agar dapat mengoptimalkan ekonomi digital nasional. 

“Artinya pertahun itu kebutuhan adalah 600 ribu, sementara dari kementerian lembaga ini baru bisa memenuhi 200 ribu- 400 ribu. Jadi harapannya dari pemberian pelatihan seperti pembentukan Key Opinion Mothers nantinya bisa mendorong UMKM terutama emak-emak jadi lebih paham digitalisasi sehingga bisa mendapatkan penghasilan optimal,” kata Yuana. 

VP of Revenue Growth SUPERMOM, Tiara Iraqhia, menyampaikan bahwa program ini memberikan pelatihan yang dirancang secara komprehensif untuk membekali para Key Opinion Mothers pengetahuan dan keterampilan membuat konten digital. 

“Dari Supermom kita akan melaksanakan ini selama 18 bulan ke depan, kami tentunya akan mengajak seluruh pihak pemilik merek, brand dan mitra untuk berpartisipasi dalam mendukung perjalanan pemberdayaan 1 juta ibu Indonesia dengan meningkatkan literasi digital mereka. Kita mengharapkan dapat meningkatkan peluang mereka, dapat belajar saling berbagi juga menghasilkan uang, walaupun pakai daster aja dari rumah,” kata Tiara. 

Turut mendampingi Menparekraf secara daring pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Trending