Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut membahas kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengatakan, kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo membawa banyak efek negatif bagi instansi Polri, salah satunya penurunan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menyampaikan maaf kepada masyarakat.
“Saya meminta pada Kapolri mungkin Pak Kapolri, sebuah kata maaf kepada masyarakat, bukan pada kita, akan memberikan sebuah kesempatan baru bagi instansi Polri untuk memulihkan kepercayaan, untuk memulihkan kembali internal instansi Polri dan terpenting untuk menjamin tegaknya hukum,” kata Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J yang menyeret Irjen Ferdy Sambo di Komisi III DPR, Rabu (24/8/2022).
Hinca mengingatkan, kasus Sambo membawa efek domino dan pukulan telak bagi Kapolri dan juga masyarakat. “Saya lihat banyak sekali efek pascakejadian ini,” ujar dia.
Selain itu, Politikus Demokrat itu juga menyampaikan maaf pada masyarakat bila lambat bicara terkait kasus tersebut.
“Saya meminta maaf pada masyarakat yang mungkin menuduh Komisi III lambat bicara, selain reses kami sangat hati-hati masalah ini, dan kami tahu kalau penyidikan berlangsung tidak boleh diintervensi,” pungkas Hinca.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir meminta penjelasan Listyo mengapa motif dari kasus pembunuhan Brigadir J tidak diungkap ke publik. Adies meminta Listyo membeberkan motif termasuk apa yang terjadi Magelang.
“Apa yang terjadi di Magelang? Siapa tersangka utama? Terkait motif kami pun masih mendengar tunggu di persidangan,” kata dia.
Politikus Golkar itu menyebut paling tidak Kapolri Listyo menjelaskan alasan motif tidak bisa dibeberkan sekarang.
“Kenapa kasus ini tunggu persidangan. Padahal kasus lain bisa dibuka. Paling tidak berilah alasan kenapa tunggu persidangan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan motif kasus ini?,” kata Adies
Mahfud Md: Sesudah Kasus Sambo Memanas, Kok Enggak Ada Suara dari DPR?
Ketua Kompolnas Mahfud Md menjelaskan alasan dirinya mengkritik DPR yang ia sebut berdiam diri terkait kasus pembunuhan Brigadir J dan menyeret nama Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Mahfud menyatakan pada awalnya DPR tidak berdiam diri, namun saat kasus kian memanas, DPR tidak lagi angkat bicara mengenai kasus Brigadir J. Padahal ia ingin Komisi III ikut mengawal dan mendorong penyelesaian kasus tersebut.
“Sesudah (kasus) ini memanas dan menuju ke sini, kok enggak ada suara dari sini (DPR). Mana nih DPR ini kok diam, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini,” kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi III, Senin (22/8/2022).
Mahfud menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga perlu suasana tertentu untuk mendorong penegakan hukum kasus tertentu.
“Karena hukum itu kan produk politik, enggak bisa hukum jalan sendiri, tanpa ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan pro yustisianya itu kita dorong,” kata dia.
Harus Ikut Campur
Menurut Mahfud, DPR memang sudah seharusnya ikut campur dalam kasus yang menyita perhatian publik, agar kasus bisa didorong tuntas lebih cepat.
“DPR bilang Menkopolhukam itu enggak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur, lah dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil karena DPR yang ngomong,” kata dia
“Urusan pencabulan santri, ngomong, urusan apa ngomong, jadi saya tunggu-tunggu, karena saya selalu merasa chit chat, biar kebenaran itu keluar,” sambung Mahfud.
Kapolri: Kasus Sambo Pil Pahit Bagi Polri
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo.
Dalam paparannya, Listyo menyatakan bahwa kasus Sambo tersebut adalah pukulan telak atau pil pahit bagi institusi Polri.
“Tentunya pil pahit bagi kami,” kata Listyo dalam RDP Komisi III, Rabu (24/8/2022).
Meski demikian, Listyo menyebut kasus Sambo menjadi momentum Polri untuk berbenah dan menjadi lebih baik lagi.
“Tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki institusi Polri, sehingga bisa menjadi lebih baik, bisa memberikan pelayanan lebih baik pada masyarakat, Polri yang saat ini terdampak bisa segera kembali pulih,” kata Listyo.
Saat ini, Listyo berharap berkas perkara bisa segera dinyatakan P21 oleh kejaksaan. “Mudah-mudahan harapan kami berkas ini segera dinyatakan P21,” kata dia. (***)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Foto : @www.kemenkeu.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono mengungkapkan berbagai peran APBN dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Antara lain yaitu melalui program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pendidikan.
Ia mengatakan, makan bergizi gratis sebagai program peningkatan nutrisi merupakan titik awal dari investasi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia. “Jika kita tidak bisa menjawab isu tersebut, maka kita tidak punya landasan untuk melangkah ke depan,” ujar Wamenkeu Thomas dalam Nomura-Verdhana Indonesia Conference 2024 di Jakarta pada Rabu (6/11).
“Oleh karena itu, pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah membuat keputusan strategis bahwa pemerintah berperan penting dalam mengatasi isu tersebut. Sehingga APBN disusun sedemikian rupa untuk diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia,” tambahnya.
Wamenkeu menjelaskan, pemerintah juga memberikan perhatian penuh pada isu ketahanan pangan, kesehatan, serta peningkatan sektor pendidikan untuk masyarakat luas. Meski demikian, semua program pengembangan sumber daya manusia tersebut ia pastikan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian fiskal. (***)
Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menerima aksi demo damai serikat pekerja/serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Nasional (Foto : @kemnaker.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menerima aksi demo damai serikat pekerja/serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Nasional di halaman kantor Kemnaker, Rabu (6/11/2024).
Seusai melakukan aksi demo, sebanyak 15 perwakilan pekerja SPN melakukan dialog sosial di lantai 8 Kemnaker. Immanuel mengatakan bahwa merupakan sebuah kehormatan baginya dapat menerima aspirasi pekerja terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.
“Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK,” ucap Immanuel.
Ia menegaskan bahwa putusan MK merupakan kado atau hadiah bagi pekerja/buruh di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Putusan MK ini merupakan kemenangan kawan-kawan pekerja/buruh dan momentum ini kita jadikan kemenangan kita bersama,” ujarnya.
Immanuel berharap para pekerja/buruh dapat memanfaatkan kekuasaan Presiden Prabowo untuk kesejahteraan seluruh pekerja. Hal itu sesuai dengan narasi yang selalu dilontarkan oleh Presiden Prabowo yang ingin memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya.
“Sebelum saya dipanggil Yang Mahakuasa, saya ingin melihat rakyat sejahtera terlebih dulu,” ujarnya, mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dialog bersama para perwakilan serikat pekerja, Immanuel meminta agar pekerja/buruh dapat memanfaatkan posisinya sebagai Wamenaker untuk menjadi jembatan komunikasi para pekerja. “Semua yang menjadi tuntutan pekerja, akan kita perjuangkan. Pemerintah akan merumuskan dan merancang (upah minimum) secara tepat bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Immanuel menambahkan bahwa sebagai negara hukum, pemerintah tunduk dan patuh pada putusan MK yang telah melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Selanjutnya, pemerintah akan mengambil langkah strategis dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berdialog mengenai tindak lanjut pascaputusan MK tersebut.
Hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti adalah penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025, karena hal ini sudah ditunggu semua pihak, ujar Immanuel. (***)
Rapat persiapan Zakat Wakaf Fun Run (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan menghelat Zakat Wakaf Fun Run pada 22 Desember 2024 di Jakarta. Pendaftaran dibuka mulai 11 November hingga 15 Desember 2024.
Event ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf bagi pemberdayaan umat. Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Kemenag, Muhibuddin mengatakan, kegiatan ini digagas dengan memanfaatkan momentum olahraga untuk tujuan sosial, sekaligus memperkenalkan konsep wakaf produktif, penggunaan platform digital dalam berzakat dan berwakaf, serta memperluas pemahaman zakat dan wakaf bagi semua kalangan.
“Kami berharap ajang ini dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Selain itu, kami juga ingin meningkatkan indeks literasi zakat dan wakaf, serta partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf,” ujar Muhibuddin di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Muhibuddin menyebut, Zakat Wakaf Fun Run menargetkan 3.000 peserta dengan kontribusi sebesar Rp50.000 per peserta, yang diharapkan dapat mengumpulkan dana ZISWAF sebesar Rp150 juta. Hasil dana tersebut akan disalurkan untuk program Pemberdayaan Ekonomi Umat.
Selain fun run, kegiatan ini akan diramaikan dengan berbagai acara tambahan seperti Kids Corner, penghargaan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ), Zakat Wakaf Tunnel, Food Bazaar dari UMKM, dan kegiatan lainnya.
Dikatakan Muhibuddin, konsep acara yang menggabungkan olahraga dengan agenda sosial juga menargetkan keterlibatan generasi muda yang belum akrab dengan konsep zakat dan wakaf. “Kami ingin mengajak generasi muda untuk terlibat dalam filantropi Islam melalui ZISWAF. Event ini memberi pengalaman langsung kepada mereka, agar bisa merasa lebih dekat dengan zakat dan wakaf,” ungkapnya.
Muhibuddin berharap, event ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berfungsi sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang terus memberi dampak positif bagi masyarakat, sekaligus berupaya menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo dalam memberantas kemiskinan.
“Kami berharap ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang membawa perubahan positif bagi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf,” tandasnya. (***)