Connect with us

Berita

Demokrat Usul Kapolri Dinonaktifkan, KAMMI Tak Setuju!

Published

on

Foto: Ketua Umum KAMMI Zaky Ahmad Rivai. (dok. istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap tak setuju dengan usul anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut kasus Brigadir J. KAMMI menilai hal yang wajar Polri membutuhkan waktu untuk mengurai kasus pembunuhan Brigadir J.
“Tidak setuju. Apa alasan kuatnya? Kalau terkesan lambat, saya kira wajar. Untuk mengurai kasus ini memang tidak mudah,” Ketua Umum KAMMI Zaky Ahmad Rivai kepada wartawan, Senin (22/8/2022).

Zaky menjelaskan kasus pembunuhan Brigadir J tak mudah, lantaran tim khusus bentukan Kapolri menghadapi sebuah persekongkolan yang diotaki oknum perwira tinggi Polri, yakni mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Apalagi ada persekongkolan yang melibatkan perwira tinggi. Ini bukan kasus receh, butuh waktu dan tenaga ekstra untuk mengungkap secara total,” Zaky menekankan.

Menurutnya, perkembangan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J signifikan. Yang terpenting baginya, para pelaku dihukum seadil-adilnya.

“Tapi tim sudah bekerja dengan baik, makin ke sini kita melihat makin banyak progresnya. Justru patut diapresiasi. Tapi kita juga ingin semua diungkap ke publik, termasuk motif pembunuhan, tersangkanya, dan juga diperlihatkan kalau para pelaku betul-betul diberi sanksi seadil-adilnya,” ungkap Zaky.

Zaky berharap kasus Brigadir J segera selesai. Dia menuturkan ‘pekerjaan rumah’ Polri ke depan masih banyak.

“Pekerjaan Polri ini masih banyak: meningkatkan trust publik kepada institusi, menegakkan keadilan, belum lagi harus mengawal pemulihan ekonomi dan kesehatan, juga di depan ada G20,” terang Zaky.

Usul pencopotan Sigit dari jabatan Kapolri, sambung dia, malah menambah masalah di kepolisian. Dia mengimbau agar publik mendukung Polri bekerja dengan maksimal.

“Mencopot Kapolri justru menambah banyak masalah. Seyogianya kita dukung agar terus bekerja maksimal,” pungkas Zaky.

Sebelumnya Benny K Harman, mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo. Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, siang tadi.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik ke Mekno Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud Md.

Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

RSJPD Harapan Kita Raih Gold Winner di Ajang IHF 2024

Published

on

RSJPD Harapan Kita berhasil meraih penghargaan sebagai “Gold Winner” diberikan oleh American College of Healthcare Executive Excellent Award pada ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke-47, yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil atas keberhasilannya dalam menjalankan Program Pembinaan Jaringan Kardiovaskular di Indonesia (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Jakarta kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kali ini, RSJPD Harapan Kita berhasil meraih penghargaan sebagai “Gold Winner” atas keberhasilannya dalam menjalankan Program Pembinaan Jaringan Kardiovaskular di Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh American College of Healthcare Executive Excellent Award pada ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke-47, yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada Rabu (11/9).

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Penghargaan ini akan selalu memacu kami untuk terus memberikan pelayanan dan pengampuan terbaik khususnya pada layanan kardiovaskular di Indonesia,” kata Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Iwan Dakota.

Dengan diraihnya penghargaan bergengsi ini, lanjut Iwan, semakin memperkuat komitmen RSJPD Harapan Kita sebagai rumah sakit pengampu layanan kardiovaskular di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan standar terbaik dalam pengampuan.

Dengan demikian, RSJPD Harapan Kita dapat terus mendukung agenda transformasi layanan rujukan, yang bertujuan menghadirkan layanan kardiovaskuler di seluruh pelosok tanah air.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya turut mengucapkan selamat dan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian luar biasa yang telah ditorehkan oleh RSJPD Harapan Kita pada ajang bergengsi tingkat internasional ini.

Ia berharap prestasi gemilang ini dapat menjadi inspirasi, pembelajaran, serta mendorong rumah sakit lain untuk konsisten melakukan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Selamat untuk capaian gemilang yang telah diraih oleh RSJPD Harapan Kita. Saya berharap agar raihan ini dapat membangkitkan semangat untuk terus memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Continue Reading

Berita

Menhan Prabowo Temui Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm Bahas Hubungan Bilateral

Published

on

Pertemuan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, di Vietnam, (Foto : @www.kemhan.go.id)

Vietnam, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, di Vietnam, pada Jumat (13/9).

Vietnam telah lama menjadi mitra dekat Indonesia di mana telah terjalin hubungan bilateral yang erat, khususnya di bidang pertahanan. Indonesia pun menaruh perhatian terhadap bencana yang dialami Vietnam belum lama ini.

Diawal pertemuan Menhan Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan terhadap bencana alam Topan Yagi yang menimpa Vietnam belum lama ini.

“Atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dan kerusakan akibat musibah bencana Topan Yagi di Vietnam pada tanggal 7 September 2024.” kata Menhan Prabowo.

“Indonesia juga siap membantu dalam kapasitas apa pun yang mungkin dibutuhkan. Saya berharap mereka yang tertimpa musibah diberi kekuatan agar bisa segera memulai proses pemulihan,” tambah Menhan.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat hubungan di bidang penting lainnya seperti pertahanan dan keamanan, berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mencegah kejahatan transnasional, dan terus bekerja sama secara erat untuk mencegah penangkapan ikan ilegal serta penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing).

Selain itu, Presiden Vietnam, juga menyampaikan ketertarikan dan meminta Indonesia untuk dapat berbagi pengalaman dalam bidang operasi penjaga perdamaian PBB. “Saya berharap Indonesia dapat berbagi pengalaman dan membantu melatih perwira Vietnam untuk berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB”, kata Presiden Tô Lâm.

Di sisi lain, saat ini, para peserta diklat dari Indonesia di Vietnam tengah mengikuti program Praktik Bahasa Vietnam-1. Sementara itu, pada tahun 2024 ini para peserta diklat Vietnam di Indonesia tengah mengikuti program pendidikan bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mengikuti pendidikan lanjutan perwira termasuk Sesko Matra dan Lemhannas.

Pertemuan ini diharapkan menjadi batu loncatan yang berharga untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sektor pertahanan serta berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.

Dalam pertemuan tersebut Menhan Prabowo didampingi Duta Besar RI untuk Republik Sosialis Vietnam H.E. Denny Abdi, anggota DPR RI Sugiono, Athan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto, dan ADC Menhan Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

Sedangkan Presiden Vietnam didampingi oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Bùi Thanh Sơn, Menteri Kantor Kepresidenan Lê Khánh Hải, ⁠Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyễn Hồng Diên, Wakil Menteri Pertahanan Lê Huy Vịnh, ⁠Wakil Menteri Keamanan Publik Lê Quốc Hùng, ⁠dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Tạ Văn Thông. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Presiden Sampaikan Arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna Terakhir

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kominfo.go.id)

Kalimantan Timur, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi sekaligus instruksi terakhir menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh anggota kabinet. 

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak-Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden, dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, memerlukan dukungan penuh dari kabinet yang ada saat ini untuk memastikan kelancaran transisi. Presiden Joko Widodo menegaskan arti penting penyelesaian program kerja yang sedang berjalan serta memastikan administrasi dan pertanggungjawaban dituntaskan sebelum akhir masa jabatan.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan,” katanya.

Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap program-program Presiden Terpilih, serta memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, termasuk penyusunan regulasi dan kebijakan baru yang diperlukan agar pemerintahan baru dapat segera bekerja secara optimal setelah dilantik.

“Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga mengimbau agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap dijaga dalam masa transisi ini. 

“Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota kabinet atas segala kekurangan selama sepuluh tahun kepemimpinannya. 

“Jika dalam sepuluh tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya dengan tulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momen refleksi dan penutup bagi perjalanan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sekaligus persiapan menjelang estafet kepemimpinan kepada pemerintah yang baru. (***)

* Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Continue Reading

Trending