Connect with us

Berita

Dewan Pers Menang, Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

Published

on

Ket Foto: Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya didampingi pengacara Dewan Pers Wina Armada sedang memberi keterangan pers di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu, 31/8/2022. (Dok. : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK.

Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK. “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.

Mengenai gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.

Bersyukur

Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur. Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.

“Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ungkap dia.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan.

Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut. “Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” kata dia.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021. Adapun dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada SH.

Gelar Jumpa Pers

Sesuai MK memutuskan menolak gugatan uji materiil UU Pers, Dewan Pers, Rabu (31/8) menggelar jumpa pers di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat dengan dihadiri reporter dari berbagai platform dan pengurus organisasi pers konstituen Dewan Pers.

Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Yono Hartono, Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim, dan pengurus organisasi pers lainnya.

Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya didampingi pengacara Dewan Pers Wina Armada menjelaskan keputusan MK yang memenangkan Dewan Pers atas gugatan uji materi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Ketiganya mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021.

Wina Armada menjelaskan, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu pangkal demokrasi, menjamin kebebasan pers, dan kebebasan seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Dalam kesempatan jumpa pers tersebut, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir menyampaikan selamat kepada Dewan Pers atas kemenangan dalam menghadapi gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Kemenangan dalam sidang MK ini menguatkan Dewan Pers dalam memperjuangkan kemerdekaan pers,” kata Nasir. (***)

Berita

TNI AD Aktif Bantu Pemerintah Amankan Stok Pangan Nasional

Published

on

Kasad saat melakukan panen raya padi hasil Program Hanpangan dan budidaya padi Inpari 32, serta penggunaan mekanisasi dalam pertanian yang dikelola Kostrad di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaheran, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Foto : Dispenad, @tniad.mil.id)

Subang, goindonesia.co – Program Ketahanan Pangan (Hanpangan) yang gencar dilakukan TNI AD, baik lewat pengolahan lahan tidur hingga panen raya, terbukti sangat efektif membantu pemerintah dalam menjamin dan mengamankan ketersediaan stok pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Kasad saat melakukan panen raya padi hasil Program Hanpangan dan budidaya padi Inpari 32, serta penggunaan mekanisasi dalam pertanian yang dikelola Kostrad di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaheran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (18/4/2024).

Untuk melaksanakan program tersebut, Kostrad menggandeng PT. Sang Hyang Seri (SHS) dan Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi (Pro Pak Tani), sebagai bagian dari komponen bangsa yang merasa terpanggil untuk membantu pemerintah di sektor pangan. Dimana program ini ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Kita perlu duduk bersama (untuk membahas) apa yang menjadi kendala, agar kita bisa membantu. Prinsip-prinsip awal ini, saya kira cukup menjanjikan nanti ke depannya, sehingga kita termotivasi untuk punya rencana yang lebih besar lagi. Bukan hanya di Subang ini, kita juga punya project di Sukabumi, di Surabaya juga banyak beberapa titik pertanian di sana, di Jawa Tengah, Sumatera, kita terus berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu dua tahun ke depan, saya kira bisa jadi salah satu contoh bagi yang lainnya,“ ujar Kasad.

Kasad menambahkan, Program Hanpangan yang dilakukan TNI AD ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi impor beras dan komoditi pangan lainnya.

Lokasi lahan Korporasi PT. SHS yang terletak di Desa Sukamandi mencapai luas 3.168,98 hektare. Sementara untuk percontohan yang dikerjasamakan dengan Kostrad dan Pro Pak Tani adalah seluas 30 hektare, dan baru dibuka seluas 15,7 hektare untuk ditanami padi jenis Inpari 32, serta menggunakan mekanisasi dalam pengolahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Adapun target produksi minimal 8 ton/hektare Gabah Kering Panen (GKP), dengan offtaker (penjamin komoditas) hasil panennya yaitu Pro Pak Tani dan pihak TNI AD, dalam hal ini Kostrad.

Program Hanpangan Kostrad Budidaya Padi Inpari 32 dan mekanisasi pertanian dalam Pembinaan Teritorial (Binter) TNI AD yang dilaksanakan di Kabupaten Subang ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI AD dalam rangka membantu pemerintah menangani permasalahan pangan, serta sebagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Kasad juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga setempat dan memberikan santunan kepada yatim piatu. (***)

*(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Kementerian Perhubungan Usulkan 18.017 Formasi ASN Tahun 2024

Published

on

Menhub dalam acara Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, di Kantor Kementerian PAN-RB (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah mengusulkan jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2024 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Jumlahnya mencapai 18.017 pegawai, dengan rincian: 1.391 untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 16.626 untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jumlah ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karenanya, saya atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan persetujuan atas kebutuhan pegawai ini,” ujar Menhub dalam acara Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, di Kantor Kementerian PAN-RB, Kamis (18/4).

Menhub berharap, melalui formasi ASN Tahun 2024 akan didapatkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas untuk memperkuat konektivitas layanan transportasi yang berkualitas. “Harapan lainnya, dapat pula mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan layanan transportasi,” kata Menhub.

Kemudian, Menhub menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, hasil rekrutmen di Kemenhub sudah sangat bagus. Menhub juga menerangkan, Kemenhub sangat mendukung penyelesaian penataan pegawai non-ASN sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN melalui usulan kebutuhan ASN tahun 2024.

Lebih lanjut, Menhub juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Otorita IKN untuk membahas formasi ASN Kemenhub yang akan ditempatkan di wilayah tersebut.

“Kami berjanji akan mengatur formasi ASN yang ada dengan sangat teliti, sehingga para ASN tersebut nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai keahlian yang dimiliki,” ucap Menhub.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen ASN tahun ini merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir.

Menteri Anas memaparkan bahwa dalam pengadaan ASN tahun ini, Kementerian PAN-RB menyerahkan sepenuhnya kebutuhan formasi ASN kepada Kementerian/Lembaga, sebab Kementerian/Lembaga-lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan.

“Harapan kami, karena Kementerian yang tahu prioritasnya, mudah-mudahan kebutuhan rencana strategis 5-25 tahun ke depan sudah diantisipasi oleh pengadaan ASN tahun ini,” terang Menteri Anas.

Selain itu, Menteri Anas juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, dari total formasi fresh graduate sebanyak 600 ribu, 200 ribu di antaranya akan ditempatkan di IKN. Karena itu, ia meminta Kemenhub untuk menyiapkan formasinya dengan cermat. Satu hal yang tak kalah penting, Kemenhub juga perlu menyiapkan talenta digital serta auditor yang kompeten untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, Kepala Biro SDMO Kemenhub Wismantono, dan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PAN-RB.(***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Kemenparekraf Fasilitasi 24 Jenama Kreatif pada Salone del Mobile 2024 di Italia

Published

on

Sesmenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani (kedua dari kiri) membuka Paviliun Indonesia pada Salone del Mobile 2024 di Milan (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Milan, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memfasilitasi 24 jenama kreatif Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran desain dan furnitur Salone del Mobile 2024 yang diselenggarakan pada 16-21 April 2024 di Milan, Italia. 

Kemenparekraf telah mengkurasi dan memfasilitasi 24 jenama kreatif Indonesia yang akan menampilkan produk terbaiknya selama pameran berlangsung, antara lain Saniharto, Djalin, Cocoon Asia, Triconville, East Colonial, Lilue, Kayou, Sorajati, MM Galleri, Vivere Collection/Casaka, Haradeco, Sheo Home Living, Seken Living, Mohoi, Siji Lifestyle, Indo Risakti, Eugenio Hendro x ROA, Threadapeutic, Pable, Conture Concrete Lab, MYCL, Bana, Robries, dan Bell Living Lab. 

Jenama kreatif tersebut akan berpartisipasi dalam Salone del Mobile yang merupakan salah satu pameran dunia paling bergengsi dan prestisius bagi para pelaku ekonomi kreatif, terutama subsektor kriya, desain produk, dan desain interior. Pameran yang sudah berlangsung sejak 1961 di Milan ini menghadirkan ribuan jenama-jenama terkemuka dari seluruh dunia.

Menparekraf/Baparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/04/2024), mengatakan bahwa kontribusi sektor ekonomi kreatif Indonesia khususnya dari sisi ekspor, mampu mencapai 28 miliar dolar AS pada 2024. 

“Kontribusi tersebut diharapkan dapat terwujud dengan berpartisipasinya jenama Indonesia pada pameran-pameran bergengsi di dunia yang berpotensi menghasilkan angka transaksi yang  besar, salah satunya pameran Salone del Mobile di Italia ini,” kata Menparekraf Sandiaga.

Sementara itu, Sekretaris Kemenparekraf/Sestama Baparekraf), Ni Wayan Giri Adnyani, saat membuka Paviliun Indonesia pada Salone del Mobile 2024 di Milan, Selasa (16/04/2024) menyampaikan, partisipasi Kemenparekraf pada pameran ini diharapkan mampu memberikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi sektor ekonomi kreatif Indonesia, khususnya subsektor kriya dan desain produk. Di samping juga mendorong produk ekonomi kreatif Indonesia semakin dikenal baik oleh dunia internasional.

“Banyaknya buyers potensial yang hadir dapat menjadi kesempatan bagi jenama Indonesia untuk menjalin kesepakatan bisnis yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif Indonesia, terutama dari penerimaan devisa negara dari sisi ekspor,” kata Giri.

Giri melanjutkan, Kemenparekraf yakin bahwa jenama-jenama Indonesia mampu untuk bersaing dengan jenama lainnya yang berasal dari seluruh dunia pada Pameran Salone Del Mobile ini.

“Jenama ekonomi kreatif Indonesia memiliki kualitas yang disertai dengan nilai tambah dari kekayaan intelektual pada desain-desain yang terinspirasi dari kearifan lokal dan budaya yang ada di Indonesia,” kata Giri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf/ Baparekraf, Erwita Dianti, mengatakan partisipasi jenama kreatif Indonesia dalam pameran tersebut diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran subsektor kriya, desain produk, dan desain interior di mancanegara khususnya di pasar Eropa.

“Partisipasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan brand recognition index ekraf Indonesia di pasar Eropa,” kata Erwita. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/ Baparekraf RI

Continue Reading

Trending