Connect with us

Berita

Dirjen Zudan Ingin Dukcapil Kemendagri Bermanfaat dan Berdampak Positif 

Published

on

Dirjen Zudan Arif Fakrulloh memberi arahan pada Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (27/1/2023). (Foto: Humas DP3AK)

Surabaya, goindonesia.co – Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan rasa syukur atas berbagai hasil kinerja positif dan kepercayaan publik yang diraih instansinya. Dirjen Zudan pun mengajak jajaran Dinas Dukcapil di Jawa Timur untuk merasakan berbagai perubahan positif dalam pelayanan publik berkaitan dengan kontribusi data Dukcapil. Sebut saja, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dan, satu lagi, NIK juga digunakan sebagai pengganti identitas peserta program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan.

“Begitu juga, data kependudukan berupa NIK hingga face recognition diakses dan memberikan manfaat untuk ribuan lembaga layanan publik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang selalu mendorong Dukcapil terus memberikan kontribusi untuk pelayanan publik di Indonesia dengan menyediakan data kependudukan sebagai backbone sumber data nasional,” ujarnya untuk memotivasi hadirin pada pada Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh DP3AK Jatim di Surabaya, Jumat (27/1/2023).

Namun di saat yang sama, Zudan juga mengungkap fakta bahwa kekuatan server di data center Dukcapil sama dengan kekuatan di tahun 2015 ketika hanya melayani 40-200 lembaga pengguna yang diberi hak akses melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan data.

“Meskipun ‘ngos-ngosan ‘kita tetap ingin maju terus dengan berbagai pembenahan. Kita ingin terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan adminduk secara nasional,” ujarnya serius.

Untuk itu Zudan mengajak, wabil khusus jajaran Dukcapil se-Jatim, agar yang ada di hati, pikiran, dan tindakan korps Dukcapil semuanya mengarah ke peningkatan kualitas layanan tersebut.

Mengapa harus meningkatkan kualitas pelayanan? Zudan menjawab sendiri pertanyaan itu. “Karena kita ingin membangun branding baru Dukcapil. Ini terus kita lakukan, diawali dengan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) 2018 hingga ke program Dukcapil Go Digital 2019.”

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan adminduk, Dukcapil ingin branding lama yang seolah sudah terstigmatisasi tentang Dukcapil yang lelet, birokratis, banyak persyaratan yang tidak perlu, menjadi Dukcapil yang bagus, cepat, layanan digital yang sederhana dan mudah, gratis dan Dukcapil yang semakin maju.

“Saya ingin ini berawal dari Jawa Timur. Saya mengawal pelayanan Adminduk itu di 38 provinsi, dan sudah saya datangi semua lebih kurang 400 Disdukcapil kabupaten/kota. Jadi saya bisa tahu bahwa semangat Jatim itu kuat sekali untuk maju,” kata Dirjen disambut applause hadirin.

Zudan berjanji akan segera berkunjung ke 6 kabupaten di Jatim yang belum sempat didatanginya, yakni Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pacitan, Banyuwangi. (***)

(Sumber : Dukcapil,@dukcapil.kemendagri.go.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Sekjen Kemenag: Gus Men di Eropa, MRA Sertifikasi Halal dan Ikuti Pertemuan Internasional Perdamaian

Published

on

Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani (Foto : Fadhlillah Hafizhan M, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sekjen Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan Menteri Agama saat ini sedang berada di Eropa. Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, kewajiban bersertifikat halal dilakukan secara bertahap. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal berlangsung dari 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya pentahapan pertama tersebut, yaitu: a) produk makanan dan minuman; b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan c) produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pemerintah pada Rapat Terbatas 15 Mei 2024 yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memang memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, tapi itu khusus bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK). Pentahapan ini diperpanjang dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026.

“Selama di Italia, Menag akan hadir pada penandatanganan MRA dengan Halal Quality Control Italia dan World Halal Authority serta melakukan pertemuan membahas masalah produk halal kedua negara. Hal ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 18, 19, dan 20 September 2024,” sambung Kang Dhani, panggilan akrabnya.

Dari Italia, lanjut Kang Dhani, Menag akan melanjutkan kunjungan kerja ke Prancis. Menag melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Acara ini dijadwalkan terselenggara pada 22 September 2024.

“Dalam pertemuan, Menag akan mendiskusikan upaya mencapai perdamaian dan kesejahteraan bersama di dunia,” terang Kang Dhani. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Siswa SMK Kemenperin Wakili Indonesia pada Kompetisi Industri 4.0 di Prancis

Published

on

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Seiring dengan perkembangan teknologi industri 4.0, sektor manufaktur di Indonesia terus berupaya untuk memanfaatkan peralatan mutakhir agar bisa lebih produktif dan berdaya saing global. Langkah ini juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) industri yang terampil untuk mendukung percepatan menuju transformasi digital tersebut.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian turut beperan aktif dalam menyediakan SDM industri kompeten, yang melek teknologi modern. Upaya ini dihasilkan melalui sejumlah unit pendidikan vokasi milik Kemenperin, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

“Guna memenuhi kebutuhan SDM industri yang andal tersebut, kami sudah menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana melalui 13 pendidikan tinggi vokasi, sembilan SMK, dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI) dengan spesialisasi dan kompetensi spesifik untuk membekali keterampilan secara mendalam,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/9).

Bukti nyata bahwa siswa vokasi Kemenperin mampu menguasai teknologi industri 4.0, tecermin dari dua siswa SMK-SMTI Pontianak, yakni Fikri Haykal Fahreza dan Muhammad Chairil Fathir Pahlevi yang berhasil mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tingkat internasional, World Skills Competition (WSC) 2024 di Lyon, Prancis.

Keduanya mengikuti kompetisi bidang industri 4.0 yang telah berlangsung pada 10-15 September 2024. Salah satu ajang terbesar di dunia ini diikuti sebanyak 1.400 kompetitor pada 59 jenis keahlian yang dilombakan, dan terdapat tiga pameran.

“Mereka adalah wakil satu-satunya dan yang pertama mewakili Indonesia dalam bidang lomba ini. Keduanya berasal dari unit pendidikan vokasi Kemenperin,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan. SMK-SMTI Pontianak juga telah menerapkan pembelajaran vokasi dual system yang link and match dengan industri, serta kurikulum berbasis 4.0 untuk menghadapi tantangan zaman saat ini dan ke depannya.

Partisipasi Indonesia pada ajang WSC berada di bawah koordinasi Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk bidang lomba industri 4.0, seleksi dan rekomendasi perwakilan dilakukan oleh FESTO selaku perusahaan mitra dari WSC dengan persetujuan Puspresnas.

“Dari hasil seleksi tersebut, terpilih dua siswa SMK-SMTI Pontianak untuk mengikuti WSC 2024 di kategori lomba tersebut. BPSDMI dan PT. FESTO berkolaborasi dalam mempersiapkan kompetitor agar siap mengukir sejarah melalui Training Camp meliputi rangkaian workshop teknis selama kurang lebih 5-6 bulan,” papar Masrokhan.

Kepala BPSDMI juga mengungkapkan, keikutsertaan di ajang WSC ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Kemenperin dalam upaya mengakselerasi penerapan program Making Indonesia 4.0. “Kami memberikan apresiasi kepada Fikri dan Fathir dan mendoakan yang terbaik. Semoga usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan memberikan hasil yang luar biasa,” ucap Masrokhan.

Sementara itu, Fathir menceritakan bahwa kebiasaannya semasa kecil mempengaruhi motivasi dan skill yang dimilikinya saat ini. “Sejak kecil saya sering menemani ayah bermain alat-alat teknik serta mendengarkan ceritanya tentang proyek yang dia kerjakan,” kenangnya.

Sedangkan, Fikri menyampaikan terima kasih kepada orangtuanya yang telah mendukung penuh dalam keikutsertaannya bertanding pada ajang WSC 2024. “Saya akan memberikan yang terbaik,” ujarnya.

SMK-SMTI Pontianak memiliki empat program keahlian, yakni Teknik Kimia Industri, Teknik Pemesinan, Analis Pengujian Laboratorium, dan Teknik Otomasi Industri. Siswa-siswi SMK-SMTI Pontianak dididik agar siap kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. Bukan hanya berorientasi kerja, SMK ini juga memotivasi siswanya agar bisa menoreh prestasi.

Belum lama ini, tiga lulusan baru SMK-SMTI Pontianak menerima beasiswa penuh Guanxi Government Scholarship for ASEAN Students di Liuzhou Polytechnic University. Ketiga lulusan tersebut adalah Ryo Carnavaro, Dion Justin Julian, dan Lenny Mulanur Putri. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Berita

BPJPH Raih GIFA Championship Award 2024 atas Layanan Sertifikasi Halal

Published

on

BPJPH raih GIFA 2024 (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Maladewa, goindonesia.co – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama hari ini menerima penghargaan Internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) Championship Award on Halal Certification. Awarding ceremony penghargaan tersebut dilakukan dalam gelaran 14th Annual Global Islamic Finance Awards 2024, serangkaian dengan Global Islamic Finance Summit 2024, di Paradise Island, Maladewa.

Melalui ajang tersebut, BPJPH mengungguli tiga nominator yang lainnya sehingga dinyatakan berhak menerima GIFA Championship Award 2024kategori Halal Certification. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Chairman GIFA Humayon Dar, dan diterima oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

“Alhamdulillah hari ini BPJPH memperoleh penghargaan internasional, GIFA Championship Award kategori Halal Certification.” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, usai menerima penghargaan, Selasa (17/9/2024).

Penghargaan yang didasarkan pada penilaian berbasis informasi dan riset ini, lanjutnya, merupakan bukti nyata atas kesungguhan, kerja keras, dan komitmen BPJPH dalam melaksanakan dan terus meningkatkan kualitas layanan publik Jaminan Produk Halal (JPH).

“Penghargaan ini membuktikan bahwa pengelolaan layanan sertifikasi halal BPJPH di Indonesia tak hanya mendapatkan perhatian namun juga mendapatkan pengakuan, kepercayaan, dan apresiasi dari dunia internasional.” lanjut Aqil menjelaskan.

“Ini juga membuktikan bahwa berbagai upaya strategis BPJPH dalam melakukan transformasi layanan sertifikasi halal implikasi positifnya dirasakan tak hanya oleh masyarakat dalam negeri namun juga internasional.” imbuhnya.

Penghargaan GIFA diberikan atas kontribusi besar BPJPH dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang menjadi kunci dalam penguatan ekosistem industri halal. Hingga saat ini, sejumlah capaian penting BPJPH memang berimplikasi signifikan bagi perkembangan ekosistem industri halal nasional. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil naik dari ranking empat ke ranking tiga dunia pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard.

Peningkatan itu tidak terlepas dari upaya strategis Pemerintah melalui BPJPH dalam penguatan ekosistem halal. SGIE Report 2023 menyebutkan bahwa sejumlah upaya penting telah dilakukan Pemerintah Indonesia, dengan memberikan dukungan besar terhadap UMKM lintas sektor melalui program sertifikasi halal.

Hingga saat ini, lebih dari lima juta produk telah disertifikasi halal oleh BPJPH. BPJPH juga berhasil memperkuat ekosistem layanan sertifikasi halal dengan terbentuknya 77 LPH, 268 LP3H, 106.146 Pendamping PPH bagi pelaku UMK, 1.666 auditor halal, 10.518 penyelia halal, dan 18 Lembaga Pelatihan JPH.

Komitmen Majukan Industri Halal

Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa BPJPH memiliki komitmen serius memajukan industri halal yang dipastikan berkontribusi bagi penguatan ekonomi nasional. Industri halal sendiri merupakan sektor penting ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan industri halal juga merupakan salah satu jawaban atas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan paradigma baru industrialisasi di Indonesia saat ini dan yang akan datang.

“Saat ini perkembangan ekonomi syariah dan halal lifestyle semakin dilirik oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu unsur penting untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, guna menopang perekonomian yang berkelanjutan.” kata Aqil menjelaskan.

“Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan nilai ekspor produk halal, di mana komoditas produk halal yang sangat berpotensi untuk kita ekspor adalah makanan halal dan busana muslim.” lanjut Aqil.

Industri halal, lanjutnya, terindikasi sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Tingginya permintaan produk halal disebabkan oleh tingkat pertumbuhan masyarakat muslim di dunia yang kini berjumlah dua milyar.

GIFA Award Berbasis Riset

Untuk diketahui, GIFA merupakan salah satu ajang penghargaan internasional bergengsi bagi lembaga maupun pimpinan atau perorangan yang memiliki pencapaian dan kontribusi nyata bagi perkembangan dan kemajuan industri perbankan dan keuangan Islam. Penghargaan ini melabeli keunggulan bergengsi yang mengakui pemerintah, lembaga dan individu atas prestasi luar biasa di bidangnya, dan memiliki kontribusi pada keberlanjutan perbankan dan keuangan Islam sebagai sistem yang layak dalam arsitektur keuangan internasional. Tahun ini adalah perhelatan GIFA yang keempat belas sejak pertama kali digelar di tahun 2011.

Hingga saat ini, lebih dari 500 lembaga pemerintah dan perorangan/pimpinan telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan GIFA. Sebelumnya, GIFA telah memberikan penghargaan bagi banyak pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo yang mendapatkan GIFA Global Islamic Finance Leadership Award pada tahun 2016. Di tahun yang sama, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga mendapatkan GIFA Lifetime Achievement Award 2012.

Dilansir dari website GIFA, metodologi pemberian penghargaan dan pemilihan pemenang ditentukan melalui pendekatan rinci untuk menyaring hanya yang terbaik dari yang terbaik di setiap kategori penghargaan. Setiap nominasi dinilai berdasarkan kombinasi informasi yang diberikan serta informasi yang disusun oleh Tim Riset.

Penentuan pemenang didasarkan pada empat kriteria. Pertama, bagaimana inovasi produk/layanan berimplikasi positif pada perkembangan keuangan Islam. Kedua, bagaimana kualitas dan kuantitas performa produk/layanan. Ketiga, bagaimana jangkauan penyediaan produk/layanan yang berdimensi nasional dan internasional. Dan keempat, bagaimana produk/layanan memiliki standar terbaik guna mendorong pertumbuhan industri dan keuangan syariah untuk pasar nasional dan global secara lebih unggul dari produk lainnya. (***)

* Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending