Connect with us

Berita

Hari Anti Korupsi Sedunia, Jokowi : KPK Jangan Berpuas Diri

Published

on

Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (09/12/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Jakarta, goindonesia.co – Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia). Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang juga mempunyai dampak luar biasa.Oleh sebab itu, kejahatan ini harus ditangani dengan cara luar biasa pula.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis 9 Desember 2021.

“Diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” ujar Jokowi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum termasuk luar biasa. Beberapa kasus korupsi besar berhasil ditangani secara serius, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi, sementara Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap 1.486 perkara korupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan dalam laporannya, sejak awal didirikan hingga sekarang, KPK telah menangani sebanyak 1.291 kasus tindak pidana korupsi.

“Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup, dan aset sitaan mencapai Rp18 triliun dirampas untuk negara,” ungkap Presiden.

Sementara dalam kasus Asabri, sebanyak tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati dan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

“Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp110 triliun dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil dari sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

“Di urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan, ini yang diinginkan oleh masyarakat, mencapai 37,3 persen. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen. Dan, urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen,” ungkapnya.

Namun, Presiden menambahkan, tindak pidana korupsi dapat menjadi pangkal dari permasalahan yang lain, termasuk mengganggu penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan harga kebutuhan pokok.

Kepala Negara juga menyoroti indeks persepsi korupsi tahun 2020 Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dari 180 negara Indonesia berada di posisi ke-102

“Singapura sekali lagi ranking ke-3, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden menekankan perlunya upaya keras untuk memperbaiki hal tersebut. “Aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini,” tegasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Published

on

Tim Hukum Ganjar-Mahfud (Foto : @www.mkri.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui tim hukum masing-masing, menyerahkan dokumen kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 16 April 2024. Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyerahkan dokumen kesimpulan sidang.

Yakin Kabul

Dokumen kesimpulan sidang dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) diserahkan oleh Ari Yusuf Amir. “Alhamdulillah, hari ini kami sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini,” kata Ari Yusuf Amir,

Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, dalam konferensi pers di Gedung MK I, Jakarta Pusat.

Ari melanjutkan, semua fakta dan bukti telah dipaparkan dalam proses persidangan. Oleh karena itu pihaknya sangat optimistis permohonan Anies-Muhaimin akan dikabulkan MK.

“Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan, semua Majelis Hakim Yang Mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini,” ucap Ari.

Selain itu, terang Ari, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga telah menghadirkan beberapa saksi fakta. Pihaknya juga sudah mendatangkan para ahli, mulai dari ahli keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, dan ahli administrasi negara.

“Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan, kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini,” terangnya.

Ari juga menjelaskan, semula ada yang meragukan bahwa sengketa yang tengah bergulir adalah tentang ‘hasil’ yang kuantitatif. Tapi, kata Ari, Majelis Hakim MK telah menggali substansi secara kualitatif.

Pelanggaran Etika dan Nepotisme

Di hari yang sama, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga menyerahkan kesimpulan sidang PHPU Presiden Tahun 2024. Dokumen kesimpulan sidang diserahkan secara resmi oleh Todung Mulya Lubis.

“Kami sudah menyerahkan kesimpulan, nah ini buktinya, tanda terima penyerahan kesimpulan yang kami serahkan ke MK,” kata Todung sembari menunjukkan tanda terima serah terima dokumen dari Kepaniteraan MK.

Todung menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Todung, pelanggaran-pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dimaksud, di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

“Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Kalau membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat,” ucap Todung.

Pelanggaran berikutnya, sambung Todung, nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024. Aksi nepotisme Kepala Negara itu dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme,” ujar Todung.

Yakin Ditolak

Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan siding disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra.

Melalui kesimpulannya, Yusril meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, terdapat alasan hukum bagi MK untuk menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

“Ya kami punya keyakinan seperti itu. Sebenarnya di MK itu kan mereka diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang menjadi tuduhan. Jadi, sanggahan oleh mereka. Bukan kita yang harus menyanggah, mereka yang harus membuktikan,” ujar Yusril.

Namun demikian, menurut Yusril, kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud tidak bisa membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 dalam persidangan di MK. “Tapi, kelihatannya tidak bisa membuktikan ketika kita menghadirkan saksi dan ahli malah tidak membantah apa yang mereka (gugat),” lanjut Yusril.

Pilpres sesuai UU Pemilu

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, juga menyerahkan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan diserahkan oleh Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin. Afif menegaskan penyelenggaraan Pilpres 2024 telah sesuai dengan UU Pemilu.

“Hari ini kami menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti,” kata Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin.

Afif meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, MK dapat memberikan keputusan yang adil. “Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.

Selain itu, Afif berharap MK dapat mengesahkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Afif mengatakan pihaknya telah membantah dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon dengan alat bukti yang disampaikan.

“Sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 alat bukti, yang pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti, dan juga perkara 2, 71 alat bukti,” jelasnya.

Afif juga menuturkan pihaknya membawa alat bukti tambahan. Di antaranya berupa formulir D kejadian khusus di setiap kecamatan.

“Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan ini kami menambahkan alat bukti berupa kejadian khusus di semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan,” jelas dia.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers juga memastikan KPU telah melaksanakan Pilpres 2024 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Idham meyakini dalil-dalil yang dimohonkan tidak akan mengubah hasil Pilpres.

“Kami KPU meyakini bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu,” imbuh Idham. (***)

*Mahkamah Konstitusi.

Continue Reading

Berita

Menparekraf Angkat Isu Transformasi Pariwisata Pascapandemi dalam Forum PBB di New York

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan pidatonya dalam acara high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di Markas PBB, New York (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Boston, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan PBB untuk berbicara pada high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di New York, Amerika Serikat, mengenai transformasi pariwisata Indonesia pascapandemi.

“Kehadiran kami dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat Indonesia sebagai destinasi wisata yang sangat peduli terhadap isu-isu perubahan iklim dan isu-isu yang berkaitan kesejahteraan dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Indonesia saat ini menjadi acuan dalam hal transformasi pariwisata pascapandemi. Dimana Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap pariwisata regeneratif dan pariwisata yang bisa membantu mengurangi emisi karbon.

Wujud konkretnya melalui sejumlah upaya yang telah dilakukan seperti offset emisi karbon, penanaman hutan mangrove di beberapa destinasi wisata, restorasi terumbu karang, ada juga kegiatan untuk penanganan isu sampah, food loss dan food waste. 

Selain itu juga kehadiran program desa wisata yang memberdayakan masyarakat lokal dengan kearifan adat istiadat setempat. Sehingga menampilkan pariwisata sebagai sektor yang memiliki peluang sangat luas dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Dan kita perlu sandingkan dengan ekonomi kreatif baik dari segi produk dan jasa yang bisa mengangkat posisi Indonesia dalam transformasi menuju ekonomi digital,” ujar Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga mengungkapkan keinginannya untuk menampilkan wajah destinasi Indonesia sebagai destinasi yang dekat dengan alam, budaya, namun penuh petualangan. Sehingga bukan hanya destinasi yang fokus kepada sun, sea, dan sand, tapi juga yang memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan berdasarkan dari serenity, spirituality, dan sustainability.

“Kami meyakini Indonesia memiliki destinasi wisata yang unik, menarik, bukan hanya Bali, tapi juga lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang sedang kami bangun secara totalitas. Kami melihat ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat menentukan bagaimana Indonesia akan menjadi negara pilihan wisatawan,” ujar Sandiaga.

Selain Bali dan lima DPSP, adapula IKN yang akan menjadi destinasi wisata baru yang sedang dalam tahap pembangunan secara masif. Pembangunan IKN mengedepankan interkonektivitas berbasis kelestarian alam. Salah satunya infrastruktur yang tidak menggunakan energi fosil yang mampu menghubungkan titik-titik pusat ekonomi di Kalimantan.

“Karena ini menjadi unggulan kita maka kita akan fokus terhadap pariwisata dan infrastruktur yang ramah lingkungan,” kata Sandi. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tinjau Lokasi Longsor Tana Toraja

Published

on

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan menyampaikan turut bela sungkawa kepada keluarga korban terdampak longsor yang kehilangan sembilan orang anggota keluarganya akibat tertimbun longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (16/4). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Dume Harjuti Sinaga, @bnpb.go.id)

Tana Toraja, goindonesia.co – Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan meninjau lokasi terdampak longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (16/4).

Setelah menempuh perjalanan darat selama tujuh jam dari Kota Makassar, Fajar beserta rombongan tiba di posko penanganan darurat yang berada di salah satu rumah warga. Kedatangan Fajar berserta rombongan bertepatan dengan sedang dilaksanakannya upacara doa bagi satu keluarga yang menjadi korban meninggal dunia pada kejadian tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (13/4) malam tersebut. Fajar menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban terdampak longsor yang kehilangan sembilan orang anggota keluarganya sekaligus.

Fajar dan rombongan didampingi oleh Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Lurah Manggau, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Tana Toraja, dan warga setempat kemudian berjalan mendaki bukit selama 45 menit untuk mencapai titik mahkota longsor yang berada di ketinggian 1.300 mdpl.

Peristiwa tanah longsor yang menyebabkan 20 orang meninggal dunia, dua orang luka-luka, dan sedikitnya 74 jiwa mengungsi ini terjadi pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Tana Toraja sejak Sabtu (13/4) siang.   

Tim evakuasi telah menghentikan operasi pencarian dan pertolongan pada Senin (15/4) setelah semua warga yang dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 

Menurut Fajar, pasca selesainya upaya evakuasi korban, fokus penanganan darurat saat ini adalah kepada masyarakat yang terdampak. 

“Setelah belanja masalah kepada Pemda dan BPBD hal yang paling urgent adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang selamat”, terang Fajar.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja, sebanyak 77 jiwa dari 23KK terdampak tanah longsor. Para warga untuk sementara menempati gedung gereja setempat. 

Fajar turut mengapresiasi kesiapsiagaan lintas sektor atas pendirian dapur umum dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak sejak hari pertama tanggap darurat bencana tanah longsor ini. 

BNPB melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat akan segera mendirikan tenda keluarga sebanyak 50 unit yang dapat dipergunakan warga sebagai tenda hunian sementara. Selain itu, BNPB juga akan memenuhi kebutuhan selimut, alas tidur dan kebutuhan permakanan untuk beberapa hari kedepan.

Untuk penanganan darurat jangka menengah, Fajar mengatakan akan melakukan koordinasi dengan dinas dan kementerian terkait guna membahas upaya menihilkan potensi bahaya tanah longsor susulan.

“Kami akan mengundang Badan Geologi untuk mencari rekomendasi terkait kebutuhan relokasi warga setempat. Kalau menurut saya setelah melihat kondisi di lapangan, relokasi adalah pilihan yang tepat”,  pungkas Fajar. (***)

*Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Trending