Connect with us

Berita

Hubungi KSAD Hingga Panglima TNI untuk Minta Maaf, Effendi Simbolon: Pak Dudung Abdurachman Belum Respons

Published

on

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto (tengah) bersama dengan Anggota Fraksi PDIP Komisi I DPR Effendi Simbolon (kiri) (Foto: Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh TNI terkait pernyataannya yang menyebut TNI gerombolan dan menjadi polemik.

Effendi mengaku sebelum menyampaikan maaf ke publik, dirinya sudah menghubungi langsung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Sataf ANgkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman. Namun, hanya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membalas pesannya.

“Pak Dudung belum respons. Saya tanggung jawab atas yang saya sampaikan. Ke Tuhan saya juga punya kehormatan yang saya akan bawa sampai ke pusara,” kata Effendi saat konferensi pers Fraksi PDIP, Rabu (14/9/2022).

Meski Dudung tidak membalas permintaan maafnya, Effendi menyebut Andika Perkasa sudah merespons dan bersedia bertemu langsung dengannya.

“Dua hari lalu saya WA Panglima dan KSAD untuk mohon waktu. Panglima respon, saya kemarin ham 12 ke kantor bliau tanyakan sikap TNI dan saya sampaikan mohon maaf,” kata dia.

Menurut Politikus PDIP itu, Andika menyatakan tidak ada masalah di tubuh TNI terkait pernyataannya.

“Pak Panglima katakan tidak ada masalah. Sangaf clear. Silakan teman tanya langsung elok ke yang bersangkutan. Tapi sekali lagi saya datang untuk minta maaf,” kata dia.

“Saya sudah ke Panglima, ke Pak KSAD belum (bertemu) langsung. Saya bukan pemilik kebenaran, saya hanya ingin penjelasaan. Demi Allah, demi Tuhan saya tudak pernah menjudge. Apalagi saya bagian keluarga besar TNI,” pungkasnya.

Sebelumnya, Effendi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan melanggar kode etik dengan menyebut TNI seperti gerombolan saat rapat Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu

Selain dilaporkan, Effendi juga mendapat protes dari beberapa prajurit TNI. Adapun, raker antara Komisi I DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika digelar pada 5 September 2022. Rapat itu dihadiri panglima namun tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Saat itu, Effendi menyinggung disharmoni hubungan Panglima dan KSAD. “Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan,” kata Effendi kala itu.

Buntut TNI Disebut Gerombolan Ormas, Politikus PDIP Effendi Simbolon Minta Maaf

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (17/11/2021). Presiden hari ini resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Letjen Dudung Abdurachman menjadi KSAD. (Foto: Agus Suparto/Biro Sekretariat Kepresidenan)

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku, tak ada niat satu pun untuk tidak menghormati para prajurit TNI di Indonesia.

“Sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigma TNI gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan itu sepeti gerombolan,” kata Effendi saat konferensi pers Fraksi PDIP, Rabu (14/9/2022).

Kerena itu Effendi Simbolon pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh prajurit TNI hingga punawirawa

“Dari lubuk hari terdalam saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyingung, meyakiti, tidaknyaman di hati para prajurit. Dari mulai tamtama hingga perwira bahkan hingga sesepuh yang tidak nyaman,” kata dia

Effendi juga menyampaikan maaf pada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung ABdurachman hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pernyataannya yang menuai protes.

“Sekali lagi saya mohon maaf, kepada seluruh prajurit baik yang bertugas maupun purna, juga pada Panglima TNI saya minta maaf, juga kepada KSAD saya mohon maaf, juga KSAL,” kata dia.

“Saya mencintai TNI sesuai tupoksi saya, mencintai TNI tidak dengan Kemudian mengurangi hormat kita,” pungkas dia.

Sebelumnya, Effendi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan melanggar kode etik dengan menyebut TNI seperti gerombolan saat rapat Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu

Selain dilaporkan, Effendi juga mendapat protes dari beberapa prajurit TNI. Adapun, raker antara Komisi I DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika digelar pada 5 September 2022. Rapat itu dihadiri panglima namun tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Saat itu, Effendi menyinggung disharmoni hubungan Panglima dan KSAD. “Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan,” kata Effendi kala itu.

Pernyataan Kontroversi Effendi Simbolon Buat Para Prajurit TNI Marah

Ilustrasi TNI AD(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Komisi I DPR pada 5 September 2022 lalu. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut TNI sebagai gerombolan dan memecah belah Panglima TNI dan KSAD Dudung Abdurachman.

Rapat tersebut tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang, salah satunya, disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.

“Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan,” kata Effendi 5 September 2022.

Dalam forum itu,politikus PDIP tersebut awalnya ingin mendapat penjelasan dari Andika tentang apa sebenarnya yang terjadi di tubuh TNI.

Pertanyaan itu terkait dengan temuannya soal insubordinary atau pembangkangan, disharmoni, serta ketidakpatuhan di internal institusi pertahanan negara tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan.

Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

“Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan,” kata Effendi.

Akibat pernyataan Effendi Simbolon ini terkait TNI ‘gerombolan’ memicu protes dari para prajurit militer.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Untuk Tangani Bencana, Menko PMK Minta Pemerintah Daerah “Kenalan dan PDKT” dengan Bencana

Published

on

Rakornas BNPB 2024, Muhadjir Minta Pemerintah Daerah Tanamkan Kesadaran Bencana, dan Identifikasi Tipologi Bencana (Foto : Novrizaldi, @www.kemenkopmk.go.id)

Bandung, goindonesia.co – Sudah menjadi rahasia umum, Indonesia sangat dekat dengan bencana. Mulai dari bencana alam hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem, banjir, longsor, bencana gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana non-alam selalu dijumpai di Indonesia.

Kedekatan Indonesia dengan bencana dilatarbelakangi dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan lintasan dari barisan gunung berapi, dan juga sejajar dengan posisi garis khatulistiwa. Sehingga, bencana selalu ada.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara dengan potensi bencana harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Muhadjir, untuk menanggapi kenyataan tersebut, maka cara yang perlu dilakukan adalah berkenalan dan melakukan pendekatan dengan bencana. Ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, dan membuat tipologi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam.

Hal tersebut dijelaskannya saat menyampaikan pidato penutup pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas BNPB) Tahun 2024, di Bandung, pada Rabu (24/4/2024).  

“Yang harus kita tanamkan adalah kesadaran bencana. Mutlak harus kita tanamkan pada masyarakat, dan pemerintah daerah harus sudah mengenali dengan sungguh sungguh tipologi kebencanaan di masing-masing daerah,” ujar Menko PMK.

Menurut Menko Muhadjir, bencana adalah suatu siklus yang berulang dan bisa diidentifikasi, sehingga dengan berkenalan, dan melakukan identifikasi, maka bencana akan bisa ditangani dengan baik.

“Saya mohon masing-masing  daerah sudah mengenali bencananya. Longsor, banjir, erupsi itu pasti terjadi dan siklus bencananya harus dikenali. Kalau ini semua bisa ditangani dengan baik InsyaAllah semua berjalan dengan baik,” ucapnya.

Muhadjir menekankan, dengan mengidentifikasi dan mengenali bencana di daerahnya, maka upaya untuk mitigasi dan penanganan akan bisa dilakukan lebih maksimal. Termasuk bisa membuat inovasi teknologi penanganan bencana, dan kebijakan bisa dimatangkan dan disempurnakan.

Dia pun meminta setiap pemerintah daerah di Indonesia bisa saling tukar pengalaman mengenai bencana yang ada di daerahnya, cara penanganannya, dan juga bisa mengambil pelajaran lebih luas dalam penanganan bencana pada negara yang memiliki tingkat bencana tinggi lainnya.

“Kalau bisa diadakan workshop meningkatkan peran pemerintah daerah, karena yang harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana pada akhirnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus sadar dan mampu mengidentifikasi tipologi bencana di tempat itu dan betul-betul penanganan mitigasi bencana harus terus mengedepankan faktor inovasi dan teknologi yang terus dimutakhirkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Kepala BNPB Suharyanto, Anggota DPR RI, perwakilan Kementerian dan Lembaga, jajaran perwakilan Pejabat Daerah, dan perwakilan BPBD dari seluruh Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BNPB, dan BPBD di seluruh Indonesia yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam penanganan bencana di Indonesia,” ujar Muhadjir dalam penutupnya. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Continue Reading

Berita

Peringati HKB 2024, PMI Cilegon Siap Gelar Simulasi Bencana

Published

on

Infografis Hari Kesiapsiagaan Bencana PMI (Foto : @www.pmi.or.id)

Cilegon, goindonesia.co– Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan agenda nasional tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 26 April, untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon pada peringatan HKB 2024 ini akan menggelar simulasi evakuasi mandiri bersama masyarakat dan instansi terkait di Kota Cilegon.

Kegiatan simulasi ini akan dilaksanakan di Lingkungan Gunung Batur II, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak-Kota Cilegon, akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 26-28 April 2024, tema utama HKB 2024 “siap untuk selamat menuju Indonesia tangguh, Indonesia hebat!.” dengan sub tema pada kegiatan simulasi ini “membangun ketangguhan masyarakat di Wilayah/Kelurahan pennyangga bencana”.

“Pada peringatan hari kesiapsiagaan bencana tahun 2024, sesuai dengan arahan dari PMI Pusat, PMI Kota Cilegon bersama dengan BPBD serta instansi terkait dan juga masyarakat, akan melakukan upaya kesiapsiagaan dengan menggelar simulasi bencana dengan studi kasus gempa bumi, tsunami dan kegagalan teknologi.” terang Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Cilegon, Hedi Jamhari pada hari Kamis, (25/4/2024).

PMI mengajak kepada seluruh komponen masyarakat  pada tanggal 26 April nanti pukul 10.00 waktu setempat untuk membunyikan sirene/lonceng/kentongan secara serentak siapa bentuk kesiapsiagaan.

“Ada beberapa tujuan dari kegiatan simulasi pada peringatan HKB ini, salah satunya untuk  menguji pedoman/panduan/prosedur tetap/SoP tanggap darurat bencana PMI, meningkatkan komunikasi & koordinasi di internal PMI maupun dengan stakeholders kebencanaan dan juga memberikan pengetahun dan pengalaman respons tanggap darurat bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah/kelurahan penyangga bencana.” pungkas hedi.

Diketahui, pada peringatan HKB tahun 2024 Kota Cilegon ini akan menggelar beberapa kegiatan diantaranya, simulasi tanggap darurat bencana, sosialisasi satuan pendidikan aman bencana kepada guru dan siswa, penyerahan bantuan program 5M (mandiri menyemai, menaman, memelihara & memanen), praktik dapur umum dilanjut dan nonton bareng film kebencanaan PMI. jelasnya. (***)

*@www.pmi.or.id

Continue Reading

Berita

Temui Mensesneg, Menteri PANRB Bahas Progres Skenario Perpindahan ASN ke IKN

Published

on

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (kiri) saat bertemu dengan  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Foto : @www.menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas berbagai progres dalam penyusunan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa topik yang didiskusikan Bersama adalah tunjangan pionir, seleksi ASN, hingga infrastruktur di IKN.

“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” Jelas Anas usai pertemuan dengan Mensesneg di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Kamis (25/04).

Pembahasan berikutnya adalah penerapan infrastruktur berbasis teknologi di IKN. “Begitu juga kita mendiskusikan bagaimana sistem atau infrastuktur teknologi terkait dalam rangka mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ada di IKN,” imbuhnya.

Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE. IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia.

Terkait dengan seleksi ASN, mantan Bupati Banyuwangi tersebut berharap agar kedepannya seleksi ASN, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik. Seleksi ASN tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapt talenta-talenta yang terpilih.

ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu, ASN yang direkhrut harus memiliki kompetensi tambahan literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN.

“Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Trending