Petugas mengambil gambar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Denpasar, Bali, Selasa (23/4/2024). Kawasan tersebut rencananya akan menjadi lokasi penyelenggaraan acara bertajuk Bali Nice berupa rangkaian ritual upacara Tumpek Uye dan Segara Kerthi yang menjadi rangkaian acara pembuka kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 pada Sabtu (18/5) mendatang. (Foto : ANTARA FOTO/Fikri Yusuf, @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan pemantauan kualitas air di Tanah Air memiliki jangkauan yang luas dengan 15.065 titik pemantauan tersebar. Sistem pemantauan menjadi salah isu pembahasan di World Water Forum ke-10 yang digelar pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

“Jadi untuk Indeks Kualitas Air kita punya data 15.065 titik, barangkali belum ada di Indonesia yang seekstensif ini pengukuran untuk kualitas air,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro dalam rapat teknis Festival Pengendalian Lingkungan 2024 di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Titik pemantauan itu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan data pemantauan kualitas lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah meningkat pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk provinsi meningkat 2,12 persen dari 2022 dan kabupaten/kota naik 5,37 persen dari periode tahun sebelumnya.

Hasil pemantauan memperlihatkan gambaran kondisi kualitas di beragam sungai di Indonesia, yang memperlihatkan kenaikan kondisi dari 53,88 poin rata-rata nasional pada 2022 menjadi 54,59 poin pada 2023.

Sigit mengatakan pada 2023, pemantauan secara konsisten di 812 titik ditambah dengan data pantauan pemerintah daerah di 5.157 titik memperlihatkan 18 persen titik mengalami perbaikan kualitas air. Sebanyak 67 persen tidak mengalami perubahan kualitas dan 15 persen mengalami penurunan.

“Kami berterima kasih kepada Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Banten yang menunjukkan peningkatan tren perbaikan kualitas sungai,” ujarnya.

Isu kunci yang diusung pada World Water Forum ke-10 di Bali termasuk Water Quality Assessment dan Ecosystem Health di mana Indonesia akan memaparkan sistem pemantauan kualitas air, salah satunya Onlimo yang digunakan untuk penghitungan Indeks Kualitas Air.



Peningkatan kualitas air juga akan menjadi salah satu topik yang dibahas untuk menjadi pembelajaran bersama negara-negara yang mengikuti World Water Forum ke-10, mengingat Indonesia sudah melakukan berbagai upaya peningkatan seperti pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal dan unit usaha kecil serta ekoriparian.


World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).



Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.



Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II dan III Tahun 2024, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Jawa Timur (Foto : @kemnaker.go.id)

Sidoarjo, goindonesia.co -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan, salah satu program terpenting dalam memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan adalah dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Transformasi ini lanjut Menaker Ida bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi, termasuk diantaranya program pelatihan, fasilitas pelatihan, serta jalinan kemitraan dengan stakeholder ketenagakerjaan termasuk dunia usaha dan dunia industri.

“Saya mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Kemnaker yang telah bekerja keras menyukseskan program transformasi BLK,” ucapnya ketika membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II dan III Tahun 2024, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/4/2024). Pada PBK Tahap II ini dibuka sebanyak 5 kelas, dan untuk Tahap III dibuka 4 kelas.

Menaker Ida mengatakan, pemerintah telah menargetkan untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi, hal tersebut dimaksudkan agar negara dapat memanfaatkan potensi bonus demografi bagi kemajuan perekonomian bangsa. 

Ia juga mengajak para stakeholder ketenagakerjaan supaya berinisiatif, dan berinovasi dalam mengantisipasi tantangan-tantangan ketenagakerjaan, khususnya penyiapan tenaga kerja terampil melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berkualitas.

“Penyiapan tenaga kerja terampil sebagai jalan untuk mewujudkan SDM unggul sebagai modalitas menuju Indonesia Emas 2045,”ungkap Ida Fauziyah.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Dirjen Binalavotas yang juga Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, pelatihan vokasi yang berkualitas adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengutamakan link and match ketenagakerjaan.

Link and match tersebut, kata Anwar, menjadi bagian dari strategi Kemnaker dalam melakukan transformasi BLK di mana balai-balai yang ada dan dikelola Kemnaker harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, agar terjadi kesesuaian pelatihan vokasi.

“Kita ingin mendorong urusan ketenagakerjaan adalah urusan yang jadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Sebagai informasi, pada kesempatan ini juga dikukuhkan keanggotaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI), yang merupakan forum kolaborasi BPVP Sidoarjo bersama sejumlah perusahaan dan Pemerintah Daerah, serta peresmian Auditorium Kiai Haji Bisri Syansuri, Masjid Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Gedung Terpadu, Talent Corner, Kantor, dan Gedung Delta. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Penguatan Skill Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bagi Guru dan Pengawas RA (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Medan, goindonesia.co – Direktorat Guru dan Madrasah Ditjen Pendis menggulirkan program Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik dan Integratif (PAUD HI). Terobosan ini akan dilakukan secara bertahap melalui skema percontohan atau piloting programe.

Sebagai persiapan, Direktorat GTK Madrasah melakukan sosialisasi sekaligus penguatan skill dan kompetensi guru serta pengawasa RA pada aspek pengembangan anak usia dini. PAUD HI merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan anak usia dini. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual anak secara seimbang.

“Holistik dalam konteks ini mengacu pada pemahaman bahwa perkembangan anak merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang terpisah. Sehingga, perhatian terhadap anak usia dini sangatlah penting karena mereka berada pada periode emas (golden age) sekaligus masa kritis yang keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak di masa dewasanya,” sebut Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar saat membuka Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik dan Integratif (PAUD HI) di Medan, Rabu (24/4/2024).

Layanan pendidikan pada RA, kata pria yang akrab disapa Thobib ini, harus dapat menyediakan layanan yang ramah anak, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran maupun perlakuan dan sikap Guru/Kepala RA kepada anak didik kita. Di samping itu, keterpaduan layanan sosial dasar sangat diperlukan agar tunas bangsa dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

“Kebutuhan tumbuh-kembang anak yang mencakup kesehatan, gizi, perawatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan wajib dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan berbagi peran dan tanggung jawab. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada, harus menjadi komitmen kita bersama,” ujar Thobib di hadapan para pengawas, guru RA, dan pejabat Kanwil Kemenag Sumut.

“PAUD HI ini juga menjadi bagian dari ikhtiar GTK Madrasah Kemenag dalam mencegah stunting sejak dini,” sambungnya.

Menurut Thobib, sejumlah langkah implementasi program ini sudah disiapkan, mulai dari sosialisasi secara massif kepada stake holders Raudhatul Athfal (RA), hingga penguatan skill para pengawas, guru RA, dan kepala RA sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pendidikan anak usia dini.

“Kemenag akan melakukan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, Kementerian Bappenas, Kementerian Kemendikbud Ristek, dan lainnya. Apalagi program ini menjadi target penting dari Rencana Aksi Nasional (RAN) yang dipelopori oleh Kemenko PMK,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Kemenko PMK (Dian Vitasari), Kementerian Bappenas (Sularsono), Kemendikbud Ristek (Nurman Siagian), Ketua IGRA Sumut, Hayatun Mardhiyah, Kasubdit GTK RA, Zulpan Syarif Hasibuan, dan Kabid Penmad Kanwil Kemenag Provinsi Sumut. Giat ini diikuti 250 guru dan pengawas RA, baik luring maupun daring. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag