Connect with us

Berita

Jenderal Dudung Dinilai sebagai Penganut Ajaran Jenderal Sudirman dan Jenderal M Yusuf

Published

on

KASAD Jenderal TNI Dudung Abduracham -Dok. Dispenad

Jakarta, goindonesia.co – Pengamat Politik, Eep Saefulloh Fatah menilai, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman sebagai penganut ajaran Jenderal Soedirman dan Jenderal Muhammad Yusuf Amir. Selain dekat dengan rakyat, Dudung juga dianggap memiliki kepedulian akan kesejahteraan prajurit.

“Harus saya akui bahwa saya belum mengenal Jenderal Dudung secara dekat. Tapi dari yang saya lihat dan saya baca, terutama dari buku “Loper Koran jadi Jenderal”, saya mengerti jika banyak pihak punya ekspektasi besar terhadap Jenderal Dudung,” ujar Eep saat dihubungi, Sabtu (30/7/2022).

Ekspektasi itu antara lain, menurut Eep, Jenderal Dudung bisa memimpin AD dengan kepemimpinan berbasis empati. Jenderal Dudung menjalani karier kemiliterannya dari bawah. Ia sendiri dilahirkan dalam keluarga yang sangat bersahaja bahkan serba kekurangan. Tapi ia bisa mengalahkan tantangan-tantangan sepanjang jalan hidupnya hingga akhirnya bisa mencapai puncak karier di AD.

Eep mengatakan, Jenderal Dudung pun berpotensi memiliki modal empati yang sangat cukup terhadap masalah-masalah yang dihadapi prajurit, bukan cuma di level Perwira tapi juga Tamtama dan bahkan Bintara. Tak semua Jenderal punya modal empati yang cukup pada prajuritnya. Tapi Jenderal Dudung punya modal empati yang sangat besar.

“Publik juga berpotensi punya ekspektasi lain terhadap Jenderal Dudung: Menjadi pemimpin AD yang teguh pada prinsip-prinsip dasar keprajuritan yang diajarkan Jenderal Sudirman. Salah satu ajaran pokok Jenderal Sudirman adalah berani mengambil resiko untuk menyelamatkan rakyat,” katanya.

Eep sendiri mengaku dirinya mengerti jika banyak pihak melihat Jenderal Dudung punya potensi menjadi penganut dan pelanjut ajaran Jenderal Sudirman itu. Dudung dianggap punya keberanian untuk bertindak tegas sambil siap menerima segala resikonya. Dan keberaniannya itu disebut terbangun oleh keyakinannya bahwa yang Dudung bela dan selamatkan adalah kepentingan rakyat secara luas serta kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Inilah kesan umum pertama saya tentang Jenderal Dudung,” paparnya.

Reformasi TNI Bersisi Ganda

Pada awal Reformasi, 1998, Eep mengatakan dirinya termasuk salah seorang sparing partner diskusi dari kalangan sipil saat Pimpinan ABRI (pada saat itu) merumuskan Reformasi ABRI — sekarang menjadi Reformasi TNI. Sejak saat ikut terlibat dalam urun rembuk perumusan Reformasi ABRI itu, Eep berpendapat bahwa Reformasi TNI itu bersisi ganda: Ada sisi luar dan sisi dalamnya.

“Sisi luarnya adalah redefinisi posisi dan peran TNI dalam mengelola NKRI. Wujudnya adalah penghentian Dwi Fungsi ABRI serta mereposisi TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional.

Saya sebut ini sisi luar karena memang sangat terlihat dan berkaitan dengan relasi TNI dengan semua eksponen kebangsaan di luar dirinya,” jelasnya.

“Sisi dalamnya adalah perbaikan kualitas sumber daya Prajurit pada semua tingkatan serta kesejahteraan segenap Prajurit TNI beserta keluarga mereka. Saya sebut ini sisi dalam karena berkaitan dengan pembenahan internal ke dalam dan seringkali tidak kelihatan,” tambah Eep.

Menurut Eep, pelaksanaan agenda-agenda Reformasi TNI di sisi luar itu banyak pengawasnya. Monitoringnya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan demokrasi. Untuk agenda sisi ini, siapapun yang memimpin TNI, termasuk AD, akan berada dalam posisi di bawah lampu sorot.

Terawasi dan bekerja di wilayah terang benderang.
Karena itu, Pimpinan AD dan TNI akan selalu mendapat tekanan dan desakan untuk senantiasa bersetia pada agenda-agenda Reformasi TNI. Tapi, katanya, cerita tentang sisi dalam Reformasi TNI agak berbeda. Di sisi ini, Pimpinan TNI dan AD bekerja di wilayah senyap. Tidak terlalu terlihat dari luar. Hanya dirasakan oleh para Prajurit dan keluarga mereka.

“Tak semua pimpinan TNI, termasuk AD berhasil mengemban amanah Reformasi TNI sisi dalam ini. Benchmark yang biasanya disebut tentang Pimpinan TNI yang pandai menjaga amanah meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga mereka adalah Jenderal M Yusuf,” papar Eep.

“Nah, Jenderal Dudung punya modal kedekatan dengan para Prajurit AD. Sebab, Jenderal Dudung lahir dan besar di tengah kekurangan yang dirasakan oleh para Prajurit dan keluarga mereka. Karena itu sudah semestinya Jenderal Dudung dekat dengan para Prajurit,” ucapnya.

Jalankan Agenda Reformasi TNI

Tapi dekat saja tak cukup. Menurut Eep, Jenderal Dudung harus melangkah lebih jauh. Ia harus menjadi Pimpinan AD yang fokus, serius dan sukses menjalankan agenda Reformasi TNI sisi dalam: Meningkatkan kualitas dan profesionalisme para Prajurit dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan keluarga mereka.

“Saya termasuk Warga Negara yang senang melihat ada Pimpinan AD seperti Jenderal Dudung: Bersuara lantang soal kesejhteraan Prajurit dan keluarga mereka,” tuturnya.

Eep sendiri yakin, Jenderal Dudung bukan hanya “meminta pemerintah” untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit tetapi juga melakukan pembenahan di dalam tubuh AD. Di dalam tubuh AD sendiri memang harus ada fokus yang lebih tegas pada agenda penyejahteraan Prajurit dan keluarga mereka itu. Dikatakan Eep, “meminta pemerintah” saja memang tak cukup. Harus ada pembenahan serius — antara lain dalam bentuk refocusing program dan realokasi anggaran (meminjam istilah yang populer di masa Pandemi kemarin) — sehingga kesejahteraan Prajurit dan keluarga mereka menjadi salah satu prioritas kerja Pimpinan AD.

Langkah pembenahan ini, menurut Eep setidaknya harus dilakukan dengan sejumlah tahapan berikut.

Pertama, pendataan dan pemetaan. Harus ada upaya serius di AD untuk mendata dan memetakan profil Prajurit dalam bentuk bigdata, yaitu data individual secara lengkap dan menyeluruh. Di dalam big data ini tersedia data-data profil tingkat kesejahteraan para Prajurit dan keluarga mereka — berkait papan, sandang dan pangan. Tanpa data dan peta yang layak, kebijakan Pimpinan AD bisa salah arah atau salah prioritas.

Kedua, ada perintah tegas dan terukur yang bisa berjalan hingga jenjang komando terbawah. Program penyejahteraan Prajurit harus menjadi program serius dan “berkaki”. Serius dan berkaki dalam arti bahwa program ini benar-benar menjadi program strategis AD yang dioperasinalkan dengan Perintah-Perintah KSAD kepada seluruh mata rantai komando di bawah hingga ke tingkat Koramil.

Kesejahteraan Prajurit

Ketiga, termonitor secara layak. Sebagai program strategis, penyejahteraan Prajurit harus memiliki instrumen monitoring yang layak. Setiap saat Pimpinan AD harus bisa memonitor setiap detail perkembangan Program ini. Karena itu, Pimpinan AD harus memiliki “dashboard” yang memuat bigdata profil Prajurit, detail program-program penyejahteraan Prajurit dan keluarga mereka, serta mendigitalisasi mekanisme evaluasinya.

“Jangan lupa, periode kepemimpinan dalam AD (dan TNI) tidaklah panjang. Saya yakin Jenderal Dudung sangat menyadari ini. Karena itu, tak ada pilihan selain bekerja secara sangat sigap, tegas, dan terukur. Ketiga agenda yang saya sebut di atas adalah perwujudan dari keinginan bekerja dengan cara-cara ini. Hanya dengan cara kerja seperti itu, Jenderal Dudung bisa mengefektifkan kepemimpinanannya,” jelas Eep.

Eep lantas berpesan kepada Jenderal Dudung untuk menjadi Pimpinan AD yang berhasil memanfaatkan peluang, melakukan pembenahan, perubahan dan melanjutkan Reformasi TNI dan AD, dengan mendayagunakan posisi dan peran sebagai Pimpinan AD.

“Saya termasuk warga negara yang berharap agar Jenderal Dudung melanjutkan tapak-tapak kaki Jenderal M Yusuf lalu kemudian menyempurnakannya menuju kualitas kepemimpinan Jenderal Soedirman. Itulah pesan dan harapan saya untuk Jenderal Dudung,” pungkasnya. (***)

Berita

Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham

Published

on

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat acara Bulan Literasi Aset Kripto (Foto : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, @www.kominfo.go.id)

Jakarta Pusat, goindonesia.co – Badan   Pengawas   Perdagangan   Berjangka   Komoditi   Kementerian Perdagangan  bersinergi  dengan  Asosiasi  Pedagangan  Aset  Kripto  Indoesia  (Aspakrindo)  menggelar program  ‘Bulan  Literasi  Aset  Kripto’.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengharapkan Program  ‘Bulan Literasi  Aset  Kripto’  dapat  meningkatkan  literasi  perdagangan  aset  kripto  dengan  memberikan  pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami  peningkatan maupun  penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun  waktu  yang  pendek.  Untuk  itu,  diperlukan  pemahaman  yang  baik  bagi  masyarakat  termasuk manfaat,  potensi,  dan  risiko  dari  perdagangan  aset  kripto.  Bulan  Literasi  Aset  Kripto  Tahun  2023  ini tentunya  merupakan  salah  satu  cara  untukmeningkatkan  literasi  masyarakat  terhadap  perdagangan aset kripto,” jelasnya di Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).

Mendag   Zulkifli   Hasan   mengungkapkan,   pasar   aset   kripto   di   Indonesia   semakin   meningkat. Berdasarkan  data  Bappebti,  pada  akhir  2021  tercatat  jumlah  pelanggan  atau  pengguna  aset  kripto sebanyak 11,2 juta orang.  Angka itu meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang.

Menariknya, jumlah itu didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.  Berdasarkan  datadari  Coinfolk,  terdapat  enam  provinsi  dengan  minat  kripto  tertinggi  di  Indonesia yaitu,  Bali,  DKI  Jakarta,  Banten,  Yogyakarta,  Kepulauan  Riau,  dan  Jawa  Barat.

“Kondisi ini semua menunjukkan  bahwa  potensi  pasar  aset  kripto  di  Indonesia  masih  sangat  besar  dan  bukan  tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas  Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara  itu,  Perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Indonesia  pada  2022  mencatat  nilai  transaksi yang  sebesar  Rp296,66  triliun. Nilai  ini  turun  dibandingkan  tahun  2021  yang  sebesar  Rp859,4  triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp64,9 triliun.

“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham  melemah  (bearish),  tapi  di  sisi  lain  semakin  banyaknya  perusahaan  seperti  Meta,  Google,  dan Twitter   yang   mulai   mengintegrasikan   teknologi blockchaindalam   kegiatan   usahanya.   Hal   ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” jelas  Mendag  Zulkifli Hasan.

Kementerian  Perdagangan  juga  menargetkan  Indonesia  akan  memiliki  kelembagaan  bursa aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Kelembagaan bursa aset kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami  perkembangan  yang  pesat  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Teknologi blockchain yang   salah   satu   pengaplikasiannya   adalah   aset kripto   terus   mengalami perkembangan. Namun demikian, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan  melakukan  penyesuaian  berbagai  aturan  untuk  dapat  mengatur  ekosistem  penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti.  Hal  itu  mengacu  pada  Peraturan  Bappebti  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchainke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat   saling   mengoordinasikan   dan   menguatkan   peran   kementerian/lembaga   dalam   mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.

Plt.  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko  menyampaikan,  dengan  Bulan  Literasi  Aset  Kripto,  selain membangun  pemahaman  yang  benar  terhadap  literasi  aset  kripto,  diharapkan  masyarakat  dapat makin   berhati-hati   dan   selalu   memastikan   platform   dan   token   terdaftar   di   Bappebti   untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Bulan Literasi Aset Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko, manfaat,  dan  potensi  dari perdagangan aset  kripto.  Selain  itu,  dapat  menciptakan awarenessterkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,”ujar Didid.

Ketua    Asosiasi    Pedagang    Aset    Kripto    Indonesia    (Aspakrindo)    Teguh    Kurniawan Harmanda menambahkan,   program   Bulan   Literasi   Kripto   menggandeng   seluruh   anggota   Aspakrindo   yang berjumlah 25 orang dan terdaftar resmi di Bappebti. Menurut  Teguh,  edukasi  merupakan  fokus  utama  dari  perkembangan  industri  aset  kripto.

“Bulan Literasi  Kripto  menjadi  momen  yang  tepat  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada pelanggan,  calon  pelanggan,  dan  masyarakat  umum  mengenai  penyelenggaraan,  mekanisme,  dan kelembagaan  dalam  perdagangan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Indonesia.  Kami  berharap,  kegiatan  ini dapat  menjangkau  semakin  banyak  masyarakat  untuk  melek  aset  kripto  adalah  salah  satu  alternatif perdagangan komoditas,”tutur Teguh.

Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama satu bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport,dan  turnamen  eSport  dan  lainnya. Rangkaian  acara  tersebut  akan  digelar  di  beberapa  kota  di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau hibrida.

Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara  yaitu  Plt.  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko;  Dirjen  Dukcapil Kemendagri  Zudan  Arif Fakhrullahdengan   materi   peran   Kemendagri   dalam   menjaga   dan   membantu   pengecekan   data kependudukan  Pelanggan  Aset  Kripto;  Kepala  PPATK  Maimirza  dengan  materi  Peran  PPATK  dalam penelusuran  transaksi  keuangan  terkait  Perdagangan  Aset  Kripto;  Dirtipideksus  Bareskrim  Polri  Andri Sudarmadi   dengan   materi   Sinegritas   peran   Polri   dan   Bappebti   dalam   rangka   pencegahan   dan penegakan hukum atas Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (***)

(Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, @www.kominfo.go.id)

Continue Reading

Berita

Komisi VI Optimistis Proyek KCJB-LRT Jabodebek Beroperasi Sesuai Target

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima dalam foto bersama usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung, Kamis (2/2/2023). Foto: Ucha/nr

Jakarta, goindonesia.co – Dua proyek besar PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yaitu proyek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek, diyakini akan terkoneksi dan beroperasi sesuai waktu yang ditargetkan, yakni Juni 2023. Terlebih, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, bahwa DPR telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 Triliun dari APBN 2022 awal Januari lalu.

“Nah hari ini kita ingin memastikan sudah sejauh mana PMN yang kita berikan Rp 3,,2 triliun itu, khususnya Kereta Api Cepat nanti bulan Juni 2023 itu akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ini yang (mendasari) kita perlu ada kunjungan spesifik,” jelas Aria Bima kepada awak media setelah rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung, Kamis (2/2/2023).

Selain terkait dengan peninjauan terhadap progres pembangunan dan persiapan operasional KCJB, pada rapat tersebut juga dibahas mengenai LRT Jabodebek. Dari paparan yang disampaikan, dua moda transportasi ini akan diintegrasikan untuk menunjang mobilitas warga ibukota sekaligus meningkatkan konektivitas antar daerah. Politisi dari Fraksi PDI-P ini pun menyatakan bahwa secara finansial, kondisi PT KAI cukup aman dalam menangani dua proyek ini, sehingga sangat memungkinkan untuk dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.

“Kemudian (proyek pembangunan) LRT itu kendala apa saja yang masih belum bisa berjalan sampai hari ini? Mitigasinya sudah terlihat dan saya optimistis untuk bulan Juni, baik LRT maupun kereta cepat akan selesai kalau pun harus mundur, nanti kita lihat sebab-sebabnya apa? Tapi dari segi finansial sudah cukup aman saya kira itu,” tambahnya.

Di sisi lain, ia pun menegaskan bahwa pembangunan operasional KCJB dan LRT merupakan target kerja PT KAI sebagaimana yang disampaikan kepada Komisi VI sejak di awal periode. Untuk itu, hal ini masuk dalam pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 mendatang.

Time line kita itu menghitungnya cut-off untuk Oktober 2024 masa pemerintahan Pak Jokowi selesai dan masa periode Komisi VI (tahun) 2019-2024 selesai. Salah satu target kita adalah bagaimana target KAI yang sudah pernah disampaikan sejak awal kita jadi anggota DPR untuk roadmap pembangunan kereta api dalam hal ini adalah kereta api cepat dan LRT,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah V itu.

Sebelumnya, dijelaskan oleh Dirut PT KAI dalam Kunspik tersebut bahwa progres konstruksi kereta cepat telah mencapai sekitar 84,21 persen. Hal itu berdasarkan hitungan progres investasi aktual (kontraktor), sehingga proyek ini direncanakan untuk mencapai Commercial Operation Date (COD) atau mulai beroperasinya kereta cepat Juli tahun 2023. 

Sedangkan untuk LRT Jabodebek, berdasarkan progres fisik maka konstruksi proyek telah mencapai 89,11 persen. Awalnya LRT Jabodebek diestimasi dapat beroperasi pada Juli 2019 namun terjadi keterlambatan pembebasan lahan, khususnya untuk Depo LRT di Bekasi Timur. (***)

(Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI, @www.dpr.go.id)

Continue Reading

Berita

Presiden Beli Sepatu Baru, Model Kets dengan Khas Tenun Bali

Published

on

Presiden Joko Widodo melihat sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, goindonesia.co – Ketika berada di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023, Presiden Joko Widodo diajak oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba untuk melihat sepatu tenun di salah satu sudut ruangan. Presiden pun memilih untuk mencoba sepasang sepatu berwarna nuansa cokelat.

Begitu melihat ke rak yang berada di salah satu sudut sentra tersebut, mata Presiden melihat puluhan pasang sepatu yang tersusun rapi di rak. Presiden sempat memilih beberapa sepatu sambil melihat detail bentuk dan motifnya. Namun, pencarian tersebut terhenti dengan sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat.

Presiden lantas mencoba sepatu tersebut sambil duduk bersebelahan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. “Wah kayak anak 17 tahun,” ucap Presiden. Ibu Iriana pun tersenyum. “Pas,” kata Presiden saat memakai sepatu tersebut.

Presiden akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu tersebut. Alas kaki yang dipilih Presiden merupakan jenis sepatu kets yang biasa dipakai baik untuk olahraga maupun untuk kegiatan sehari-hari. Sepatu tersebut berbahan sol karet yang bagian atasnya dipadupadankan dengan kain tenun dengan corak tenun khas Bali.

Melihat hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak mau kalah dengan Presiden. Dia turut menjajal sepasang sepatu.

“Saya ambil ini,” ucap Basuki kepada pramuniaga di sentra tersebut. Tak lama setelah membayarnya, Basuki menenteng kantong berisi sepatu barunya. “Ini saya juga beli,” ucap Basuki kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang tengah tersenyum melihat Menteri PUPR menjinjing sebuah kantong.

Sebelum meninggalkan sentra tenun, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengembangkan industri kreatif di Bali, khususnya Kabupaten Jembrana.

“Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan didukung oleh Pak Gubernur Bali dalam mengembangkan tenun, songket, untuk pengembangan industri-industri kecil kain tenun dan songket yang ada,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ini yakni, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending