Connect with us

Berita

Jenderal Dudung Dinilai sebagai Penganut Ajaran Jenderal Sudirman dan Jenderal M Yusuf

Published

on

KASAD Jenderal TNI Dudung Abduracham -Dok. Dispenad

Jakarta, goindonesia.co – Pengamat Politik, Eep Saefulloh Fatah menilai, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman sebagai penganut ajaran Jenderal Soedirman dan Jenderal Muhammad Yusuf Amir. Selain dekat dengan rakyat, Dudung juga dianggap memiliki kepedulian akan kesejahteraan prajurit.

“Harus saya akui bahwa saya belum mengenal Jenderal Dudung secara dekat. Tapi dari yang saya lihat dan saya baca, terutama dari buku “Loper Koran jadi Jenderal”, saya mengerti jika banyak pihak punya ekspektasi besar terhadap Jenderal Dudung,” ujar Eep saat dihubungi, Sabtu (30/7/2022).

Ekspektasi itu antara lain, menurut Eep, Jenderal Dudung bisa memimpin AD dengan kepemimpinan berbasis empati. Jenderal Dudung menjalani karier kemiliterannya dari bawah. Ia sendiri dilahirkan dalam keluarga yang sangat bersahaja bahkan serba kekurangan. Tapi ia bisa mengalahkan tantangan-tantangan sepanjang jalan hidupnya hingga akhirnya bisa mencapai puncak karier di AD.

Eep mengatakan, Jenderal Dudung pun berpotensi memiliki modal empati yang sangat cukup terhadap masalah-masalah yang dihadapi prajurit, bukan cuma di level Perwira tapi juga Tamtama dan bahkan Bintara. Tak semua Jenderal punya modal empati yang cukup pada prajuritnya. Tapi Jenderal Dudung punya modal empati yang sangat besar.

“Publik juga berpotensi punya ekspektasi lain terhadap Jenderal Dudung: Menjadi pemimpin AD yang teguh pada prinsip-prinsip dasar keprajuritan yang diajarkan Jenderal Sudirman. Salah satu ajaran pokok Jenderal Sudirman adalah berani mengambil resiko untuk menyelamatkan rakyat,” katanya.

Eep sendiri mengaku dirinya mengerti jika banyak pihak melihat Jenderal Dudung punya potensi menjadi penganut dan pelanjut ajaran Jenderal Sudirman itu. Dudung dianggap punya keberanian untuk bertindak tegas sambil siap menerima segala resikonya. Dan keberaniannya itu disebut terbangun oleh keyakinannya bahwa yang Dudung bela dan selamatkan adalah kepentingan rakyat secara luas serta kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Inilah kesan umum pertama saya tentang Jenderal Dudung,” paparnya.

Reformasi TNI Bersisi Ganda

Pada awal Reformasi, 1998, Eep mengatakan dirinya termasuk salah seorang sparing partner diskusi dari kalangan sipil saat Pimpinan ABRI (pada saat itu) merumuskan Reformasi ABRI — sekarang menjadi Reformasi TNI. Sejak saat ikut terlibat dalam urun rembuk perumusan Reformasi ABRI itu, Eep berpendapat bahwa Reformasi TNI itu bersisi ganda: Ada sisi luar dan sisi dalamnya.

“Sisi luarnya adalah redefinisi posisi dan peran TNI dalam mengelola NKRI. Wujudnya adalah penghentian Dwi Fungsi ABRI serta mereposisi TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional.

Saya sebut ini sisi luar karena memang sangat terlihat dan berkaitan dengan relasi TNI dengan semua eksponen kebangsaan di luar dirinya,” jelasnya.

“Sisi dalamnya adalah perbaikan kualitas sumber daya Prajurit pada semua tingkatan serta kesejahteraan segenap Prajurit TNI beserta keluarga mereka. Saya sebut ini sisi dalam karena berkaitan dengan pembenahan internal ke dalam dan seringkali tidak kelihatan,” tambah Eep.

Menurut Eep, pelaksanaan agenda-agenda Reformasi TNI di sisi luar itu banyak pengawasnya. Monitoringnya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan demokrasi. Untuk agenda sisi ini, siapapun yang memimpin TNI, termasuk AD, akan berada dalam posisi di bawah lampu sorot.

Terawasi dan bekerja di wilayah terang benderang.
Karena itu, Pimpinan AD dan TNI akan selalu mendapat tekanan dan desakan untuk senantiasa bersetia pada agenda-agenda Reformasi TNI. Tapi, katanya, cerita tentang sisi dalam Reformasi TNI agak berbeda. Di sisi ini, Pimpinan TNI dan AD bekerja di wilayah senyap. Tidak terlalu terlihat dari luar. Hanya dirasakan oleh para Prajurit dan keluarga mereka.

“Tak semua pimpinan TNI, termasuk AD berhasil mengemban amanah Reformasi TNI sisi dalam ini. Benchmark yang biasanya disebut tentang Pimpinan TNI yang pandai menjaga amanah meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga mereka adalah Jenderal M Yusuf,” papar Eep.

“Nah, Jenderal Dudung punya modal kedekatan dengan para Prajurit AD. Sebab, Jenderal Dudung lahir dan besar di tengah kekurangan yang dirasakan oleh para Prajurit dan keluarga mereka. Karena itu sudah semestinya Jenderal Dudung dekat dengan para Prajurit,” ucapnya.

Jalankan Agenda Reformasi TNI

Tapi dekat saja tak cukup. Menurut Eep, Jenderal Dudung harus melangkah lebih jauh. Ia harus menjadi Pimpinan AD yang fokus, serius dan sukses menjalankan agenda Reformasi TNI sisi dalam: Meningkatkan kualitas dan profesionalisme para Prajurit dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan keluarga mereka.

“Saya termasuk Warga Negara yang senang melihat ada Pimpinan AD seperti Jenderal Dudung: Bersuara lantang soal kesejhteraan Prajurit dan keluarga mereka,” tuturnya.

Eep sendiri yakin, Jenderal Dudung bukan hanya “meminta pemerintah” untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit tetapi juga melakukan pembenahan di dalam tubuh AD. Di dalam tubuh AD sendiri memang harus ada fokus yang lebih tegas pada agenda penyejahteraan Prajurit dan keluarga mereka itu. Dikatakan Eep, “meminta pemerintah” saja memang tak cukup. Harus ada pembenahan serius — antara lain dalam bentuk refocusing program dan realokasi anggaran (meminjam istilah yang populer di masa Pandemi kemarin) — sehingga kesejahteraan Prajurit dan keluarga mereka menjadi salah satu prioritas kerja Pimpinan AD.

Langkah pembenahan ini, menurut Eep setidaknya harus dilakukan dengan sejumlah tahapan berikut.

Pertama, pendataan dan pemetaan. Harus ada upaya serius di AD untuk mendata dan memetakan profil Prajurit dalam bentuk bigdata, yaitu data individual secara lengkap dan menyeluruh. Di dalam big data ini tersedia data-data profil tingkat kesejahteraan para Prajurit dan keluarga mereka — berkait papan, sandang dan pangan. Tanpa data dan peta yang layak, kebijakan Pimpinan AD bisa salah arah atau salah prioritas.

Kedua, ada perintah tegas dan terukur yang bisa berjalan hingga jenjang komando terbawah. Program penyejahteraan Prajurit harus menjadi program serius dan “berkaki”. Serius dan berkaki dalam arti bahwa program ini benar-benar menjadi program strategis AD yang dioperasinalkan dengan Perintah-Perintah KSAD kepada seluruh mata rantai komando di bawah hingga ke tingkat Koramil.

Kesejahteraan Prajurit

Ketiga, termonitor secara layak. Sebagai program strategis, penyejahteraan Prajurit harus memiliki instrumen monitoring yang layak. Setiap saat Pimpinan AD harus bisa memonitor setiap detail perkembangan Program ini. Karena itu, Pimpinan AD harus memiliki “dashboard” yang memuat bigdata profil Prajurit, detail program-program penyejahteraan Prajurit dan keluarga mereka, serta mendigitalisasi mekanisme evaluasinya.

“Jangan lupa, periode kepemimpinan dalam AD (dan TNI) tidaklah panjang. Saya yakin Jenderal Dudung sangat menyadari ini. Karena itu, tak ada pilihan selain bekerja secara sangat sigap, tegas, dan terukur. Ketiga agenda yang saya sebut di atas adalah perwujudan dari keinginan bekerja dengan cara-cara ini. Hanya dengan cara kerja seperti itu, Jenderal Dudung bisa mengefektifkan kepemimpinanannya,” jelas Eep.

Eep lantas berpesan kepada Jenderal Dudung untuk menjadi Pimpinan AD yang berhasil memanfaatkan peluang, melakukan pembenahan, perubahan dan melanjutkan Reformasi TNI dan AD, dengan mendayagunakan posisi dan peran sebagai Pimpinan AD.

“Saya termasuk warga negara yang berharap agar Jenderal Dudung melanjutkan tapak-tapak kaki Jenderal M Yusuf lalu kemudian menyempurnakannya menuju kualitas kepemimpinan Jenderal Soedirman. Itulah pesan dan harapan saya untuk Jenderal Dudung,” pungkasnya. (***)

Berita

Moment 3 Kepala Staf Angkatan TNI Santap Rendang dan Sop Kikil Bersama

Published

on

3 Kepala Staf Angkatan TNI nikmati makan siang bersama Sumber : Dispenad

Jakarta, goindonesia.co – Tiga Kepala Staf Angkatan, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terlihat duduk bersama di satu meja panjang. Para Jenderal Bintang Empat TNI dari tiga matra yaitu, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) itu terlihat sangat akrab dan penuh kebersamaan ketika menikmati santap makan siang di Rumah Dinas Jabatan Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.

Dilansir awak media dari keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), pertemuan para Kepala Staf Angkatan itu terjadi pada hari Selasa siang di sela-sela jeda acara Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2022.

Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, dalam kesempatan itu, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman secara khusus mengundang Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk makan siang di rumah dinas jabatan Kasad.

3 Kepala Staf Angkatan TNI sholat Dzuhur berjamaah Sumber : Dispenad

Jenderal Dudung pun menyajikan menu makan siang sederhana berupa sop kikil dan nasi rendang yang benar-benar dinikmati oleh kedua Kepala Staf yakni Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo.

Usai makan siang bersama, tiga Kepala Staf Angkatan itu kemudian melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah yang dipimpin langsung oleh Jenderal TNI Dudung.

Kadispenad menegaskan, kebersamaan ketiga pimpinan tiga matra TNI itu menunjukkan soliditas dan sinergitas para pucuk pimpinan di ketiga matra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) untuk mengawal program pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi menuju kebangkitan Indonesia sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.” (***)

Continue Reading

Berita

Pimpinan 3 Matra TNI Kumpul di Rumah KSAD usai Pidato Kenegaraan Presiden, Bahas Apa?

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo berkumpul usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Selasa (16/8/2022). (Foto: Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pimpinan matra TNI berkumpul di kediaman Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (16/8/2022).

Selain KSAD ada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dalam pertemuan itu.

Mereka diketahui mendiskusikan upaya merealisasikan harapan Presiden Jokowi yang meminta agar terciptanya stabilitas nasional.

“Beliau-beliau berdiskusi untuk bagaimana dapat merealisasikan harapan Presiden yang meminta agar terciptanya stabilitas nasional, apalagi sebentar lagi sudah memasuki tahun Pemilu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna di Jakarta. Selasa (16/8/2022).

Dalam diskusi tersebut, kata Tatang, ketiga perwira tinggi bintang empat itu memastikan akan terus berkolaborasi dengan apik untuk memastikan terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Jokowi juga berpesan agar jangan sampai terjadi lagi polarisasi di berbagai sektor kehidupan.

“Tiga matra TNI siap membantu untuk memperkuat konsolidasi nasional seperti yang diamanatkan Presiden. TNI akan terus berjuang demi persatuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Tatang.

Ketiga pimpinan matra TNI, menurut dia tampak kompak pada momen Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia.

Di sela-sela kegiatan di gedung parlemen, KSAD, KSAL, dan KSAU bercengkerama menghabiskan waktu bersama di kediaman Jenderal Dudung di kompleks Pati, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurut Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna, pertemuan ketiganya berlangsung dengan hangat. Sambil berbincang santai, mereka juga turut berdiskusi mengenai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. (***)

Continue Reading

Berita

TNI Solid, Tak Ada Persaingan antara Jenderal Andika dan KSAD Dudung

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman berfoto usai pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021). FOTO/DOK.Setpres/Agus Suparto

Jakarta, goindonesia.co– Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni meyakini tidak ada persaingan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman .

Internal di tubuh TNI solid. “Saya yakin bahwa tidak ada konflik di tubuh TNI, karena TNI tidak berpolitik,” kata Adi, Selasa (16/8/2022).

Menurut Adi, kesan persaingan antara Panglima dan KSAD yang muncul ke permukaan bisa jadi adalah settingan agar TNI mendapat perhatian publik. Sebab, Jenderal Andika selama ini digadang-gadang sebagai bakal capres.

“Kalau tentang Jenderal TNI Andika jadi capres, itu memang harapannya, siapa pun punya peluang menjadi yang terbaik untuk Bangsa Indonesia. Termasuk beliau (Jenderal TNI Andika Perkasa).

Dan di banyak survei politik memang beliau namanya muncul,” mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini. Jika nanti Jenderal Andhika menjadi Capres 2024, menurut Adi, maka seleksi calon orang nomor satu di tubuh TNI harus sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan berintegritas.

“Di banyak kesempatan saya sering utarakan bahwa, seleksi kepemimpinan di tubuh TNI merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional. Artinya jika sudah jadi pemimpin di TNI pasti jadi pemimpin atau tokoh secara nasional,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2022 ini.

Namun demikian, Adi menyampaikan bahwa yang punya kans menjadi pengganti Jenderal TNI Andika sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KSAL atau KSAD.

“Namun keputusannya tetap kembali kepada Presiden sebagai penentu karena hak prerogatif beliau,” kata Adi.

Sementara itu, inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Andrianto SIP menilai sulit untuk membuktikan apakah seseorang didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi presiden di negara tertentu. Seperti apa bentuk dukungannya?

“Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan kita sulit, dalam bentuk apa dukungannya. Dan tidak ada jaminan seorang mantan panglima mendapatkan dukungan luas. Dulu juga Pak Wiranto mantan Panglima nyapres gagal, SBY yang tidak pernah jadi Panglima malah berhasil,” katanya.

Andrianto menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.

“Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China,” kata Andrianto.

Terkait siapa sosok calon Panglima TNI sebagai pengganti Andika Perkasa, Andrianto mengingatkan untuk kembali pada urutan 3 matra di TNI.

Hal ini merespons seringnya KSAL Laksamana Yudo Margono mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti dalam acara penamaan Kapal Selam dan diskusi tentang Ratu Kalinyamat.

“Kalau dalam UU TNI Ttahun 2002 itu jelas, di antara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan,” katanya.

Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan Hak preogratif Presiden. Presiden dianggap telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Pilpres 2024.

Dengan begitu, Presiden akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. (***)

Continue Reading

Trending