Berita

Jokowi: Kalau Ada Mafia Tanah Gebuk!

Published

2 years ago

22 August, 2022

Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto memberikan keterangan saat meninjau lahan yang akan dijadikan “Food Estate” atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). (Foto:Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Menurut dia, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Senin (22/8/2022). Total ada 3.000 orang dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik yang hadir menerima sertifikat tanah.

“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan _ngurus_ sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Dia menyampaikan bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur, masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” jelasnya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah dengan baik.

Pasalnya, kata dia, konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” ujar Jokowi.

Dia juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Jokowi mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” tutur Jokowi.

Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti Aduan Dugaan Praktik Mafia Tanah

_{Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 dengan tema yang diusung “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertahanan dan Tata Ruang” Di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7). (Merdeka.com/Siti Ayu Rachma)}

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindaklanjuti aduan soal dugaan mafia tanah di Kalimantan Selatan. Mafia tanah ini diduga terkait dengan dugaan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) ilegal di dalam kawasan hutan di Kotabaru.

Hal ini dikonfirmasi oleh LSM Sawit Watch dan Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) saat mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2022). Kedatangan Sawit Watch dan Integrity untuk mempertanyakan kelanjutan pengaduan mereka terkait dugaan HGU ilegal PT MSAM pada 3 Agustus 2022 lalu.

“(Pengaduan Sawit Watch) sudah sampai ke Menteri (Hadi Tjahjanto) dan dari Menteri sudah sampai ke Dirjen 7. Dirjen 7 itu yang menangani permasalahan pertahanan di kementerian ATR/BPN,” ujar Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, usai mengecek pengaduan di Kementerian ATR/BPN, Kamis 18 Agutus 2022.

Rambo, sapaan akrabnya, mengatakan dirjen terkait di Kementerian ATR/BPN sedang memeriksa dan mengkaji pengaduan yang disampaikan Sawit Watch. Menurut dia, dalam waktu yang tidak lama lagi, Sawit Watch akan dimintai klarifikasi atas laporan dugaan penerbitan HGU ilegal PT MSAM.

“Sekarang sedang meneliti dan menelaah pengaduan yang kita sampaikan dan kita menunggu dari mereka untuk mendapatkan klarifikasi dari kita, kalau seandainya diperlukan oleh mereka. Tapi, biasanya dari instansi yg kita sampaikan selalu ada klarifikasinya,” ungkap Rambo.

Sawit Watch dan Integrity, kata Rambo, bakal kembali mendatangi Kementerian ATR/BPN untuk mengetahui nasib pengaduan mereka. Rencana awal September 2022. Dia berharap, Kementerian ATR/BPN memproses pengaduan dugaan penerbitan HGU ilegal tersebut secara profesional karena terkait erat dengan mafia tanah yang menjadi prioritas Presiden Jokowi.

“Kita belum tahu apakah ada klarifikasi atau tidak, untuk memastikan ada klarifikasi atau tidak itu nanti pada saat kita datang lagi (awal September 2022) ngecek lagi, kita ingin tahu nasib pengaduan rakyat ini akan seperti apa, sesuai atau tidak dengan komitmen Pak Jokowi memberantas mafia tanah,” imbuh Rambo.

Dugaan Praktik Mafia Tanah Dilaporkan ke Bareskrim

Bareskrim Polri memberi atensi khusus atas laporan dugaan mafia tanah di Kotabaru Kalimantan Selatan. Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm selaku Pelapor, memenuhi undangan klarifikasi, Kamis (11/8/2022), sekitar pukul 13:30 WIB oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

“Siang ini, kami hadir atas undangan klarifikasi dari Ditipidkor Bareskrim guna menjelaskan pokok laporan dugaan tindak pidana korupsi atas hilangnya hutan negara sekitar 8.610 ha di Pulau Laut Tengah, Kotabaru, Kalsel. Hutan itu disinyalir kuat menjadi HGU milik PT MSAM,” kata Harimuddin, partner INTEGRITY.

Harimuddin menjelaskan bahwa pihaknya memaparkan sejumlah bukti-bukti yang menggambarkan proses perolehan HGU PT MSAM pada tahun 2018 yang berkorelasi dengan hilangnya kawasan hutan di Kotabaru. Akibatnya, hutan negara yang sedemikian berharganya menjadi aset korporasi tanpa memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Kawasan hutan hanya bisa dialihfungsikan ke lahan perkebunan sepanjang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan.

“Menurut aturan yang berlaku tahun 2018, Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 menyebutkan bahwa keputusan pelepasan kawasan hutan harus diterbitkan setelah Menteri LHK menerima permohonan dan meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis. Barulah status hamparan daratan itu bukan lagi merupakan kawasan hutan. Jadi, jika ribuan hektar hutan tiba-tiba beralih jadi HGU tanpa keputusan dimaksud, dapat disinyalir ada kaki-tangan mafia tanah yang bermain di baliknya,” ucap Harimuddin. (***)

Berita

Laksanakan Arahan Presiden Prabowo, Menpora Dito: Siapkan Indonesia Bugar Sejak Sekolah Dasar

Published

1 day ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menpora RI, Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).(Foto : Bagus/@kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).

Hal itu disampaikan Menpora Dito kepada media usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) sore. “Terkait saya diundang hari ini adalah, bagaimana Presiden Prabowo memantau update perkembangan program yang dijalankan Kemenpora, khususnya kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bersama Kementerian Pendidikan,” kata Menpora Dito.

Gerakan Indonesia Bugar yang diminta Presiden harus dimulai dari usia dini yakni Sekolah Dasar. “Salah satu untuk mendukung gerakan tersebut, nanti jam olahraga ekstrakurikuler olahraga anak akan ditambah, minimal satu jam sehari. Dan juga gerakan dasar senam di sekolah akan dikembalikan juga,” ujar Menpora Dito.

“Presiden sangat menginginkan hal itu, jadi tadi mengkooordinasikan program prioritas dengan kementerian lembaga,” tambahnya.

Terkait olahraga apa yang akan dimasifkan tersebut, Menpora Dito menyampaikan akan masih melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah.

“Untuk senamnya akan kita padukan dengan dasar senam gymnastic, yang pasti ini baru olahraga dasar seperti atletik juga. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bbit atlet sejak dini dari tingkat pendidikan paling bawah. Yang penting program ini memacu siswa dan siswi untuk bergerak dan membudayakan olahraga,” pungkas Menpora Dito. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA

Berita

Jelang Nataru 2024/2025, Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Nasional Aman

Published

2 days ago

9 December, 2024

goindonesia1

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri saat konferensi pers di Kementerian BUMN (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) pastikan ketersediaan energi nasional jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kesiapan Nataru, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Simon menegaskan, seluruh Pertamina Group baik Subholding dan Anak Perusahaan Services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” terang Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, 9 Desember 2024.

Menurut Simon, kebutuhan Gasoline (BBM) selama periode Satgas diperkirakan meningkat sekitar 5% dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil (solar) diprediksi turun sekitar 3,3% karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal.

Simon menambahkan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.

Selama masa Satgas, Pertamina juga melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.

“Pertamina juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya bencana dengan mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional,” ujar Simon.

Pertamina juga melakukan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. “Sistem ini dapat monitoring penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi selama masa Nataru, sehingga kebutuhan energi dapat dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas BBM dan LPG yang disalurkan dipastikan tepat kuantiti dan kualitas sesuai standar yang berlaku,” tegas Simon.

Selain itu, lanjut Simon, dukungan dari Pertamina Group untuk menghadapi Nataru 2024 juga disiapkan langkah-langkah strategis lain. Diantaranya pada sektor transportasi udara, Simon mengatakan sesuai yang diamanahkan pemerintah, Pertamina menurunkan harga Avtur selama periode Desember di 19 bandara

“Pertamina berkontribusi menurunkan harga Avtur di 19 lokasi Bandar Udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200,952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,”pungkas Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Berita

Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Published

2 days ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia