Connect with us

Berita

Jokowi: Kalau Ada Mafia Tanah Gebuk!

Published

on

Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto memberikan keterangan saat meninjau lahan yang akan dijadikan “Food Estate” atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). (Foto:Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Menurut dia, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Senin (22/8/2022). Total ada 3.000 orang dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik yang hadir menerima sertifikat tanah.

“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan _ngurus_ sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Dia menyampaikan bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur, masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” jelasnya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah dengan baik.

Pasalnya, kata dia, konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” ujar Jokowi.

Dia juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Jokowi mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” tutur Jokowi.

Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti Aduan Dugaan Praktik Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 dengan tema yang diusung “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertahanan dan Tata Ruang” Di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7). (Merdeka.com/Siti Ayu Rachma)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindaklanjuti aduan soal dugaan mafia tanah di Kalimantan Selatan. Mafia tanah ini diduga terkait dengan dugaan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) ilegal di dalam kawasan hutan di Kotabaru.

Hal ini dikonfirmasi oleh LSM Sawit Watch dan Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) saat mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2022). Kedatangan Sawit Watch dan Integrity untuk mempertanyakan kelanjutan pengaduan mereka terkait dugaan HGU ilegal PT MSAM pada 3 Agustus 2022 lalu.

“(Pengaduan Sawit Watch) sudah sampai ke Menteri (Hadi Tjahjanto) dan dari Menteri sudah sampai ke Dirjen 7. Dirjen 7 itu yang menangani permasalahan pertahanan di kementerian ATR/BPN,” ujar Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, usai mengecek pengaduan di Kementerian ATR/BPN, Kamis 18 Agutus 2022.

Rambo, sapaan akrabnya, mengatakan dirjen terkait di Kementerian ATR/BPN sedang memeriksa dan mengkaji pengaduan yang disampaikan Sawit Watch. Menurut dia, dalam waktu yang tidak lama lagi, Sawit Watch akan dimintai klarifikasi atas laporan dugaan penerbitan HGU ilegal PT MSAM.

“Sekarang sedang meneliti dan menelaah pengaduan yang kita sampaikan dan kita menunggu dari mereka untuk mendapatkan klarifikasi dari kita, kalau seandainya diperlukan oleh mereka. Tapi, biasanya dari instansi yg kita sampaikan selalu ada klarifikasinya,” ungkap Rambo.

Sawit Watch dan Integrity, kata Rambo, bakal kembali mendatangi Kementerian ATR/BPN untuk mengetahui nasib pengaduan mereka. Rencana awal September 2022. Dia berharap, Kementerian ATR/BPN memproses pengaduan dugaan penerbitan HGU ilegal tersebut secara profesional karena terkait erat dengan mafia tanah yang menjadi prioritas Presiden Jokowi.

“Kita belum tahu apakah ada klarifikasi atau tidak, untuk memastikan ada klarifikasi atau tidak itu nanti pada saat kita datang lagi (awal September 2022) ngecek lagi, kita ingin tahu nasib pengaduan rakyat ini akan seperti apa, sesuai atau tidak dengan komitmen Pak Jokowi memberantas mafia tanah,” imbuh Rambo.

Dugaan Praktik Mafia Tanah Dilaporkan ke Bareskrim

Bareskrim Polri memberi atensi khusus atas laporan dugaan mafia tanah di Kotabaru Kalimantan Selatan. Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm selaku Pelapor, memenuhi undangan klarifikasi, Kamis (11/8/2022), sekitar pukul 13:30 WIB oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

“Siang ini, kami hadir atas undangan klarifikasi dari Ditipidkor Bareskrim guna menjelaskan pokok laporan dugaan tindak pidana korupsi atas hilangnya hutan negara sekitar 8.610 ha di Pulau Laut Tengah, Kotabaru, Kalsel. Hutan itu disinyalir kuat menjadi HGU milik PT MSAM,” kata Harimuddin, partner INTEGRITY.

Harimuddin menjelaskan bahwa pihaknya memaparkan sejumlah bukti-bukti yang menggambarkan proses perolehan HGU PT MSAM pada tahun 2018 yang berkorelasi dengan hilangnya kawasan hutan di Kotabaru. Akibatnya, hutan negara yang sedemikian berharganya menjadi aset korporasi tanpa memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Kawasan hutan hanya bisa dialihfungsikan ke lahan perkebunan sepanjang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan.

“Menurut aturan yang berlaku tahun 2018, Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 menyebutkan bahwa keputusan pelepasan kawasan hutan harus diterbitkan setelah Menteri LHK menerima permohonan dan meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis. Barulah status hamparan daratan itu bukan lagi merupakan kawasan hutan. Jadi, jika ribuan hektar hutan tiba-tiba beralih jadi HGU tanpa keputusan dimaksud, dapat disinyalir ada kaki-tangan mafia tanah yang bermain di baliknya,” ucap Harimuddin. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Perbandingan Karier Militer 3 Letjen Calon Kandidat KSAD: Cantiasa, Suharyanto, dan Maruli

Published

on

(Kiri ke kanan) Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak, Koorsahli) KSAD Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjadi calon kuat KSAD. Foto/DoK.SINDOnews

Jakarta, goindonesia.co – Ada tiga nama perwira tinggi TNI yang menjadi calon kandidat terkuat KSAD . Ketiga kandidat tersebut adalah Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI Maruli Simanjuntak.

Ketiganya merupakan perwira tinggi yang memiliki latar belakang, prestasi, pengalaman, dan karier yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan TNI AD di masa depan.

Lantas, siapakah yang akan terpilih sebagai KSAD berikutnya? Untuk menjawabnya, simak perbandingan militer di antara ketiga calon KSAD tersebut.

Perbandingan Karier Militer 3 Letjen Calon Kandidat KSAD

1. Latar Belakang Pendidikan Kemiliteran

Letjen TNI I Nyoman Cantiasa adalah lulusan Akademi Militer tahun 1990 dengan kecabangan infanteri. Ia memiliki berbagai kualifikasi militer, seperti komando, free fall, penanggulangan teror, dan intelijen analis.

Sama halnya dengan Cantiasa, Letjen TNI Suharyanto juga berasal dari kecabangan Infanteri. Namun ia tercatat sebagai lulusan yang berbeda, yakni tahun 1989 dan pernah menjalani pendidikan di Sesko TNI (2013) (Lulusan Terbaik), Dik Raider, Air Borne hingga Lemhannas.

Sedangkan Letjen Maruli Simanjuntak lulus pada tahun 1992 dan berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Ia juga telah menempuh pendidikan lanjutan di Seskoad, Sesko TNI, dan Lemhannas.

2. Prestasi

Letjen TNI I Nyoman Cantiasa adalah lulusan terbaik peraih Bintang Adhi Makayasa Akmil tahun 1990 dan Tri Sakti Wiratama (1990). Ia juga merupakan siswa dengan Karya Tulis Terbaik Dikreg XLI Sesko TNI T.A 2014.

Dalam riwayatnya, Cantiasa sendiri pernah terlibat langsung dalam dua operasi besar TNI, yaitu pembebasan sandera aksi teror OPM di Mapenduma tahun 1996 dan aksi teror perompak Somalia di pembajakan Kapal MV Sinar Kudus tahun 2011.

Sementara Letjen TNI Suharyanto adalah lulusan Sesko TNI tahun 2013 dengan predikat lulusan terbaik. Ia juga pernah bertugas di berbagai wilayah konflik, seperti Timor Timur, Papua, dan Aceh. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden dan Panglima Kodam V/Brawijaya. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sedangkan Letjen TNI Maruli Simanjuntak adalah lulusan Akademi Militer tahun 1988 dan pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Ia juga pernah bertugas di berbagai satuan elite, seperti Kopassus, Kostrad, dan Denjaka.

3. Pengalaman Jabatan

Ada banyak jabatan penting yang pernah diemban oleh Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Beberapa di antaranya seperti Danrem 173/Praja Vira Braja, Kasdam XVII/Cenderawasih Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI, Danjen Kopassus hingga Pangdam XVIII/Kasuari.

Selepas menjadi jenderal TNI bintang 3, ada tiga jabatan yang pernah dia emban, seperti Pangkogabwilhan III, Koorsahli Kasad dan saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BIN.

Sedangkan Letjen TNI Suharyanto telah berpengalaman lama sebagai Kepala BNPB sejak tahun 2021. Sebelum itu sejumlah jabatan penting juga pernah ia emban seperti Karo Kepegawaian Settama BIN, Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN, Kasdam Jaya, Sesmilpres Kemensetneg RI yang terakhir Pangdam V/Brawijaya.

Sementara jenderal bintang tiga, Letjen Maruli Simanjuntak pernah menjabat sebagai Wadanpaspampres, Kasdam IV/Diponegoro, Danpaspampres, Pangdam IX/Udayana, Pangkostrad (Sekarang). (***)

*@nasional.sindonews.com

Continue Reading

Berita

Menparekraf Apresiasi Sony Music Cetak Banyak Penyanyi Berprestasi di AMI Awards 2023

Published

on

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan penerima 26th AMI Awards 2023 Aruma dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (27/11/2023). ( Foto : @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi keberhasilan Sony Music Entertainment Indonesia dalam mencetak banyak penyanyi pendatang baru yang berhasil meraih prestasi di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Award 2023. “Aruma, Aziz Hendra, dan Amora Lemos berhasil memboyong penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2023, congratulation, tepuk tangan untuk Sony Music,” kata Menparekraf Sandiaga di acara “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (27/11/2023). 

Menparekraf Sandiaga menilai, Sony Music Entertainment Indonesia sangat konsisten berinovasi dan berkonsentrasi dalam mengembangkan potensi musisi di Indonesia. Hal ini terbukti salah satunya dari keseriusan perusahaan itu dalam industri musik di Indonesia sehingga menjadi satu-satunya di tanah air yang memiliki studio dengan sertifikasi Dolby Atmos 9.1.4. Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga menjelaskan, Indonesia sudah berada di peringkat ke-3 di dunia dari segi ekonomi kreatif, termasuk seni musiknya. 

“Dan musik Indonesia sudah betul-betul menjadi barometer apalagi di Asia Tenggara dan Benua Asia. Kalau kita lihat total pendapatan streaming musik di Apple Music, Spotify, sebanyak 67 persen pendapatannya, ini terus meningkat dan memberikan dampak positif yang besar bagi sektor ekonomi khususnya subsektor musik,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Country Head, Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Muhammad Soufan, menyampaikan, upaya yang dilakukan Sony Music dalam mencari musisi muda dengan bakat yang potensial seperti Aruma yakni menggunakan media sosial untuk menjaring bakat dan talenta baru. “Pertama kali kami menemukan Aruma ini melalui media sosial Instagram dan Tiktok, dari situ kami perhatikan dia mempunyai satu vokal karakter yang berbeda dari yang lain,” kata Soufan. 

Sementara itu, Penyanyi Aruma, menyampaikan rasa bangga karena single-nya yang berjudul ‘Muak’, terpilih sebagai Pendatang Baru Terbaik AMI Award 2023. Ia tak menyangka bisa bekerja sama dengan label musik ternama, Sony Music Entertainment. “Saya harap kita bisa selalu bersinergi bersama, termasuk untuk karya-karya yang dibuat, juga saya bersyukur bisa tetap menjadi karakter diri sendiri, dan bisa membawakan hati dan rasa cinta saya sendiri melalui karya,” kata Aruma. 

Hadir mendampingi Menparekraf pada WBSU baik secara luring maupun daring, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Continue Reading

Berita

Deklarasi Pemilu Damai di Sumut, Pj Gubernur: Mari Bersama-sama Sukseskan Pesta Demokrasi Ini

Published

on

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Lintas Agama, Etnis, Etnis Budaya dan Rotibul Haddad yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumut di Halaman Istana Maimun Jalan Brigjend. Katamso Kota Medan, Senin (27/11) malam. (Foto : Dinas Kominfo Sumut / Munawar Hrp) 

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak yang terkait, untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024. Sehingga pesta demokrasi ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi Sumut dan Indonesia.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur dalam sambutannya pada kegiatan Gelar Seni Budaya Lintas Etnis dan Doa Bersama Rotibul Haddad Dalam Rangka Deklarasi Pemilu Damai, di Halaman Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso, Medan, Senin (27/11) malam, menjelang masuknya masa kampanye Pemilu 2024 mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat tentunya menyambut baik kegiatan seperti ini. Mari kita sama-sama bahu membahu menyukseskan pesta demokrasi ini,” ujar Pj Gubernur.

Hadir di antaranya, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan Hasibuan, Sultan Deli ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah selaku tuan rumah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serta perwakilan unsur Forkopimda lainnya.

Di hadapan belasan ribu jamaah dari berbagai pengajian dan pesantren serta ratusan personel TNi/Polri, Pj Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kapolda dan Pangdam yang telah menginisiasi kegiatan doa bersama, dalam rangka mewujudkan Pemilu Damai 2024.

Menurut Pj Gubernur, Sumut dengan jumlah pemilih terbesar keempat setelah Kabar, Jatim dan Jateng, merupakan posisi yang strategis, terutama bagi partai politik dan peserta Pemilu lainnya. Karenanya, niat baik diiringi doa, ia berharap provinsi ini mendapat keberkahan dan peata demokrasi berjalan lancar.

“Saya (Pj Gubernur) punya tanggungjawab menyukseskan kegiatan ini. Sehingga saya berkepentingan dan sangat konsen dalam kegiatan seperti ini (Pemilu Damai). Khusunya rekan-rekan partai politik, saya yakin memahami hal tersebut,” ujar Pj Gubernur, didampingi sejumlah pimpinan OPD Sumut.

Dari rangkaian Pemilu serentak DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pj Gubernur mengatakan bahwa momentum ini merupakan yang pertama. Sehingga sedikit berbeda dalam hal dinamikanya. Namun pihaknya bersama TNI/Polri dan aparatur negara lainnya, memastikan akan berlaku netral dan menyukseskan Pemilu.

“Kepada rekan-rekan partai politik, silakan dengan warna dan pemikiran yang berbeda-beda, namun tetap jaga kesatuan, dalam bingkai NKRI. Kalau pesta demokrasi ini adalah pesta kebahagiaan, mungkin masalah panas-panas dan riuh-riuh sedikit, saya pikir itu wajar saja. Demokrasi kita tumbuh baik, dan sangat dinamis. Karena kalau tidak, mungkin jadi tidak bagus,” jelasnya.

Pun begitu lanjut Pj Gubernur, upaya mitigasi masalah yang mungkin terjadi saat tahapan Pemilu, tetap menjadi prioritas dan harus dilakukan bersama. Sehingga moto ‘harmoni dalam keberagaman’ akan selalu dikawal agar tahun politik ini menjadi yang terbaik bagi semua.

“Mari kita kawal, terbaik bagi semuanya, tentu juga bagi kami sebagai aparat,” pungkasnya.

Senada disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. Kegiatan doa bersama tersebut sebagai bagian dari upaya merajut persatuan dan kesatuan agar bisa terus memelihara silaturahmi dan menjaganya dari waktu ke waktu. Sehingga kehadiran belasa ribu orang di halaman Istana Maimun dalam rangka mensyukuri keragaman dan kekayaan bangsa yang masih kuat.

“Kita berdoa agar Pemilu Damai memberikan kesejukan. Kita akan menjaga dari setiap tahapan (Pemilu) agar terlaksana dengan damai dan sejuk. Jaga hati dan pikiran, serta tidak mudah terprovokasi,” sebut Kapolda.

Karena itu, lanjutnya, memasuki masa kampanye Pemilu 2024, pihaknya mengharapkan seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Melalui cara berpikir yang logis, toleran dan saling menghargai.

Kegiatan tersebut pun diisi dengan tarian multi etnis, doa lintas Agama, Tilawah Quran serta diakhiri dengan membacakan Rotibul Haddad, satu bacaan zikir dan wirid yang mengandung ayat suci Al-Quran dan juga berbagai macam doa. (***)

*(DISKOMINFO SUMUT)

Continue Reading

Trending