Connect with us

Berita

Komunitas Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Published

on

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta (Foto : @dewanpers.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5).

Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika. Ia menegaskan, jika DPR atau pemerintah tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka akan berhadapan dengan masyarakat pers. “Kalau DPR tidak mengindahkan aspirasi ini, maka Senayan akan berhadapan dengan komunitas pers,” kata Wahyu, biasa dipanggil Komang.

Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, bila RUU itu nanti diberlakukan, maka tidak akan ada independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional. Dia juga mengritik penyusunan RUU tersebut yang tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya.

Ninik menambahkan, dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.

Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran, ujarnya, juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Dampak lainnya, larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Hal lain yang disoroti Ninik adalah penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran. “Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” kilahnya.
Sedangkan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengutarakan upaya menggembosi  kemerdekaan pers sudah lima kali dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif. Hal itu antara lain tecermin melalui isi UU Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal dalam  UU Cipta Kerja, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan terakhir RUU Penyiaran. Yadi menilai, RUU Penyiaran ini jelas-jelas secara frontal mengekang kemerdekaan pers.
Suara penolakan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disampaikan oleh Kamsul Hasan. Menurut dia, RUU Penyiaran itu jelas-jelas bertentangan dengan UU Pers. PWI minta agar draf RUU Penyiaran yang bertolak belakang dengan UU Pers.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut karena akan merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melalui ketua umumnya, Nani Afrida, berpendapat jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik sehingga jika dilarang, maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik. Penolakan juga disampaikan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan semua konstituen Dewan Pers. (***)

*Dewan Pers

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menhan Prabowo Hadiri Undangan Gubernur Jenderal Australia, Bahas Pertukaran Kadet Akmil dan RMC Duntroon

Published

on

Menhan RI, Prabowo Subianto memenuhi undangan dari Gubernur Jenderal Commonwealth Australia, H.E. the Honourable David Hurley, AC, DSC (Retd), di Kediaman Dubes Australia untuk Indonesia (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto memenuhi undangan dari Gubernur Jenderal Commonwealth Australia, H.E. the Honourable David Hurley, AC, DSC (Retd), di Kediaman Dubes Australia untuk Indonesia, Jumat (17/5).

Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Jenderal Hurley atas undangan tersebut.

“Saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia David Hurley atas undangannya. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa untuk memperkuat hubungan kita,” ujar Menhan Prabowo.

Tahun ini, Indonesia dan Australia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, sebuah tonggak sejarah yang mencerminkan kedekatan dan kerja sama yang telah terjalin lama.

Selain itu, tahun ini juga menandai peringatan 50 tahun program pertukaran kadet antara Akademi Militer Indonesia (AKMIL) dan Royal Military College (RMC) Duntroon. Program ini telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan generasi pemimpin militer dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan lingkungan strategis masing-masing negara.

Menhan Prabowo dan Gubernur Jenderal Hurley sendiri termasuk dalam alumni dari program pertukaran kadet tersebut pada tahun 1974. Kedua tokoh ini pun mengingat masa-masa mereka sebagai kadet dan mengakui pentingnya program ini dalam membangun fondasi hubungan militer yang kuat antara Indonesia dan Australia.

“Program pertukaran kadet ini telah menghasilkan generasi pemimpin militer yang tidak hanya memiliki keterampilan profesional yang tinggi, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang budaya dan lingkungan strategis masing-masing negara. Saya dan Gubernur Jenderal Hurley sama – sama merasakan manfaat yang besar dari program ini,” ungkap Menhan Prabowo.

Di akhir sambutannya, Menhan Prabowo mengungkapkan harapannya agar hubungan antara Indonesia dan Australia semakin erat di masa depan. “Saya berharap hubungan antara Indonesia dan Australia terus diperkuat melalui kerja sama pertahanan yang semakin erat, dengan semangat kolaboratif yang sama. Bersama-sama, kita dapat menghadapi tantangan keamanan global dan regional dengan lebih efektif,” tuturnya.

Pada kesempatan ini Menhan Prabowo secara langsung memberikan plakat dan buku karyanya berjudul “Military Leadership” kepada Gubernur Jenderal Hurley. Sementara itu, Menhan Prabowo juga menerima buku berjudul “Peter Fitzsimons – Gallipoli” dan foto bangunan RMC Duntroon dengan tulisan tangan “To fond memories and strong bonds“ dari David Hurley. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Kunjungi Lapas Narkotika Bandar Lampung, Dirpamintel Ditjenpas Apresiasi Kebersihan

Published

on

Dirpamintel Ditjenpas, Kombes Pol Teguh Yuswardhie saat kunjungan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. (Foto : Istimewa)

Bandar Lampung, goindonesia.co – Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengapresiasi lingkungan yang bersih dan asri di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Hal ini disampaikan langusng Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kombes Pol Teguh Yuswardhie saat melakukan kunjungan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Kamis (16/05).

“Kebersihan lingkungan lapas ini adalah tanggung jawab bersama, saya apresiasi Lapas Narkotika Bandar Lampung memiliki lingkungan yang bersih dan asri,”ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Ade Kusmanto mengatakan apresiasi ini menjadi semangat petugas dan warga binaan untuk terus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Lapas.

“Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan akan semakin mengakar guna menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat bagi semua warga binaan,”jelasnya. (***)

*Press Rilis

Continue Reading

Berita

Pesan Dirpamintel Ditjenpas Usai Lakukan Kunker Perdana di Lapas Narkotika Bandar Lampung

Published

on

Kunjungan perdana Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol Teguh Yuswardhie ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung (Foto : Istimewa)

Bandar Lampung, goindonesia.co – Usai resmi dilantik sebagai Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kombes Pol Teguh Yuswardhie melakukan kunjungan perdana ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Dalam kunjungannya, Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol Teguh Yuswardhie menuturkan agar selalu menjaga keamanan dan kondusifitas dengan mengedepankan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait 3+1 Kuncu Pemasyarakatan Maju.

“Tiga kunci pemasyarakatan maju yakni melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berperan aktif dalam pemberantasan narkoba narkoba,”ujarnya.

Selanjutnya, Dirpamintel Ditjenpas juga menekankan untuk terus membangun sinergitas antar penegak hukum diantaranya BNN, Kepolisian dan TNI.

“Terus bangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum ditambah Back to Basics yang artinya mengembalikan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sesuai aturan dan SOP yang berlaku,”pungkasnya. (***)

*Press Rilis

Continue Reading

Trending