Ketua MUI Bidang Fatwa yang juga Ketua SC Ijtima Ulama VIII Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co — Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII di Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa yang juga Ketua SC Ijtima Ulama VIII Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh kepada awak media, Jumat (19/4/2024).

Prof Ni’am menyampaikan, kegiatan Ijtima tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tiga tahun sekali. Salah satu tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk membahas berbagai permasalahan aktual yang dihadapi umat.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan hasil dari Ijtima Ulama tersebut nantinya bakal dijadikan panduan bagi umat dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

Prof Niam menyebut ada tiga tema utama yang bakal dibahas dalam Ijtima Ulama VIII yakni strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), permasalahan keagamaan kontemporer (masail fiqhiyyah mu’ashirah), dan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (masail qanuniyah).

“Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan forum permusyawaratan ulama yang diselenggarakan secara reguler tiap tiga tahun untuk membahas masalah stretegis kebangsaan, masalah fikih kontemporer, dan masalah perundang-undangan,” kata Prof Niam.

Lebih lanjut, Prof Niam menyampaikan, pada Ijtima Ulama VIII ini rencananya akan digelar pada 28-31 Mei 2024 di Bangka Belitung. “Ijtima Ulama VIII akan diselenggarakan di Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024,” terangnya.

*Pra Ijtima Ulama VIII*

Sebelum pelaksanaan Ijtima Ulama VIII, Komisi Fatwa MUI telah menggelar Pra Ijtima Ulama VIII yang digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur dan Madrasah Muallimin Muhamadiyah Yogyakarta.

Pra Ijtima Ulama VIII di Pondok Pesantren Salafiyah Sya’fiyah ini membahas mengenai Fiqih Hubungan Antarumat Beragama.

Prof Niam menyampaikan, setidaknya ada tiga pembahasan penting yakni salam lintas agama, Muslim mengucapkan selamat atas hari raya agama lain, dan mengucapkan “Assalamualaikum” bagi non Muslim dan hukum menjawabnya.

“Bisa jadi ini nantinya menjadi isu publik, tapi dengan keilmuan dan kedalaman bahasan para ulama, dengan pertimbangan aspek sosiologis sehingga fatwa ini nanti bisa mudah dicerna, minim kontroversi, dan kemudiaan bisa dipedomani,” kata Prof Niam ketika Pra Ijtima Ulama VIII di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sabtu (3/2/2024).

Prof Niam menjelaskan, persoalan ini kerap menjadi pembahasan tahunan dan tidak menemukan ujungnya. Apakah hal ini termasuk permasalah muamalah atau berkaitan dengan ibadah.

“Maka harus ada ikhtiyat, kalau muamalah mengoptimalkan pertimbangan kemaslahatan, atau jangan-jangan ini mix (campuran) antara ibadah dan muamalah?,” ungkapnya.

Prof Niam mengungkapkan, MUI Pusat sudah menyampaikan kepada MUI Provinsi untuk meminta pendapat. Dari penyampaian MUI Provinsi dan pembahasan, sambungnya, ada pertanyaan apakah salam ini membuat toleransi semakin tumbuh di Indonesia atau tidak.

“Apakah orang yang diberikan salam itu nyaman? Seperti kita, apakah kita merasa terhormat ketika mendengarkan assalamualaikum dari umat agama lain? Jangan-jangan ada gap antara apa yang diprogramkan dengan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing agama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof Niam menuturkan, jika hal-hal ini dibiarkan maka akan menjadi adat yang diterima oleh masyarakat sebagai norma. Apakah itu menjadi adat yang baik atau tidak yang masib menjadi pertanyaan.

Menurut dia, pertimbangan-pertimbangan seperti itu, merupakan tema dalam fiqih hubungan antar umat beragama.

Tujuannya agar ada keputusan terkait hal-hal ini tidak menimbulkan hiruk-pikuk yang tidak perlu. Selain itu agar substansi juga masuk.

“Kita ingin masuk tanpa gejolak dan substansinya bisa dipahami secara utuh, payungnya adalah fikih hubungan antar umat beragama, sementara nalarnya kita berikan panduan,” tuturnya.

Sementara Pra Ijtima Ulama VIII di Madrasah Muallimin Muhamadiyah Yogyakarta, melaksanakan diskusi muzakarah.

Dalam kesempatan ini, Prof Niam mengungkapkan, terjadi jual beli gagasan hingga ketemu beberapa masalah yang disepakati dari pertimbangan aspek teknis, politik yang menjadi referensi, tetapi tidak keluar dari rumusan perspektif keagamaan.

“Masalah keagamaan yang kita bahas harapannya berkontribusi yang solutif terhadap masalah kemasyarakatan, praktik kenegaraan, dan masalah kemanusiaan secara umum,” kata Prof Niam saat penutupan Pra Ijtima Ulama VIII di Madrasah Muallim Muhamadiyah Yogyakarta, Ahad (9/3/2024).

Kegiatan ini merupakan khidmah dari MUI. Baik ada sinergi maupun tidak. Karena dalam prinsipnya tidak ada fatwa tukang.

“Artinya kalau fatwa tukang itu ada order kita bahas, itulah khittah yang kita komitmenkan dan kita konsistensikan,” tegasnya.

Prof Niam menekankan, adanya dukungan dari pihak terkait seperti BPKH, BAZNAS maupun yang lainnya, kalau masalah keagamaan tidak mungkin, maka tetap tidak akan mungkin.

Meski begitu, Prof Niam menegaskan, siapapun bisa bertanya soal fatwa, tetapi tidak bisa memasan fatwa. “Ini yang selama ini kita jaga,” kata dia menegaskan.

Ijtima Ulama VII

Pada edisi sebelumnya, Ijtima Ulama VII digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-11 November 2021 dengan tema:

Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Umat.

Pada tema strategis kebangsaan atau masail asasiyah wathaniyah, membahas mengenai distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan (fungsionalisme tanah), tinjauan pajak, bea, cukai, dan retribusi, dlawabit dan kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan panduan pemilu dan pemilukada yang lebih maslahat bagi bangsa Indonesia.

Sementara, permasalahan keagamaan kontemporer atau masail fiqhiyyah mu’ashirah, di antaranya membahas mengenai hukum Cryptocurrency, hukum pernikahan online, hukum pinjaman online (Pinjol), dan transplantasi rahim.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau masail qanuniyah, membahas mengenai tinjauan peraturan tata kelola sertifikasi halal, tinjauan rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Kemudiaan, tinjauan Tentang RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Kajian Permenristekdikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan Ketentuan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara dan Masjid/Musholla. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Kemenparekraf menyelenggarakan kegiatan halalbihalal dalam rangka IdulFitri 1445 Hijriah yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo serta seluruh pejabat eselon I dan 2 juga pegawai Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyelenggarakan kegiatan halalbihalal dalam rangka IdulFitri 1445 Hijriah yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo serta seluruh pejabat eselon I dan 2 juga pegawai Kemenparekraf/Baparekraf, Jumat (19/4/2024). 

Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya di acara yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona, Jakarta, mengatakan kegiatan ini selain sebagai momentum untuk saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan sekaligus meningkatkan sinergi yang kuat. 

“Ini adalah saat yang terbaik untuk saling maaf-memaafkan. Kekuatan silaturahmi ini akan menciptakan sinergi yang kuat dan insyaallah akan mengembangkan sektor pariwisata kita ke depan,” kata Menparekraf Sandiaga yang berlangsung secara hybrid. 

Tantangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan semakin ketat. Saat ini banyak negara-negara di dunia yang telah berhasil mencapai angka kunjungan wisatawan sebelum pandemi (prapandemi). 

“Dalam sisa waktu (sekitar) 5 bulan ke depan (masa akhir kabinet Indonesia Maju Jilid II), saya ingin mengajak seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenparekraf untuk meningkatkan prestasi, mencapai target-target yang telah kita tetapkan,” kata Sandiaga. 

“Mudah-mudahan dengan kerja sama, semua bisa kita capai dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi melalui semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, serta kerja ikhlas dan tentunya moto kita yaitu geber, gercep, dan gaspol,” ujar Sandiaga. 

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo. Ia berharap silaturahmi ini akan memperkuat kebersamaan dalam upaya memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

“Dengan kondisi global yang semakin tidak menentu ini, semoga kita bisa tetap on target dan kembali seperti sebelum pandemi,” kata Angela. 

Pariwisata Bali 

Dalam kesempatan ini Menparekraf Sandiaga menanggapi sorotan media asing yang menilai Bali saat ini menghadapi ledakan turis usai pandemi COVID-19 mereda. 

Dalam laporan sebuah media asing berjudul “Not quite the Bali it used to be? This is what overtourism is doing to the island“, dituliskan jika suasana di Bali sudah tidak seperti dulu.

Menparekraf Sandiaga mengatakan lonjakan ini pada dasarnya menunjukkan Bali sebagai destinasi yang memang sangat diminati oleh wisatawan. 

“Ini perlu kita syukuri,” ujar Sandiaga. 

Terkait penyematan over tourism, Menparekraf Sandiaga mengatakan Bali sebagai satu pulau belum mengalami over tourism. Namun yang ada saat ini adalah aktivitas wisata yang cenderung terpusat di Bali Selatan dan memang terlihat peningkatan beban yang cukup signifikan. 

“Karenanya ke depan kita harus pastikan bahwa kunjungan wisatawan ke Bali ini harus lebih terdistribusi merata ke Bali barat, Bali utara, dan Bali timur. Sehingga bebannya itu tidak hanya ada di Bali selatan,” ujar Sandiaga. 

Saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus membangun komunikasi dan sosialisasi agar wilayah lain di Bali juga bisa dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.   

“Kita harus bangun infrastrukturnya, aksesibilitasnya, juga tentunya atraksinya. Kita mendorong melalui penyelenggaraan event dengan mempromosikan daya tarik, baik (daya tarik) alam, buatan, nature, culture dan juga adventure,” ujar Menparekraf Sandiaga.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Kementerian ESDM (Foto : www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun Dokumen Proyek Integrated Actions in the Energy and Forestry and Other Land Use Sectors (INET-ZERO). Dalam penyusunan dokumen INET-ZERO, salah satunya dilakukan study visit di area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang.

“Kementerian ESDM dan KLHK bersama-sama merumuskan INET-ZERO, dan PLTP Kamojang menjadi salah satu rujukan dalam mempelajari pengelolaan keanekaragaman hayati dan manajemen sosial-lingkungan di sekitar wilayah pembangkit,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, di Jakarta (17/4).

Agus menyebut, proyek INET-ZERO merupakan kegiatan yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF) dan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar institusi dan mengkatalisis investasi untuk mencapai target Net Zero Nature-Positive yang dilandasi oleh komitmen global pencegahan perubahan iklim, pemeliharaan keanekaragaman hayati (CBD), dan penanggulangan degradasi lahan (UNCCD).

Tim Penyusun Dokumen INET-ZERO terdiri institusi Kementerian ESDM, KLHK dan UNDP, telah melakukan kunjungan lapangan ke PLTP Kamojang pada 15 Maret 2024 lalu. Dalam pemaparannya, Analis Lingkungan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Syalva Taskia mengungkapkan bahwa PLTP Kamojang di Indonesia sangat didukung oleh aspek keseimbangan alam. Terlebih, area Kamojang merupakan salah satu area potensi pemanfaatan panas bumi yang spesial dan tentu dapat diandalkan secara berkelanjutan.

“Aktivitas pembangkit listrik di area PLTP Kamojang sangat didukung oleh alam dan diseimbangkan dengan manajemen sosial dan lingkungan, aktivitas proyek dengan alasan kerusakan lingkungan tentu sangat tidak relevan,” ujarnya.

Tingkat keberlanjutan PLTP Kamojang tercermin dari proyek manajerial lingkungan yang mencakup pemanfaatan langsung di tiga sektor unggulan di PGE, yaitu: (1) Keanekaragaman hayati dan pembangunan masyarakat; (2) Pemanfaatan lahan dan Geothermal Information Center; dan (3) Unit Produksi hidrogen hijau.

Dalam sektor Biodiversity & Community Development, PGE memiliki program bertajuk keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat lokal serta beberapa stakeholder lainnya. Ini mencakup Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) yang berdiri sejak 2014, program Edu-Nursery Plant serta revegetasi di Wilayah Kerja Panasbumi (WKP), serta pengembangan inovasi dan studi keanekaragaman hayati melalui Geothermal Information Center. Dalam aspek sosial PGE memiliki sejumlah program CSR unggulan bertajuk ‘Neng Elie” yang mencakup: Kopi Geothermal, Ranger App, Sinyal Kita, Green Power Conservation, Ibun Mall, Bandung Local Agency dan KWT Mekarsari. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan masyarakat lokal sekitar area Kamojang.

Di sisi lain, Kopi Geothermal menjadi salah satu sorotan selama kunjungan dalam sektor pemanfaatan lahan secara langsung (direct use). Yang mana PGE memfasilitasi Geothermal Dry House untuk para petani kopi lokal. “Pemanfaatan panas bumi di Kamojang bahkan mampu berhasil memberikan nilai ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat, bahkan sudah ekspor hingga ke Jepang”, tandas Manajer Area HSSE PGE Hendrik Kurniawan Sinaga. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral