Connect with us

Berita

Menteri ESDM Resmikan Operasional Prototipe Kapal Dual Fuel Milik Pertamina Hulu Mahakam

Published

on

Peresmian operasional Prototype Diesel Dual Fuel (DDF) Crewboat milik PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) oelh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto : @www.pertamina.com)

Balikpapan, goindonesia.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan operasional Prototype Diesel Dual Fuel (DDF) Crewboat milik PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Peresmian dilakukan di Pelabuhan Somber Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Hadir dalam peresmian tersebut Menteri ESDM Arifin Tasrif bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi Awang Lazuardi, Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto, serta General Manager PHM Setyo Sapto Edi.

Arifin mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan PHM dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi emisi sesuai dengan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. “Dengan peresmian prototype DDF Crewboat ini merupakan salah satu bukti nyata partisipasi aktif perusahaan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia yang dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi PHM dan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Dunia saat ini, jelas Arifin, tengah bergerak menuju ke arah green energy. Termasuk dalam sektor transportasi, dimana International Maritime Organization (IMO) juga sudah merumuskan pemakaian bahan bakar transportasi yang ramah lingkungan dengan low maupun zero emission.

“Jadi inisiatif crewboat ini untuk kapal hybrid. Diesel dual fuel system ini patut kita hargai, tentu saja melalui satu kajian dengan perhitungan-perhitungan yang matang sehingga bisa dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengurangi emisi dan efisiensi bahan bakar,” papar Arifin.

Arifin berharap bahwa inisiatif modifikasi kapal DDF ini bisa segera diterapkan di kapal-kapal lainnya, karena memiliki tingkat efisiensi yang sangat besar.

“Kapal DDF ini akan diuji coba selama setahun. Kemudian bisa ekspansi ke kapal-kapal yang lain. Nanti dari hasil ini akan kita kaji hal-hal apa yang memang bisa membuat inisiatif dan motivasi dari pengusaha-pengusaha kapal. Kalau memang mempunyai nilai keekonomian dan investasi yang baik, mereka bisa melakukan investasi lagi untuk melakukan modifikasi,” jelas Arifin.

Selain itu, Arifin mengatakan penggunaan kapal DDF akan memaksimalkan produksi gas dalam negeri dan tidak bergantung terhadap minyak bumi yang harganya semakin tinggi. “Karena kita lihat sekarang, dengan konstelasi geopolitik yang ada, harga minyak mentah itu bisa dikontrol dan tidak akan mungkin turun di bawah USD 70 per barel lagi. Jadi kalau harganya turun 5, produksinya diturunkan 9 lagi. Kita amati sekarang ya. Seperti yoyo, kita harus challenge ini dimanfaatkan sumber energi apa yang ada di dalam negeri,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengapresiasi atas upaya yang dilakukan PHM dengan kapal DDF. Hal itu merupakan salah satu wujud nyata Indonesia menjalankan rekomendasi IMO untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mengurangi emisi dari transportasi laut.

“Dengan melakukan berbagai upaya, di antaranya green shipping, ini sejalan dengan apa yang diinisiasi oleh IMO dan kita harus dukung serta kita harus melakukan mitigasi kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur,” imbuhnya.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan PHM dalam melakukan konversi bahan bakar diesel dual fuel crewboat yang menggabungkan penggunaan bahan bakar gas (LNG) di era transisi energi yang tengah berlangsung. Langkah ini sejalan dengan renstra Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0 yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan dan salah satu implementasi program Low Carbon Initiative (LCI).

“Selain memberikan dampak positif dalam menjaga lingkungan, penggunaan LNG akan memberikan efisiensi biaya bagi PHM dan jika diikuti oleh KKKS lain, maka akan meningkatkan efisiensi operasional industri hulu migas serta menjadi salah satu terobosan mendorong penggunaan gas menggantikan minyak di dalam negeri,” imbuh Dwi.

Sementara itu General Manager PHM, Setyo Sapto Edi menyampaikan teknologi kapal DDF tersebut merupakan bagian dari efisiensi transportasi yang dilakukan oleh PHM. Apabila menggunakan kapal berbasis diesel akan memakan bahan bakar sebanyak 1.500 liter per hari, dan menggunakan DDF, bahan bakar diesel hanya sekitar 40% dan 60% sisanya dari gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) .

“Efisiensi yang kami dapatkan dari crewboat tersebut adalah kalau kita estimasi konsumsi bahan bakar selama satu hari sebanyak 1.500 liter, kemudian setelah dimodifikasi menjadi kapal DDF, kita akan mengganti 60% konsumsi bahan bakar dengan 30 MMBTU LNG, maka efisiensi yang bisa kita peroleh adalah sekitar Rp 12 juta per hari,” papar Setyo.

Sebagai informasi, DDF Crewboat adalah kapal dengan mesin diesel yang dimodifikasi sehingga mesin tersebut bisa berjalan dengan campuran bahan bakar diesel dan LNG. Teknologi ini tidak sepenuhnya menghilangkan penggunaan bahan bakar diesel, tapi akan mengurangi pemanfaatan diesel. Tabung LNG akan diletakkan pada kompartemen tangki bahan bakar.

Dari hasil studi PHM, potensi optimasi dari pemanfaatan DDF tersebut akan mengurangi penggunaan bahan bakar diesel sekitar 6.050 Kiloliter per tahun untuk 10 crewboat yang beroperasi di offshore WK Mahakam, dan berpotensi mengurangi biaya operasional sebesar USD 4,1 juta per tahun.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, pihaknya sebagai perusahaan induk (holding company) Pertamina Group mengapresiasi upaya PHM dalam inovasi kapal DDF ini, karena akan berkontribusi pada pengurangan emisi, mendorong tercapainya NZE, serta di sisi operasional akan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Pemanfaatan gas (Liquefied Natural Gas) sebagai alternatif bahan bakar pun akan meningkatkan pemanfaatan energi transisi.

“Uji coba pengoperasian kapal DDF yang mengkombinasi penggunaan bahan bakar Diesel dan LNG merupakan langkah maju dan sejalan dengan target Pertamina sebagai pemimpin energi transisi, karena energi LNG lebih efisien dan ramah lingkungan,” tandas Fadjar.

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) merupakan afiliasi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream Pertamina. PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG.

Mendukung aspek Governance, PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandarisasi ISO 37001:2016.

PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari

Published

on

Penandatanganan kontrak layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di KUH Jeddah (Foto : @kemenag.go.id)

Jeddah, goindonesia.co – Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/0125).

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” terang Nasrullah Jasam.

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

“Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” jelas Yusron. (***)

*Kementerian Agama RI. Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Gapeka 2025 Berlaku Mulai 1 Februari 2025, KAI Imbau Pelanggan Mengecek Kembali Jadwal Perjalanan

Published

on

Iliustrasi (Foto : @www.antaranews.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba. 

Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru–Pondok S5 dan Kreunggeukeuh–Kutablang–Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

“DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tukas Anne. 

Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

• Cikarang – Cikampek

• Cikampek – Haurgeulis

• Cirebon – Cirebon Prujakan

• Cirebon Prujakan – Tegal

• Cirebon Prujakan – Prupuk

• Tegal – Comal

• Kalibodri – Semarang Poncol

• Semarang Tawang – Ngrombo

• Ngrombo – Kradenan

• Kebasen – Kutoarjo

• Banjar – Kawunganten

• Jeruklegi – Kroya

• Kutoarjo – Yogyakarta

• Lempuyangan – Solobalapan

• Solojebres – Walikukun

• Gundih – Solobalapan

• Walikukun – Mojokerto

• Kertosono – Blitar

• Cepu – Lamongan

• Mojokerto – Wonokromo

• Wonokromo – Surabaya Gubeng

• Leces – Probolinggo

• Probolinggo – Pasuruan

Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit; 

4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

6. Serta KA-KA lainnya. 

“Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

100 Hari Pemerintahan, Presiden Prabowo Resmikan PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis

Published

on

PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 yang terintegrasi FSRU milik Pertamina dan mitra strategis bersama puluhan proyek strategis kelistrikan lain di Jawa Barat. [20/1/2025]

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan dan optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PLTGU Jawa 1 yang dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz merupakan wujud hilirisasi dan transformasi energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam program 100 hari kerja dan arahan Kementerian BUMN.

“PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar.

Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU). 

PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik. 

“Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan.,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat, khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat. Terlebih, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.

Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik  akan lebih cepat. 

Sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan, PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun. 

Beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting  sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.

PLTGU Jawa-1 juga menjadi salah satu milestone penting yang tercipta atas sinergi BUMN maupun dengan mitra internasional, yang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero) 

Continue Reading

Trending