Connect with us

Berita

Nasehat Kepemimpinan dari Sang Perdana Menteri

Published

on

Perdana Menteri Malaysia Dato’ Dr. Anwar Ibrahim, (Tangkapan layar @CNBC_ID)

Oleh: Imam Shamsi Ali

Jakarta, goindonesia.co – Hari Senin kemarin, 9 Januari 2023, telah dilaksanakan acara Dialog kepemimpinan bersama Dato’ Dr. Anwar Ibrahim, yang baru saja terpilih dan dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Acara ini dilaksanakan oleh CT (Chairul Tanjung) Corp Leadership Forum. Dan secara kebetulan pula saya termasuk yang mendapat undangan untuk hadir. Walau tidak sempat karena jauh di New York, Saya mengikuti dari dekat (secara virtual).

Acara itu sangat prestigious (terhormat) dan luar biasa. Karena dihadiri oleh begitu banyak tokoh-tokoh nasional, termasuk menteri dan mantan menteri, Pimpinan lembaga tinggi negara, petinggi partai, Ulama dan Pimpinan organisasi massa lainnya.

Namun yang terpenting dari semua itu adalah sosok Anwar Ibrahim itu sendiri yang luar biasa. Kalau sekiranya saya ingin memberikan deskripsi tentang beliau dalam satu, mungkin yang tepat adalah “perfect”. Tentunya sempurna yang dimaksud ada pada relevansinya sebagai manusia yang juga pastinya tidak lepas dari konotasi relatifitas.

Anwar Ibrahim sejak semasa mahasiswa telah menampilkan diri sebagai mahasiswa yang aktifis, cerdas, dan luas dalam permikiran dan pergaulan. Kecerdasan dan keluasan berpikir Anwar didukung oleh keluaasan referensi, selain tentunya pengalaman yang luar biasa.

Anwar Ibrahim dapat dikategorikan ilmuan yang politisi dan politisi yang ilmuan. Tapi pada kedua sisi itu (ilmuan dan politisi) Anwar Ibrahim sangat solid dalam wawasan dan komitmen keaagamaan. Yang pada akhirnya menjadi sosok politisi yang religious dan cendekiawan.

Sosok Anwar Ibrahim memang exceptional (Istimewa). Perjalanan politiknya yang penjang telah mengantarkannya kepada pengalaman hidup yang lengkap. Pernah merasakan kejayaaan dengan posisi-posisi prestigious di pemerintahan (Menteri dan Wakil Perdana Menteri). Tapi juga pernah terhempakkan ke dalam pengalaman pahit, dipenjara sekitar 10 tahunan. Bukan sekedar penjara. Tapi upaya pembunuhan Karakter (character assassination) dengan fitnah kejam yang dahsyat.

Tapi seperti yang disampaikan dalam pidatonya itu Anwar Ibrahim adalah sosok yang berkepribadian kuat. Dan yang lebih penting adalah beliau selalu memiliki pandangan optimisme di tengah goncangan gelombang kehidupan yang tidak bersahabat.

Memaknai Kepemimpinan

Satu hal yang perlu digaris bawahi juga adalah ketulusan Anwar Ibrahim dalam menyikapi perasaan kedekatan secara peibadi dengan Indonesia. Berkali-kali beliau menyebutkan bahwa beliau “is deeply sentimental” (terikat secara emosi) dengan Indonesia.

Lebih dari itu beliau menyampaikan bahwa dengan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan Indonesia, bahkan mengutip pernyataan Taufik Ismail “saya malu jadi orang Indonesia”, beliau tetap bangga dengan Indonesia. Bahwa Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno (nasionalis), Hamka (Islam), bahkan siapa yang beliau disebut sebagai golongan kiri (Soejatmiko).

Saya tidak ingin menyebutkan semua poin-poin penting yang Anwar sampaikan dalam presentasinya yang tidak memakai bahan tertulis seperti kebiasaan para pejabat negara lainnya. Beliau berbicara dari hati dan kepala dengan penguasaan materi dan komunikasi yang dahsyat.

Penguasaan Anwar dengan ragam subyek itu terlihat misalnya ketika menyinggung Urgensi “critical thinking” para ulama/cendekiawan masa lalu. Salah satunya adalah perdebatan intelektual antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rusydi. Belum lagi penguasaan teks-teks keagamaan baik Al-Quran, hadits, bahkan sejarah Islam.

Saya ingin membatasi diri pada tiga catatan penting dari berbagai hal yang beliau sampaikan dalam pemaparan itu.

Pertama, isu kepemimpinan dan demokrasi.

Satu catatan penting yang saya simpulkan dari paparan beliau adalah bahwa seringkali demokrasi hanya disikapi pada prosesnya. Banyak orang merasa berdemokrasi karena proses pemilu yang telah selesai dilaksanakan (pilihan raya misalnya). Tapi banyak yang lupa bahwa kesuksesan demokrasi tidak sekedar pada prosesnya.

Demokrasi harus juga dilihat pada etika dari pelaksanaannya. Jika proses itu penuh dengan rekayasa dan ketidak jujuran maka demokrasi itu adalah demokrasi yang cacat. Demokrasi yang tidak perlu dibanggakan.

Tapi tidak kalah pentingnya adalah kesadaran bahwa demokrasi itu hanya akan valid dan bermakna ketika terbangun sebuah tanggung jawab (responsibility). Tanggung jawab ini tidak saja kepada rakyat. Tapi juga kepada Allah SWT di akhirat kelak.

Kedua, Urgensi ilmu dalam kepemimpinan

Beliau menekankan bahwa ilmu menjadi sangat penting dalam membangun kepemimpinan yang baik. Beliau memaparkan secara panjang urgensi ilmu bahkan dalam kehidupan keumatan dan berbangsa. Ilmu menjadi pilar kebangkitan bangsa dan Umat.

Tapi ada dua hal penting dari aspek keilmuan ini yang beliau garis bawahi:

Satu, selain soliditas dalam ilmu-ilmu keagamaan secara tekstual dan tradisional, Umat ini perlu membangun “critical mind” (berpikiran kritis). Menurut beliau, salah satu hal yang mengantar kepada prilaku ekstrim adalah kurangnya critical mind dalam menerima informasi-informasi keilmuan.

Dua, bahwa ilmu dan spesialisasi (keahlian) tidak akan bernilai (valuable) jika tidak dibarengi oleh nilai-nilai insaniyah (humanity). Jangan sampai kemajuan ilmu menjadikan manusia kehilangan nurani dan kemanusiaannya.

Ketiga, Urgensi aktualisasi keadilan sosial.

Latar belakang Anwar Ibrahim sebagai aktifis menjadikan beliau sebagai “social justice icon”. Dari awal hingga akhir pemaparan beliau isu social justice seolah menjadi poin terpenting dari pemaparan itu.

Yang menarik adalah ketika menyebutkan makna “ukhuwah” dalam konteks kebangsaan. Beliau menekankan bahwa secara agama Umat Islam itu bersaudara “sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara”. Tapi di luar ikatan keagamaan itu juga ada persaudaraan “ukhuwah insaniyah” (Saudara semanusia).

Selain itu beliau menekankan bahwa beliau bukan anti modal (kapital). Tapi kapitalisme bukan solusi. Justeru perlu “middle path” (jalan tengah) dalam menyelesaikan perekonomian dunia. Kemajuan perekonomian tidak bisa dipisahkan dari konsep “social justice” (keadilan sosial). Beliau mencontohkan betapa banyak rakyat kecil Makaysia yang masih susah. Bahkan lebih susah dan menderita dari apa yang beliau rasakan ketika berada di dalam penjara.

Mungkin hal lain cukup menusuk dari penyampaian Anwar Ibrahim adalah ketika menyentuh isu korupsi. Menurutnya, korupsi tidak mudah diberantas karena Sudah bersifat “sistemik”. Korupsi menjadi prilaku yang seolah telah menjadi bagian dari sistem yang ada. Upaya memberantasnya sangat tidak mudah. Karena memang kerap berhadapan dengan kekuasaan.

Seraya bercanda beliau mengatakan: “itulah sebenarnya yang telah terjadi pada dirinya”.

Demikian catatan-catatan penting dari pemaparan dahsyat dan bermutu dari Seri Dato’ Dr. Anwar Ibrahim. Semoga jadi pelajaran yang baik untuk bangsa Indonesia. Khususnya mereka yang sedang mendapat cobaan amanah kekuasaan dari Allah SWT. Amin! (***)

(Penulis: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ,Manhattan City)

Berita

PIALA DUNIA U-20 Polemik Tim Israel, Ini Sikap Gubernur Ridwan Kamil

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, (Dokumentasi : *RILIS HUMAS JABAR, @jabarprov.go.id)

Kota Bandung, goindonesia.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyikapi polemik penolakan keikutsertaan tim Israel di Piala Dunia U-20 2023 pada 20 Mei mendatang. 

“Secara faktual, kita (Indonesia) tidak ada hubungan diplomatik (dengan Israel). Ini tentu berdampak kepada semua urusan,” tegas Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jumat (24/3/2023). 

Keputusan ini akan berimbas pada olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola mengingat tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. 

“Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih tepat untuk merespons hal ini,” ujar Kang Emil, sapaan akrabnya. 

Dukungan Kemerdekaan Palestina 

Kang Emil memastikan bahwa dukungan masyarakat Indonesia kepada kemerdekaan Palestina tak akan berkurang. 

“Tetap mendukung kemerdekaan Palestina apapun yang terjadi dalam percaturan olahraga maupun yang berhubungan dengan (tim) Israel di Indonesia (ajang Piala Dunia U-20),” pungkasnya. (***)

*RILIS HUMAS JABAR, @jabarprov.go.id

Continue Reading

Berita

Lakukan Edukasi Kepemiluan di Bulan Ramadhan, Bawaslu Meluncurkan Ngabuburit Pengawasan Partisipatif 2023

Published

on

Anggota Bawaslu Totok Hariyono bersama Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam peluncuran Ngabuburit Pengawasan Partisipatif 2023 yang dilakukan secara hybrid di Jakarta, Jumat (24/3/2023). (Dokumentasi : BAWASLU Republik Indonesia, @www.bawaslu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan ngabuburit pengawasan partisipatif 2023. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan ini adalah upaya Bawaslu dalam meningkatkan literasi pengawasan pemilu pada Bulan Ramadhan 1444 H.

Dia bercerita ngabuburit ini merupakan pengembangan inovasi dari Tadarus Pengawasan yang dilakukan Bawaslu sejak 2020. Menurut Lolly, tadarus pengawasan ketika masa pandemik covid-19 mampu mengisi ruang ruang kosong untuk literasi demokrasi dan pemilu di Indoensia.

“Ngabuburit pengawasan dalam konteks hari ini melakukan pendekatan-pendekatan baru untuk memastikan konteks dengan situasi hari ini,” kata Lolly saat membuka forum yang dilakukan secara hybrid di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

“Ngabuburit Pengawasan hari ini upaya untuk menyambungkan gagasan, meski di bulan ramadhan ini momen yang sangat bermanfaat untuk melakukan edukasi berkenaan dengan pemilu,” imbuhnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu juga meminta jajaran pengawas pemilu dari tingkat provinsi sampai ad hoc untuk membuat ngabuburit pengawasan sesuai kearifan lokal masing-masing. “Pastinya akan berbeda ngabuburit ala Jabar pasti akan berebeda dengan ngabuburit Aceh, berebda pula dengan ngabuburit ala Sulawesi, Kalimantan,” papar dia.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono juga menambahkan agar para pengawas pemilu memanfaatkan momen ngabuburit ini dengan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. “Dalam bahasan pengawasan ngabuburit untuk melakukan pencegahan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum dan pas masa kampanye,” seru dia.

Totok memandang dalam momen bulan Ramadhan acapkali para peserta pemilu menggunakan atributase yang ada untuk ‘kampanye’. “Saya harap kawan-kawan (pengawas pemilu) bisa menegakkan aturan, tetapi tidak sewenang wenang, mengedepankan pencegahan daripada penindakan,” kata Wakordiv encegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu.

“Artinya kalau kawan-kawan melihat ada spanduk APK baliho yang melanggar aturan mohon diingatkan terlebih dahulu, ini sebagai bentuk pencegahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ngabuburit pengawasan pada Bulan Ramadhan 1444 H akan dilakukan 17 kali dengan diisi oleh narasumber dari berbagai latar belakang seperti aktivis kepemiluan, pemantau pemilu, akademisi, mantan penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait lainnya. (***)

*BAWASLU Republik Indonesia, @www.bawaslu.go.id

Continue Reading

Berita

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kementerian PANRB Dorong Kementerian Luar Negeri Lakukan PEKPPP Mandiri

Published

on

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03). (Dokumentasi : HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id)

Bogor, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi unit pelayanan publik secara mandiri. Hal ini dilakukan agar Kementerian Luar Negeri dapat mengetahui kualitas di masing-masing unit pelayanan, terutama yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (DJPK).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022, indeks pelayanan publik Kemenlu meraih predikat pelayanan prima. Namun, nilai tersebut belum dapat secara utuh mencerminkan layanan Kemenlu secara keseluruhan, karena hanya satu lokus yang dievaluasi, yakni Museum Konferensi Asia Afrika.

“Mengingat lingkup Kemenlu, terutama khusus DJPK sangat besar, maka tahun ini kami berharap agar Kemenlu dapat melakukan evaluasi secara mandiri pada tingkat internal sehingga pembenahan pelayanan publik tidak hanya pada lokus yang dievaluasi, tetapi juga seluruh unit kerja yang ada di Kemenlu,” ungkap Diah dalam FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03).

Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara mandiri yang mengacu pada SE Menteri PANRB No. 5/2023 tentang PEKPPP Mandiri, terhadap jenis layanan yang ada di DJPK, yakni keprotokolan, konsuler, fasilitas diplomatik, dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) diharapkan kualitas pelayanan dapat menjadi lebih baik lagi. Terlebih, layanan DJPK tersebut dilakukan bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan tersebar di berbagai negara melalui Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, serta Kantor Perwakilan di luar negeri.

“Harapannya, semua unit kerja, termasuk perwakilan RI, dapat memiliki peningkatan kualitas pelayanan publik setelah dilakukannya evaluasi,” lanjut Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menyampaikan perkembangan terhadap penyelesaian atas pengaduan layanan DJPK yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Selama tahun 2023, DJPK telah menindaklanjuti 14 aduan yang masuk dengan rata-rata tindak lanjut 1,7 hari. Diah menyampaikan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar pengguna layanan DJPK dapat menyampaikan aduannya dengan mudah dan DJPK dapat memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Aduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dapat dimanfaatkan juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelayanan. Respons Kemenlu dalam menyelesaikan aduan yang masuk juga dapat menjadi citra tersendiri dari pelayanan Kemenlu,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.

Terkait dengan standar pelayanan, Deputi Diah meminta agar DJPK Kemenlu dapat meninjau kembali standar pelayanan yang ada. Selain rutin meninjau standar pelayanan, Kemenlu juga dapat melakukan forum konsultasi publik (FKP) yang melibatkan partisipasi pengguna layanan, bahkan masyarakat umum, untuk menjadi bahan perbaikan atas standar pelayanan yang dimiliki saat ini.

Mengenai Portal Pelayanan Publik yang tengah dibangun, Diah menyampaikan agar layanan yang dimiliki oleh Kemenlu, yakni Peduli WNI dan Safe Travel dapat diintegrasikan ke Portal Pelayanan Publik. Saat ini proses pengintegrasian dua layanan Kemenlu tersebut masih terkendala karena kedua aplikasi belum memiliki API dan tim teknis.

“Mengingat Portal Pelayanan Publik kini menjadi prioritas bersama, kami berharap agar Kemenlu dapat segera mempersiapkan proses pengintegrasian Peduli WNI dan Safe Travel sebagai layanan pelindungan WNI di luar negeri ke dalam Portal Pelayanan Publik,” lanjutnya.

Terakhir, Diah berharap agar permasalahan yang terjadi di Kemenlu, utamanya terkait dengan layanan publik, dapat segera disusun rencana tindak lanjut dan diselesaikan melalui inovasi. Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses dalam menerapkan inovasi layanan publik selama beberapa waktu terakhir, dapat pula diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023.

“Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses menerapkan inovasi untuk mengurai permasalahan yang ada, terutama terkait dengan layanan publik, maka kami mengajak unit-unit penyelenggara pelayanan publik Kemenlu dapat mengikutsertakan inovasi tersebut dalam KIPP Tahun 2023 yang sedang berlangsung saat ini,” pungkas Deputi Diah.

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik ini merupakan upaya Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penyeenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup DJPK. FGD yang digelar secara daring dan luring ini diikuti oleh satuan kerja di DJPK Kemlu, serta perwakilan RI melalui KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KRI Tawau.  (***)

*HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id

Continue Reading

Trending