Connect with us

Berita

Pemilu Sarana Musyawarah Besar Rakyat Indonesia

Published

on

(Dokumentasi : humas kpu ri dio/ foto: dosen/ed dio).

Jakarta, goindonesia.co – KPU sebagai lembaga menurut undang-undang pemilu pada dasarnya adalah lembaga pelayanan kepada dua pihak utama. Pertama, pelayanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kedua, pelayanan kepada peserta pemilu baik parpol, calon perseorangan DPD, calon presiden, calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota. Kemudian dalam pilkada, ada pasangan calon gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota, bupati, dan wakil bupati.

“Ini adalah tugas utama dan KPU menyadari punya keterbatasan, tidak mampu melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pemilu sendiri,” ungkap Hasyim  saat menyampaikan sambutan audiensi dengan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), di Klenteng Kong Miao, Jakarta, Jumat (13/1/3022).

Oleh karena itu, lanjut Hasyim, KPU sehingga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Matakin. KPU berharap, pimpinan Matakin sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi panutan dapat mengajak warga Matakin, khususnya agar Pemilu serentak 2024 dapat terselenggara dengan aman, damai, demokratis dan berintegritas.

Undang Undang Dasar 1945 menyebut karakter KPU sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri. Nasional artinya ruang lingkup kerja KPU bersifat nasional di seluruh Indonesia, termasuk melayani pemilu yang ada di luar negeri. Karakter nasional Artinya juga KPU bersifat hierarkis, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota. KPU provinsi, kabupaten/kota yang membentuk adalah KPU pusat. KPU pusat adalah penanggung jawab akhir dari kegiatan kepemiluan.

Karakter kedua bersifat tetap. Artinya KPU bukan lembaga yang bersifat adhoc, baru dibentuk ketika ada pemilu atau pilkada. “KPU ini dibentuk sejak awal sampai akhir, hanya saja periodisasi kepemimpinan anggotanya ada batasannya, yakni setiap lima tahun dihitung sejak pengambilan sumpah jabatan,” jelas Hasyim.

Di dalam lembaga KPU pusat ada sekretariat jenderal, demikian juga ada sekretariat yang sehari-hari bekerja di  KPU provinsi, kabupaten/kota. Pegawai KPU adalah pegawai organik, tidak lagi pegawai yang berasal dari lembaga atau kementerian lain, atau dari pemda yang ditugaskan di KPU. Hal ini adalah bagian dari sebuah ikhtiar untuk menjaga soliditas lembaga dan menjaga kemandirian KPU .

Karakter ketiga adalah mandiri. Ada dua makna mandiri, yakni  secara kelembagaan dan secara personil atau anggota. Secara kelembagaan sebagaimana kita ketahui, ada tiga kamar besar fungsi-fungsi kenegaraan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Jika dilihat dari kamar itu, KPU ada di eksekutif sebagai pelaksana undang-undang terutama undang-undang pemilu. Tetapi,  kamar untuk eksekutifnya, KPU tidak menjadi bagian dari pemerintahan atau bagian dari kabinet presiden,” lanjutnya.

Karakter mandiri secara personil atau anggota artinya yang menjadi pengurus KPU anggota KPU bukan bagian dari partisan, peserta yang sedang berkompetisi dalam kepemiluan.

Menurut Hasyim, KPU periode 2022-2027 adalah penerus KPU generasi sebelumnya. Dengan demikian,  yang dikerjakan saat ini bukanlah hal yang baru sama sekali, tetapi sudah dirintis, sudah dibangun oleh KPU sebelumnya. “Kami kemudian berinovasi, memperbarui menggunakan berbagai perangkat untuk menyelenggarakan pemilu dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Di akhir sambutan Hasyim menekankan bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Menjawab adanya pandangan-pandangan di masyarakat yang menganggap bahwa pemilu bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, permusyawaratan perwakilan, Hasyim menjelaskan, jika dilihat dalam pemilu, pemilih  diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dengan cara mencoblos surat-surat yang disediakan.

“Dengan demikian kami memaknai pemilu ini sesungguhnya adalah musyawarah besar rakyat Indonesia. Semua diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, dalam hal ini untuk memilih pemimpin dan  wakil rakyat. Nah, itulah kemudian KPU mohon dukungan pimpinan Matakin, pimpinan tokoh-tokoh organisasi masyarakat untuk menjadi semacam komitmen bersama bahwa pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa dan juga sebagai sarana musyawarah besar rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Matakin, Budi Santoso Tanuwibowo sangat mengapresiasi audiensi KPU ke Matakin. Budi mengatakan bahwa kedatangan KPU ini merupakan bentuk nyata KPU yang ingin bekerja secara optimal mengingat apa yang dikerjakan KPU ini sangat bagi republik ini. Bukan sekadar pemilunya lancar, tapi tentunya mampu melahirkan wakil-wakil rakyat dan pimpinan nasional yang benar-benar terbaik.

“Kami menyambut dengan sangat baik silaturahmi ini dan akan menyampaikannya kepada umat kami, terutama bahwa meskipun kerja pemilu adalah sesuatu yang sangat serius, karena persoalan kebangsaan ini terutama yang paling penting adalah kerukunan,” kata Budi.

(humas kpu ri dio/ foto: dosen/ed dio @kpu.go.id).

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari

Published

on

Penandatanganan kontrak layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di KUH Jeddah (Foto : @kemenag.go.id)

Jeddah, goindonesia.co – Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/0125).

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” terang Nasrullah Jasam.

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

“Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” jelas Yusron. (***)

*Kementerian Agama RI. Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Gapeka 2025 Berlaku Mulai 1 Februari 2025, KAI Imbau Pelanggan Mengecek Kembali Jadwal Perjalanan

Published

on

Iliustrasi (Foto : @www.antaranews.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba. 

Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru–Pondok S5 dan Kreunggeukeuh–Kutablang–Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

“DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tukas Anne. 

Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

• Cikarang – Cikampek

• Cikampek – Haurgeulis

• Cirebon – Cirebon Prujakan

• Cirebon Prujakan – Tegal

• Cirebon Prujakan – Prupuk

• Tegal – Comal

• Kalibodri – Semarang Poncol

• Semarang Tawang – Ngrombo

• Ngrombo – Kradenan

• Kebasen – Kutoarjo

• Banjar – Kawunganten

• Jeruklegi – Kroya

• Kutoarjo – Yogyakarta

• Lempuyangan – Solobalapan

• Solojebres – Walikukun

• Gundih – Solobalapan

• Walikukun – Mojokerto

• Kertosono – Blitar

• Cepu – Lamongan

• Mojokerto – Wonokromo

• Wonokromo – Surabaya Gubeng

• Leces – Probolinggo

• Probolinggo – Pasuruan

Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit; 

4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

6. Serta KA-KA lainnya. 

“Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

100 Hari Pemerintahan, Presiden Prabowo Resmikan PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis

Published

on

PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 yang terintegrasi FSRU milik Pertamina dan mitra strategis bersama puluhan proyek strategis kelistrikan lain di Jawa Barat. [20/1/2025]

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan dan optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PLTGU Jawa 1 yang dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz merupakan wujud hilirisasi dan transformasi energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam program 100 hari kerja dan arahan Kementerian BUMN.

“PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar.

Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU). 

PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik. 

“Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan.,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat, khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat. Terlebih, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.

Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik  akan lebih cepat. 

Sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan, PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun. 

Beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting  sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.

PLTGU Jawa-1 juga menjadi salah satu milestone penting yang tercipta atas sinergi BUMN maupun dengan mitra internasional, yang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero) 

Continue Reading

Trending