Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu, 24 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Banten, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

“Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya, MK sudah, kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan, artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah di kampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja,” ujar Presiden kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu, 24 April 2024.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa ia dan jajarannya tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan. Menurut Presiden, ia dan pemerintahan saat ini hanya membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan baik.

“Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih,” ucap Presiden.

Diketahui, KPU telah menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 pada Rabu (24/4) ini. (***)

*(BPMI Setpres)

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Rabu, 24 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Banten, goindonesia.co – Dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Rabu, 24 April 2024, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sektor kesehatan dalam upaya Indonesia menjadi negara maju. Di hadapan para pemangku kepentingan kesehatan, Presiden Jokowi menguraikan visi jangka panjang pemerintah untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an.

“Kita memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju,” ujar Presiden Jokowi, menambahkan bahwa 68 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif di tahun-tahun mendatang. Menurutnya, ini adalah kesempatan yang biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kesehatan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. “Kesehatan menjadi hal yang sangat penting, kunci, sangat fundamental,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa tanpa kondisi kesehatan yang memadai, semua pencapaian lain akan menjadi kurang berarti.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka stunting dari 37,6 persen pada sepuluh tahun lalu menjadi 21,5 persen pada akhir tahun lalu, meskipun mengakui target 14 persen masih sulit dicapai. Selain itu, Presiden juga menyoroti tantangan besar dalam mengatasi penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker yang menjadi penyebab kematian utama di Indonesia.

“Inilah pekerjaan besar kita. Tetapi kita tahu puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan,” imbuhnya.

Presiden juga menyoroti infrastruktur kesehatan yang belum memadai di beberapa daerah, termasuk fasilitas rumah sakit dan ketersediaan alat medis yang canggih. Selain itu, kekurangan dokter juga masih menjadi pekerjaan rumah berat di sektor kesehatan yang Presiden tekankan untuk terus dikejar.

“Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47, rankingnya 147 dunia. Rangkingnya seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar semua rencana pembangunan di bidang kesehatan harus terintegrasi dan sinergi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rencana induk di bidang kesehatan, yang dijanjikan akan selesai pada Agustus oleh Menteri Kesehatan, diharapkan menjadi pedoman nasional yang akan mengarahkan Indonesia ke arah kemajuan yang signifikan di sektor kesehatan.

“Jangan sampai pusat ke utara daerah ke selatan. Semuanya harus inline, harus satu garis lurus mana yang akan dikerjakan,” tegasnya.

Terakhir, Presiden Jokowi juga menyoroti perlunya penguatan industri kesehatan dalam negeri. Menurutnya, Indonesia masih kehilangan sekitar Rp180 triliun per tahun karena banyak warganya memilih berobat ke luar negeri. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan juga menjadi perhatian.

“Kemudian 90 persen bahan produksi farmasi itu masih impor. 90 persen masih impor. Kemudian 52 persen alkes kita juga masih dominasi impor,” ungkap Presiden, menegaskan perlunya Indonesia memproduksi lebih banyak komponen medis secara lokal.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. (***)

*(BPMI Setpres)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki.

Divhumas Polri, dengan berbagai macam fitur yang salah satunya adalah fitur yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi personel polri dibidang kehumasan yang disebut e-Learning, selain itu adanya fitur media sosial yang kekinian melibatkan anggota Polri dan masyarakat luas sebagai citizen journalism menambah sumber informasi yang dapat disajikan ulang kepada masyarakat secara objektif dan terpercaya.

“Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,” jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan Humas Polri saat ini telah berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai informasi secara real time. 

“Humas Polri telah banyak berkontribusi untuk Pertamina dalam penyebaran informasi melalui media lokal, nasional maupun media sosial, termasuk dalam berbagai aksi positif membantu Pertamina dalam mengelola energi terutama penggunaan BBM dan LPG subsidi dengan tepat sasaran,”terang Fadjar.

Fadjar mengatakan, Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. “Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,”pungkas Fadjar. 

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT. Pertamina (Persero)