Connect with us

Berita

Percepat Pemerataan Akses Internet, Menkominfo Ingatkan Peran Pemda

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ( Foto : Biro Humas Kementerian Kominfo)

Jakarta, goindonesia.co : Guna mendukung percepatan transformasi digital nasional, Pemerintah terus membangun infrastruktur digital lebih merata di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan peran pemerintah daerah dalam akselerasi tranformasi digital. 

“Butuh kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau tidak, fasilitas infrastruktur digital ada dimana, masyarakatnya ada di mana? Tidak nyambung. Jangan sampai yang seperti ini terjadi, di sinilah perlu kolaborasi. Ini bukan taking for granted, ini bukan asal terima saja, karenanya apa yang sudah dibangun ini harus digunakan semaksimal mungkin. Apa yang sedang dibangun harus ada kolaborasi yang kuat,” ungkapnya kepada pekerja media di VIP Room Bandar Udara Frans Sales Lega, Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu (21/12/2022).

Menurut Menteri Johnny, pemerataan akses internet lewat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dapat dilakukan berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. 

“Triliunan rupiah (untuk capital expenditure-nya). Belum lagi, nanti opex dan seterusnya, banyak. Ini uang negara dan membangun di kawasan yang tidak dibangun oleh mitra operator seluler karena kawasan di sini adalah nonkomersial atau yang sulit dibangun dan tidak menghasilkan return on investment yang memadai,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan NTT merupakan salah satu wilayah yang relatif sulit dijangkau. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya agar masyarakat bisa mengakses layanan telekomunikasi seluler untuk mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital. 

“Karenanya, pada saat awal pemerintah merancang pembangunan infrastruktur hulu digital di Indonesia, kami juga melihat untuk membantu kawasan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur,” tandasnya.

Secara khusus, Menteri Johnny mengingatkan peran pemerintah daerah, karena pembangunan infrastruktur digital juga memerlukan ketersediaan lahan. Menurutnya dukungan pemeritah daerah diperlukan dalam menentukan tata ruang penempatan infrastruktur digital dan lokasi layanan yang membutuhkan akses telekomunikasi.

“Sekali Tower BTS dibangun di situ, rencana pembangunan dan tata ruang desa, kecamatan, kabupaten, berbasis infrastruktur itu. Jangan sampai infrastrukturnya dibangun di satu tempat, sementara aktivitas dibangun di tempat yang lain lagi. Hal-hal seperti ini kelihatan sederhana, tetapi sangat mempengaruhi kualitas layanan,” tuturnya

Menkomifo menyontohkan pembangunan BTS dengan jangkauan layanan dengan radius 3 km tidak akan bisa optimal jika ditempatkan di puncak gunung yang jauh dari pemukiman masyarakat maupun fasilitas layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor kepolisian, bahkan pos-pos militer. 

“Sinyal tidak sampai, lalu tiba-tiba ada sekolah yang datang, siswa belajar, kepala desa naik pohon cari sinyal, anak-anak naik gunung, bukit, dan seterusnya, untuk mendapat sinyal karena tidak tersedia layanan sinyal, itu sebabnya pada saat menentukan titik lokasi pembangunan BTS tidak punya radius yang menjangkau pelayanan publik yang memadai,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny menegaskan kembali arti penting kolaborasi bersama pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur digital di sisi hulu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan optimal.

Dalam briefing singkat itu, hadir Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut, pewakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda Kabupaten Manggarai, serta pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai. (***)

***Sumber : Biro Humas Kementerian Kominfo

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Wamenaker Immanuel Dukung Buruh Mengecam Kekerasan Seksual

Published

on

Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kemnaker, Jakarta (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mendukung buruh dalam mengecam kekerasan seksual di tempat kerja. Pemerintah tidak akan pernah abai. 

“Pemerintah tegas menolak kekerasan seksual. Bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki,” katanya, ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa10 Desember 2024. 

Immanuel mantan aktivis 1998, menegaskan, buruh jangan gentar dalam memperjuangkan hak. Sebelum mencapai tujuan, jangan berhenti berjuang. 

“Tentu saja pemerintah mendukung Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 190, yang menolak kekerasan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu kawan-kawan jangan takut memperjuangkan hal ini,” tandasnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSBI, Emilia Yanti MD Siahaan, sebelumnya mengatakan, pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi ILO 190. Hal ini juga menyangkut hak asasi manusia (HAM), maka buruh meminta pemerintah lebih peduli. 

GSBI merupakan gabungan 13 serikat pekerja, antara lain buruh tambang, perkebunan, metal, elektronik, makanan dan minuman, pembangkit listrik, garmen, tekstil dan sepatu. 

Seperti diketahui, Konvensi ILO atau KILO 190 ini disahkan 2019, menekankan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang menyetujui konvensi ini saat sidang ILO, tetapi sampai saat ini belum melakukan ratifikasi. 

Wamen Immanuel mengatakan, kekerasan seksual di tempat kerja dan di mana pun, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Ini bukan hanya menyangkut nasib kawan-kawan sekalian, tetapi menyangkut semua orang, termasuk anak-anak saya,” ujar Immanuel. 

Ia meminta agar perjuangan buruh jangan hanya berhenti dengan unjuk rasa. Buruh jangan sangsi, pemerintah selalu memihak buruh. Pemerintah anti terhadap kekerasan seksual, dan anti terhadap perusahaan yang tidak memberi hak buruh sesuai aturan.  (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Berita

67 Tahun Energi Pertamina untuk Masyarakat Indonesia

Published

on

Infografis 67 tahun Pertamina (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Di antaranya, kebermanfaatan energi untuk pangan sehat dan berkelanjutan, UMKM, transisi energi bersih, hingga Desa Energi Berdikari melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina terus melakukan akselerasi untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs). 

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Pertamina menjaga keseimbangan kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan. “Dukungan terhadap pangan sehat, Pertamina akselerasi program ketahanan pangan. Pertamina juga melakukan penanaman lebih dari 8 juta mangrove dan pohon produktif, dan mampu memproduksi 15.762,6 ton produksi pangan per tahun,” terang Fadjar.

Dukungan lainnya, Fadjar mengatakan, Pertamina juga berikan edukasi hingga menjangkau 35 ribu peserta melalui Program Sehat Anak Tercinta dan Ibu (Sehati), serta penanganan gizi kepada 18 ribu bayi.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pertamina juga melakukan pemberdayaan untuk memajukan UMKM, yakni dengan membuka jalan bagi 73 ribu UMKM untuk mengakses permodalan yang berdampak terbukanya 36 ribu lapangan kerja baru. “Pendapatan UMKM pun meningkat dengan nilai mencapai Rp24 miliar per tahun,” jelas Fadjar.

Selain itu, Pertamina juga telah memberdayakan 22 ribu UMKM Perempuan di mana sebanyak 2.500 UMKM telah berhasil naik kelas melalui UMK Academy dan Rumah BUMN Pertamina.

“Usaha Sahabat Difabel juga menjadi perhatian Pertamina. Sebanyak 2.900 Sahabat Difabel usahanya telah meningkat dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,9 miliar,” terang Fadjar.

Di sisi lain, Pertamina terus memperluas pemanfaatan energi bersih berbasis desa yang saat ini telah menjangkau 125 desa. Setiap tahun telah berhasil memproduksi energi bersih sebanyak 537.716 kWh dari solar PV, mikro hidro dan hybrid power. Sedangkan dari biogas setiap tahunnya menghasilkan energi bersih sebanyak 846.180 m3. 

“Setiap tahun Pertamina telah berhasil mengurangi lebih dari 950 ribu ton C02 emisi karbon sehingga mendukung target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060,” imbuh Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

PT SMI Berkomitmen Biayai Proyek Hijau Berkelanjutan

Published

on

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai salah satu special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan berkomitmen untuk pembiayaan hijau berkelanjutan dengan menerapkan aspek environmental social gevernance (ESG).

“Hal yang ingin saya highlight adalah kemampuan ataupun peran kami dalam membantu. Pembangunan infrastruktur yang sangat memperhatikan aspek ESG ya,” jelas Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT SMI di Sanur, Bali (10/12). Reynaldi menambahkan bahwa PT SMI telah banyak membantu pembangunan proyek di bidang energi terbarukan dengan memberikan pembiayaan untuk membangun 32 pembangkit listrik tenaga mikro (PLTM), 5 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan 2 pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). 

“Secara total, PT SMI telah membiayai 78 proyek proyek yang lain yang climate related dengan komitmen kumulatif besar hampir sebesar Rp28 triliun dari nilai proyek Rp145,2 triliun,” ungkapnya. Langkah ini turut membantu mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 6,8 juta ton CO2e dan menambah 1.440 MW potensi energi terbarukan sehingga total potensi energi yang dihasilkan mencapai 7.405.287 MWh.

Tak hanya menyasar energi terbarukan, PT SMI juga membidik sektor transportasi dengan membiayai proyek light rail transit (LRT). Proyek ini digadang mampu menghindarkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 72.841 ton CO2e dan menghemat sebanyak 2.775 TJ energi.

Ini merupakan suatu usaha transformasi transportasi yang ramah lingkungan. Intinya, proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh PT SMi sangat mendukung dalam konteks untuk mengurangi efek gas rumah kaca,” tutupnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending