Berita

Perintah Baru KSAD Jenderal Dudung Untuk Dukung Ketahanan Pangan

Published

2 years ago

3 July, 2022

KASAD Jenderal Dudung Abdurachman Dukung Ketahanan Pangan Pemerintah. (Foto : Dispenad)

Jakarta, goindonesia.co – KASAD Jenderal Dudung Abdurachman memberikan perintah terbaru untuk anak buahnya demi mendukung program ketahanan pangan.

Dilansir Surya Militer dari Dispenad, Jenderal Dudung mendukung sepenuhnya program ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk dukungan Kasad tersebut berupa kebijakan yang disampaikan kepada satuan jajaran TNI AD agar menciptakan lahan kosong menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

Sekaligus mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan.

Kebijakan Kasad tersebut telah diimplementasikan Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak melalui pengolahan lahan kosong milik Kostrad seluas 37 hektar yang berlokasi di Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang melalui kerja sama penggarapan lahan pertanian padi dengan warga masyarakat setempat.

Kasad hadir ke Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya disamping untuk melaksanakan panen bersama di lahan pertanian milik Kostrad yang sebelumnya merupakan lahan tidur.

Sekaligus untuk melihat sejauh mana respons satuan jajaran TNI AD yang sudah mendapat perintah untuk mengimplementasikan Tujuh Perintah Harian Kasad khususnya pada butir kelima, dimana TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apaun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi, Sabtu (2/7/2022).

“Saya ingin melihat bagaimana satuan-satuan mengimplementasikan perintah saya untuk membantu masyarakat yang terdampak masalah ekonominya paska Covid-19,” ujar Jenderal Dudung.

Kegiatan panen padi bersama Kasad tersebut menggambarkan adanya peran serta TNI AD dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya padi melalui pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam penggarapan lahan.

“Kegiatan panen padi bersama ini telah menunjukkan adanya kebersamaan rakyat dengan TNI AD dalam upaya menyukseskan salah satu program Pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.

Karenanya TNI AD akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun kesulitan itu dan bisa memberikan solusi,” ujar Dudung.

Untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayahnya, Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana mengatakan, bahwa Pemda Karawang menghapuskan pajak 100 persen kepada petani lokal agar bisa membantu petani memperoleh kesejahteraannya, serta perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan untuk meningkatkan perekonomian petani, termasuk perbaikan traktor bajak sawah dibebaskan dari biaya.

Pada kesempatan panen bersama ini, Kasad didampingi Bupati Karawang dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menyerahkan tali asih berupa beras hasil panen lahan setempat kepada masyarakat Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya dan anggota Kostrad yang penyerahannya dilakukan secara simbolis.

Jadi Duta Bapak Asuh Stunting

Sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurachman memiliki tugas baru, yakni menjadi Bapak Asuh Stunting Anak Indonesia.

Untuk membantu mengatasi anak-anak stunting di Indonesia, Jenderal Dudung akan mengerahkan jajarannya di tingkat bawah.

Tugas yang diinstruksikan Jenderal Dudung kepada anak buahnya, yakni membantu mengecek dan mendata anak–anak stunting di wilayah tugasnya masing-masing.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mau mengemban tugas berat menjadi duta lantaran demi mengentaskan stunting di Indonesia.

Jenderal Dudung mengucapkan terimakasih telah dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting.

“Tentunya saya sebagai Bapak asuh anak stanting ini punya konsekuensi yang berat. Dan ini saya mengucapkan terim akasih,” ucapnya.

Dudung melihat masih ada beberapa ibu-ibu yang belum menerima program Program Keluarga Harapan (PKH).

“Nanti para Babinsa Danramil, Dandim dan Danrem agar mengecek secara langsung kenapa ini tidak sampai ya. Atau mungkin karena memang ada pendataan-pendataan baru karena yang sudah sampai pun ada,” urainya.

Dia mengatakan pendataan ini akan dilaksanakan secara simultan.

Hasil dari pendataan dan pengecekan ini akan dikomunikasikan ke Dinas Sosial.

“Pendataan itu dan nanti akan segera saya komunikasikan dengan Dinas Sosial agar program pemerintah Presiden Joko Widodo ini bisa secara tuntas sampai dengan sesuai sasaran (target penurunan angka stunting nasional) bisa 14 % kalau perlu sampai di bawah itu,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menilai rata-rata gizi buruk terjadi karena faktor ekonomi. Selain itu, Posyandu yang ada juga belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Memang rata-rata saya lihat gizi buruk itu karena memang ekonomi rata-rata, karena memang pola makan tadi ada yang lagi hamil minumnya bukan susu. Nah karena memang posyandu ini belum dimanfaatkan secara maksimal nanti kita akan bantu Babinsa untuk bersama-sama dengan BKKBN sosialisasi ini,” ungkapnya.

Dudung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah nyata dalam upaya mengatasi stunting.

“Mari kita sama-sama tidak serta-merta saya sebagai Bapak tetapi bagi masyarakat yang merasa mampu melihat saudara-saudaranya, tetangganya yang ada anak stunting mari kita sama-sama. Pancasila mengajarkan kita untuk saling membantu untuk bergotong-royong, mari kita tuntaskan untuk kejayaan Republik Indonesia,” pesannya.

Dikukuhkan BKKBN

Pengukuhan ini dilaksanakan dalam acara Hari Keluarga Nasional yang digelar di Kantor Desa Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

“Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang bertepatan pada tanggal 29 Juni 2022. Sekaligus Kita mengukuhkan Beliau Bapak KSAD menjadi duta bapak asuh anak stunting Indonesia,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di acara Hari Keluarga Nasional di Kantor Desa Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Rabu (29/06/2022).

Bapak Asuh Anak Stunting merupakan program yang digagas oleh BKKBN.

Jenderal Dudung Abdurachman dinilai sebagai tokoh yang memiliki antusias tinggi terhadap program tersebut.

Bahkan, Dudung Abdurachman secara nyata membantu anak-anak stunting di Indonesia.

“Di antara para petinggi, Pak KSAD ini yang pertama kali untuk men-taking over, berani mengatakan bahwa saya akan membantu untuk anak-anak stunting. Dan kemudian beliau secata riil membantu taking over anak stunting yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia,” ucapnya.

Berdasarkan itulah, Jenderal Dudung dipilih untuk dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting.

“Oleh karena itu beliau cocok dan layak diangkat menjadi duta bapak asuh anak stunting di Indonesia,” tegasnya.

Hasto Wardoyo menuturkan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan menjadi donatur untuk ratusan anak berisiko stunting.

Ke depan Hasto Wardoyo berharap program Bapak Asuh untuk anak stunting ini semakin meluas di Indonesia.

Tidak hanya dari para pejabat pemerintahan, namun juga unsur swasta.

“Mudah-mudahan nanti diikuti oleh para petinggi yang lainnya yang menjadi duta bapak asuh anak stunting tidak hanya dari jajaran pemerintah, TNI, Polri tapi juga unsur swasta,” tandasnya. (***)

Berita

Indonesia Usulkan ‘Centre of Excellence’ Jadi Solusi Masalah Iklim

Published

49 mins ago

25 April, 2024

goindonesia1

Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berpotensi memeberikan suplai air bersih pada masyarakat di Sumatera Utara. (Foto : Dok-KEMENPUPR, @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Indonesia mengusulkan pendirian Centre of Excellence on Water and Climate Resilience pada World Water Forum ke-10 di Bali yang digelar pada 18—25 Mei 2024. Tujuannya untuk menghadapi masalah tata kelola air akibat perubahan iklim.

“Centre of Excellence (COE) ini adalah jawaban dari tantangan iklim yang kita hadapi sekarang di dunia,” ujar Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Selasa (23/4/2024).

Endra mengatakan bahwa dalam pendirian COE itu, Indonesia akan menyasar penguatan kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation (SSC).

Melalui COE, Endra mengatakan bahwa negara-negara Selatan yang memiliki masalah terkait banjir, sedimen akibat erupsi yang merusak sungai, dan masalah pengelolaan air lainnya akan saling mengedukasi, bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman untuk mencari solusi terbaik yang dapat diimplementasikan.

Endra menyoroti keberadaan Sabo Training Center yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat menjadi bagian dari COE ke depan.

Dengan mengembangkan Sabo lebih jauh, Endra meyakini Yogyakarta dapat menjadi tempat belajar bagi negara-negara Selatan terkait tata kelola air dan ketahanan iklim.

“Kami harapkan, tidak terlalu lama sesudah WWF, mungkin setahun setelah WWF, Centre of Excellence ini sudah terwujud,” kata Endra.

World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18–25 Mei 2024. (***)

*Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo – Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Berita

Kemenperin: Impor Bahan Baku Plastik Tidak Memerlukan Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian

Published

1 hour ago

25 April, 2024

goindonesia1

Direktur Industri Kimia Hulu (Direktur IKHU), Wiwik Pudjiastuti (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah telah mengambil langkah responsif untuk menanggapi isu-isu yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, salah satunya melalui pemberlakuan peraturan terbaru mengenai kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga telah menuntaskan sejumlah regulasi teknis untuk dapat segera mendukung kebijakan pengaturan impor tersebut. Namun, Kemenperin menyayangkan hal ini masih mendapat banyak sentimen negatif dari beberapa pihak karena tidak sejalan dengan keinginan para pihak tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Industri Kimia Hulu (Direktur IKHU), Wiwik Pudjiastuti menyampaikan bahwa dalam perumusan kebijakan, Pemerintah melakukan analisis masalah serta mencari solusi secara teknokratis agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif pada masyarakat luas.

“Kami memahami bahwa implementasi suatu kebijakan belum tentu dapat memuaskan semua pihak, namun Pemerintah terus berupaya dan tidak tinggal diam dalam menanggapi isu permasalahan pengaturan tata niaga impor ini, termasuk isu tata niaga impor bahan baku plastik,” ujar Wiwik di Jakarta, Kamis (25/4).

Sebelumnya, pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, komoditas bahan baku plastik seperti Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) diatur sejumlah 12 pos tarif dan memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 yang berlaku saat ini, pengaturan impor komoditas bahan baku plastik kembali ke pengaturan awal yang hanya mengatur satu pos tarif saja, tanpa pertimbangan teknis dari Kemenperin dan pengawasannya bersifat post border.

Namun, mengingat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu yang mencantumkan pengaturan komoditas bahan baku plastik telah diterbitkan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024, maka ada yang beranggapan bahwa impor PE dan PP masih memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Padahal, realitanya pengaturan impor PE dan PP saat ini tidak memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin karena mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023.

“Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kesiapan beberapa pos tarif yang pasokannya masih belum sepenuhnya dapat disediakan oleh produsen di dalam negeri. Kemenperin berharap, hal ini untuk meluruskan isu-isu yang memperkeruh kepercayaan publik, salah satunya yang menyatakan komoditas bahan baku plastik diatur lartas impornya,” jelas Direktur IKHU. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Berita

Kapolri : Muhammadiyah Selalu Ingatkan Untuk Menjaga Persatuan Bangsa

Published

2 hours ago

25 April, 2024

goindonesia1

Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si (Foto : @humas.polri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Di tengah dinamika pasca Pemilu 2024, Muhammadiyah menjadi salah satu kunci untuk mengatasi situasi yang mulai memanas. Pasalnya, Muhammadiyah selalu mengingatkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam Silaturrahim Halal bi Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1445 Hijriah di Auditorium K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (24/04/24).

“Peran besar Muhammadiyah untuk terus menjaga satu kesatuan yang mengisi dengan berbagai macam kekuatan, kemampuan, keilmuan di Muhammadiyah selalu dibutuhkan oleh bangsa untuk menjaganya,” ujar Sigit pada sambutannya.

Perbedaan pendapat pasca pemilu menurut Sigit menjadikan suatu kecintaan bagi rakyat Indonesia dan harus sama-sama dijaga. Momentum silaturrahim yang digelar oleh PP Muhammadiyah merupakan hal yang sangat baik, karena bisa saling memaafkan, merapatkan barisan, dan menatap ke depan bersama-sama untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Kegiatan ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH. Zulfa Mustofa dan ramah tamah yang menghangatkan suasana halal bi halal. Turut hadir Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, M.Si., Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti, M.Ed., Ketua Umum PP Aisyiyah Dr. Salmah Orbaniyah., M.Kes., Wakil Ketua MPR RI Dr. Nur Hidayat Wahid., M.Si., Ahmad Syaikhu., duta besar perwakilan negara sahabat, PWM, PWA, PDA se-jabodetabek, UPP (Majelis/Lembaga/Biro), Ortom, Pimpinan Ormas Islam serta warga persyarikatan Muhammadiyah. (***)

*HUMAS POLRI