Connect with us

Berita

Pimpin PLN Sebagai Pilar Transisi Energi Nasional, Darmawan Prasodjo Dianugerahi Green Leadership Utama dari Pemerintah RI

Published

on

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan sebagai CEO Green Leadership kepada  Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo (Foto : @pln.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dianugerahi penghargaan sebagai CEO Green Leadership Utama pada acara Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12). Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan Darmawan yang sudah membawa perubahan besar menjadikan PLN sebagai leading sector dalam transisi energi.

Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. Dirinya mengapresiasi kepemimpinan Direktur Utama PLN sebagai CEO Green Leadership Utama karena dinilai sukses mengelola perusahaan energi dengan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

“Saya ucapkan selamat kepada CEO yang menerima penghargaan Green Leadership Utama. Saya berharap, makin banyak perusahaan yang akan menjadi ‘Agen Perubahan’, utamanya dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan,” ucap Wapres Ma’ruf Amin.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadikan PLN sebagai role model pengelolaan bisnis berbasis lingkungan di era transisi energi. Kepada Dirut PLN, Menteri LHK, Siti Nurbaya juga mengapresiasi inisiatif PLN mendukung transisi energi di Indonesia.

“Penghargaan khusus dianugerahkan kepada pimpinan perusahaan yang dinilai berhasil dan mampu menginspirasi individu lain dalam melakukan pelestarian lingkungan,” kata Siti.

Darmawan Prasodjo sendiri merupakan ahli energi dan kelistrikan. Menempuh Post Doctoral di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat pada bidang energi dan lingkungan dengan fokus pada perubahan iklim, energi baru terbarukan, transisi energi, dan international climate agreement. Untuk jenjang Doktoralnya pada Ekonomi Terapan dengan fokus pada energy policy, energy modelling, dan perubahan iklim di Texas A&M University, Amerika Serikat.

Dengan pengalamannya Darmawan, mampu menahkodai PLN sukses menjalankan transformasi di tubuh PLN dengan menata berbagai kondisi dan proses bisnis perusahaan, sehingga mampu menjadi pilar pelaksanaan transisi energi yang menjadi tantangan dunia hari ini.

“Dengan kerja keras kita semua, dengan kolaborasi dengan pemerintah, PLN dapat menyampaikan bahwa tahun 2022 ini sukses mereduksi 32 juta metric ton emisi C02. Ini melampaui target Nationally Determined Contribution (NDC) kita,” ucap Darmawan.

Namun, PLN menyadari ini baru awal, jalan transisi energi masih panjang. PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sampai dengan tahun 2030 sebagai RUPTL paling hijau sepanjang sejarah Indonesia. Dalam RUPTL tersebut terdapat 50,6 persen pembangunan pembangkit yang berbasis pada Energi Baru Terbarukan (EBT). Sesuai RUPTL ini, PLN menghinisiasi penghapusan 13 GW PLTU dari perencanaan dan menambah kapasitas EBT hingga 20,9 GW tanpa menambah PLTU baru. Langkah ini berpotensi menurunkan 1,8 miliar ton CO2 dalam 25 tahun ke depan.

Dalam upaya mempercepat pengurangan emisi, PLN menggantikan 1,8 GW PLTU dengan EBT baseload dan menggantikan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini berpotensi menurunkan emisi 2,4 juta ton CO2. Ditambah lagi, PLN melakukan kesepakatan bersama untuk membatalkan 1,3 GW PLTU yang sudah dalam pipeline untuk mengurangi 175 juta ton CO2 dalam 25 tahun ke depan.

Emisi di sektor kelistrikan nasional setiap tahun mencapai 244 juta ton CO2 dan akan terus meningkat melebihi 1 miliar ton sampai 2060. Upaya PLN mengumumkan peta jalan pengurangan emisi hingga nol pada tahun 2060 atau Net Zero Emission (NZE) diapresiasi berbagai pihak.

“PLN yakin emisi di sektor kelistrikan kami nol-kan pada tahun 2060. Kami sudah merancang setiap tahapannya dengan clear melalui berbagai kajian dan kolaborasi berbagai pihak. Tantangannya besar, tapi kami komit melakukan ini karena we do really care,” ucap Darmawan.

Di bawah kepemimpinan Darmawan, PLN gencar menerapkan berbagai program untuk mengimplementasi peta jalan NZE 2060. Langkah ini didukung penuh oleh DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di bulan Mei 2021 dalam rangka inisiatif pensiun dini (early retirement) PLTU batubara secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2056. Deklarasi NZE 2060 juga dibawa PLN dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) 26 pada tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia dan COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir.

“PLN memiliki program-program inisiatif transisi energi yang mengkonsolidasi dukungan berbagai pihak. Baik entitas bisnis, lembaga pendanaan, yang didukung pemerintah untuk mencapai NZE 2060,” tutur Darmawan.

Selain menerapkan tahapan early retirement PLTU batubara, PLN sudah mulai mengimplementasikan program co-firing di puluhan pembangkit sejak 2021. Melalui co-firing, PLN menggantikan konsumsi batubara dalam jumlah signifikan dengan bahan baku biomassa, hidrogen dan amonia. Selain pengurangan emisi, implementasi co-firing ini menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat dalam penyediaan bahan bakunya.

“Program co-firing ini sudah berhasil mengurangi emisi lebih dari 800 ribu ton CO2. Dalam prosesnya PLN memberdayakan masyarakat seperti BUMDes, Kelompok Tani, dan berbagai UMKM. Ini adalah komitmen PLN bertransisi energi sekaligus membangun ekosistem energi berbasis ekonomi kerakyatan,” ucap Darmawan.

PLN juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menangkap emisi karbon pembangkit dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sektor perindustrian. Selain itu, Darmawan juga memulai tata kelola baru limbah pembangkit dengan pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU. Potensi FABA dari seluruh PLTU PLN di Indonesia, sangat besar. Sehingga selain mengurangi emisi, pemanfaatan FABA akan memunculkan berbagai usaha baru dan penyerapan tenaga kerja di masyarakat.

“PLN memiliki potensi FABA sangat besar, puluhan juta ton setiap tahunnya. Untuk itu kami mengajak berbagai pelaku industri besar maupun UMKM untuk memproduksi material konstruksi dengan bahan FABA,” imbuh Darmawan.

Dengan penambahan kapasitas pembangkit EBT skala besar, maka akan ada tantangan fluktuasi dari sisi pasokan listrik. Hal ini disebabkan karena EBT memiliki sifat intermiten yaitu sangat tergantung pada kondisi alam. Sehingga PLN menerapkan Smart Grid dalam sistem kelistrikan yang memungkinkan dampak intermitensi pasokan listrik EBT dapat dikelola dengan stabil.

“PLN sudah merombak tata kelola kelistrikan dengan digitalisasi end to end. Dari pasokan energi, pembangkitan, transmisi, distribusi sampai ke rumah-rumah pelanggan sudah dikelola secara terintegrasi. Fluktuasi di sisi demand dan supply akan langsung direspon secara otomatis. Inilah yang kami namakan Smart Grid,” papar Darmawan.

Transisi energi menjadi agenda yang diterapkan berbagai negara di Dunia. Banyak entitas bisnis yang menjadi potensi pasar untuk produk green energy as a service. Sejak tahun 2021, Darmawan menginisiasi kolaborasi bersama lembaga sertifikasi internasional untuk merilis produk Renewable Energy Certificate (REC). Sehingga untuk pertama kalinya Indonesia memiliki produk energi hijau yang diakui dan akan mengekspansi pasar internasional.

“Dulu REC hanya bisa dibeli di luar negeri, tetapi sekarang PLN menyediakannya dan siap bersaing di pasar internasional. Tidak hanya REC, PLN juga menyediakan layanan khusus dengan mekanisme green tariff bagi pelanggan yang membutuhkan pasokan listrik murni dari EBT sebagai bukti komitmennya pada transisi energi,” ungkap Darmawan.

Dengan transformasi digital yang sudah dilakukan PLN, ekosistem kendaraan listrik nasional juga dapat diakselerasi. Sektor transportasi menyumbang emisi karbon 280 juta ton CO2 setiap tahunnya. Dan akan terus meningkat hingga 860 Juta ton CO2 per tahun pada 2060. Untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, PLN berinisiatif membangun kolaborasi dengan berbagai pabrikan, distributor, perbankan, jasa transportasi dengan dukungan dari pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia, terbangun kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak dalam mendorong perkembangan kendaraan listrik nasional. Kami memfasilitasi skema bisnis franchise sehingga semua pihak bisa bersama-sama membangun charging station di setiap lokasi. PLN juga secara khusus memberikan harga listrik murah untuk seluruh pengguna mobil dan motor listrik di Indonesia,” ucap Darmawan.

Dengan berbagai implementasi program transisi energi di Indonesia, berbagai dukungan datang dari dunia internasional. Pada momentum G20 di Bali tahun 2022, para pimpinan dunia mengumumkan dukungannya kepada Indonesia, salah satunya melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Bantuan internasional senilai 20 milyar USD digelontorkan sebagai komitmen awal mendorong transisi energi di Indonesia.

“Alhamdulillah, perjuangan pemerintah dan PLN membuahkan hasil. Ini adalah bentuk dukungan dunia kepada Indonesia. PLN siap menjalankan amanah memimpin transisi energi untuk kehidupan generasi yang lebih baik di masa depan,” tambah Darmawan.

Selain penghargaan CEO Green Leadership Utama, PLN juga mendapat 15 PROPER Emas sebagai apresiasi pada komitmen pengelolaan lingkungan. Jumlah PROPER Emas PLN tahun ini adalah capaian terbaik sepanjang sejarah.

“Ini adalah bentuk pengakuan dan apresiasi untuk seluruh insan PLN yang sudah bekerja all out dan sangat kompak. Seluruh Direksi PLN Grup, para Senior Leader dan seluruh kekuatan PLN dalam satu semangat yang sama. Membawa PLN menjadi perusahaan energi masa depan yang ramah lingkungan. Terima kasih kepada Pak Wapres, Bu Menteri LHK dan seluruh jajarannya. Ini menjadi dorongan kami selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Indonesia,” pungkas Darmawan. (***)

(@pln.co.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pertemuan Presiden Prabowo dan Panja Haji: Biaya Haji Turun, Pengawasan Diperketat

Published

on

Panja Haji menyampaikan keterangannya usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menerima Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, panja haji menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti penurunan biaya haji, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.

“Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar 600-an ribu rupiah, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam keterangannya usai pertemuan.

Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan. Ketua Komisi VIII pun menegaskan bahwa arahan Presiden ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya.

“Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” lanjutnya.

Pada penyelenggaran haji tahun ini, Komisi VIII berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan. Menurut Marwan, pengawasan penyelenggaraan haji ini secara langsung akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

“Penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” kata Marwan. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Pro Rakyat di Sektor Perumahan, Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Published

on

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” ujar Maruarar.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.

“Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tegas Maruarar.

Tidak hanya itu, Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.

“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” tutur Maruarar. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Pertemuan Bilateral Menhan RI dan Menhan Jepang, Sepakati Langkah Strategis di Bidang Pertahanan

Published

on

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat Pertemuan Bilateral dengan Menhan Jepang H.E. Mr. Nakatani Gen dan delegasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan Jepang H.E. Mr. Nakatani Gen dan delegasi, melaksanakan pertemuan bilateral di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1). Agenda kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara terutama memperkuat kerja sama strategis di bidang pertahanan, saling bertukar pandangan dalam isu-isu regional dan global, serta membangun kepercayaan dan saling pengertian melalui dialog yang terbuka.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Menteri Pertahanan Jepang disambut langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan upacara jajar kehormatan dan prosesi peletakan karangan bunga di patung Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno. Setelah itu, Menteri Pertahanan Jepang menuju Ruang Hening untuk mengisi buku tamu, sebelum melaksanakan pertemuan bilateral bersama Menteri Pertahanan RI dan delegasi dari kedua negara di Ruang Bhineka Tunggal Ika.

Di pertemuan bilateral, Menhan Sjafrie menyampaikan ucapan selamat datang dan memberikan apresisasi kepada Menhan Nakatani atas kunjungan ke Kementerian Pertahanan RI. Dalam pembicaraan tersebut, kedua Menteri menyambut baik hubungan bilateral Indonesia-Jepang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kesepakatan Pemimpin kedua negara untuk meningkatkan status kemitraan dari Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) pada tahun 2023. Peningkatan status kemitraan ini juga turut mendorong peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Menhan Sjafrie menegaskan bahwa peningkatan kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Jepang merupakan langkah strategis untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia mengapresiasi komitmen Jepang dalam memperdalam hubungan ini, sejalan dengan upaya bersama dalam menghadapi tantangan global, seperti terorisme, bencana alam, dan ketegangan regional.

Terkait hal ini kedua Menteri bertekad untuk meningkatkan komunikasi tingkat tinggi dan kerja sama antara institusi pertahanan Indonesia dan Jepang di berbagai tingkatan guna mewujudkan hal tersebut.

Di bidang pertukaran personel dan komunikasi, Indonesia secara konsisten mengirimkan siswa ke National Defense Academy (NDA) Jepang sejak tahun 1998, dan total jumlah siswa sudah mencapai lebih dari 70 orang. Kemudian, ketika membahas tentang kerja sama keamanan maritim, Menhan Sjafrie menegaskan untuk meningkatan interoperabilitas antara TNI AL dan Japan Maritime Self-Defence Force.

Selain kerja sama bilateral, kedua Menteri juga membahas bentuk kerja sama multilateral. Indonesia menghargai komitmen Jepang untuk memperkuat kerja sama multilateral di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dengan ASEAN, negara-negara Kepulauan Pasifik, serta dalam berbagai forum di kawasan. Indonesia mendukung upaya Jepang, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip ASEAN Centrality dan inklusivitas dalam kerja sama tersebut.

Terkait peningkatan kerja sama pada tingkat satuan (unit level cooperation), Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Indonesia sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk latihan bersama seperti Super Garuda Shield dan Komodo, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan interoperabilitas antara kedua Angkatan Bersenjata.

Dalam kerja sama peralatan militer, Indonesia memahami pentingnya kerja sama dalam bidang peralatan militer, terutama yang berkaitan dengan kemampuan maritim kedua negara. “Kami menyadari pentingnya kerja sama peralatan untuk meningkatkan kemampuan maritim kedua negara,” tutur Menhan Sjafrie.

Di akhir pertemuan, Menhan Sjafrie menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Jepang, atas pertemuan yang sangat konstruktif. “Kami sangat menghargai dialog terbuka yang telah berlangsung, yang semakin mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kerja sama kedua negara memiliki potensi besar, terutama dalam memperkuat stabilitas kawasan melalui kerja sama militer, pengembangan kapasitas, serta peningkatan interoperabilitas,” tutup Menhan Sjafrie.

Selain bidang kerja sama pertahanan, kedua Menteri juga membahas serta bertukar pandangan mengenai dinamika politik dan keamanan di kawasan regional dan global.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie dalam pertemuan tersebut antara lain Wamenhan RI, Irjen Kemhan, beserta Pejabat Eselon I dan II Kemhan. (***)

*(Biro Infohan Setjen Kemhan)

Continue Reading

Trending