Connect with us

Berita

Rugikan Negara Rp.6,9 Triliun, Kejagung Tahan Lima Mantan Pejabat Krakatau Steel Terkait Korupsi Blast Furnace

Published

on

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi keterangan pers. (Foto: istimewa)

Jakarta, goindonesia.co -Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menetapkan lima mantan pejabat PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya menjadi tersangka. Kasusnya dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace PT Krakatau Steel pada 2011.

Dikutip dari siaran pers Kejagung RI, Senin (18/7/2022), kelima tersangka tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007-2012 Fazwar Bujang (FB). Tersangka kedua, yakni ASS selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering Periode 2005-2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010-2015.

Ketiga, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015. Keempat, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace 2011.

Tersangka kelima, MR selaku General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli 2013-Agustus 2019. Dia sekaligus Project Manager PT Krakatau Engineering Periode 2013-2016.

Kejaksaan Agung langsung menahan kelima tersangka tersebut untuk mempercepat proses penyidikan. Sebelumnya, Fazwar Bujang berstatus menjadi tahanan kota selama 20 hari, terhitung sejak 18 Juli 2022 hingga 6 Agustus 2022. Mantan pejabat lainnya juga ditahan 20 hari sejak 18 Juli 2022 hingga 6 Agustus 2022 di Rutan Salemba.

Kasus ini berawal, pada 2011-2019, saat Krakatau Steel melakukan pengadaan pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex. Pabrik in melakukan proses produksi besi cair (hot metal) menggunakan bahan bakar batubara (kokas).

Tujuannya, memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah. Perhitungannnya, dengan menggunakan bahan bakar gas, biaya produksi lebih mahal.

“Direksi PT Krakatau Steel (Persero) tahun 2007 menyetujui pengadaan pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batubara dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun hot metal,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana.

Kontrak pembangunan pabrik Blast Furnace PT KS ini menggunakan sistem turnkey project (terima jadi). Sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum keempat membengkak menjadi Rp 6,9 triliun.

Kontraktor pemenang dan pelaksana pada project tersebut yakni MCC CERI, konsorsium dengan PT Krakatau Engineering. “Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan, tender, lelang, kontrak, dan pelaksanaan pembangunan, terjadi penyimpangan. Hasil pekerjaan BFC saat ini mangkrak karena tidak layak dan tidak dapat dimanfaatkan dan terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar nilai kontrak Rp6,9 triliun,” kata Sumedana.

Ada pun ancaman pidana yang menjerat para tersangka yakni primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Kejagung memeriksa 119 saksi. Selain itu disita dokumen terkait perencanaan proyek BFC, pengadaan proyek BFC, pelaksanaan pengerjaan proyek BFC, pembayaran kepada vendor, pembiayaan bank sindikasi, dan dokumen terkait lainnya.

“Penggeledahan dilakukan pada PT Krakatau Steel di Cilegon Banten dan PT. Krakatau Engineering,” ujar Sumedana.

Tim Penyidik juga meminta keterangan Ahli Keuangan Negara, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ahli Metallurgy, Iron and Steel Making, Blast Furnace Process, Ahli Blast Furnace, serta Ahli Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi. Selain itu, ada alat bukti surat dan dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan terkait proyek BFC. (***)

Berita

RSJPD Harapan Kita Raih Gold Winner di Ajang IHF 2024

Published

on

RSJPD Harapan Kita berhasil meraih penghargaan sebagai “Gold Winner” diberikan oleh American College of Healthcare Executive Excellent Award pada ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke-47, yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil atas keberhasilannya dalam menjalankan Program Pembinaan Jaringan Kardiovaskular di Indonesia (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Jakarta kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kali ini, RSJPD Harapan Kita berhasil meraih penghargaan sebagai “Gold Winner” atas keberhasilannya dalam menjalankan Program Pembinaan Jaringan Kardiovaskular di Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh American College of Healthcare Executive Excellent Award pada ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke-47, yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada Rabu (11/9).

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Penghargaan ini akan selalu memacu kami untuk terus memberikan pelayanan dan pengampuan terbaik khususnya pada layanan kardiovaskular di Indonesia,” kata Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Iwan Dakota.

Dengan diraihnya penghargaan bergengsi ini, lanjut Iwan, semakin memperkuat komitmen RSJPD Harapan Kita sebagai rumah sakit pengampu layanan kardiovaskular di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan standar terbaik dalam pengampuan.

Dengan demikian, RSJPD Harapan Kita dapat terus mendukung agenda transformasi layanan rujukan, yang bertujuan menghadirkan layanan kardiovaskuler di seluruh pelosok tanah air.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya turut mengucapkan selamat dan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian luar biasa yang telah ditorehkan oleh RSJPD Harapan Kita pada ajang bergengsi tingkat internasional ini.

Ia berharap prestasi gemilang ini dapat menjadi inspirasi, pembelajaran, serta mendorong rumah sakit lain untuk konsisten melakukan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Selamat untuk capaian gemilang yang telah diraih oleh RSJPD Harapan Kita. Saya berharap agar raihan ini dapat membangkitkan semangat untuk terus memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Continue Reading

Berita

Menhan Prabowo Temui Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm Bahas Hubungan Bilateral

Published

on

Pertemuan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, di Vietnam, (Foto : @www.kemhan.go.id)

Vietnam, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, di Vietnam, pada Jumat (13/9).

Vietnam telah lama menjadi mitra dekat Indonesia di mana telah terjalin hubungan bilateral yang erat, khususnya di bidang pertahanan. Indonesia pun menaruh perhatian terhadap bencana yang dialami Vietnam belum lama ini.

Diawal pertemuan Menhan Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan terhadap bencana alam Topan Yagi yang menimpa Vietnam belum lama ini.

“Atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dan kerusakan akibat musibah bencana Topan Yagi di Vietnam pada tanggal 7 September 2024.” kata Menhan Prabowo.

“Indonesia juga siap membantu dalam kapasitas apa pun yang mungkin dibutuhkan. Saya berharap mereka yang tertimpa musibah diberi kekuatan agar bisa segera memulai proses pemulihan,” tambah Menhan.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat hubungan di bidang penting lainnya seperti pertahanan dan keamanan, berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mencegah kejahatan transnasional, dan terus bekerja sama secara erat untuk mencegah penangkapan ikan ilegal serta penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing).

Selain itu, Presiden Vietnam, juga menyampaikan ketertarikan dan meminta Indonesia untuk dapat berbagi pengalaman dalam bidang operasi penjaga perdamaian PBB. “Saya berharap Indonesia dapat berbagi pengalaman dan membantu melatih perwira Vietnam untuk berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB”, kata Presiden Tô Lâm.

Di sisi lain, saat ini, para peserta diklat dari Indonesia di Vietnam tengah mengikuti program Praktik Bahasa Vietnam-1. Sementara itu, pada tahun 2024 ini para peserta diklat Vietnam di Indonesia tengah mengikuti program pendidikan bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mengikuti pendidikan lanjutan perwira termasuk Sesko Matra dan Lemhannas.

Pertemuan ini diharapkan menjadi batu loncatan yang berharga untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sektor pertahanan serta berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.

Dalam pertemuan tersebut Menhan Prabowo didampingi Duta Besar RI untuk Republik Sosialis Vietnam H.E. Denny Abdi, anggota DPR RI Sugiono, Athan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto, dan ADC Menhan Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

Sedangkan Presiden Vietnam didampingi oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Bùi Thanh Sơn, Menteri Kantor Kepresidenan Lê Khánh Hải, ⁠Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyễn Hồng Diên, Wakil Menteri Pertahanan Lê Huy Vịnh, ⁠Wakil Menteri Keamanan Publik Lê Quốc Hùng, ⁠dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Tạ Văn Thông. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Presiden Sampaikan Arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna Terakhir

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kominfo.go.id)

Kalimantan Timur, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi sekaligus instruksi terakhir menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh anggota kabinet. 

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak-Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden, dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, memerlukan dukungan penuh dari kabinet yang ada saat ini untuk memastikan kelancaran transisi. Presiden Joko Widodo menegaskan arti penting penyelesaian program kerja yang sedang berjalan serta memastikan administrasi dan pertanggungjawaban dituntaskan sebelum akhir masa jabatan.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan,” katanya.

Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap program-program Presiden Terpilih, serta memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, termasuk penyusunan regulasi dan kebijakan baru yang diperlukan agar pemerintahan baru dapat segera bekerja secara optimal setelah dilantik.

“Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga mengimbau agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap dijaga dalam masa transisi ini. 

“Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota kabinet atas segala kekurangan selama sepuluh tahun kepemimpinannya. 

“Jika dalam sepuluh tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya dengan tulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momen refleksi dan penutup bagi perjalanan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sekaligus persiapan menjelang estafet kepemimpinan kepada pemerintah yang baru. (***)

* Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Continue Reading

Trending