Connect with us

Berita

Rugikan Negara Rp.6,9 Triliun, Kejagung Tahan Lima Mantan Pejabat Krakatau Steel Terkait Korupsi Blast Furnace

Published

on

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi keterangan pers. (Foto: istimewa)

Jakarta, goindonesia.co -Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menetapkan lima mantan pejabat PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya menjadi tersangka. Kasusnya dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace PT Krakatau Steel pada 2011.

Dikutip dari siaran pers Kejagung RI, Senin (18/7/2022), kelima tersangka tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007-2012 Fazwar Bujang (FB). Tersangka kedua, yakni ASS selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering Periode 2005-2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010-2015.

Ketiga, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015. Keempat, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace 2011.

Tersangka kelima, MR selaku General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli 2013-Agustus 2019. Dia sekaligus Project Manager PT Krakatau Engineering Periode 2013-2016.

Kejaksaan Agung langsung menahan kelima tersangka tersebut untuk mempercepat proses penyidikan. Sebelumnya, Fazwar Bujang berstatus menjadi tahanan kota selama 20 hari, terhitung sejak 18 Juli 2022 hingga 6 Agustus 2022. Mantan pejabat lainnya juga ditahan 20 hari sejak 18 Juli 2022 hingga 6 Agustus 2022 di Rutan Salemba.

Kasus ini berawal, pada 2011-2019, saat Krakatau Steel melakukan pengadaan pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex. Pabrik in melakukan proses produksi besi cair (hot metal) menggunakan bahan bakar batubara (kokas).

Tujuannya, memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah. Perhitungannnya, dengan menggunakan bahan bakar gas, biaya produksi lebih mahal.

“Direksi PT Krakatau Steel (Persero) tahun 2007 menyetujui pengadaan pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batubara dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun hot metal,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana.

Kontrak pembangunan pabrik Blast Furnace PT KS ini menggunakan sistem turnkey project (terima jadi). Sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum keempat membengkak menjadi Rp 6,9 triliun.

Kontraktor pemenang dan pelaksana pada project tersebut yakni MCC CERI, konsorsium dengan PT Krakatau Engineering. “Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan, tender, lelang, kontrak, dan pelaksanaan pembangunan, terjadi penyimpangan. Hasil pekerjaan BFC saat ini mangkrak karena tidak layak dan tidak dapat dimanfaatkan dan terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar nilai kontrak Rp6,9 triliun,” kata Sumedana.

Ada pun ancaman pidana yang menjerat para tersangka yakni primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Kejagung memeriksa 119 saksi. Selain itu disita dokumen terkait perencanaan proyek BFC, pengadaan proyek BFC, pelaksanaan pengerjaan proyek BFC, pembayaran kepada vendor, pembiayaan bank sindikasi, dan dokumen terkait lainnya.

“Penggeledahan dilakukan pada PT Krakatau Steel di Cilegon Banten dan PT. Krakatau Engineering,” ujar Sumedana.

Tim Penyidik juga meminta keterangan Ahli Keuangan Negara, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ahli Metallurgy, Iron and Steel Making, Blast Furnace Process, Ahli Blast Furnace, serta Ahli Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi. Selain itu, ada alat bukti surat dan dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan terkait proyek BFC. (***)

Berita

Presiden Jokowi Takziah ke Rumah Duka Almarhum Ferry Mursyidan Baldan

Published

on

Presiden Jokowi saat bertakziah ke rumah duka almarhum Ferry Mursyidan Baldan di daerah Slipi, Jakarta, Jumat (02/12/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta, goindonesia.co –Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka almarhum Ferry Mursyidan Baldan di daerah Slipi, Jakarta, pada Jumat (02/12/2022). Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut wafat pada usia 61 tahun.

Kepala Negara tampak tiba di rumah duka sekitar pukul 18.59 WIB dan langsung disambut oleh istri almarhum, Ibu Hanifah Husein. Tampak hadir melayat juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dukacita yang mendalam, belasungkawa yang mendalam kepada Ibu Ferry Mursyidan Baldan dan keluarga atas berpulangnya Pak Ferry Mursyidan Baldan ke rahmatullah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga arwahnya diterima di sisi-Nya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Swt,” ujar Presiden Jokowi selepas takziah.

Presiden Jokowi mengenang almarhum Ferry Mursyidan Baldan sebagai sosok pekerja yang baik serta menjalin komunikasi yang baik dengan siapa pun. Dengan wafatnya almarhum, Presiden menilai, dunia politik Indonesia kehilangan salah satu tokohnya.

“Beliau adalah seorang yang sangat baik, bekerja baik, berkomunikasi dengan siapa pun sangat enak dan sangat baik. Saya kira dunia perpolitikan Indonesia kehilangan seorang tokoh yang baik,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat bertakziah yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.  (***)

(BPMI SETPRES/AIT)

Continue Reading

Berita

Mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia

Published

on

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan (foto: Okezone)

Jakarta, goindonesia.co – Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia. Kabar itu disampaikan oleh mantan Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid.

“Innalillahi wainnailaihi raji’un. Telah berpulang ke rahmatullah Kanda Ferry Mursyidan Baldan (Ketum PB HMI 1990-1992), pada hari ini di Jakarta. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu. Semoga diampuni segala dosa-dosanya,” tulis Arief Rosyid di akun Instagramnya, Jumat (2/12/2022).

Profil Ferry

Ferry lahir pada 16 Juni 1961 di Jakarta. Gelar sarjana ia dapatkan dari FISIP Universitas Padjadjaran pada 1988. Selama kuliah, ia aktif di berbagai organisasi antara lain lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badko, Jawa Barat kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992.

Selepas kuliah, Ferry menjadi peneliti Lapangan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Bandung. Dia kemudian terjun ke politik lewat Partai Golkar.

Semasa di Golkar, Ferry menjadi anggota DPR pada periode 1999-2009. Saat menjadi anggota DPR, ia pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif yang menghasilkan UU Pemilu untuk Pemilu 2004. Ia pernah menjadi Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada periode 1998-2003 dan terpilih sebagai Ketua DPP Kosgoro (1994-1999).

Ferry kemudian bergabung ke Partai NasDem. Ia menjabat Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Nasional Demokrat.

Setelah itu, Ferry diangkat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Oktober 2014. Dua tahun berselang, Ferry di-reshuffle dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Pada 2018, Ferry juga sempat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (***)

Continue Reading

Berita

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

Published

on

Illustrasi Gedung KPK (Foto : Antara)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengawasi langkah investasi yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) ke PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan Direktorat Monitoring KPK sudah melakukan pemantauan terhadap proses investasi dari perusahaan telekomunikasi, kepada raksasa aplikasi itu. “Ya mereka kan,- Tim Monitoring KPK-, proaktif juga kalau melihat hal yang sedang muncul pemberitaan di masyarakat mereka proaktif juga,” kata Karyoto di Gedung KPK, dikutip Selasa (29/11/2022).

Karyoto menerangkan proses pemantauan atau monitoring ini bertujuan untuk pencegahan korupsi terkait proses investasi ini. Jika ditemukan adanya dugaan perbuatan pidana dalam investasi senilai triliunan itu, maka akan langsung dilakukan gelar perkara.
“Ya kalau monitoring itu punya tugas untuk pencegahan kedepan, untuk dia ditelisik ada pidananya langsung deputi pencegahan minta ke pimpinan, ekspose, kami (Kedeputian penindakan) dihadirkan. Jadi potong prosedur harusnya misalnya lapor dari PLPN, ini langsung dari pencegahan.” imbuhnya.

“Karena pencegahan dari monitoring itulah punya daya cari terhadap tindak pidana tindak pidana yang terjadi di masyarakat,” papar Karyoto.

Dalam catatan di lapangan terungkap, alur penanganan perkara di KPK bermula dari pengaduan masyarakat. Setelah itu KPK akan melakukan pengumpulan bukti dan keterangan atau pulbaket. Kemudian mereka akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus itu memiliki indikasi pidana atau tidak.

Seperti diketahui, Telkomsel memiliki saham GOTO senilai US$ 450 juta atau setara dengan Rp 6,4 triliun pada November 2020. Nilai investasi itu setara dengan 23,7 miliar saham GOTO.

Sebagai informasi, Investasi yang dilakukan PT Telkomsel ke PT GoTo ini pernah jadi sorotan DPR. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian di perusahaan pelat merah tersebut. (***)

Continue Reading

Trending