Try Sutrisno Pernah Ingatkan Keturunan PKI tidak boleh jadi Prajurit TNI

Published

3 years ago

2 April, 2022

Try Sutrisno ingatkan agar keturunan PKI jadi prajurit TNI tidak diizinkan, mantan Wakil Presiden RI ini mengatakan hal itu sejak empat tahun lalu. /TNI AD/ (Foto : republika.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI pernah dibahas Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno empat tahun lalu.

Pada 2017, isu keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI juga merebak. Di mana Try Sutrisno mantan Wakil Presiden RI ini mengingatkan agar hal itu tidak terjadi.

Try Sutrisno mengenai isu keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI benar-benar mewanti-wanti supaya tidak dilakukan.

Ketika itu Try Surisno hadir dalam silaturahmi Panglima TNI yang waktu itu dijabat Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para Purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, September 2017.

Kini keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah sejumah uraian dalam persyaratan penerimaan prajurit TNI.

Sementara di tahun 2017 lalu, media massa menulis Try Sutrisno dengan jelas meminta kepada TNI supaya lebih selektif memilih calon anggota TNI.

Jangan sampai keturunan anggota Partai Komunis Indonesia masuk dalam institusi TNI, kata Try Sutrisno waktu itu.

Dia mengatakan juga, saat ini kondisi sudah jauh berbeda. Dimana dahulu untuk masuk Akmil atau akademi militer, latar belakang keluarga calon taruna menjadi perhatian pertama.

Jika terbukti pendaftar adalah anak anggota PKI atau keturunan dari orang yang pernah terlibat PKI tahun 1965, tidak akan diterima sebagai taruna.

“Sekarang bebas. Hati-hati. Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke Akademi Militer,” ujar Try Sutrisno mengingatkan.

Sementara saat ini, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengubah uraian persyaratan seleksi prajurit TNI terkait mental ideologi.

Panglima TNI menilai uraian mengenai tes mental ideologi yang mensyaratkan keturunan PKI tidak boleh menjadi prajurit TNI, tidak memiliki dasar hukum.

Semula uraian itu didasarkan pada TAP MPRS No XXV Tahun 1966 yang memuat pelarangan organisasi PKI, dan paham marxisme dan leninisme, tumbuh di Indonesia.

Namun menurut Andika Perkasa, TAP MPRS No 25 Tahun 1966 hanya menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Selain itu menyatakan komunisme-leninisme-marxisme sebagai ajaran terlarang.

“Keturunan (PKI) ini melanggar TAP MPR apa, dasar hukum apa yang dilanggar?” ujar Jenderal Andika.

“Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan bahwa selama dirinya memimpin institusi TNI, tidak ada lagi pelarangan kepada keturunan PKI untuk menjadi TNI.

“Zaman saya (sebagai Panglima TNI) tidak ada lagi keturunan dari apa (PKI) tidak (boleh menjadi anggota TNI) karena saya menggunakan dasar hukum,” tegasnya. (***)

Laksanakan Arahan Presiden Prabowo, Menpora Dito: Siapkan Indonesia Bugar Sejak Sekolah Dasar

Published

1 day ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menpora RI, Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).(Foto : Bagus/@kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).

Hal itu disampaikan Menpora Dito kepada media usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) sore. “Terkait saya diundang hari ini adalah, bagaimana Presiden Prabowo memantau update perkembangan program yang dijalankan Kemenpora, khususnya kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bersama Kementerian Pendidikan,” kata Menpora Dito.

Gerakan Indonesia Bugar yang diminta Presiden harus dimulai dari usia dini yakni Sekolah Dasar. “Salah satu untuk mendukung gerakan tersebut, nanti jam olahraga ekstrakurikuler olahraga anak akan ditambah, minimal satu jam sehari. Dan juga gerakan dasar senam di sekolah akan dikembalikan juga,” ujar Menpora Dito.

“Presiden sangat menginginkan hal itu, jadi tadi mengkooordinasikan program prioritas dengan kementerian lembaga,” tambahnya.

Terkait olahraga apa yang akan dimasifkan tersebut, Menpora Dito menyampaikan akan masih melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah.

“Untuk senamnya akan kita padukan dengan dasar senam gymnastic, yang pasti ini baru olahraga dasar seperti atletik juga. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bbit atlet sejak dini dari tingkat pendidikan paling bawah. Yang penting program ini memacu siswa dan siswi untuk bergerak dan membudayakan olahraga,” pungkas Menpora Dito. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA

Berita

Jelang Nataru 2024/2025, Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Nasional Aman

Published

2 days ago

9 December, 2024

goindonesia1

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri saat konferensi pers di Kementerian BUMN (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) pastikan ketersediaan energi nasional jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kesiapan Nataru, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Simon menegaskan, seluruh Pertamina Group baik Subholding dan Anak Perusahaan Services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” terang Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, 9 Desember 2024.

Menurut Simon, kebutuhan Gasoline (BBM) selama periode Satgas diperkirakan meningkat sekitar 5% dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil (solar) diprediksi turun sekitar 3,3% karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal.

Simon menambahkan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.

Selama masa Satgas, Pertamina juga melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.

“Pertamina juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya bencana dengan mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional,” ujar Simon.

Pertamina juga melakukan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. “Sistem ini dapat monitoring penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi selama masa Nataru, sehingga kebutuhan energi dapat dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas BBM dan LPG yang disalurkan dipastikan tepat kuantiti dan kualitas sesuai standar yang berlaku,” tegas Simon.

Selain itu, lanjut Simon, dukungan dari Pertamina Group untuk menghadapi Nataru 2024 juga disiapkan langkah-langkah strategis lain. Diantaranya pada sektor transportasi udara, Simon mengatakan sesuai yang diamanahkan pemerintah, Pertamina menurunkan harga Avtur selama periode Desember di 19 bandara

“Pertamina berkontribusi menurunkan harga Avtur di 19 lokasi Bandar Udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200,952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,”pungkas Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Berita

Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Published

2 days ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia