Connect with us

Berita

Try Sutrisno Pernah Ingatkan Keturunan PKI tidak boleh jadi Prajurit TNI

Published

on

Try Sutrisno ingatkan agar keturunan PKI jadi prajurit TNI tidak diizinkan, mantan Wakil Presiden RI ini mengatakan hal itu sejak empat tahun lalu. /TNI AD/ (Foto : republika.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI pernah dibahas Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno empat tahun lalu.

Pada 2017, isu keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI juga merebak. Di mana Try Sutrisno mantan Wakil Presiden RI ini mengingatkan agar hal itu tidak terjadi.

Try Sutrisno mengenai isu keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI benar-benar mewanti-wanti supaya tidak dilakukan.

Ketika itu Try Surisno hadir dalam silaturahmi Panglima TNI yang waktu itu dijabat Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para Purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,  September 2017.

Kini keturunan PKI boleh jadi prajurit TNI setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah sejumah uraian dalam persyaratan penerimaan prajurit TNI.

Sementara di tahun 2017 lalu, media massa menulis Try Sutrisno dengan jelas meminta kepada TNI supaya lebih selektif memilih calon anggota TNI.

Jangan sampai keturunan anggota Partai Komunis Indonesia masuk dalam institusi TNI, kata Try Sutrisno waktu itu.

Dia mengatakan juga, saat ini kondisi sudah jauh berbeda. Dimana dahulu untuk masuk Akmil atau akademi militer, latar belakang keluarga calon taruna menjadi perhatian pertama.

Jika terbukti pendaftar adalah anak anggota PKI atau keturunan dari orang yang pernah terlibat PKI tahun 1965, tidak akan diterima sebagai taruna.

“Sekarang bebas. Hati-hati. Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke Akademi Militer,” ujar Try Sutrisno mengingatkan.

Sementara saat ini, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengubah uraian persyaratan seleksi prajurit TNI terkait mental ideologi.

Panglima TNI menilai uraian mengenai tes mental ideologi yang mensyaratkan keturunan PKI tidak boleh menjadi prajurit TNI, tidak memiliki dasar hukum.

Semula uraian itu didasarkan pada TAP MPRS No XXV Tahun 1966 yang memuat pelarangan organisasi PKI, dan paham marxisme dan leninisme, tumbuh di Indonesia.

Namun menurut Andika Perkasa, TAP MPRS No 25 Tahun 1966 hanya menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Selain itu menyatakan komunisme-leninisme-marxisme sebagai ajaran terlarang.

“Keturunan (PKI) ini melanggar TAP MPR apa, dasar hukum apa yang dilanggar?” ujar Jenderal Andika.

“Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan bahwa selama dirinya memimpin institusi TNI, tidak ada lagi pelarangan kepada keturunan PKI untuk menjadi TNI.

“Zaman saya (sebagai Panglima TNI) tidak ada lagi keturunan dari apa (PKI) tidak (boleh menjadi anggota TNI) karena saya menggunakan dasar hukum,” tegasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Mentan Dorong Produksi Gula Nasional dari Kabupaten Merauke

Published

on

Mentan tengah memantau tanaman tebu di Distrik Tanah Miring Merauke. (Foto : @suara.merauke.go.id) 

Merauke, goindonesia.co – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau pertanaman tebu di Kabupaten Merauke sebagai proyek strategis nasional dalam mengurangi beban impor yang cukup besar. 

Rencananya, kebun tebu ini akan terintegrasi dengan pabrik gula berskala besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Hari ini kita berada di kawasan proyek strategis nasional untuk tebu, rencana kita bangun 500 ribu hektare dan ini nanti yang bisa mengurangi import white sugar, raw sugar, dan seterusnya,” ujar Mentan di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, Rabu, (17/2024).

Mentan mengatakan, proyek ini merupakan solusi permanen dalam meningkatkan kesejahteraan petani karena ke depan Indonesia tidak perlu bergantung pada kebijakan impor. Selain itu, produksi dalam negeri akan meningkat seiring banyaknya pabrik yang berdiri di sejumlah daerah.

“Saya kira ini adalah solusi permanen untuk Indonesia. Kalau ini 500 ribu hektare jadi, ini adalah masa depan negara kita yang bisa mengurangi devisa kita yang digunakan untuk impor, juga meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian menekan impor, kemudian kesejahteraan meningkat, devisa kita bertambah. Ini luar biasa,” katanya.

Menurut Mentan, penugasan dan pengawalan proyek gula nasional merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan produksi dalam negeri tumbuh dan berkembang pesat.

“Ini aku cek langsung di Merauke di Papua Selatan. Insya Allah ini kami support, pemerintah harus support karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang memberikan tugas untuk mengawal proyek ini, proyek strategis nasional khusus tebu,” katanya.

Sebelumnya, Mentan juga menargetkan Kabupaten Merauke menjadi daerah percontohan pertanian modern yang mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan indeks kesejahteraan petani.

Sebagai langkah nyata, Mentan mengatakan saat ini pemerintah tengah menggarap lahan seluas 20 ribu hektare lahan sawah dari total yang ditargetkan 500 ribu hektare. Perlahan tapi pasti, target tersebut dalam waktu dekat akan tercapai mengingat Indeks Pertanaman (IP) di Merauke rata-rata 2 kali dalam semusim dan bisa ditingkatkan menjadi 3 kali dalam semusim.

“Insyaallah kita akan garap pertama adalah kita sudah putuskan langsung kita garap 20 ribu hektare optimalisasi lahan dan anggaranya kami setujui hari ini dan mulai hari ini kita kerjakan. Kalau ini berhasil dengan baik, kita akan bergeser mengelola 500 ribu hektare dari potensi 1,2 juta hektare. Ini kami sudah rintis 2016-2017 bersama pak bupati 10 ribu hektare dan berhasil, sekarang ini sudah panen,” jelasnya. (***)

* Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Continue Reading

Berita

Dialog Indonesia-Uni Eropa, Menkeu: Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama Multilateral

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog dengan Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Ekonomi, Paolo Gentiloni, di Washington, D.C (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka mengawali langkah penting dalam perjalanan panjang kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog dengan Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Ekonomi, Paolo Gentiloni, di Washington, D.C, pada Rabu (17/04) waktu setempat.

Menkeu mengatakan bahwa dialog tersebut menjadi tonggak sejarah penting dalam menjalin kolaborasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dalam hal ini, kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk memperdalam kerja sama yang dilandaskan pada prinsip perdagangan terbuka dan kerja sama multilateral yang kuat.

”Saya sampaikan kepada Paolo mengenai kondisi makroekonomi Indonesia yang tetap tumbuh stabil di tengah volatilitas perekonomian global. Termasuk bagaimana alat-alat fiskal Indonesia menjadi peredam guncangan, sehingga Indonesia dapat terus menjaga kestabilan kebijakan fiskalnya —menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perekonomian,” ungkap Menkeu dikutip dari laman instagram resmi @smindrawati.

Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa terhadap Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu dan juga terkait aksesi keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya penting secara simbolis, tapi juga memberikan dampak yang sangat bermakna dan substansial bagi kemajuan dan pembangunan Indonesia.

Untuk itu, Menkeu berharap pertemuan ini dapat menjadi titik awal dari era baru dalam hubungan Indonesia-Uni Eropa, menciptakan komitmen untuk membangun pemahaman bersama, serta meningkatkan rasa saling percaya.

”Thank you for the dialogue, Paolo. Let us pave the way in strengthening the cooperation between Indonesia and Europe..!,” tukasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi dan Menlu Wang Yi Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Published

on

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Menteri Wang Yi membahas sejumlah isu penting yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi bilateral dan situasi di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan tiga pesan penting, salah satunya terkait kerja sama ekonomi antara kedua negara. Presiden Jokowi menggarisbawahi peningkatan volume perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dan RRT serta mengharapkan pembukaan akses pasar bagi produk Indonesia ke RRT, termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia.

“Hal lain masih di dalam bidang kerja sama ekonomi Bapak Presiden mendorong kerja sama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia,” ujar Menlu Retno.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Menteri Wang Yi juga membahas tentang masalah ketahanan pangan. Menurut Presiden, kerja sama pertanian kedua negara penting untuk ditingkatkan, termasuk mempelajari modeling pertanian RRT.

“Hal terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan situasi di Timur Tengah. Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat,” ungkap Menlu Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menekankan tiga hal, yaitu pentingnya menahan diri, pentingnya terjadi deeskalasi, dan meminta negara-negara menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Menlu Retno juga menyebut bahwa posisi Indonesia dan RRT sama di dalam isu tersebut.

“Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa RRT juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah,” ucap Menlu Retno.

Sementara itu, RRT juga menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution dan sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah akan terjadi melalui two state solution. Selain itu, Indonesia-RRT juga memiliki posisi yang sama dalam mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Tadi juga dilakukan exchange of views mengenai dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. Di dalam hal ini, sekali lagi posisi Indonesia dan posisi RRT sama bahwa kita mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB,” tutur Menlu Retno.

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending