Connect with us

Hukum

Buronan Korupsi Rp78 T Surya Darmadi Kembali dari Taiwan untuk Dijebloskan ke Balik Terali Besi

Published

on

Buronan Surya Darmadi kembali dari China menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Tersangka selanjutnya dijebloskan ke balik teralis besi (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co: Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menjebloskan ke dalam tahanan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp78 triliun Surya Darmadi (SD) selama 20 hari ke depan.

Kendati bos PT Duta Palma Group itu sudah dengan sadar kembali dari luar negeri (China Taipei) untuk mengikuti proses hukum kasusnya di Indonesia, Kejaksaan Agung tetap menjebloskan lelaki berusia lanjut itu ke balik teralis besi.

“Penyidik kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SD. Kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk kelancaran penyidikani, ” tutur  Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Senin (15/8/2022).

Burhanuddin menceritakan kronologis penjemputan SD. Sebelum dilakukan penjemputan, jelas Burhanuddin, Kejaksaan Agung telah melayangkan surat pemanggilan terhadap SD ke tiga tempat. Pertama, surat dilayangkan ke PT Duta Palma Group, kedua ke rumah kediaman SD di Kebayoran Baru dan ketiga kediaman di Singapura.

“Kami melakukan pemanggilan atas tersangka di Singapura dan suratnya diterima oleh tersangka. Tersangka mengajukan permohonan pada kami tapi tidak tahu di mana tersangka berada. Tetapi pemanggilannya di Singapura,” ungkap Burhanuddin.

Tersangka SD kemudian melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung bahwa dia akan menyerahkan dirinya.

“Tersangka SD ini, dua minggu yang lalu telah berkirim surat kepada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri,” tutur Burhanuddin.

Surat dari SD tersebut kemudian ditindaklanjuti pengacaranya Juniver Girsang. SD  mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dengan menggunakan penerbangan China Airlines dengan nomor penerbangan C1761.

“Pukul 13.30 WIB, dengan menggunakan penerbangan China Airlines C1761 mendarat di Cengkareng. Penerbangan dari Taiwan. Tim kami kemudian melakukan penjemputan atas nama tersangka SD,” jelas Burhanuddin.

SD terlihat tiba di gedung Jampidsus sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menggunakan masker. SD langsung dibawah ke dalam gedung Bundar Jampidsus tanpa memberikan keterangan apa pun terhadap awak media yang sudah menunggunya. Tampak pengacaranya turut mendampingi SD ke dalam untuk mengikuti pemeriksaan.

Kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Duta Palma Group ini berawal 2003. Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group, di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani melakukan kesepakatan dengan tersangka RTR selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008.

Kesepakatan tersebut untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hamparan  lahan itu berada dalam kawasan hutan, baik Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Penggunaan Lainnya (HPL) di Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, Aamdal dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara, yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.

Penyidik Kejaksaan Agung mempersalahkan bekas Bupati Indragiri Hulu RTR melanggar  Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk primernya.

Sedangkan subsidernya Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bagi tersangka Surya Darmadi yang juga buronan KPK, penyidik  Kejaksaan Agung mempersalahkannya melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk subsidernya Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lelaki lanjut usia itu juga dipersalahkan  melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU yang ancaman maksimalnya cukup berat dan lama di dalam bui. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Kasus OTT di MA Hakim Agung Sudrajat Dimyati Tersangka

Published

on

Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co :  Hakim Agung Sudrajat Dimyati  tertangkap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis  (22/9/2022) disayangkan banyak orang.

Ini membuat  warga Indonesia  makin tak percaya lagi dengan  kredibilitas aparat hukum di negeri ini.

Warga prihatin marah hingga meminta agar pemerintah merubah sistem peradilan kita.

“Jadi hakim hanya bertugas putuskan perkara. Masyarakat dilarang berhubungan langsung dengan hakim dan penitera,” kata Minggus  warga Sorong, Jumat (23/9/2022).

Ini untuk menghindari terjadinya kongkalikong pihak  luar dengan  aparat peradilan.

Kasus OTT ini Sudrajat Dimyati kaget! Dan berdalih ia tak tahu masalah

“Saya clear pak. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Sudrajat Dimyati saat  ditanya  wartawanJumat  (23/9/2022) dini hari.

Penetapan tersangka hakim agung itu diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri. Yang jadi tersangka kasus suap perkara yaitu:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
 Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

“Saya kok nggak tahu ya,” kata Sudrajat Dimyati atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Diharapkan OTT di MA ini merupakan kasus terakhir yang menimpa institusi peradilan.

“Kita berharap tak ada lagi OTT begitu di pengadilan. Pasalnya ini membuat masyarakat tak percaya lagi dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan,” kata Minggus warga Sorong Papua Barat. (***)

Continue Reading

Hukum

Kejakgung Diminta Beri Perhatian Khusus Kasus Impor Garam

Published

on

Kejaksaan Agung diminta memberi perhatian dalam kasus impor garam. Ilustrasi petani memanen garam di Desa Tambak Cemandi, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (27/8/2022). Foto: ANTARA/Umarul Faruq

Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat.

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, meminta Kejaksaan Agung (Kejakgung) memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan impor garam yang tengah ditanganinya. Para pejabat yang menyelewengkan rekomendasi izin ekspor harus diusut.

“Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat karena ia bukan hanya merugikan keuangan negara tapi mematikan petani,” kata Santoso kepada Republika.co.id, Selasa (20/9/2022).

Pengusutan terhadap para pejabat yang memberikan rekomendasi atas izin impor harus dilakukan. Karena Santoso melihat kemungkinan adanya unsur gratifikasi dalam kasus garam tersebut.

“Hukum sebagai panglima di negara demokrasi sebesar Indonesia ini harus diwujudkan, karena rakyat telah jenuh atas rekayasa proses peradilan dan vonisnya yang selalu ringan bagi pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan,” paparnya.

Politikus Partai Demokrat juga menilai pelaku yang bermain dalam kasus impor pangan merupakan satu circle dengan kasus impor varietas pangan jenis lain. Santosa menduga para pelaku terdiri dari pemain lama yang bekerja sama dengan oknum di lingkar kekuasaan untuk mempengaruhi kementerian terkait agar dapat mengimpor pangan.

Impor pangan akan langsung bersentuhan dengan  kedaulatan suatu negara dan kemampuan negara dalam menyiapkan pangan bagi rakyatnya. Kepentingan untuk melakukan impor bukan hanya untuk makan rakyatnya tapi juga kepentingannya para petaninya. Sehingga impor pangan  pada komoditas tertentu tidak akan mematikan petani komoditas tersebut.

“Import pangan yang dilakukan saat ini tampak berorientasi pada ketersediaan dan fee yang didapat baik bagi importir maupun bagi penentu kebijakan di kementerian dan lain-lain bukan pada mempertimbangkan nasib petani kita setelah komoditas pangan tertentu diimpor,” tuturnya.

Continue Reading

Hukum

Mengungkap Korupsi Garam yang Menggusur Rejeki Petani Garam

Published

on

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022). Dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, melakukan penyidikan perkara kasus dugaan korupsi penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018, menyelidiki perkara dugaan korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group serta melakukan kerjasama dengan membuat tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit. Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

Kejakgung meningkatkan status kasus garam dari penyelidikan ke level penyidikan.

Jakarta, goindonesia.co — Kejaksaan Agung (Kejakgung) memeriksa Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas Kementerian Koordinator Perekonomian, IKHP.  Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi impor garam di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Selain IKHP, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)   juga memeriksa FTT, BAK, dan WS, selaku pengurus Asosiasi Industri Penggunaan Garam Indonesia, Rabu (14/9/2022). “Saksi-saksi yang diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam adalah FTT, BAK, WS, dan IKHP,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Dari jadwal resmi pemeriksaan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), inisial IKHP mengacu pada nama I Ketut Hadi Priatna, yang diperiksa dari Kementerian Perekonomian. Sedangkan FTT adalah F Tony Tanduk, yang diperiksa selaku Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). BAK adalah Buchari A Kadir yang diperiksa selaku Sekretaris AIPGI. Dan WS, adalah Wesly Samosir, pengurus AIPGI.

“Saksi-saksi tersebut diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri,” kata Ketut.

Sebelumnya, pada Senin (12/9/2022), Jampidsus juga memeriksa Wulan Aprilinati Permatasari (WAP) selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Peridustrian (Sekjen Kemenperin). Dan memeriksa Yosi Arfianto (YYA), selaku Kasubdit Industri Kimia Hulu di Kemenperin.

Pemeriksaan tersebut, dilakukan bersamaan dengan permintaan keterangan terhadap Wahyudi Sudirman (WS), sebagai supplay  chain manager di PT Givaudan Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada Senin (27/6/2022), telah mengumumkan peningkatan penyelidikan, ke level penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas persetujuan impor garam industri di Kemendag.

Kasus ini berawal pada 2018. Dikatakan Burhanuddin, Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri kepada 21 perusahaan importir swasta. Burhanuddin mengungkapkan, tiga perusahaan yang diduga menyalahgunakan persetujuan impor tersebut adalah  PT MTS, PT SM, dan PT UI.

Tiga perusahaan tersebut, mendapatkan kuota impor garam sebanyak 3,77 juta ton, dengan nilai total Rp 2,05 triliun. Namun, dalam pemberian izin impor tersebut, otoritas di Kemendag tak melakukan verifikasi. Utamanya menyangkut soal pengecekan stok garam industri produksi petani di dalam negeri.

“Akibat dari pemberian izin impor tersebut merugikan perekonomian negara karena adanya kelebihan garam impor yang lebih murah, dan membuat garam lokal tidak dapat bersaing (dijual) di pasar sendiri,” ujar Burhanuddin.

Bukan cuma itu, izin impor garam tersebut, juga membuat para petani garam di Indonesia merugi. Burhanuddin mengatakan, importasi garam industri dari luar negeri disulap para perusahaan importir tersebut untuk menjadi garam konsumsi di dalam negeri. Bahkan, sulap garam industri impor untuk konsumsi tersebut dilabeli Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga dikatakan Burhanuddin membuat produksi garam konsumsi lokal tak dapat diserap untuk kebutuhan masyarakat.

“Hal tersebut, sungguh menyedihkan karena rezeki petani garam dari produksi UMKM, tidak dapat tempat akibat dari kelebihan garam impor,” terang Burhanuddin.

Dalam penyelidikan, kata Burhanuddin, pun diketahui, garam impor tersebut memengaruhi persaingan pasar lokal, dan membuat PT Garam, perusahaan garam milik negara mengalami kerugian. “Di mana karena pasokan garam impor yang berlebih tersebut, sangat merugikan perekonomian, dan keuangan negara,” kata Burhanuddin. (***)

Continue Reading

Trending