Connect with us

Hukum

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan Naik Status ke Penyidikan

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co –Setelah melakukan penyelidikan selama 1 minggu dan memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun 11 orang di Kementerian Pertahanan RI, Kejaksaan Agung RI akhirnya menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai 2021 ke tahap penyidikan.

Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr Febrie Adriansyah didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksamana Muda Anwar Saidi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dr Supardi, dan Direktur Penuntutan (Plt. Direktur Penindakan) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Agus Salim SH. MH saat menggelar Konferensi Pers di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jumat (14/1/22).

Menurut Dr Febrie Adriansyah, dalam penyelidikan, Tim Jaksa Penyelidik melakukan koordinasi dan diskusi dengan beberapa pihak yang dapat menguatkan pencarian barang bukti, salah satunya auditor di BPKP sehingga diperoleh masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP.

Selain itu juga kata dia, didukung dokumen lain yang dijadikan alat bukti dalam proses pelaksanaan penanganan kasus tersebut.

Dr Febrie Adriansyah menjelaskan, kasus tersebut berawal dari tahun 2015 sampai 2021 dimana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) yang merupakan bagian dari Program Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan) di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia antara lain pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

“Namun yang menjadi masalah adalah dalam proses tersebut, kita menemukan perbuatan melawan hukum yaitu ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, bahkan saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2015. Kemudian, dalam prosesnya pun, ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang seharusnya saat itu kita tidak perlu melakukan penyewaan tersebut, karena dalam ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu 3 tahun dapat digunakan. Tetapi dilakukan penyewaan jadi kita melihat ada perbuatan melawan hukum,” Kata dia seperti dikutip dari Baselpos.com media grup Siberindo.co.

Ia juga menyampaikan, satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, diperkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miiar yang berasal dari pembayaran sewa Satelit Arthemis dari Perusahaan Avant Communication Limited sekitar Rp41 Miliar, biaya konsultan senilai Rp18,5 miliar dan biaya arbitrase NAVAYO senilai Rp4,7 miliar.

“Selain itu, ada pula putusan arbitrase yang harus dilakukan pembayaran sekitar US$ 20 juta dan inilah yang masih disebutkan sebagai potensi karena masih berlangsung dan melihat bahwa timbulnya kerugian atau potensi sebagaimana tadi disampaikan dalam persidangan arbitrase karena memang ada kejahatan yang dalam kualifikasinya masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Setelah dilakukan ekspose beberapa waktu lalu tutup dia, telah disepakati bahwa alat bukti sudah cukup untuk dilakukan penyidikan sehingga telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-08/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 14 Januari 2022. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

KPK Masih Tunggu Waktu yang Tepat untuk Panggil Lukas Enembe

Published

on

Gubernur Papua Lukas Enembe. Foto: Dok Pemprov Papua

KPK berjanji dalam waktu dekat Lukas Enembe akan diperiksa.

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu waktu yang tepat untuk kembali memanggil Gubernur Papua, Lukas Enembe. Namun, lembaga antirasuah ini berjanji, pemeriksaan terhadap Lukas akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Masih wait and see, tapi juga tidak lama-lama, dalam waktu tertentu karena dalam hal ini kita harus koordinasi dengan Menko Polhukam untuk langkah-langkah berikutnya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2022).

Karyoto menjelaskan, KPK juga sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memanggil Lukas. Salah satunya, yakni koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.

“Kita masih fokus pada koordinasi dengan forkopimda, nanti ada perkembangan situasi kami laporkan waktunya yang tepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendekatan secara persuasif agar Papua Lukas Enembe kooperatif memenuhi panggilan penyelidikan.

“Kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif agar relevan dengan itu kooperatif. Kami akan menghargai kesehatan yang bersangkutan. Itu kami sampaikan, baik lewat pandangan hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin dilakukan secara persuasif,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (3/10/2022).

Langkah persuasif tersebut, kata dia, guna mencegah risiko-risiko yang timbul, misalnya ada penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

“Kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul jika misalnya ada paksa paksa sebelumnya, ya, kami harus memperhatikan. Hal itu tentu bukan masalah untuk mengambil paksa dengan segala kekuatan. Akan tetapi, itu tadi ada risiko yang tentu harus harus diambil. kami hitung di sana,” katanya.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Namun, hingga kini lembaga antirasuah itu belum menjelaskan secara rinci mengenai kasus yang menjerat Lukas.

KPK berencana kembali memanggil Lukas untuk diperiksa terkait kasus yang menyeretnya. Meski demikian, belum diketahui kapan pemanggilan kedua sebagai tersangka ini akan dilakukan.

Lembaga antikorupsi itu sebelumnya sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap Lukas pada Senin (26/9/2022) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, dalam panggilan pertamanya sebagai tersangka itu, Lukas tidak hadir dengan alasan masih sakit.

Lembaga antirasuah ini juga telah memanggil Lukas untuk diperiksa pada tanggal 12 September 2022 lalu di Mako Brimob Polda Papua. Akan tetapi, saat itu Lukas mengonfirmasi tidak dapat hadir. (***)

Continue Reading

Hukum

Polda Kalbar Amankan Ribuan Batang Kayu Olahan Diduga Milik Pengusaha SJ

Published

on

Foto : Istimewa

Melawi, goindonesia.co – Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penangkapan truk bermuatan kayu kelas dua di Km 28 hendak diangkut ke sebuah gudang, sejumlah awak media langsung cek kelapangan. Saat itu supir berserta truk dan kayu langsung di amankan ke Polres Melawi sejumlah awak media langsung cek kelapangan. Sabtu (01/10/22) sore.

Pantauan awak media ini dilapangan, Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar sedang lakukan police line sebuah Gudang di Jalan Tambun 2 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh yang diduga sebagai tempat penimbunan kayu berbagai jenis.

Dalam giat tersebut, tampak sejumlah anggota Polisi dari Polres Melawi turut mendampingi, selanjutnya menyasar ke sejumlah titik, Polisi pun menemukan ribuan batang kayu olahan jenis belian (Ulin) Meranti dan lain-lain dalam berbagai ukuran di tiga lokasi berbeda.

Selain mempolice line gudang tempat penyimpanan kayu olahan, Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar juga berhasil mengamankan seorang supir truk (H) yang sedang membawa kayu jenis kelas dua ke Gudang diduga berasal dari pembalakan hutan secara liar itu ( illegal ).

Kayu beserta truk yang diamankan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar dibantu oleh Reskrim Polres Melawi tersebut diduga milik pengusaha kayu berinitial (SJ), orantua dari Supir truk (H) yang telah diamankan.

Tampak ada tiga tempat berbeda yang didatangi oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar dibantu oleh Reskrim Polres Melawi. Pertama disebuah Gudang yang beralamat di Jalan Tambun 2, Kedua tumpukan kayu jenis ulin dijalan Poros Nanga Pinoh Kota Baru Kilometer 5 dekat Penyiaran Radio Ramera, dan yang ketiga tumpukan kayu di Jalan poros Desa Tanjung Lay. Kayu olahan jadi jenis Ulin dan kayu kelas dua tersebut kesemuanya diduga milik pengusaha (SJ ) diduga tak memiliki ijin resmi.

Pantauan wartawan, hingga Minggu (02/20/22,) siang, beberapa unit truk masih terlihat sedang memuat kayu olahan dari salah satu lokasi yang di ketahui sebagai gudang penyimpanan kayu olahan milik SJ di Jalan tambun 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.Secara pasti belum di ketahui berapa banyak jumlah kayu yang telah di amankan Polisi.

Informasi sementara yang berhasil dihimpun, sebanyak tujuh (7) truk kayu olahan telah di angkut dan diamankan Polisi dan masih ada beberapa truk lagi yang akan diangkut.

Di lokasi, ketika di tanya, salah satu anggota Polisi yang bertugas di Polres Melawi mengatakan “ Dari Polda bang, kami hanya membantu dan mendampingi,” ujarnya.

Hingga berita ini di rilis Senin (3/10/22) belum di dapati keterangan resmi dari Polres Melawi dan Polda Kalbar.  (***).

Continue Reading

Hukum

Uang Palsu Rp100 Ribu yang Beredar di Banten Sangat Mirip dengan Aslinya

Published

on

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Dedi Mirza, Menunjukkan Barang Bukti Uang Palsu. (Rabu, 28/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Serang, goindonesia.co – Polres Serang menyita uang palsu senilai Rp80 juta dari para tersangka pemalsuan uang, antara lain YS, AK, SJ, DW, dan SI. Uang yang dipalsukan komplotan tersebut berupa uang pecahan Rp100 ribu tahun emisi 1999 dan 2016.

Canggihnya, saat diperiksa menggunakan lampu ultraviolet, nampak gambar pengamannya dan sangat mirip dengan uang asli. Kini, batang bukti uang palsu itu sudah diserahkan ke Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten.

“Uang barang bukti sudah kita serahkan di BI untuk dilakukan pemeriksaan. Disisakan Rp3 juta,” kata Kapolres Serang AKBP Yudha Satria, Rabu (28/9/2022).

Mereka merupakan jaringan pengedar uang palsu yang menyebarkannya ke daerah Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Banten.

Setidaknya dalam dua pekan beraksi, sudah ada Rp100 juta uang palsu yang beredar. Sedangkan Rp80 jutanya disita polisi dari para tersangka.

“Menjual kurang lebih Rp180 juta, barang bukti yang ada itu Rp80 juta. Baru dua mingguan (menjual uang palsu),” katanya.

Benang Pengaman Uang Palsu Bisa Terbaca

Benang Pengaman Uang Palsu Dibawah Sinar Ultraviolet. (Rabu, 28/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Dalam menjalankan aksinya, kelima pelaku saling berbagittugas. Pelaku YS, AK, dan SJ berperan sebagai penjual, mereka membeli dari tersangka DW dengan perbandingan setiap Rp30 juta uang palsu dihargai Rp10 juta uang asli. Sedangkan DW mendapatkan uang palsu dari tersangka SI, warga Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

“Para tersangka dijerat dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp50 miliar,” kata Yudha. (***)

Continue Reading

Trending