Connect with us

Hukum

Lima Eks Pejabat Krakatau Steel Jadi Tersangka dan Ditahan Terkait Korupsi Blast Furnace, Salah Satunya Fazwar Bujang

Published

on

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi keterangan pers. (Foto: istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menetapkan 5 (lima) orang eks pejabat PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace PT Krakatau Steel pada tahun 2011.

Dikutip dari siaran pers Kejagung RI, Senin 18 Juli 2022, kelima orang tersangka tersebut adalah;

Pertama, mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel Periode 2007-2012 Fazwar Bujang (FB).

Tersangka kedua, yakni ASS selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering Periode 2005-2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010-2015.

Selanjutnya ketiga, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015.

Keempat, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011.

Dan tersangka kelima, MR selaku General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli 2013-Agustus 2019, sekaligus juga Project Manager PT Krakatau Engineering Periode 2013-2016.

Kejaksaan Agung juga langsung melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka tersebut untuk mempercepat proses penyidikan.

Diketahui, Fazwar Bujang berstatus menjadi tahanan kota selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022.

Mantan Dirut PT KE berinisial ASS dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022.

Sedangkan tersangka MR, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022.

Untuk tersangka BP, dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022.

HW alias RH dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022.

Sebelumnya diketahui, pada tahun 2011-2019, Krakatau Steel melakukan pengadaan pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex yaitu pabrik yang melakukan proses produksi besi cair (hot metal) dengan menggunakan bahan bakar batubara (kokas) dengan tujuan untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah karena dengan menggunakan bahan bakar gas, maka biaya produksi lebih mahal.

“Direksi PT Krakatau Steel (Persero) tahun 2007 menyetujui pengadaan pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batubara dengan kapasitas 1,2 juta ton/tahun hot metal,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam siaran pers, Senin 18 Juli 2022.

Untuk kontrak pembangunan Pabrik Blast Furnace PT KS ini menggunakan sistem turnkey project (terima jadi) sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum ke-4 membengkak menjadi Rp 6,9 triliun.

Kontraktor pemenang dan pelaksana pada project tersebut yakni MCC CERI, konsorsium dengan PT Krakatau Engineering.

“Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan, tender/lelang, kontrak, dan pelaksanaan pembangunan, telah terjadi penyimpangan. Hasil pekerjaan BFC saat ini mangkrak karena tidak layak dan tidak dapat dimanfaatkan dan terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar nilai kontrak Rp 6,9 triliun,” kata Sumedana.

Adapun ancaman pidana yang menjerat para tersangka yakni;

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Kejagung RI mengaku telah memeriksa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang saksi.

Selain itu juga telah dilakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perencanaan proyek BFC, pengadaan proyek BFC, pelaksanaan pengerjaan proyek BFC, pembayaran kepada vendor, Pembiayaan oleh bank sindikasi dan dokumen terkait lainnya.

“Penggeledahan dilakukan pada Kantor PT Krakatau Steel di Cilegon Banten dan PT. Krakatau Engineering,” ujar Sumedana.

Tim Penyidik juga telah meminta keterangan dari Ahli Keuangan Negara, Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ahli Metallurgy, Iron and Steel Making, Blast Furnace Process, Ahli Blast Furnace, serta Ahli Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi. Selain itu, adanya alat bukti surat/dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan terkait proyek BFC. (***)

Hukum

Kasus OTT di MA Hakim Agung Sudrajat Dimyati Tersangka

Published

on

Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co :  Hakim Agung Sudrajat Dimyati  tertangkap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis  (22/9/2022) disayangkan banyak orang.

Ini membuat  warga Indonesia  makin tak percaya lagi dengan  kredibilitas aparat hukum di negeri ini.

Warga prihatin marah hingga meminta agar pemerintah merubah sistem peradilan kita.

“Jadi hakim hanya bertugas putuskan perkara. Masyarakat dilarang berhubungan langsung dengan hakim dan penitera,” kata Minggus  warga Sorong, Jumat (23/9/2022).

Ini untuk menghindari terjadinya kongkalikong pihak  luar dengan  aparat peradilan.

Kasus OTT ini Sudrajat Dimyati kaget! Dan berdalih ia tak tahu masalah

“Saya clear pak. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Sudrajat Dimyati saat  ditanya  wartawanJumat  (23/9/2022) dini hari.

Penetapan tersangka hakim agung itu diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri. Yang jadi tersangka kasus suap perkara yaitu:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
 Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

“Saya kok nggak tahu ya,” kata Sudrajat Dimyati atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Diharapkan OTT di MA ini merupakan kasus terakhir yang menimpa institusi peradilan.

“Kita berharap tak ada lagi OTT begitu di pengadilan. Pasalnya ini membuat masyarakat tak percaya lagi dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan,” kata Minggus warga Sorong Papua Barat. (***)

Continue Reading

Hukum

Kejakgung Diminta Beri Perhatian Khusus Kasus Impor Garam

Published

on

Kejaksaan Agung diminta memberi perhatian dalam kasus impor garam. Ilustrasi petani memanen garam di Desa Tambak Cemandi, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (27/8/2022). Foto: ANTARA/Umarul Faruq

Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat.

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, meminta Kejaksaan Agung (Kejakgung) memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan impor garam yang tengah ditanganinya. Para pejabat yang menyelewengkan rekomendasi izin ekspor harus diusut.

“Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat karena ia bukan hanya merugikan keuangan negara tapi mematikan petani,” kata Santoso kepada Republika.co.id, Selasa (20/9/2022).

Pengusutan terhadap para pejabat yang memberikan rekomendasi atas izin impor harus dilakukan. Karena Santoso melihat kemungkinan adanya unsur gratifikasi dalam kasus garam tersebut.

“Hukum sebagai panglima di negara demokrasi sebesar Indonesia ini harus diwujudkan, karena rakyat telah jenuh atas rekayasa proses peradilan dan vonisnya yang selalu ringan bagi pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan,” paparnya.

Politikus Partai Demokrat juga menilai pelaku yang bermain dalam kasus impor pangan merupakan satu circle dengan kasus impor varietas pangan jenis lain. Santosa menduga para pelaku terdiri dari pemain lama yang bekerja sama dengan oknum di lingkar kekuasaan untuk mempengaruhi kementerian terkait agar dapat mengimpor pangan.

Impor pangan akan langsung bersentuhan dengan  kedaulatan suatu negara dan kemampuan negara dalam menyiapkan pangan bagi rakyatnya. Kepentingan untuk melakukan impor bukan hanya untuk makan rakyatnya tapi juga kepentingannya para petaninya. Sehingga impor pangan  pada komoditas tertentu tidak akan mematikan petani komoditas tersebut.

“Import pangan yang dilakukan saat ini tampak berorientasi pada ketersediaan dan fee yang didapat baik bagi importir maupun bagi penentu kebijakan di kementerian dan lain-lain bukan pada mempertimbangkan nasib petani kita setelah komoditas pangan tertentu diimpor,” tuturnya.

Continue Reading

Hukum

Mengungkap Korupsi Garam yang Menggusur Rejeki Petani Garam

Published

on

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022). Dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, melakukan penyidikan perkara kasus dugaan korupsi penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018, menyelidiki perkara dugaan korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group serta melakukan kerjasama dengan membuat tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit. Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

Kejakgung meningkatkan status kasus garam dari penyelidikan ke level penyidikan.

Jakarta, goindonesia.co — Kejaksaan Agung (Kejakgung) memeriksa Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas Kementerian Koordinator Perekonomian, IKHP.  Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi impor garam di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Selain IKHP, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)   juga memeriksa FTT, BAK, dan WS, selaku pengurus Asosiasi Industri Penggunaan Garam Indonesia, Rabu (14/9/2022). “Saksi-saksi yang diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam adalah FTT, BAK, WS, dan IKHP,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Dari jadwal resmi pemeriksaan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), inisial IKHP mengacu pada nama I Ketut Hadi Priatna, yang diperiksa dari Kementerian Perekonomian. Sedangkan FTT adalah F Tony Tanduk, yang diperiksa selaku Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). BAK adalah Buchari A Kadir yang diperiksa selaku Sekretaris AIPGI. Dan WS, adalah Wesly Samosir, pengurus AIPGI.

“Saksi-saksi tersebut diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri,” kata Ketut.

Sebelumnya, pada Senin (12/9/2022), Jampidsus juga memeriksa Wulan Aprilinati Permatasari (WAP) selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Peridustrian (Sekjen Kemenperin). Dan memeriksa Yosi Arfianto (YYA), selaku Kasubdit Industri Kimia Hulu di Kemenperin.

Pemeriksaan tersebut, dilakukan bersamaan dengan permintaan keterangan terhadap Wahyudi Sudirman (WS), sebagai supplay  chain manager di PT Givaudan Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada Senin (27/6/2022), telah mengumumkan peningkatan penyelidikan, ke level penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas persetujuan impor garam industri di Kemendag.

Kasus ini berawal pada 2018. Dikatakan Burhanuddin, Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri kepada 21 perusahaan importir swasta. Burhanuddin mengungkapkan, tiga perusahaan yang diduga menyalahgunakan persetujuan impor tersebut adalah  PT MTS, PT SM, dan PT UI.

Tiga perusahaan tersebut, mendapatkan kuota impor garam sebanyak 3,77 juta ton, dengan nilai total Rp 2,05 triliun. Namun, dalam pemberian izin impor tersebut, otoritas di Kemendag tak melakukan verifikasi. Utamanya menyangkut soal pengecekan stok garam industri produksi petani di dalam negeri.

“Akibat dari pemberian izin impor tersebut merugikan perekonomian negara karena adanya kelebihan garam impor yang lebih murah, dan membuat garam lokal tidak dapat bersaing (dijual) di pasar sendiri,” ujar Burhanuddin.

Bukan cuma itu, izin impor garam tersebut, juga membuat para petani garam di Indonesia merugi. Burhanuddin mengatakan, importasi garam industri dari luar negeri disulap para perusahaan importir tersebut untuk menjadi garam konsumsi di dalam negeri. Bahkan, sulap garam industri impor untuk konsumsi tersebut dilabeli Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga dikatakan Burhanuddin membuat produksi garam konsumsi lokal tak dapat diserap untuk kebutuhan masyarakat.

“Hal tersebut, sungguh menyedihkan karena rezeki petani garam dari produksi UMKM, tidak dapat tempat akibat dari kelebihan garam impor,” terang Burhanuddin.

Dalam penyelidikan, kata Burhanuddin, pun diketahui, garam impor tersebut memengaruhi persaingan pasar lokal, dan membuat PT Garam, perusahaan garam milik negara mengalami kerugian. “Di mana karena pasokan garam impor yang berlebih tersebut, sangat merugikan perekonomian, dan keuangan negara,” kata Burhanuddin. (***)

Continue Reading

Trending