Pemerintah Kota Singkawang menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat (Foto : @mediacenter.singkawangkota.go.id)

Singkawang, goindonesia.co – Pemerintah Kota Singkawang menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (16/4/2024).

Kebakaran yang terjadi pada senin siang kemarin menghanguskan satu buah rumah milik Bapak Renggeng di RT. 29, RW. 12 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat.

Bantuan diserahkan langsung Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro didampingi Kepala Dinas Sosial, PP, Camat Singkawang Barat dan Lurah Pasiran.

“Bantuan ini sebagai wujud perhatian dan bentuk solidaritas, membesarkan hati kepada warga yg tertimpa musibah agar tetap tabah dan kuat hadapi musibah tersebut,” kata Sumastro.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga yang menjadi korban bencana kebakaran,” harapnya.

Adapun bantuan yang diberikan berupa peralatan mandi, peralatan dapur keluarga, bahan pangan dan paket sandang. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF) (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF).

“Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force,” bunyi Diktum Kesatu Keppres yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 5 April 2024 tersebut.

Pada Diktum Kedua disebutkan, pelaksanaan penetapan keanggotaan lndonesia sebagaimana dimaksud tunduk pada ketentuan yang berlaku pada FATF dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Diktum Ketiga.

Ditegaskan pada Diktum Keempat, Keppres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 April 2024.

Adapun penerbitan Keppres ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara yang upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan komitmen internasional yang tercantum dalam standar internasional di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

“Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia perlu menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan dari ancaman tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui kontribusi dan partisipasi aktif dalam Financial Action Task Force dalam menetapkan dan memastikan kepatuhan negara atas standar internasional,” bunyi pertimbangan lainnya.

Sebelumnya, dalam keterangan persnya pada November 2023 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh FATF ke-40.

“Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, alhamdulillah, Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force,” ujar Presiden.

FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Presiden meyakini keanggotaan Indonesia pada FATF akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang lebih baik di tanah air.

“Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,” imbuhnya (***)

*(Mediacenter Riau,BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK)

Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat meninjau proyek Floodway Sei Sikambing-Belawan di jalan Asoka, Pasar 1, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang (Foto : @portal.pemkomedan.go.id)

Kota Medan, goindonesia.co – Di hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445H, Wali Kota Medan, Bobby Nasution langsung meninjau proyek Floodway Sei Sikambing-Belawan di jalan Asoka, Pasar 1, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Selasa, (16/4/2024).

Selain untuk melihat progress pengerjaan, kehadiran Wali Kota Medan, Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Topan Obaja Putra  Ginting, dan Camat Medan Selayang, Muhammad Husnul Hafis ini, juga untuk bertemu dengan masyarakat sekitar yang sempat mengeluhkan dampak dari pembangunan proyek Floodway yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Medan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution berdialog langsung dengan masyarakat sekitar untuk mendengarkan keluhan yang mereka sampaikan. Di tengah perbincangan, orang nomor satu di jajaran Pemko Medan tersebut menawarkan sejumlah solusi salah satunya percepatan pembangunan, sehingga tidak berdampak terlalu lama terhadap usaha masyarakat.

“Setiap pekerjaan pasti akan ada pro kontra, kita paham itu. Tapi tadi kita sudah minta pengerjaannya dipercepat persegmennya, dari 10 hari menjadi 7 hari per segmen,” kata Bobby Nasution.

Mendengar solusi yang diberikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, masyarakat pun merasa senang, salah satunya adalah Ovi yang memiliki usaha doorsmer. Dikatakan Ovi solusi yang disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa pengerjaan akan dipercepat.

“Tentunya kami senang sekali Pak Wali Kota sudah datang menemui masyarakatnya dan memberikan solusi kepada kami, kalau pekerjaan dipercepat pasti akan cepat selesainya juga, dan kami dapat kembali membuka usaha” ujar Ovi.

Proyek Floodway Sei Sikambing-Belawan ini sendiri memiliki panjang lebih kurang 1,2 km. Nantinya saluran ini akan mengurangi debit air di Sei Sikambing dan akan dialirkan ke Sei Belawan hingga mencapai 30 meter kubik/detik. Dengan begitu hasilnya akan mengatasi terjadinya genangan air di Setia Budi. (***)

*Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan