Riau Job Fair 2024 (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menggelar Riau job Fair 2024. Terdapat 75 perusahaan yang membutuhkan 3.000 tenaga kerja dalam bursa kerja kali ini.

Acara yang diselenggarakan sejak 17 hingga 19 September di Hotel Prime Park Pekanbaru ini, ramai diminati oleh para pencari kerja. Setidaknya, terdapat 4.075 pelamar kerja dihari pertama.

Kadisnakertrans Riau Boby Rachmat melalui Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bambang Rusdianto  mengimbau masyarakat Riau agar memanfaatkan ajang job fair 2024 ini dengan sebaik mungkin.

Pihaknya menargetkan, setiap perusahaan yang ikut dalam ajang ini bisa mengambil 50 sampai 60 persen dari total 3.000 lowongan kerja yang tersedia.

“Mungkin hingga hari ketiga kami prediksi job fair 2024 para pencari kerja akan mencapai belasan ribu orang dari seluruh Riau, dan kami harapkan pihak perusahaan juga bisa menerima hingga 60 persen dari total 3.000 lowongan kerja yang disiapkan,” sebutnya.

Setelah job fair 2024 ini berakhir, pihaknya juga akan melakukan pemantauan ke pihak perusahaan.

Tujuannya untuk mengonfirmasi tenaga kerja yang sudah diterima pihak perusahaan yang ikut dalam ajang ini.

Langkah ini dilakukan, sebab Pemprov Riau menaruh perhatian khusus dalam hal mengurangi jumlah pengangguran di Bumi Lancang Kuning.

Sehingga, kata dia, partisipasi perusahaan dalam menyerap tenaga kerja, juga akan mendapat perhatian serius.

“Jadi, sekali lagi kami imbau kepada seluruh masyarakat Riau yang sedang mencari kerja agar bisa memanfaatkan job fair ini. Sebab, kegiatan ini kami laksanakan karena sudah menjadi tugas kami sebagai pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Riau,” tandasnya. (***)

*BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK, Mediacenter Riau

Acara Literiasi Digital Netralitas ASN Kabupaten Blora Selama Masa Pilkada 2024 di Rumah Merah Heritage, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (Foto : @www.blorakab.go.id)

Blora, goindonesia.co – Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas, terutama di tengah proses demokrasi seperti Pilkada.

“Peran kita disini bukan hanya sebagai pelayan publik, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas pemerintahan dan ketertiban umum,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja, S.STP, M.Si., saat membacakan sambutan Bupati Blora Dr. Arief Rohman dalam acara Literiasi Digital Netralitas ASN Kabupaten Blora Selama Masa Pilkada 2024 bertempat di ruang pertemuan Rumah Merah Heritage, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Selasa (17/9/2024).

Ia menekankan, bahwa netralitas ASN, bukan hanya etika profesi, melainkan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya

Diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Keempat regulasi ini menjadi landasan kuat bagi kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN dan tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada,” tuturnya.

Khususnya kepada Admin media sosial OPD diingatkan tetap waspada dan bijak dalam mengelola akun resmi OPD. Pastikan semua informasi yang disebarkan kepada publik bersifat objektif, informatif, dan tidak mengandung unsur dukungan politik.

Setiap unggahan dan komentar harus tetap dalam koridor profesionalisme ASN yang netral dan bebas dari kepentingan politik.

Disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja, media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik.

“Oleh karena itu, peran panjenengan sebagai admin mesia sosial sangat penting dalam menjaga citra netralitas pemerintah daerah di mata masyarakat. Pastikan bahwa akun media sosial OPD tetap menjadi sarana informasi yang dapat dipercaya, tanpa memihak, dan selalu mamatuhi ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Literiasi Digital Netralitas ASN Kabupaten Blora Selama Masa Pilkada 2024, digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora dengan mengundang semua admin OPD di wilayah setempat.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim dan Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Blora Drs. Heru Eko Wiyono,M.Si.

Sebelumnya Kepala Dinkominfo Kabupaten Blora Pratikto Nugroho, S.Sos, MM.,  mengatakan bahwa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kondusifitas ruang publik dan ruang digital.

“Ini menjadi satu tantangan kita sehingga kami harus menggadeng banyak komponen, stageholder didalam melaksanakan kegiatan ini, termasuk admin OPD, untuk menjaga kodusifitas ruang publik dan ruang digital,” kata Pratikto Nugroho.

Ia juga menandaskan bagaimana kita meningkatkan literasi digital masyarakat, karena sekarang ini tidak dipungkiri begitu meningkatnya penggunaann sosial media di platform digital.

“Kenapa ini memang harus kita antisipasi, karena berdasarkan data di KPU, pemilih terbanyak di Pilkada mendatang adalah kalangan milenial, itu sampai 52%, yang mana mereka lebih sering menggunakan platform digital dalam rangka bersosialisasi, berintegrasi dan sebagainya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Blora Drs. Heru Eko Wiyono,M.Si., menyampaikan netralitas ASN adalah refleksi atas penyelengaraan Pemilu yang bebas dan adil.

“Bahwa sumber daya negara (birokrasi, keuangan dan kewenangan) tidak dimanipulasi untuk kepentingan salah satu pihak, yang bisa berdampak pada kompetisi yang tidak setara dan kompetitif. Dampak kepercayaan publik dan legitimasi,” tegasnya.

Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono juga menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan prasarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat NKRI.

Sementara itu Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim membeberkan terkait pengawasan partisipatif pemilihan 2024.

“Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.

Andyka Fuad Ibrahim kembali mengingatkan bawah tujuan umum Pengawasan Pemilu/Pemilihan adalah menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara, dan akuntabilitas hasil Pemilu/Pemilihan.

Kemudian, mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Memastikan terselenggaranya Pemilu/Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu/Pemilihan secara menyeluruh. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora

Tribun Pekanbaru menggelar Tribun Digital Award 2024. (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co –  Tribun Pekanbaru menggelar Tribun Digital Award 2024. Acara ini diselenggarakan di Ballrom Hotel Grand Elite, Kota Pekanbaru, Selasa (17/9/2024) malam.

Hadir dalam acara ini Penjabat Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur. Kemudian, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 031/ Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan. 

Tampak hadir pula Chief Executive Officer (CEO) Tribun News Network, Dahlan Dahi. Serta, tamu undangan lainnya, baik dari perwakilan pemerintah daerah, maupun dari dunia usaha.

Dalam acara ini, terdapat 18 kategori inspirasi penghargaan yang diberikan. Baik kepada pemerintah daerah, Forkopimda, BUMN, BUMD, hingga dunia usaha. Penghargaan diberikan kepada mitra Tribun Pekanbaru dalam memegang peranan yang signifikan didunia transformasi digital.

Tribun Digital Award ini bukan hanya sebuah acara pemberian penghargaan semata. Namun, juga menjadi wadah untuk para mitra Tribun Pekanbaru dalam menjalin sesama instansi dan juga meningkatkan jaringan.

Membacakan pesan tertulis Pj Gubri, Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur menyebut, upaya bersama untuk memajukan daerah merupakan tugas semua pihak, termasuk pers. Pers memiliki peran sebagai check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Di era keterbukaan informasi saat ini, lanjutnya, pemerintah, swasta, serta organisasi masyarakat memainkan peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Informasi yang akurat, terpercaya, kebijakan yang tepat. Kinerja yang baik, menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah maupun swasta.

“Peran pers dalam penyelenggaraan pemerintah sangat berarti, pers berperan penting dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Riau akan terus mendukung kebebasan pers dan memastikan iklim yang kondusif bagi perkembangan jurnalisme. Pemprov Riau juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pers guna menyampaikan informasi yang akurat terpercaya kepada masyarakat,” ujarnya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyambut baik serta mengapresiasi penyelenggaraan Tribun Digital Awards 2024 ini. Acara ini merupakan salah satu upaya kita dalam menghargai kerja nyata dalam sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta atas keberhasilan dalam membangun dan mengelola citra maupun reputasi di media digital,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berterima kasih atas kontribusi insan pers, perusahaan media, dan juga organisasi pers yang turut mendukung dalam mensukseskan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. “Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini tentu mengharapkan dukungan dari insan pers,  kami harapkan pers dapat memberikan dukungan yang bersifat konstruktif serta hadir sebagai media penyeimbang informasi ditengah-tengah masyarakat,” terangnya.

“Tetaplah menjadi referensi utama, baik bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang aktual, cepat, dan terpercaya,” tandasnya. (***)

*BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK, Mediacenter Riau