Acara Forum Koordinasi SPBE dengan tema “Mewujudkan Keterpaduan Layanan Publik Digital” di Ruang Mangoenkoesoemo (Foto : @website.wonosobokab.go.id)

Wonosobo, goindonesia.co – Salah satu unsur dalam Reformasi Birokrasi adalah diterapkannya digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terpadu.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Administrasi Umum Setda, dr. Mohammad Riyanto saat membacakan sambutan Bupati dalam acara Forum Koordinasi SPBE dengan tema “Mewujudkan Keterpaduan Layanan Publik Digital” di Ruang Mangoenkoesoemo, Kamis (12/9/2024). 

“Penerapan SPBE harus menjamin keterpaduan dalam layanan publik berbasiskan TIK untuk mencapai efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah,” ungkapnya. 

Ia juga menegaskan, pentingnya transformasi digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. 

“Penerapan SPBE menjadi kunci untuk menciptakan keterpaduan layanan publik digital yang mudah diakses masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Diskusi yang berfokus pada penyelarasan sistem dan teknologi, pembaruan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Wonosobo, menjadi wadah bagi OPD dan instansi terkait untuk berkoordinasi dalam upaya menciptakan integrasi layanan publik berbasis digital.Sehingga dapat memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. 

Dijelaskan, saat ini ada 135 aplikasi dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Sedangkan di tingkat desa ada 44 jenis aplikasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Permasalahannya, masing-masing aplikasi berdiri sendiri tanpa interoperabilitas dan integrasi data di dalamnya.

“Untuk mengatasi hal tersebut, saatnya seluruh penyelenggara layanan publik atau perangkat daerah berbagi data sebagai dasar dalam membangun integrasi layanan publik serta membangun aplikasi berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya kepada seluruh perangkat daerah yang akan membangun aplikasi baru, saya minta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika agar dilakukan penyesuaian aplikasi yang relevan,” pintanya. 

Sementara itu, Kepala Diskominfo Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa SPBE merupakan solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelayanan publik, seperti birokrasi yang lambat dan kurangnya keterpaduan data antar lembaga. 

“Melalui SPBE, kita akan menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu sistem terpadu, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Semua bisa diakses secara digital,” ujarnya.

Tambah Fahmi, Forum ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat intervrasi dan Interoperabilitas digitalisasi, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Wonosobo dapat menikmati layanan publik yang mudah diakses dan responsif .

“Forum ini menjadi awal yang penting dalam menciptakan keterpaduan layanan publik digital di Kabupaten Wonosobo, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan transformasi digital yang terintegrasi, Wonosobo diharapkan dapat menjadi kabupaten yang lebih maju, modern, dan inklusif dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (***)

*WEBSITE RESMI KABUPATEN WONOSOBO

Feri Anwar, Seorang Disabilitas Salah Satu Pemenang Jagoan Tani Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Sempat terpuruk karena kecelakaan kerja yang membuat kaki kirinya harus diamputasi, Feri Anwar kini bangkit dengan produk makanan ringan seafood “Pawonkoe”. Fery bahkan masuk dalam 5 besar pemenang program inkubasi wirausaha pertanian, Jagoan Tani Banyuwangi.

Perjalanan usaha pemuda berusia 37 tahun dari Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Banyuwangi itu, sangat menginspirasi. Feri berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal sejak dia masih kecil. Kondisi ekonomi keluarga juga memaksa dia hanya tamatan SMP. 

Sebelumnya dia bekerja sebagai sopir truk material. Pada 2010, dia harus menelan kejadian pahit tertimpa material yang membuat kaki kirinya harus diamputasi. 

“Sejak saat itu saya hanya bisa di rumah. Tidak bisa bekerja lagi. Merawat kakak perempuan saya yang sakit, juga ayah” kata Feri. 

Sekitar 10 tahun karena kondisi fisiknya itu hari-hari banyak dihabiskan di rumah. Akibat peristiwa itu dia kehilangan kepercayaan diri. Kebutuhannya bergantung pada ayahnya yang bekerja serabutan, dan kakak laki-lakinya yang bekerja sebagai pekerja migran. 

“Sejak pandemi Covid-19, kakak saya pulang karena tidak bisa lagi bekerja,” kata Feri. 

Pada 2021, Feri mulai memberanikan diri untuk merintis usaha. Dia membuat aneka camilan dari produk perikanan bersama sang kakak.

“Capek jadi pengangguran. Saya juga malu merepotkan saudara terus. Makanya saya niat membuka usaha supaya bisa mandiri. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa produktif,” katanya.

Dia lantas memulai usaha rambak cumi buatannya yang diberi nama Pawonkoe. Usaha Feri tidak mudah. Dengan keterbatasan fisik dia menjual produknya door to door dan media sosial. “Susah juga tapi saya tidak mau menyerah,” kata Feri.

Dia terus memperbaiki kualitas produknya. Feri memilih bahan yang baik dan masih fresh. Feri memastikan bahwa semua produknya bebas pengawet sehingga aman bagi  kesehatan. 

Difasilitasi Pemkab Banyuwangi, Feri difasilitasi untuk perizinan usaha, PIRT, dan desain packaging agar lebih menarik. 

Setahun berjalan, usaha Feri membuahkan hasil. Dia memperbanyak varian produk. Ada rambak dari kulit ikan salmon (salmon fish skin), sambal cumi, keripik cumi pedas, dan rambak kulit cumi. 

Bahkan, Feri mulai menambah varian produk di luar olahan perikanan. Seperti camilan keciput mini, cipiran manis, dan sale pisang. Hingga kini usaha Feri omset puluhan juta per bulan.

Memperdalam wawasan dia memutuskan untuk mengikuti Jagoan Tani Banyuwangi. Jagoan Tani adalah program inkubasi bisnis berbasis pertanian ini untuk anak-anak muda Banyuwangi dengan menyediakan hadiah modal usaha.

“Saya bersyukur ikut Jagoan Tani. Saya mendapat banyak ilmu dan teman-teman yang hebat dari sini. Alhamdulillah juga akhirnya dapat modal dari Pemkab. Semoga usaha saya semakin berkembang,” tambahnya. (***)

*Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, @banyuwangikab.go.id

Bupati Ipuk Fiestiandani di acara Gelaran rutin Rembug Disabilitas Pemkab Banyuwangi (Foto : @@banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Pemkab Banyuwangi rutin menggelar Rembug Disabilitas. Ajang ini dijadikan Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menyerap aspirasi dari para disabilitas guna pengambilan kebijakan pembangunan inklusif. 

Rembug Disabilitas digelar di Kantor Pemkab Banyuwangi yang diikuti puluhan elemen, Kamis (12/9/2024). 

Rembug Disabilitas dihadiri di antaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonessia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcyle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia

Bupati  Ipuk mengatakan aspirasi dari rekan difabel sangat penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif. “Kami  ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas,” kata Ipuk.

“Karena itu penting untuk mendengar langsung aspirasi rekan-rekan agar kebijakan dan program yang nantinya dirancang benar-benar tepat dan bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan,” imbuh Ipuk.

Beberapa masukan tersampaikan dalam forum tersebut. Seperti usulan perlu dibangunnya fasilitas olahraga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra, dan fasilitas juru bicara isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.

Di bidang kesehatan ada usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa insyarat bagi nakes dan pelatihan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk kader posyandu.

Pada bidang ekonomi, usulan yang datang mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran. 

Seperti yang disampaikan oleh Wasis penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki usaha pembuatan makanan ringan.

Wasis memberdayakan teman-teman disabilitas sebanyak 20 orang sebagai tim produksinya. Makanan yang diproduksinya adalah camilan kekinian basreng. Selama ini Wasis mengirim bangsreng yang diproduksinya ke pihak ketiga.

“Kami belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT dan sertifikat halal. Kami mohon pendampingan untuk mengurus keperluan tersebut. Karena kalau sudah lengkap legalitasnya ingin mengembangkan usaha juga dengan berjualan langsung ke konsumen,” kata Wasis.

Pada kesempatan itu Ipuk langsung memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas produk Wasih. 

Ipuk juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti  semua usulan yang ada.

“Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk diktindakanjuti,” kata Ipuk. (***)

*Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, @banyuwangikab.go.id