Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat Acara peluncuran platform digital IMMIM.ID Pemkot Makassar (Foto : @makassarkota.go.id)

Kota Makassar, goindonesia.co – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyanjung platform digital IMMIM.ID pada acara peluncurannya yang dirangkaikan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Danny bersyukur lantaran fitur digital ini berperan membantu Pemkot Makassar dalam menjawab tantangan zaman dan menjaga generasi bangsa dari kerusakan moral.

“Saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterimakasih kepada Yayasan IMMIM. Ini sekaligus menjawab tantangan zaman serta kerusakan moral,” kata Danny Pomanto saat memberikan sambutannya pada sela-sela acara, di Gedung Islamic Center IMMIM, Jumat, 13 September 2024.

Sebagaimana visi-misi Pemkot Makassar dengan pemerintahan Sombere’ dan Smart City yang sejalan dengan IMMIM.

Apalagi platform tersebut mengangkat tagline Undang Ustadz Cari Masjid. Yang mana juga mempermudah dakwah serta mengklasifikasikan selera.

Dengan kesamaan ini, Danny juga mau ada koneksi IMMIM.ID dengan server Pemkot Makassar agar aksesnya makin bagus.

“Insyaallah kita koneksikan dengan server. Khusus untuk masjid, penggerak Islam kita kasih satu slot,” ujarnya.

Wali kota dua periode ini juga mengapresiasi terobosan tersebut lantaran merupakan perintah Al-Qur’an.

Pada akhir sambutannya, ia berharap para mubaligh pula senantiasa mengupdate keilmuannya sehingga mencipta kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Saya bangga platform. Dan diharapkan para mubaligh kita meningkatkan keilmuwan dan melindungi moral generasi bangsa,” harapnya.

“Semoga kota ini selalu dilindungi dengan kesalehan dan soliditas masyarakat. Menjadi kota terbaik untuk anak-anak kita pada masa kini dan akan datang,” tutupnya. (***)

*Sumber : Humas Kominfo Makassar

Kepala Diskominfo Kota Depok Manto memberikan sosialisasi pencegahan penyebaran berita hoaks dan kampanye hitam dalam Pilkada Tahun 2024, di Ballroom Hotel Santika (Foto:Diskominfo, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Depok Manto memberikan sosialisasi pencegahan penyebaran berita hoaks dan kampanye hitam selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. 

Sosialisasi ini menyasar insan pers di Kota Depok yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di Hotel Santika, Jumat (13/09/24).

“Jurnalis menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi. Kesuksesan Pilkada Kota Depok ada ditangan kita semua. Untuk itu, kami (Diskominfo) perlu memberikan sosialisasi terkait pencegahan penyebaran berita hoaks dan kampanye hitam,” ujar Manto saat kegiatan Peningkatan Pemahaman Hukum dan Optimalisasi Profesi serta Organisasi Kemudaaan dalam mencegah Hoaks, Kampanye Hitam untuk Kesuksesan Pilkada Kota Depok.

Adapun, lanjutnya, tema paparan yang disampaikan yaitu ‘Peran Diskominfo Kota Depok dalam menyukseskan Pilkada’. Beberapa materinya adalah terkait berita hoaks, kampanye hitam, kampanye negatif dan empat pilar demokrasi.

“Peran media adalah sebagai ‘gate keeper’ dalam menyaring informasi terkait Pilkada, sehingga media juga bisa membantu KPU untuk menangkal isu-isu hoaks, miskomunikasi dan black campaign yang ada di masyarakat,” terangnya.

Manto menerangkan, plaform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah penyebaran berita hoaks. Berita hoaks yang tersebar di ruang digital berpotensi menganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. 

“Diharapkan plaform digital terlibat aktif dalam melakukan penyaringan terhadap konten hoaks,” sambungnya.

“Plaform digital memiliki teknologi yang paling memadai untuk melakukan penyaringan dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi memecah belah bangsa,” tutupnya. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

Acara Forum Koordinasi SPBE dengan tema “Mewujudkan Keterpaduan Layanan Publik Digital” di Ruang Mangoenkoesoemo (Foto : @website.wonosobokab.go.id)

Wonosobo, goindonesia.co – Salah satu unsur dalam Reformasi Birokrasi adalah diterapkannya digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terpadu.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Administrasi Umum Setda, dr. Mohammad Riyanto saat membacakan sambutan Bupati dalam acara Forum Koordinasi SPBE dengan tema “Mewujudkan Keterpaduan Layanan Publik Digital” di Ruang Mangoenkoesoemo, Kamis (12/9/2024). 

“Penerapan SPBE harus menjamin keterpaduan dalam layanan publik berbasiskan TIK untuk mencapai efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah,” ungkapnya. 

Ia juga menegaskan, pentingnya transformasi digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. 

“Penerapan SPBE menjadi kunci untuk menciptakan keterpaduan layanan publik digital yang mudah diakses masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Diskusi yang berfokus pada penyelarasan sistem dan teknologi, pembaruan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Wonosobo, menjadi wadah bagi OPD dan instansi terkait untuk berkoordinasi dalam upaya menciptakan integrasi layanan publik berbasis digital.Sehingga dapat memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. 

Dijelaskan, saat ini ada 135 aplikasi dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Sedangkan di tingkat desa ada 44 jenis aplikasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Permasalahannya, masing-masing aplikasi berdiri sendiri tanpa interoperabilitas dan integrasi data di dalamnya.

“Untuk mengatasi hal tersebut, saatnya seluruh penyelenggara layanan publik atau perangkat daerah berbagi data sebagai dasar dalam membangun integrasi layanan publik serta membangun aplikasi berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya kepada seluruh perangkat daerah yang akan membangun aplikasi baru, saya minta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika agar dilakukan penyesuaian aplikasi yang relevan,” pintanya. 

Sementara itu, Kepala Diskominfo Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa SPBE merupakan solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelayanan publik, seperti birokrasi yang lambat dan kurangnya keterpaduan data antar lembaga. 

“Melalui SPBE, kita akan menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu sistem terpadu, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Semua bisa diakses secara digital,” ujarnya.

Tambah Fahmi, Forum ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat intervrasi dan Interoperabilitas digitalisasi, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Wonosobo dapat menikmati layanan publik yang mudah diakses dan responsif .

“Forum ini menjadi awal yang penting dalam menciptakan keterpaduan layanan publik digital di Kabupaten Wonosobo, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan transformasi digital yang terintegrasi, Wonosobo diharapkan dapat menjadi kabupaten yang lebih maju, modern, dan inklusif dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (***)

*WEBSITE RESMI KABUPATEN WONOSOBO