Connect with us

Berita Kota

Program Padat Karya Perluas Lapangan Kerja Masyarakat

Published

on

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memberikan kesempatan kerja bagi warga miskin yang belum bekerja maupun warga yang kehilangan pekerjaan dengan melaksanakan padat karya infrastruktur.(Dokumentasi : Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, @warta.jogjakota.go.id)

Mantrijeron, goindonesia.co – Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi warga miskin yang belum bekerja maupun warga yang kehilangan pekerjaan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melaksanakan padat karya infrastruktur.

Salah satunya yang sudah berjalan di wilayah RW 17, RT 80, Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Ketua RW 17 Santoso saat memberikan sambutan melalui penutupan padat karya infrastruktur Kelurahan Gedongkiwo, pihaknya berterimakasih kepada pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja bagi warganya melalui program tersebut.

Untuk pekerjaan padat karya infrastruktur yang dilakukan warga Gedongkiwo RW 17 ini diantaranya warga sudah melakukan kon blok jalan dengan rincian pekerjaan panjang 105 meter dan lebar 3 meter. Sedangkan untuk pagar pinggir Sungai Winongo ini panjang pagar 105 meter tinggi  1,5 meter.

Pada kesempatan ini, Santoso merasa bangga dan senang dengan adanya kegiatan padat karya infrastruktur tahun 2023. “Pekerjaan ini sesuai dengan waktu pekerjaan padat karya yaitu dikerjakan selama 30 hari mulai dari tanggal 23 februari- 20 Maret 2023. Alhamdulillah dengan semangat warga RW17 yang melaksanakan/mengerjakan padat karya ini semua dengan semangat dan bisa berjalan dengan lancar,” jelas Santoso saat diwawancara seusai acara.

Pihaknya juga mengatakan semua pekerja menggunakan tenaga dari warga RW 17, mulai dari tukang hingga para tenaga kerja. Santoso berharap akan ada anggaran untuk tahun selanjutnya dalam membangun kembali jalan yang sudah dibangun untuk dimaksimalkan hingga ke utara sekitar 81 meter.

“Masih ada jalur yang ke utara sampai jalan perumahan itu masih ada sekitar 81 meter kalau bisa kami mohon kepada Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dan PU untuk melanjutkan kegiatan padat karya infrastruktur dan jalan inspeksi pinggir kali Winongo,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengungkapkan, dalam program padat karya ini adalah pekerja-pekerjanya dari warga masyarakat lokal yang tidak membutuhkan skill kemampuan khusus, sehingga pembuatan jalan inspeksi dan juga pagar pengaman saat pembuatan tidak menggunakan teknologi yang maju tetapi menggunakan tenaga manusia dan dengan alat-alat yang sederhana.

Menurutnya, dengan adanya padat karya di Kota Yogyakarta ini merupakan bagian dari pemberdayaan bagaimana memperluas memberi kesempatan kerja bagi warga masyarakat lokal sehingga mereka bisa berpenghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

“Pelaksanaan pekerjaan ini sudah sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan spesifikasi terhadap perencanaannya, walaupun masih ada beberapa meter luas yang tentunya menjadi tugas kita semuanya bahwa di tahun ke depan bisa kita programkan kembali sehingga bisa nyambung secara utuh, bahwa jalan inspeksi kemudian pagar pengaman di tepi sungai Winongo ini bisa selesai secara utuh seratus persen dan ini menjadi bagian dari apa yang bisa kita banggakan oleh warga masyarakat RW17 khususnya,” katanya.

Ia berharap dengan program ini aktivitas atau geliat masyarakat bisa semakin baik, lebih-lebih pasca pandemi covid-19 sehingga disini dibutuhkan juga uluran tangan warga lain agar warga masyarakatnya bisa berpenghasilan salah satu bentuknya adalah program Padat Karya Infrastruktur,” ujarnya. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, @warta.jogjakota.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Kepala BNPB dan Pejabat Tinggi Kunjungi Lokasi Tanggul Sungai Wulan yang Jebol di Demak

Published

on

Untuk memastikan tanggap darurat berjalan efektif, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, bersama Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Deddy Suryadi, melakukan pengecekan langsung ke lokasi (Foto : @demakkab.go.id)

Demak, goindonesia.co – Tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang jebol akibat tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir besar yang menggenangi puluhan ribu rumah. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, bersama Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Deddy Suryadi, melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan tanggap darurat berjalan efektif. Senin, (18/03/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kerusakan dan mempercepat proses evakuasi warga serta penanganan tanggul yang jebol. Limpasan air yang meluap hingga kedalaman dua meter lebih membuat kondisi di lapangan sangat memprihatinkan.

Kasi Humas Polres Demak, AKP Jarno, menyatakan bahwa gabungan TNI, Polri, dan Tim SAR langsung turun ke lapangan untuk evakuasi warga terdampak. 

“Petugas sudah dikerahkan untuk menutup tanggul yang jebol dan melakukan evakuasi. Bantuan logistik dan perahu karet dari Kodim, Polres, dan Tim SAR telah disiapkan untuk membantu warga yang terjebak”, kata Jarno.

Kondisi banjir yang kini melanda Kabupaten Demak diperkirakan lebih parah dibandingkan dengan banjir sebelumnya. Ketinggian air yang mencapai dua meter lebih menyebabkan banyak rumah hanya terlihat atapnya saja dari permukaan air.

Selain menangani dampak langsung banjir, upaya jangka panjang pun dibahas. TNI, Polri, dan Pemda Demak akan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memperbaiki dan memperkuat tanggul serta sungai di wilayah Demak. 

Koordinasi intensif antara berbagai pihak diharapkan dapat mencegah terulangnya bencana serupa di masa yang akan datang.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan berkomitmen untuk fokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak. Dengan kerja sama yang solid antara TNI, Polri, BBWS, dan pemerintah daerah, kami berharap masalah banjir dapat segera teratasi”, tambah Jarno.

Penanganan cepat dan efektif atas jebolnya tanggul Sungai Wulan diharapkan dapat mengurangi dampak lebih lanjut dari banjir terhadap warga Demak, serta memulihkan akses jalan raya yang juga terendam, yang penting untuk roda perekonomian daerah. (***)

*Pemerintahan kabupaten Demak

Continue Reading

Berita Kota

Safari Ramadan 1445 H, Pj Wali Kota Ajak Masyarakat Jaga Kekhusyukan Ibadah

Published

on

Pj. Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono bersama jajaran Forkopimda Kota Bandung memulai Safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid At Taqwa (Foto : @www.bandung.go.id)

Bandung, goindonesia.co – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono bersama jajaran Forkopimda Kota Bandung memulai Safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid At Taqwa, KPAD Gegerkalong Kec. Sukasari, Senin 18 Maret 2024.

Dalam sambutannya, Bambang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta kekhusyukan ibadah, khususnya selama bulan Ramadan 1445 Hijriah.

“Hal yang menyenangkan, kami bisa ikut salat Isya dan tarawih bersama saudara-saudara di Masjid At Taqwa ini,” ujar Bambang.

“Mari sama-sama kita jaga Kota Bandung kondusif. Apalagi di bulan Ramadan, mari jaga suasana khusyuk dalam beribadah,” pesannya.

Sementara itu Ketua DKM Masjid At Taqwa, Usman Surya Kusumah menyambut positif Safari Ramadan yang dihadiri Penjabat Wali Kota Bandung beserta Forkopimda Kota Bandung.

Ia juga mengingatkan pada sesama, bahwasannya Ramadan adalah momentum khususnya bagi umat muslim untuk berlomba dalam kebaikan.

“Kami berharap Safari Ramadan dapat menjadi media silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, khususnya di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, diberikan pula santunan bagi 1.000 Marbot-Guru Ngaji di Kota Bandung. Juga 36 masjid besar di tingkat kecamatan, serta 30 Ketua MUI tingkat Kecamatan. (***)


*Diskominfo Kota Bandung

Continue Reading

Kabupaten

Kendalikan Stok-Harga Pangan Jelang Lebaran, Bupati Mojokerto Gelar HLM TPID

Published

on

Kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto (Foto : @mojokertokab.go.id)

Mojokerto, goindonesia.co – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut, digelar untuk meningkatkan sinergi kolaborasi pengendalian harga dan stok ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

Pelaksanaan HLM TPID yang berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), pada Senin (18/3) pagi. Juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Kepala Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Selatan Rusli, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah dan anggota TPID Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, pada HLM TPID, Bupati Ikfina juga turut mengundang berbagai narasumber yakni Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Petrus Endria Effendhi dan Statistik Muda BPS Kabupaten Mojokerto Arif Budianto.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikfina memaparkan, bahwa Pemkab Mojokerto telah mengupayakan dan menetapkan beberapa kebijakan dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya selama ini.

“Kami pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah aktif melakukan kegiatan yang memang sudah diperintahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi beberapa antaranya melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, menjaga pasokan bahan, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Lanjut Ikfina, dalam mengendalikan inflasi, Ia menyebutkan salah satu upaya yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu dengan membuka gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

“Wulandari ini masih ada di 18 kecamatan, saya maunya di setiap pasar ada Wulandari, karena ini juga salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengendalikan inflasi yang ada di Mojokerto,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Ikfina juga menyampaikan, bahwa dalam mengendalikan inflasi, salah satu yang  menjadi fokus utama yaitu memperhatikan komponen pendukung terhadap inflasi.

“Kalau kita ingin mengendalikan inflasi, maka kita harus fokus pada komponen pendukung inflasi, apalagi saat ini kita harus bekerja cukup keras dalam mengendalikan inflasi, yang dulunya diangka 2-4 sekarang menjadi 1,5 – 3,5,” jelasnya.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto mengharapkan, upaya dalam mengendalikan inflasi dapat berdampak baik untuk Kabupaten Mojokerto.

“Bismillah semoga semuanya sudah terjadwal,  pemantauan dengan Sinergi Smart kita juga sudah jalan, Wulandari juga jalan, dengan penyempurna dan koordinasi yang baik bagaimana kita betul-betul berupaya agar inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali antara 1,5 sampai 3,5. Dan semoga semuanya bisa mengambil bagian dalam pengendalian inflasi ini hingga nanti menjelang lebaran inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko juga menambahkan, bahwa dalam mengendalikan inflasi diwilayahnya, Pemkab Mojokerto juga telah melakukan berbagai langkah seperti melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.

“Selanjutnya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan bahan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan upaya lain yakni Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2024 tentang jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok tahun 2024,” bebernya.

Teguh juga menjelaskan ada beberapa rekomendasi langkah kedepan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, yakni dari menggunakan anggaran desa untuk ketahanan pangan hingga mengendalikan distribusi pasokan bahan pangan.

“Saran dan rekomendasi ke depan yaitu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah, mendorong anggaran desa atau dana desa untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah, serta peran distribusi memegang peranan penting maka distribusi harus dikendalikan,” pungkasnya. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Continue Reading

Trending