Connect with us

Berita Provinsi

Pemprov Sulbar Pusatkan Upacara Bendera 17 Agustus 2024 di Anjungan Pantai Manakarra

Published

on

Lokasi pengibaran bendera merah putih di Sulbar pada Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang tingkat Provinsi Sulbar bakal dipusatkan di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun di Provinsi Sulbar bakal berlangsung di Anjungan Pantai Manakarra, Kabupaten Mamuju.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Herdin Ismail, Kamis, 8 Agustus 2024.

Herdin Ismail mengungkapkan, lokasi pengibaran bendera merah putih di Sulbar pada Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang tingkat Provinsi Sulbar bakal dipusatkan di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju.

“Rencana awal pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar. Tetapi, komunikasi yang baik dan intens antara pak gubernur dengan pak Kapolda, tempatnya digeser Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju,” kata Herdin Ismail.

Ia pun menjelaskan alasan dipindahkannya lokasi upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya, Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, lebih luas, sehingga lebih representatif dari lapangan upacara yang ada di kantor Gubernur Sulbar.

“Kenapa digeser, tempatnya lebih luas, lebih bisa memuat jumlah peserta upacara pengibaran bendera merah putih yang lebih banyak dan bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat yang ada di sekitar Mamuju,” ungkapnya.

Selain itu, kata Herdin Ismail, pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, sebagai pertanda perayaan itu bukan hanya milik aparat pemerintah. Namun, milik seluruh elemen masyarakat.

“Nanti, dari Korem 142 Tatag akan bergabung ke sini, dari Polda dan Pemprov Sulbar. Kalau ini bisa kita laksanakan 17 Agustus 2024 ini, tentu kita berharap upacara kedepannya tidak ada di dua tempat lagi untuk satu kabupaten dan disatukan di sini,” pungkas Herdin Ismail.

Hanya saja, kata dia, untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju masih akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di kantor bupati, lantaran penyatuan penyelenggaraan upacara di anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, baru digagas Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin.

“Semoga, tahun depan semuanya sudah bisa bergabung ke sini (anjungan Pantai Manakarra, Mamuju) untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih,” tuturnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, Dislutkan Prov. Kalteng Dampingi Inspektorat Evaluasi Lapangan Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai

Published

on

Evaluasi Lapangan Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai Tahun 2024 (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Sukamara, goindonesia.co – Pelabuhan perikanan merupakan sentral kegiatan yang memiliki hubungan yang kuat terhadap keberhasilan kegiatan penangkapan ikan. Fungsi pelabuhan perikanan akan terlaksana dengan baik apabila dilengkapi dengan fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang termasuk fasilitas pokok yaitu dermaga. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran berkomitmen untuk membantu nelayan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Salah satunya adalah program pembangunan dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Kuala Jelai yang berlokasi di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Program ini dilaksanakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng.

Untuk mengoptimalkan pembangunan dermaga PP Kuala Jelai, Inspektur beserta Tim Auditor Inspektorat Daerah Prov. Kalteng melaksanakan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan saran terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan dermaga PP Kuala Jelai kepada PPTK, baik bersifat teknis dan administratif. Evaluasi lapangan ini dilaksanakan dengan mengunjungi PP Kuala Jelai Kab. Sukamara, Senin (6/1/2025).

Evaluasi lapangan dan teknis pelaksanaan dilaksanakan langsung oleh Inspektur Saring, Irban II Diana dan Tim Auditor dari Inspektorat Daerah Prov. Kalteng. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pemeriksaan fisik dermaga, kesesuaian speksifikasi bangunan dermaga dan volume, serta pemeriksaan kualitas kemampuan bangunan dermaga.

Di waktu yang terpisah, Kepala Dislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan modernisasi Pelabuhan Perikanan di Kuala Jelai salah satunya melalui pembangunan demaga pelabuhan perikanan yang dianggarkan melalui Dana DAK Tahun 2024. Ia berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat setempat dan terciptanya lapangan pekerjaan.

“Optimalisasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan akan berdampak pada pelayanan kepelabuhan yang lebih optimal dan meningkatnya perekonomian Kalimantan Tengah,” ungkap Darliansjah.

Seperti yang disampaikan oleh Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring, bahwa peran APIP adalah sebagai Quality Assurance, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

“Melalui evaluasi lapangan dan teknis pelaksanaan, pembangunan dermaga pelabuhan perikanan Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kab. Sukamara telah sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku,” tutup Saring. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Kaltim Peringati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi tahun 2024

Published

on

Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Samarinda, goindonesia.co – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara puncak perayaan pada Rabu, (11/12/2024). 

Acara ini berlangsung meriah dan diikuti ratusan peserta di Samarinda dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Perangkat Daerah, komunitas penyandang disabilitas dan organisasi sosial.

Diketahui, Hari Disabilitas Internasional (HDI) jatuh pada tanggal 03 Desember, sedangkan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) pada 20 Desember setiap tahunnya. Di tahun ini HDI mengangkat tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang inklusif dan Berkelanjutan” dan HKSN memuat tema yaitu “Kesetiakawanan Sosial Memperkuat Ketahanan Sosial Nasional”

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat inklusif, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial di Bumi Etam. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam sambutannya menegaskan pentingnya momentum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman sosial.  

“Kita ingin menciptakan masyarakat yang ramah bagi semua, terutama bagi penyandang disabilitas. Hari ini, kita juga mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Berbagai kegiatan turut memeriahkan acara, termasuk penampilan bakat dari penyandang disabilitas yang merupakan pemenang Lomba Got Talent, penyerahan hadiah, hingga pemberian Bantuan Sosial kepada penyandang disabilitas dan para veteran. Acara juga diramaikan dengan pembagian doorprize menarik untuk peserta.

Melalui peringatan ini, Dinas Sosial Kaltim berharap dapat menanamkan nilai-nilai kesetaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang semakin kuat di hati masyarakat.

 “Bersama, mari kita bangun Kalimantan Timur yang ramah dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat,” pungkas Andi. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading

Berita Provinsi

DWP Riau Diharapkan Jadi Motor Penggerak Penaggulangan Stunting di Provinsi Riau

Published

on

Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan membuka acara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke – 25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau.

Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP memegang peranan kunci dalam membangun karakter keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

“DWP memegang peran strategis dalam pembangunan keluarga ASN. Kita perlu mendorong peran aktif anggota DWP agar berkontribusi lebih untuk mendukung dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” kata Job Kurniawan di Gedung Daerah Balai Serindit. Selasa, (10/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II mengajak seluruh anggota DWP baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, untuk dapat dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau.

Asisten II mencontohkan, hal ini dapat dimulai dari hal kecil, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat dilingkungan sekitar, mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

“Kami berharap anggota DWP yang hadir pada hari ini, dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan stunting melalui pendidikan kepada keluarga,” katanya.

Asisten II menuturkan bahwa persoalan stunting bukanlah hal sepele dan perlu disoroti dengan serius. Sebab menurutnya, stunting tak hanya sekadar kondisi gagal tumbuh pada anak saja, namun juga berpengaruh terhadap kecerdasan mereka. Dimana hal ini nantinya akan menjadi permasalahan bagi pembangunan manusia di Indonesia.

“Karena stunting ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian berpotensi menjadikan generasi penerus yang kurang optimal. Untuk itu saya mengajak seluruh anggota DWP se-Provinsi Riau untuk dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting ini,” ajaknya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan serangkaian upaya. Mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat Antropometri, hingga menggelar kegiatan intervensi serentak untuk pencegahan stunting atau tengkes ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning.

Hasilnya saat ini prevalensi stunting di Provinsi Riau berhasil ditekan hingga angka 13,6 persen. Dimana angka tersebut telah melewati target nasional yaitu 14 persen untuk tahun 2024. (***)

*(Mediacenter Riau, Bidang Informasi Komunikasi Publik)

Continue Reading

Trending