Desa Malinau Kota meraih Juara 1 Desa Teladan PKAD dan penghargaan tersebut Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Pemdes dan dihadiri oleh Mendagri, Tito Karnavian pada acara puncak “Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024” di gelar di Gedung Ksiramawa Kompleks Art Center, Denpasar Bali (Foto : @diskominfo.kaltaraprov.go.id)

Denpasar, goindonesia.co – Desa Malinau Kota berhasil mencatatkan prestasi yang gemilang meraih Juara 1 Desa Teladan PKAD. Bersamaan dengan itu, Kelurahan Pamusian Kota Tarakan juga meraih Juara 3 Kelurahan Berprestasi pada Tingkat Nasional Regional 3 Kalimantan Sulawesi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Pemdes dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada acara puncak “Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024” di gelar di Gedung Ksiramawa Kompleks Art Center, Denpasar Bali, Selasa (8/10).

Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan selamat atas torehan prestasi yang diraih tersebut.

“Puji syukur kita haturkan, Desa Malinau Kota mendapatkan juara 1 Desa Teladan dan Kelurahan Pamusian mendapatkan juara 3 lomba kelurahan,” kata Togap.

Penghargaan ini dibagi menjadi 4 regional wilayah, dilakukan secara nasional untuk mengimbangi desa di pulau Jawa yang sudah cukup maju. Pada Kelurahan Pamusian dan Desa Malinau Kota ini masuk dalam Regional 3 yang dipertandingkan se-Kalimantan dan Sulawesi.

Togap berpesan kepada desa dan kelurahan yang ada di Kaltara bisa mengikuti jejak Desa Malinau Kota dan Kelurahan Pamusian Kota Tarakan di dalam hal berinovasi, memberikan pelayanan, dan membuat terobosan di dalam pemerintahan desa dan kelurahan.

“Harapan kita pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota kepada semua desa dan kelurahan di Kaltara bisa berinovasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dan bisa meraih di tingkat nasional seperti jejak Kelurahan Pamusian dan Desa Malinau Kota,” pungkasnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Rakor diseminasi panduan pencegahan korupsi berkolaborasi dengan KPK kepada Para Vendor Pelaku Usaha di Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan di Gedung Gadis lantai 1 (Foto : @diskominfo.kaltaraprov.go.id)

Tanjung Selor, goindoensia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) diseminasi panduan pencegahan korupsi berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Para Vendor Pelaku Usaha di Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di gedung gadis lantai 1, Selasa (8/10).

Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Ir. Syahrullah Mursalim, M.P, yang mewakili Pjs. Gubernur Kaltara membuka kegiatan tersebut, menyampaikan rakor ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi, memastikan proses perizinan dan operasional usaha berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik di sektor pertambangan.

Ia mengungkapkan pentingnya penerapan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan. “Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan dalam upaya pencegahan korupsi di sektor ini,” kata Syahrullah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menjadi dasar utama untuk lebih memperkuat upaya pencegahan korupsi, terutama di sektor pertambangan.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mengatur tentang tata kelola perizinan dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan.

Syahrullah menyebutkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menjadi pedoman teknis bagi pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Dengan OSS, kita tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga menciptakan transparansi yang lebih baik, sehingga bisa mengurangi potensi adanya suap atau gratifikasi dalam proses perizinan,”ujarnya.

Pemerintah daerah dan pelaku usaha, harus menjalankan panduan yang diberikan oleh KPK secara disiplin dan konsisten. “Panduan ini adalah peta jalan untuk menciptakan iklim usaha yang bersih dari praktik korupsi, semua pihak harus berperan aktif mengawasi proses perizinan dan operasional usaha agar berjalan sesuai aturan,” ucap Syahrullah.

Selain itu, Syahrullah menekankan pentingnya memanfaatkan Whistle Blowing System (WBS), yang memungkinkan siapa saja untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi secara anonim.

Ia mengajak semua pihak dari kalangan birokrasi maupun pelaku usaha, untuk tidak ragu melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi. Sistem WBS ini hadir untuk melindungi pelapor dan mendukung pemberantasan korupsi di semua lini.

“Rapat koordinasi ini merupakan upaya Pemprov Kaltara mendukung kebijakan nasional terkait pencegahan korupsi di sektor pertambangan mineral, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga integritas tata kelola sumber daya alam,”tuntasnya.(***)

*Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

FGD tematik bertajuk “Strategi Pengembangan Transformasi Digital Nagari/Desa/Kelurahan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat” (Foto : @sumbarprov.go.id)

Labuan Sundai, Tarusan, Pesisir Selatan, goindonesia.co – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tematik bertajuk “Strategi Pengembangan Transformasi Digital Nagari/Desa/Kelurahan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat”. Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatangan nota kesepakatan Pengembangan Transformasi Digital Untuk Transformasi Ekonomi   oleh Kepala Dinas dan perwakilan Kominfo se-Sumatera Barat yang berkumpul di Labuan Sundai, Tarusan, Pesisir Selatan. Pada hari minggu (06-07/10/2024). 

Dalam diskusi FGD, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun peletakan pondasi yang penting dalam transformasi digital nagari. 

“Target kami di tahun ini mencakup peletakan pondasi pengembangan transformasi digital di dua nagari. Selain itu, kami juga menjalin kemitraan dengan perusahaan, provider, dan bank untuk mendukung langkah ini. Pendampingan ekonomi digital kepada dua nagari juga menjadi prioritas kami,” Ungkap Siti. 

Siti  juga menekankan pentingnya pemetaan pedagang tradisional, terutama petani, di desa dan nagari dari kabupaten/kota sebagai bagian dari proyek pengembangan transformasi ekonomi. 

“Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian saat ini masih berada di angka 10%, dan ini membutuhkan peningkatan,” tambahnya.

Reza, perwakilan dari Kominfo Kota Pariaman, menggarisbawahi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan.

 “Salah satu masalah yang kami hadapi adalah belum adanya data kelompok kerja atau kelompok masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di desa belum terkelompok dengan baik. Meski pendataan di desa sudah dilakukan dan literasi digital telah dilaksanakan, namun antusiasme masyarakat terhadap literasi digital masih rendah. Selain itu, belum tersedia aplikasi pemasaran digital yang mendukung pedagang di daerah. Kami berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, atau platform lainnya untuk meningkatkan pemasaran produk lokal,” ujar Reza.

Reza juga menambahkan bahwa pelaksanaan program ini memerlukan keterlibatan dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kementerian terkait, guna memastikan keberhasilan transformasi digital di desa.

Sementara itu, Rovanly Abdams, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, saya sangat mendukung kegiatan transformasi digital yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami percaya bahwa dengan transformasi digital, ekonomi kreatif di Sumatera Barat akan lebih maju.” tuturnya.

Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mempercepat transformasi digital di nagari/desa/kelurahan, dengan fokus utama pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui digitalisasi. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat