Pelepasan terumbu karang buatan, di Mako Lanal Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pemprov Sulawesi Barat bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut(Lanal) Mamuju kembali melaksanakan pelepasan terumbu karang buatan, di Mako Lanal Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Kamis 28 November 2024.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, provinsi Sulawesi Barat yang akan menjadi pertumbuhan pusat ekonomi baru di wilayah timur dan Sulbar memiliki kekayaan alam yang luar biasa. 

“Oleh karenanya cara menjaga kekayaan alam kita itu salah satunya bagaimana memulihkan ekosistem laut, makanya kita membuat gerakan ini dan saya titip siapapun jadi Gubernur kedepan juga melanjutkan gerakan ini,”kata Bahtiar.

Sehingga, nelayan-nelayan nanti di mamuju dan daerah lainnya tidak perlu jauh-jauh mencari ikan.

“Kita coba memancing tadi Alhamdulillah ikannya sudah mulai banyak, padahal baru tiga bulan lalu kita turunkan terumbu karang di Lanal. Hari ini juga kita turunkan lagi,” tambahnya.

Sementara itu, jika ini bisa dilakukan dengan jumlah massal, dirinya yakin teluk Mamuju atau Sulbar akan meningkat produksi ikan secara signifikan.

“Ini untuk ikan laut, dipegunungan kita juga mendorong peningkatan produksi untuk ikan air tawar ikan nila, ikan emas, hingga ikan mujair ini untuk menambah pendapatan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” ungkapnya.

Sementara Komandan Lanal Mamuju, Letkol Laut (P)Dedi Andriyatno, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Sulbar sehingga kegiatan lingkungan Lanal dapat berjalan dengan baik.

“Tiga Bulan lalu , dalam rangka HUT RI, Lanal kita sudah membuat lebih banyak terumbu karang buatan. Hari ini kita kembali turunkan di titik yang berbeda untuk memperbaiki ekosistem laut,” pungkasnya.

Pelepasan tersebut dihadiri Oleh PJ Gubernur Sulbar ,Kapolda, Danrem 142 dan Kabinda Sulbar serta tamu undangan yang lain. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Ketua Desk Pilkada Kalteng HM. Katma F. Dirun (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Viral beredar di media sosial video pendek kisruh dugaan prilaku curang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 04 Jalan Pemuda – Gedung Graha Tani, Kelurahan Selat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Dalam video yang beredar yang diduga perekam video tersebut dilakukan oleh salah seorang saksi, nampak oknum petugas KPPS diduga melakukan kecurangan, dengan melakukan pencoblosan beberapa lembar surat suara, untuk salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Dari informasi lapangan yang diperoleh MMCKalteng, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi ketika jam istirahat diperkirakan pukul 12.00 siang. Salah satu saksi paslon merasa curiga terhadap salah satu oknum anggota KPPS yang terlalu lama berada di bilik suara. Setelah saksi mendekati oknum, diketahui bahwa oknum KPPS tersebut membawa beberapa lembar surat suara. Selanjutnya saksi menegur namun tidak diindahkan. Merasa tidak diindahkan, saksi akhirnya melakukan aksi perekaman menggunakan handphone, sebagaimana video yang beredar. Saat berita ini diturunkan, dua oknum anggota KPPS tersebut sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu setempat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Desk Pilkada Kalteng HM. Katma F. Dirun merasa prihatin dan meminta kasus tersebut diusut tuntas sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.

“Kita belum menerima detail kejadiannya, nanun jika hal ini benar terjadi, selaku Ketua Desk Pilkada Kalteng saya cukup prihatin, dan menyayangkan hal tersebut sampai terjadi, prilaku oknum KPPS tersebut sudah mencederai demokrasi” ucap Katma.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, bila ada kecurangan maupun pelanggaran sudah ada mekanisme yang mengatur.

“Informasi yang kami terima, bahwa kasus tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu setempat, kita tunggu hasilnya seperti apa. Pelanggaran atau kecurangan bisa saja sampai mengarah kepada pidana, semua ada mekanismenya” pungkas Katma.(***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Linae saat menjelaskan tanda-tanda stunting dan dampaknya bagi tumbuh kembang anak (Photo : Gina, @mmc.kalteng.go.id)

Pangkalan Bun. goindonesia.co – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden beserta Kepala OPD Pemprov Kalteng lainnya menghadiri kegiatan Dialog Bersama Camat, Lurah dan Ketua RT di Kabupaten Kotawaringin Barat menindaklanjuti Kunjungan Wapres RI, Sabtu malam (23/11/2024) di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mewakili Gubernur Kalteng, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kalteng M Katma F Dirun dalam sambutan singkatnya mengatakan, bahwa kegiatan dialog ini bertujuan untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut hasil kunjungan Wakil Presiden pada 4 November 2024. “Kondisi lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat perihal Kebersihan Lingkungan, Tingkat Kesehatan Masyarakat, Kebutuhan Ibu Hamil, serta kasus stunting dan gizi buruk”, ucap Plt. Sekda.

Diketahui, stunting dan gizi buruk memliki korelasi dengan sanitasi yang buruk, dan akan berdampak timbulnya berbagai penyakit infeksi pada balita seperti diare, dan cacingan yang akan mengganggu proses pencernaan dalam proses penyerapan nutrisi. Jika kondisi ini dibiarkan dalam waktu lama dapat memicu terjadinya stunting.

“Direncanakan empat Kabupaten di Kalimantan Tengah dijadikan percontohan, akan dilakukan revitalisasi untuk terwujudnya lingkungan sehat, dan salah satunya adalah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Semua RT dilibatkan dalam upaya tersebut,” ucap Katma.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Kobar Rody Iskandar dalam laporannya menuturkan, bahwa RT sebagai ujung tombak sangat berperan dalam upaya mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, penanganan stunting serta upaya yang saat ini sedang berlangsung yaitu SSGI 2024.  

“Harapan kami, hasil SSGI Kobar akan lebih baik, walaupun masih ada beberapa kendala saat penelusuran data-data terkait”, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3APPKB Prov. Kalteng sekaligus Sekretaris TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Prov. Kalteng Linae Victoria Aden menjelaskan tentang tanda-tanda stunting dan dampaknya bagi tumbuh kembang anak.

Disampaikan pula, peran penting Ketua RT dalam upaya menurunkan Stunting. Sebagai ujung tombak di tingkat paling bawah, RT yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya menurunkan angka stunting seperti pengumpulan data, mengidentifikasi keluarga berisiko stunting (ibu hamil, ibu menyusui, balita), melakukan pendataan rutin terkait status gizi anak, sosialisasi dan edukasi, menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak.

Linae mengatakan, Percepatan Penurunan stunting adalah bagian Asta Cita yang menjadi misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dimana salah satunya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

“Lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan ibu hamil, balita, dan anak stunting, salah satu pemicu stunting adalah lingkungan yang buruk”, tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian turunnya Kasus Stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat, dari 21,1% di 2022 menjadi 17,9% di tahun 2023.

“Kondisi ini harus dipertahankan, agar kasus stunting semakin turun dan mencegah terjadinya kasus baru stunting,” tutup Linae.

Tampak hadir mengikuti kegiatan tersebut para Kepala OPD Prov. Kalteng, para Camat. Lurah, serta Ketua RT setempat. (Gina/Photo:Gina)/Edt:WP(***)