Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa membuka Kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati Puspem Badung (Foto : @setda.badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa membuka Kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati Puspem Badung, Rabu (24/04/2024). Turut hadir Ketua Satgas Stunting Provinsi Bali Made Ayu Witriasih, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, beserta dinas terkait di lingkup Kabupaten Badung.

Selaku Ketua Tim Penurunan Stunting di Kabupaten Badung, Wabup Suiasa dalam arahanya menyampaikan bahwa dirinya selalu memperkuat dan memperteguh tim koordinasi percepatan penurunan stunting untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan stunting, salah satunya dengan melaksanakan diskusi forum koordinasi percepatan penurunan stunting. ”Hari ini kita membangun komunikasi efektif bersama tim dan seluruh komponen stakeholder terkait, dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Badung, kita bersama tim lakukan rutin setiap bulan, bahkan skala besar dan evaluasi kami lakukan setiap tiga bulan untuk melakukan komunikasi yang efektif,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Badung, pihaknya mengajak seluruh timnya bekerja keras bersama-sama dengan saling mendukung, memberikan kekuatan serta saling terkoneksi.” Mari kita bekerja bersama-sama dan saling terkoneksi dan saling mendukung dengan metode empat tepat, yaitu tepat sasaran, tepat perencanaan, tepat waktu dan tepat tempat. Jika empat tepat ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan saling memberikan kekuatan saya yakin dan percaya bahwa dalam menangani stunting ini kita tidak hanya menurunkan saja tetapi justru bisa melakukan percepatan,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua satgas Stunting Provinsi Bali Made Ayu Witriasih memaparkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di indonesia pihaknya telah melakukan upaya-upaya dengan melakukan meningkatkan kualitas berkehidupan berkeluarga serta memperbaiki pola asuh. “Dalam melakukan percepatan penurunan stunting upaya kami dalam pelaksanaan perencanaan kami susun rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko stunting,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan forum percepatan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ini penting sekali dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kemudian menyelaraskan mengintegrasikan serta melakukan evaluasi, apakah program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. “Sasaran lokus yang telah ditetapkan pada forum stunting di Kabupaten Badung, dilihat dari hasil studi kesehatan Indonesia yang disingkat dengan SKI tahun 2023. Provinsi bali telah berada dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 7,2% yang menjadikan bali adalah provinsi terendah nasional di bawah 10 satu-satunya provinsi di bawah 10 di nasional,” jelasnya. (***)

*(Prokompim, Pemerintah Kabupaten Badung)

Penandatangan Letter of Intent Persahabatan Antara Pemkot Tangerang dengan Kota Yantai oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang dengan Wali Kota Yantai, Zheng Deyan.(Foto : @www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Pemerintah Kota (Pemkot) resmi menjalin hubungan sister city dan kerja sama dengan Kota Yantai dari Provinsi Shandong, Cina, yang ditandai dengan penandatangan Letter of Intent Persahabatan Antara Pemkot Tangerang dengan Kota Yantai oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang dengan Wali Kota Yantai, Zheng Deyan.

Dalam kesempatannya, Pj Wali Kota Tangerang, menyambut baik hubungan kerja sama yang meliputi kerja sama di lingkup bidang bisnis, industri dan pendidikan.

“Tentunya kita berharap dalam lingkup kerja sama yang salah satunya di bidang bisnis dan pengembangan UMKM ini dapat mempertebal rantai bisnis dan rantai pasok hingga masuk ke pasar digital dan global,” tutur Pj Wali Kota dalam acara yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu, (24/04/2024).

Selain bidang bisnis dan pengembangan UMKM, Dr. Nurdin, juga menyampaikan bahwa Pemkot Tangerang juga siap memfasilitasi realisasi hubungan kerja sama di bidang pengembangan industri ramah lingkungan serta pada bidang pendidikan termasuk pertukaran pelajar.

“Kami sekali lagi menyambut baik dan siap memfasilitasi hubungan sister city ini dan berharap hubungan persahabatan antara dua kota dari dua negara berbeda ini dapat sama-sama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Dr. Nurdin.

Sementara itu, Wali Kota Yantai, Zheng Deyan, berharap, nantinya dapat semakin mempererat kemitraan strategis yang telah terjalin antara Indonesia dengan Cina.

“Dan tentunya dapat menjadi ajang untuk saling mempromosikan berbagai potensi yang ada di dua kota bersaudara ini dan juga di antara dua negara bersahabat ini,” tukas Zheng. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri (Foto : @sumbarprov.go.id)

Bukittinggi, goindonesia.co – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Hansastri mengimbau kabupaten dan kota untuk serius dan fokus melakukan percepatan pelaksanaan 1 peta sesuai amanat Perpres Nomor 23 Tahun 2021 dengan menuntaskan penetapan dan penegasan batas desa dan nagari di wilayah masing-masing.

Hal itu ditegaskan Hansastri saat memberikan sambutan pada kegiatan Asistensi Teknis Penegasan Batas Desa serta Pemutakhiran Data Nama Desa dan Kode Desa di Aula UPTD Balai Pelatihan Pertanian, Mandiangin, Bukittinggi, Rabu (24/4/2024).

Menurut Hansastri, kabupaten dan Kota sebagai pemilik kewenangan penetapan batas desa/nagari memiliki tanggungjawab serta peran besar dan strategis sekaligus sebagai ujung tombak pelaksanaan percepatan penetapan batas dimaksud di wilayahnya masing-masing. 

“Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya bisa mendorong dan mensupport bapak ibu semua. Lebih dari ini, Kuncinya ada pada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota,”ujar Hansastri kepada para peserta yang berasal dari kabupaten dan kota di Sumbar yang memiliki desa.

Hansastri menambahkan, penetapan dan penegasan batas nagari/desa merupakan langkah penting untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari/Desa yang memenuhi aspek secara teknis dan yuridis.

Lebih lanjut dijelaskan Hansastri, berdasarkan hasil monitoring yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otda per Maret 2024, telah ada peningkatan dalam proses pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat. 

Dari 1.035 Nagari/desa telah ditetapkan dengan Peraturan KDH, sebanyak 168 nagari/desa atau 16,23 persen, Dalam proses pelaksanaan penegasan sampai dengan bulan april 2024 sebanyak 588 nagari/desa. Sementara yang masih belum ada progres atau belum dilaksanakan sama sekali, sebanyak 279 nagari/desa atau 27,05 persen.

“Kondisi saat ini, batas desa atau nagari di Sumatera Barat baru selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 168 desa dari total 1.035 Desa se Sumatera Barat. Artinya baru selesai 16,23 persen. Oleh karenanya, pertemuan ini menjadi penting, dalam upaya bagaimana menemukan cara percepatan pencapaian target. Harus ada komitmen disemua lapisan,”tegas Hansastri. 

“Memang harus kita akui, bahwa masih ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala sehingga penting untuk kita diskusikan bersama. Diantaranya Peta Batas Nagari/Desa masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014, terbatasnya APBD, anggaran desa belum mengakomodir, hingga lemahnya konsolidasi dan koordinasi OPD pelaksana penetapan dan penegasan batas nagari atau desa di daerah,”lanjut Sekda.

Sekda berharap melalui asistensi teknis oleh Kemendagri tersebut, dapat merumuskan kesepakatan bersama, termasuk mohon kebijakan Kemendagri untuk bisa membantu Sumatera Barat dalam upaya percepatan ini.

“Saya yakin, semua kita dan Kepala Daerah akan sepemikiran dengan kita bersama, untuk segera menuntaskan pemenuhan target ini. Tinggal lagi kita carikan apa dan bagimana solusinya, Semoga pertemuan ini bisa berjalan baik dan mendapatkan hasil yang optimal,”pungkas Hansastri. 

Kegiatan yang diikuti perwakilan dari OPD dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, serta Bagian Pemerintahan, ini dibuka secara daring oleh Plh. Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Ayu Firman.

Asistensi teknis ini menurut Ayu untuk meng-update data dan informasi mengenai penegasan batas desa serta pemutakhiran data nama desa yang telah dilaksanakan masing-masing kabupaten.

Semoga kegiatan ini dapat mempercepat proses penegasan batas desa serta pemutakhiran data nama desa dan kode desa yang ditandai dengan lahirnya peraturan bupati,” harap Ayu Firman.

Dia mengungkapkan asistensi teknis ini diharapkan mampu menemukan solusi dari berbagai masalah yang sering ditemui tim teknis provinsi dan kabupaten di lapangan.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini juga menjadi ajang monitoring dan evaluasi terhadap proses dan progres penetapan dan penegasan batas desa yang telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui tim PPBDes, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (***)

*(Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat)