Acara Sosialisasi KIP dengan tema “Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Implementasi KIP Desa” yang berlangsung di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng (Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan, dalam acara Sosialisasi KIP dengan tema “Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Implementasi KIP Desa” yang berlangsung di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (25/4).

Kadis Suwarmawan menegaskan bahwa peran strategis PPID dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. “Tugas PPID adalah bagian integral dari good governance yang menuntut keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suwarmawan menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM dan pelayanan informasi menjadi fokus utama PPID dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satu tugas utama PPID adalah menyediakan informasi publik kepada pemohon informasi.

“Dengan keberadaan PPID, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan masyarakat dapat memperoleh informasi berkualitas sesuai dengan haknya,” tambah Suwarmawan.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya, menekankan bahwa sosialisasi KIP secara khusus dilakukan di setiap desa di Bali, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi. “KIP Desa memiliki standar layanan informasi publik tersendiri, yang harus diimplementasikan dengan baik di setiap desa,” jelas Wirajaya.

Wirajaya juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik melalui infrastruktur dan perangkat lunak yang telah disediakan. Dia berharap dukungan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan PPID di setiap desa.

Sosialisasi ini akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 25-26 April 2024 yang dihadiri oleh peserta dari pengelola KIP  setiap desa di seluruh Kecamatan di Buleleng secara daring dan luring. Acara hari ini menghadirkan narasumber dari Koordinator P3PD, Nyoman Arta Negara, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna memperkuat pemahaman tentang implementasi KIP Desa. (***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Plt. Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, Apipudin (Foto : @portal.sukabumikota.go.id)

Sukabumi, goindonesia.co – Sejumlah kegiatan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan calon jemaah haji telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi. Plt. Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, Apipudin, saat ditemui di kantornya pada 24 April 2024 menerangkan bahwa persiapan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat kota yang telah digelar pada 18 April lalu. Selain itu sejak beberapa waktu lalu hingga 26 April mendatang tengah dilaksanakan pula bimbingan manasik haji tingkat kecamatan.

Adapun persiapan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pemberian vaksin meningitis dan influenza bagi calon jemaah haji pada 28 April, pembinaan ketua regu dan ketua rombongan pada 29 April dan penutupan bimbingan manasik haji yang direncanakan akan dilakukan pada 30 April 2024.

Ia pun menerangkan bahwa tahun ini Kota Sukabumi mendapatkan penambahan kuota jemaah haji sebanyak 80 orang, sehingga jumlah calon jemaah haji reguler asal Kota Sukabumi yang akan diberangkatkan adalah sebanyak 336 orang.

“Untuk kuota sebanyak 336 orang jemaah reguler ditambah 8 orang petugas dan 1 orang petugas KBIH total 345 orang. Jemaah laki – laki sebanyak 139 orang dan perempuan 197 orang. Jemaah lansia ada 8 orang. Jumlah kuota ini ditambah 80 orang karena tahun lalu jumlah jemaah hanya 256 orang. Penambahan ini paling banyak se – Jawa Barat.” Jelasnya

Ia menambahkan berdasarkan jadwal yang diterima oleh Kantor Kemenag Kota Sukabumi, diperkirakan para calon jemaah haji asal Kota Sukabumi akan tergabung dalam kloter 35 JKS dan berangkat menuju Mekkah pada tanggal 27 Mei mendatang

“Ini baru perkiraan karena menurut jadwal yang diterima, jemaah haji asal Kota Sukabumi masuk kloter 35 JKS dan gelombang kedua. Artinya seluruh jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta langsung ke Mekkah. Estimasi keberangkatan pada tanggal 27 Mei 2024.”

Saat ini seperti dijelaskannya Kantor Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi terkait keberangkatan calon jemaah haji menuju embarkasi. Menurutnya Pemerintah Kota Sukabumi akan menyiapkan 10 unit bus untuk mengantarkan calon jemaah haji ke Asrama Haji Pondok Gede. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Surabaya, goindonesia.co – Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII terasa istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada acara yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024) itu, pemerintah pusat menganugerahkan dua penghargaan kepada Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo satu kali seumur hidup itu diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, yang juga mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi kembali meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.

Menurut Tito, penilaian tersebut tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.

“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.

Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 

“Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Ipuk menyampaikan, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.

Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.

“Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi” pungkas Ipuk. (***)

*@banyuwangikab.go.id