Connect with us

Health

Gerak Cepat Merespons Lonjakan Kasus COVID-19 di Daerah

Published

on

ILUSTRASI  COVID-19 /pexels/cottonbro

Jakarta, goindonesia.co – Perkembangan kasus COVID-19 pasca libur lebaran 2021 telah diprediksi sebelumnya. Beberapa wilayah seperti Kudus dan Bangkalan melaporkan kejadian luar biasa kasus COVID-19 yang mengakibatkan ruangan isolasi dan intensif di rumah sakit di dua daerah tersebut penuh. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bergerak cepat mendukung fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di dua daerah tersebut untuk menekan lonjakan kasus.

“Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan dan dibedakan. Untuk daerah-daerah dengan kondisi lonjakan kasusnya tinggi, kita harus memberikan dukungan fasilitas kesehatan seperti bantuan tempat tidur, alat-alat medis, termasuk mendukung persediaan obat-obatan dan menambah alokasi tenaga kesehatan. Kemenkes juga melakukan mitigasi dan evaluasi dalam rangka membantu manajemen pelayanan kesehatan bagi daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus tinggi tersebut,” ungkap dr. Dante Saksono Harbuwono Spd. PD-KEMD, Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan RI, dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (10/6).

PPKM Mikro yang menjadi langkah antisipasi hingga level RT/RW juga diperketat di daerah-daerah yang belum mengalami lonjakan kasus tinggi. “PPKM Mikro akan terus kita lanjutkan di 34 Provinsi, sampai kondisi waspada ini kita lampaui dan terbukti mampu menurunkan kasus COVID-19,” terang dr. Dante.

Pada kesempatan yang sama HM Hartopo, Bupati Kudus juga melaporkan kondisi Kudus saat ini agak melandai kasusnya. “Memang masih ditemui permasalahan seperti perlunya tambahan SDM kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan. Maka dari itu, kita mulai mengalokasikan anggaran untuk memenuhinya, sehingga di minggu depan kita bisa maksimalkan pusat-pusat isolasi mandiri warga di Kudus,” jelasnya.

Peninjauan langsung yang dilakukan Menteri Kesehatan ke Kudus beberapa waktu lalu juga turut mendorong vaksinasi di Kudus dengan mengalokasikan vaksin COVID-19 sebanyak 50 ribu dosis untuk mempercepat vaksinasi di daerah tersebut. “Sehingga saat ini kita melakukan vaksinasi dengan gencar-gencarnya di Kudus,” terang HM Hartopo.

HM Hartopo mengakui kejadian di Kudus diluar prediksinya dan jajarannya karena selama Kudus melaksanakan vaksinasi sebelum lebaran, hanya ada 60 kasus COVID-19 dan semuanya tanpa gejala. Peningkatan yang terjadi diduga akibat adanya pergerakan pemudik ke Kudus saat lebaran 2021 lalu. “Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap kejadian ini adalah menutup semua akses keluar-masuk Kadus. Apabila keperluan masyarakat tidak terlalu penting, maka warga yang ingin masuk Kudus diminta putar balik,” terangnya.

Kementerian kesehatan sendiri sudah memiliki permodelan untuk memprediksi puncak lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran, “Tingkat kasus kira-kira akan berlangsung selama 6-7 minggu dari puncak mobilisasi. Dengan penerapan PPKM Mikro dan keterlibatan masyarakat secara luas, kita bisa menekan penularan ini,” tambah dr. Dante.

Dr. Dante juga mengimbau apabila ada liburan panjang lagi, masyarakat bisa menahan diri dari melakukan perjalanan. “Apa yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama. Apa yang terjadi di Kudus tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah Kudus, tapi juga tanggung jawab secara nasional untuk memberikan kontribusi yang efektif,” tegasnya.

Selain di Kudus, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur juga menjadi sorotan nasional karena jumlah keterisian rumah sakit terus bertambah. “Di RSUD Bangkalan saat ini, dari 150 tempat tidur yang kami sudah terisi 105. Itu sekitar 70% jumlah keterisiannya. Kejadian ini bermula 2 minggu pasca lebaran. Puncaknya terjadi pada Jumat dan Sabtu lalu, dengan rata- rata pasien yang datang ke RSUD bergejala cukup buruk,” terang dr. Nunuk Kristianti, Kepala RSUD Bangkalan.

Tidak sampai di situ, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di RSUD Bangkalan juga sampai tertular COVID-19. “Yang terinfeksi hingga mencapai 20 orang, 10 orang tenaga kesehatan dan sisanya tenaga administrasi,” terang dr. Nunuk lebih lanjut.

Di Bangkalan, Kemenkes juga bergerak cepat dengan memberikan dukungan peralatan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, rumah sakit di Surabaya juga disiapkan untuk menjadi rumah sakit penyangga bagi pasien rujukan COVID-19 dari Bangkalan, Madura.

“Saya mengimbau kepada masyarakat agar mengenali gejala COVID-19. Masyarakat diharapkan agar tidak malu memeriksakan diri dan bekerja sama dalam melaksanakan testing agar turut menekan lonjakan kasus COVID-19,” imbau dr. Nunuk.

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

(***)

Kesehatan

Kemenkes Tambah Vaksin Indovac untuk Booster ke-2

Published

on

Pemberian vaksin COVID-19 (Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI,@sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Kesehatan RI menambahkan regimen vaksin COVID-19 berupa vaksin Indovac sebagai booster kedua. Vaksin Indovac berlaku bagi sasaran yang mendapatkan vaksin primer AstraZeneca.

Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 Indovac ini bagi semua masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Sebelumnya vaksin Indovac hanya diberikan pada Lansia di atas 60 tahun.

Vaksin ini telah mendapat Persetujuan
Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada. Penggunaannya pun berdasarkam rekomendasi ITAGI Nomor ITAGI/SR/3/2023 tanggal 6 Maret tentang Update Pemberian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster IndoVac.

Vaksin booster ke-2 Indovac diberikan dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml. Vaksin booster Indovac ini diberikan dengan interval 6 bulan sejak vaksinasi dosis booster ke-1.

Pemberian vaksin dosis booster ke-2 Indovac bagi masyarakat umum dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

Booster diperlukan agar imunitas terjaga dan dapat memutus penularan COVID-19. Masalahnya, kasus COVID-19 yang masuk rumah sakit dan kasusnya tergolong sedang dan berat sebagian besar belum dibooster.  Begitupun untuk kasus yang meninggal, sebagian besar  belum dibooster. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI,@sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Kesehatan

Sinergi Dengan PIDHI dan Kedokteran Hewan UNUD, BKOW Bali Sosialisasikan Bahaya dan Cara Pencegahan Penularan Virus Rabies

Published

on

Ketua BKOW Provinsi Bali Ny. Tjok. Putri Hariyani Ardhana Sukawati melakukan sosialisasi bahaya rabies dan cara pencegahannya di Kantor Desa Sibangkaja, Badung (Dokumentasi :  Pemerintah Provinsi Bali, @www.baliprov.go.id)

Badung, goindonesia.co – Dalam rangka menyelaraskan program Pemerintah Provinsi Bali dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali dan GOW Kabupaten, Ketua BKOW Provinsi Bali Ny. Tjok. Putri Hariyani Ardhana Sukawati melakukan sosialisasi bahaya rabies dan cara pencegahannya di Kantor Desa Sibangkaja, Badung, Kamis (2/3).

Ketua BKOW Provinsi Bali, Ny. Tjok Putri Hariyani Ardhana Sukawati mengatakan sosialisasi dilakukan untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Ini mengingat kesehatan adalah prioritas utama yang harus dijaga untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa rabies merupakan virus menular melalui gigitan yang selalu fatal pada hewan berdarah panas dan dapat menyerang manusia (zoonosis) yang bisa disebabkan oleh hewan berupa sapi, anjing, kucing, kelelawar, kera dan monyet.

“Itu sebabnya perlu kepedulian bersama untuk mencegah penyebarluasan virus rabies ini,” kata istri Wakil Gubernur Bali ini.

Sosialisasi kali ini BKOW menggandeng Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) Provinsi Bali dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (UNUD). Selain PIDHI (organisasi wanita yang mewadahi istri-istri dokter hewan, istri-istri sarjana kedokteran hewan, dokter hewan wanita, dan sarjana kedokteran hewan wanita), acara sosialisasi juga dihadiri kader PKK Desa Sibangkaja.

Bertindak sebagai narasumber Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNUD Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha yang membawakan materi “Rabies, Pencegahan dan Penanggulangannya”. Dalam penjelasannya, Prof. Suartha mengatakan untuk melindungi hewan peliharaan (terutama anjing dan kucing) agar tidak membahayakan warga sekitar, maka penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran melakukan vaksinasi untuk anjing dan kucing kita kepada petugas dari dinas peternakan. Karena vaksinasi akan melindungi hewan dari penyakit rabies dan memutus rantai penularan virus rabies tersebut.

Selain itu, kita juga harus waspada terhadap anjing gila yang air liurnya mengandung rabies, karena pada umumnya anjing anjing tersebut akan takut kepada sinar matahari dan memilih berkeliaran pada malam atau subuh. Bahkan hal yang paling perlu kita waspadai adalah saat kita pergi ke pasar subuh, apabila ada anjing yang mendekati perlu diketahui bahwa itulah anjing gila yang menyasar kaki kita untuk digigit dan ditularkan rabies.

“Apabila ada dari kita yang terlanjur digigit anjing, maka segeralah cuci dengan sabun, karena virus rabies itu bersifat labil, dan mudah rusak dengan sabut dan alkohol 70% serta cepat menguap dalam suhu 60 derajat celcius. Selain itu penting bagi kita lanjut mencari penanganan medis karena virus rabies akan mengalami inkubasi minimal 7 hari dan bisa mencapai hitungan bulan bahkan tahun,” ungkapnya.

Anjing-anjing yang menularkan rabies memiliki tiga (3) fase, yakni

1. Fase furious (galak) rabies memiliki ciri sebagai berikut dia tidak tenang, nervous, agresif, kehilangan rasa takut pada manusia, menggigit apa saja, hipersalivasi dan bereaksi yang berlebihan.

2. Fase paralisis adalah fase dimana mereka akan memilih bersembunyi dari keramaian, takut sinar dan hanya keluar mencari makan saat matahari sudah tenggelam.

3. Fase dumb (bodoh) adalah saat si anjing gila itu mengalami kejang dan kemudian mati.

Dijelaskan juga bahwa nampak beberapa gejala orang yang kena rabies, antara lain kesemutan di bagian tubuh yang digigit, keluar air liur yang banyak, takut air, takut cahaya, mudah merasa terganggu oleh suara, gerakan bola mata yang ‘aneh’ dan tidak fokus, kejang-kejang, mengalami gejala syaraf yang lain dan kemudian meninggal.

Kepala Desa Sibangkaja, Ni Nyoman Rai Sudani mengatakan bahwa di desanya sudah melakukan penanganan rabies sejak tahun 2016 silam. Selain sosialisasi pihaknya juga melakukan penanganan rabies di lapangan dengan melibatkan petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten. Hal ini dilakukannya mengingat warga Desa Sibangkaja sangat menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak. (***)

(Sumber :  Pemerintah Provinsi Bali, @www.baliprov.go.id)

Continue Reading

Kesehatan

Dinkes Kabupaten Tangerang Edukasi Keamanan Pangan di Sektor Industri Rumahan

Published

on

Penyuluhan Dinkes Kabupaten Tangerang dalam rangka memperketat pengawasan dan memperbanyak edukasi keamanan pangan pada industri rumah tangga pangan (Dokumentasi : Diskominfo Kab.Tangerang, @tangerangkab.go.id)

Tangerang, goindonesia.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang memperketat pengawasan dan memperbanyak edukasi keamanan pangan pada industri rumah tangga pangan (IRTP) sebagai salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat. 

Kepala seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Kabupaten Tangerang, Desi Tirtawati, S.Farm., Apt menjelaskan, penyuluhan keamanan pangan merupakan program rutin sebagai upaya mengedukasi pelaku IRTP baru yang belum memiliki izin.

Penyuluhan keamanan pangan merupakan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) yang menjadi salah satu persyaratan dalam mendapatkan izin edar PIRT/ SPPIRT.

“Penyuluhan tersebut diselenggarakan tanggal 28 sampai dengan 1 maret 2023 di Hotel Lemo Tangerang. Total peserta penyuluhan berjumlah 100 orang yang dibagi dalam 2 gelombang,” ujar Desi saat dikonfirmasi, Kamis (2/3/2023).

Dia menjelaskan penyuluhan Keamanan Pangan akan diselenggarakan bertahap selama 8 kali selama 2023 dengan kuota peserta pelatihan 50 orang untuk setiap gelombang.

“Untuk para pelaku usaha pangan rumahan yang ingin mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini dapat mendaftar melalui web Dinas Kesehatan. Penyuluhan tersebut gratis tanpa dipungut biaya apapun,” terangnya.

Menurut dia, perkembangan IRTP di Kabupaten Tangerang terus mengalami lonjakan sangat signifikan setiap tahunnya, sehingga harus diimbangi juga dengan edukasi keamanan pangan. “Setiap tahun meningkat, bahkan sekarang produknya lebih inovatif dari segi bahan, cita rasa dan kemasan,” tambah dia. (***)

(Sumber : Diskominfo Kab.Tangerang, @tangerangkab.go.id)

Continue Reading

Trending