Connect with us

Health

Gerak Cepat Merespons Lonjakan Kasus COVID-19 di Daerah

Published

on

ILUSTRASI  COVID-19 /pexels/cottonbro

Jakarta, goindonesia.co – Perkembangan kasus COVID-19 pasca libur lebaran 2021 telah diprediksi sebelumnya. Beberapa wilayah seperti Kudus dan Bangkalan melaporkan kejadian luar biasa kasus COVID-19 yang mengakibatkan ruangan isolasi dan intensif di rumah sakit di dua daerah tersebut penuh. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bergerak cepat mendukung fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di dua daerah tersebut untuk menekan lonjakan kasus.

“Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan dan dibedakan. Untuk daerah-daerah dengan kondisi lonjakan kasusnya tinggi, kita harus memberikan dukungan fasilitas kesehatan seperti bantuan tempat tidur, alat-alat medis, termasuk mendukung persediaan obat-obatan dan menambah alokasi tenaga kesehatan. Kemenkes juga melakukan mitigasi dan evaluasi dalam rangka membantu manajemen pelayanan kesehatan bagi daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus tinggi tersebut,” ungkap dr. Dante Saksono Harbuwono Spd. PD-KEMD, Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan RI, dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (10/6).

PPKM Mikro yang menjadi langkah antisipasi hingga level RT/RW juga diperketat di daerah-daerah yang belum mengalami lonjakan kasus tinggi. “PPKM Mikro akan terus kita lanjutkan di 34 Provinsi, sampai kondisi waspada ini kita lampaui dan terbukti mampu menurunkan kasus COVID-19,” terang dr. Dante.

Pada kesempatan yang sama HM Hartopo, Bupati Kudus juga melaporkan kondisi Kudus saat ini agak melandai kasusnya. “Memang masih ditemui permasalahan seperti perlunya tambahan SDM kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan. Maka dari itu, kita mulai mengalokasikan anggaran untuk memenuhinya, sehingga di minggu depan kita bisa maksimalkan pusat-pusat isolasi mandiri warga di Kudus,” jelasnya.

Peninjauan langsung yang dilakukan Menteri Kesehatan ke Kudus beberapa waktu lalu juga turut mendorong vaksinasi di Kudus dengan mengalokasikan vaksin COVID-19 sebanyak 50 ribu dosis untuk mempercepat vaksinasi di daerah tersebut. “Sehingga saat ini kita melakukan vaksinasi dengan gencar-gencarnya di Kudus,” terang HM Hartopo.

HM Hartopo mengakui kejadian di Kudus diluar prediksinya dan jajarannya karena selama Kudus melaksanakan vaksinasi sebelum lebaran, hanya ada 60 kasus COVID-19 dan semuanya tanpa gejala. Peningkatan yang terjadi diduga akibat adanya pergerakan pemudik ke Kudus saat lebaran 2021 lalu. “Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap kejadian ini adalah menutup semua akses keluar-masuk Kadus. Apabila keperluan masyarakat tidak terlalu penting, maka warga yang ingin masuk Kudus diminta putar balik,” terangnya.

Kementerian kesehatan sendiri sudah memiliki permodelan untuk memprediksi puncak lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran, “Tingkat kasus kira-kira akan berlangsung selama 6-7 minggu dari puncak mobilisasi. Dengan penerapan PPKM Mikro dan keterlibatan masyarakat secara luas, kita bisa menekan penularan ini,” tambah dr. Dante.

Dr. Dante juga mengimbau apabila ada liburan panjang lagi, masyarakat bisa menahan diri dari melakukan perjalanan. “Apa yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama. Apa yang terjadi di Kudus tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah Kudus, tapi juga tanggung jawab secara nasional untuk memberikan kontribusi yang efektif,” tegasnya.

Selain di Kudus, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur juga menjadi sorotan nasional karena jumlah keterisian rumah sakit terus bertambah. “Di RSUD Bangkalan saat ini, dari 150 tempat tidur yang kami sudah terisi 105. Itu sekitar 70% jumlah keterisiannya. Kejadian ini bermula 2 minggu pasca lebaran. Puncaknya terjadi pada Jumat dan Sabtu lalu, dengan rata- rata pasien yang datang ke RSUD bergejala cukup buruk,” terang dr. Nunuk Kristianti, Kepala RSUD Bangkalan.

Tidak sampai di situ, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di RSUD Bangkalan juga sampai tertular COVID-19. “Yang terinfeksi hingga mencapai 20 orang, 10 orang tenaga kesehatan dan sisanya tenaga administrasi,” terang dr. Nunuk lebih lanjut.

Di Bangkalan, Kemenkes juga bergerak cepat dengan memberikan dukungan peralatan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, rumah sakit di Surabaya juga disiapkan untuk menjadi rumah sakit penyangga bagi pasien rujukan COVID-19 dari Bangkalan, Madura.

“Saya mengimbau kepada masyarakat agar mengenali gejala COVID-19. Masyarakat diharapkan agar tidak malu memeriksakan diri dan bekerja sama dalam melaksanakan testing agar turut menekan lonjakan kasus COVID-19,” imbau dr. Nunuk.

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

(***)

Health

Komnas PA Tanggapi Lambatnya Pelabelan Bisphenol A (BPA)

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Penggunaan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti kanker, syaraf dan lain sebagainya. Zat BPA tersebut salah satunya terdapat pada galon guna ulang.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Koordinator Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Nia Umar, di acara Selebrasi 23 Tahun Komnas Perlindungan Anak, yang berlangsung di Aula Komnas Perlindungan Anak, Pasar Rebo Jakarta Timur, Selasa (26/10/2021).

“Jadi saya menakut-nakuti. BPA itu ibarat polusi yang tidak kelihatan. Kalau asap masih kelihatan. BPA secara akumulatif dapat memicu berbagai macam penyakit,” papar Nia Umar.

Dia acara diskusi publik berjudul ‘Bebaskan Anak, Balita, Bayi dan Janin dari Bahaya Bisphenol A (BPA) – Urgensi Label Bebas BPA untuk Kesehatan,’ tersebut Nia mengimbau, agar masyarakat berhati-hati.

“Perhatikan kesehatan keluarga. BPA ada diberbagai kemasan, mulai dari plastik, kaleng, dan galon. Dari tiga kemasan tersebut yang perlu diperhatikan adalah galon air minum,” ujarnya.

Nia menegaskan, galon isi ulang harus kita perhatikan. Misal air dimasukan ke galon dan diangkut menggunakan mobil. Di mobil galon ini terpapar panas matahari.

“Belum lagi ketika di minimarket terjemur panas matahari. Kejadian ini dapat membuat BPA larut dan masuk ke dalam air minum,” jelasnya.

Tidak hanya anak-anak, menurutnya, bahaya BPA juga mengancam kesehatan ibu hamil dan lingkungan.

“Bahaya BPAberdampak bagi tubuh ibu hamil dan menyusui. Bagi yang menyusui, risiko yang ditimbulkan adalah ASI yang diminum bayi akan mengandung BPA. Sehingga bisa jadi si bayi ini tidak mau lagi menyusui melalui payudara ibu mereka,” kata Nia.

BPA dapat mengganggu kerja endokrin dan meniru esterogen. Bahkan Laporan Program Toksikologi Nasional AS pada 2008 menyatakan keprihatinannya atas efek BPA kepada otak dan perilaku dan kelenjar prostat pada janin.

Sementara sifat BPA ini akan terjadi migrasi, apabila terkena panas secara berulang-ulang dan terjadi gesekan atau goresan. Belum lagi saat pemindahan dari truk ke depo –depo ini sangat mungkin timbulnya gesekan.

Jika larut dan air minum yang terkandung BPA ini masuk ke dalam tubuh, maka sel kanker dapat dipicu untuk hidup dan membuat risiko terjadinya kanker semakin tinggi.

“Gunakan kemasan bebas BPA. Pemerintah harus memuat regulasi yang lebih ketat dalam penggunaan kandungan BPA pada kemasan makanan ataupun minuman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, SE, M.A.P, menyampaikan bawah Pemerintah menyambut positif. Setuju jika kemasan plastik makanan dan minuman harus free BPA.

“DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan BPOM. Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah akan mengalokasikan untuk sosialisasi bahaya BPA,” terang Arzeti Bilbina.

Senada dengan Nia Umar dan Arzeti, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dengan tegas menyatakan, kekecewaan atas lambannya pihak BPOM yang tidak segera memberi label pada galon guna ulang yang jelas mengandung BPA.

“Saya sudah beberapa kali menjadi narasumber webinar tentang pelabelan BPA. Dan BPOM masih lambat dalam menetapkan revisi PERKA label,” ujarnya geram.

Di banyak negara, kata Arist, BPA pada kemasan sudah dilarang. Beliau juga mensinyalir adanya upaya menggagalkan rencana BPOM untuk merevisi PERKA label terkait BPA.

“Seharusnya tidak ada toleransi batas ambang terkait kemasan yang mengandung BPA untuk bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Jangan sampai upaya ini malah menyesatkan bagi konsumen, BPA tetap racun. Migrasinya tidak layak dikonsumsi oleh usia rentan,” papar Arist Merdeka.

Arist bertekad tidak akan surut terus berjuang demi kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak, bayi, balita dan janin. Tuntutannya jelas agar BPOM segera memberi label pada galon guna ulang berbahan PC dengn kode plastik No.7 yang nyata – nyata mengandung BPA.

Menurutnya, migrasi BPA awalnya dari galon guna ulang, migrasi ke air. Sejak proses pencuncian galon di pabrik, saat dibawa dari pabrik ke distributor sudah terjemur matahari.

“Masuk ke toko-toko dijemur matahari lagi. Padahal BPA mudah bermigrasi bila terjadi pemanasan maupun gesekan,” papar Arist.

Continue Reading

Health

Sesuai Prediksi, DKI Jakarta Akhirnya Nihil Kasus Kematian COVID-19

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono sebelumnya memprediksi DKI Jakarta akan mencapai nol kasus kematian COVID-19 dalam sepekan hingga dua pekan ke depan. Tepat sepekan dari prediksi mencuat, per Kamis (7/10/2021) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kabar baik tersebut.

“Sebuah hari yang patut disyukuri. Dalam 24 jam terakhir terdapat 0 permintaan pelayanan pemakaman protap COVID-19 di DKI Jakarta,” ungkapnya dalam akun Instagram pribadi, berdasarkan data Distamhut DKI sejak jam 18:00 Rabu (6/7/2021) sampai 18:00 Kamis (7/10/2021).

Anies berharap tren baik ini bisa terus dijaga hingga hari-hari berikutnya. Ia tak ingin DKI Jakarta kembali menghadapi lonjakan kasus kematian di Juli lalu yang bisa mencapai lebih dari 200 kasus.

“Mari kita jaga sama-sama. Jangan lepas masker dulu,” pesan Anies.

Jika dilihat berdasarkan data yang dihimpun Satgas COVID-19, DKI Jakarta mencatat nol kasus Corona per Senin (4/10/2021), sementara Kamis (7/10/2021) satu orang meninggal dunia.

Diberitakan sebelumnya, prediksi Pandu soal catatan nol kasus kematian COVID-19 bukan tidak berdasar. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kemungkinan tersebut.

Salah satunya ialah cakupan vaksinasi lansia. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua pada lansia di atas 80 persen.

“Yang pertama kali saya ingat Inggris itu bisa angka kematiannya zero (nol) ketika terjadi, peningkatan gelombang memprioritaskan salah satu negara sejak awal vaksinasi lansia,” jelas Pandu saat dihubungi detikcom Jumat (1/10/2021).

Continue Reading

Berita

Guru Besar Teknik Kimia Undip : “Kemasan Makanan dan Minuman Plastik Harus Bebas Zat BPA!”

Published

on

By

Migrasi zat Bisphenol A (BPA) dari kemasan makanan dan minuman plastik ternyata bisa lebih cepat prosesnya. Ada dua pemicu cepatnya proses migrasi BPA, yakni goresan dan panas.

Demikian antara lain diungkapkan Guru Besar Teknik Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Andi Cahyo Kumoro, S.T., M.T, yang disampaikan melalui sambungan telepon, Kamis (30/09/2021).

Ia mengatakan, jika kemasan plastik yang mengandung BPA mengalami pemanasan dan goresan, maka migrasi zat BPA akan lebih cepat. “Terutama jika ada pemanasan dan goresan, migrasi BPA akan lebih cepat dibandingkan jika tidak ada guncangan atau tidak ada perlakuan thermal,” ujarnya.

Salah satu kemasan plastik makanan dan minuman yang mempunyai potensi besar lebih cepat terjadi migrasi BPA adalah galon guna ulang. Galon guna ulang dengan kode daur ulang nomor 7 merupakan kemasan plastik berbahan dasar polycarbonat.

Kemasan ini wajib menjadi perhatian serius. Sebab dalam proses distribusinya, kerap terpapar panas matahari. Belum lagi saat pencucian kerap disikat dan disemprot dengan air panas juga.

“Kondisi ini memenuhi syarat proses cepatnya migrasi BPA. Selain itu penggunaan di masyarakat sangat besar,” terangnya.

Menurut Prof. Andri, cara lain zat BPA bermigrasi dari kemasan plastik, selain karena goresan dan panas, BPA juga bisa sedikit larut di minyak.

“Jangan sampai ada goresan, juga jangan menyimpan kemasan plastik terlalu lama, saat plastik mulai rapuh maka mempermudah migrasi BPA dari struktur polikarbonat yang ada, ” jelasnya.

Menurut dia, kalau produk mengandung minyak atau mungkin kemasannya sudah lama, ditambah ada pemanasan, penggoresan lalu dikocok-kocok misalnya, itu akan mempercepat laju peluruhan.

Prof. Andri mengingatkan, bahaya yang ditumbulkan jika terpapar BPA, anak-anak akan terganggu sistem sarafnya, kemudian akan mengubah perilakunya. Bagi ibu hamil bisa terjadi miscarriage atau keguguran. Oleh karenanya, di berbagai negara sudah tidak direkomendasikan menggunakan kemasan yang mengandung BPA.

Mengingat sejumlah bahaya dari penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA ini, Prof. Andri setuju jika Indonesia perlu menerapkan regulasi pelarangan penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA.

Prof. Andi berpendapat, demi generasi mendatang, mau tidak mau Pemerintah harus memiliki kebijakan melindungi generasi penerus, terutama anak-anak, bayi dan juga balita.

“Apalagi di era pandemi seperti ini, kita tidak boleh makan di tempat, sehingga harus membawa kemasan serba plastik. Itu menjadi tantangan kita semua dan juga Pemerintah tentunya. Tapi, saya tetap berharap, sebaiknya harus ada regulasi soal ini,” tegasnya.

Prof Andri mendukung apabila BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen mampu melakukan pembatasan.

“Saya sangat mendukung BPOM karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen terkait penggunaan bahan terutama bahan kimia dan bahan obat,” ujarnya.

Apalagi zat BPA ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan balita termasuk pada ibu-ibu hamil terutama pada janin. Bisa terjadi keguguran jika terpapar dalam jumlah besar dan rutin.

“Jadi saya rasa ini sudah semestinya BPOM mengusulkan regulasi yang lebih jelas dan terkontrol bahwa produk produk yang menggunakan kemasan sebaiknya yang bebas zat Bisohenol A,” harap Prof. Andri./* Eddie Karsito

Continue Reading

Trending