Connect with us

Politik

HPN 2021 SMSI Bangun Jalan,Mensos Resmikan

Published

on

SERANG – Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bangun jalan sepanjan 750 meter dengan lebar 2,5 meter dan 16 Mandi Cuci Kakus (MCK) di daerah Walantaka, Kota Serang, Banten.

Tak disangka, bantuan yang diberikan SMSI untuk warga Kota Serang ini langsung diresmikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, Minggu (7/2/2021).

Ketua Umum SMSI, Firdaus mengaku ingin mencoba menginspirasi masyarakat pers yang lain dengan membangun jalan dan MCK.

Ia menyebut, masyarakat Walantaka sebagian masih tradisional, dan masih melakukan buang air besar sembarangan (Dolbon/Modol di Kebon) .

“Ini inisiarif kawan-kawan untuk memberi MCK. Sehingha bisa saling memakai. Sehingga kami paksakan. Bukan berarti memiliki modal, tetapi karena gotongroyong SMSI untuk ikut serta membantu,” katanya dalam sambutan.

SMSI sendiri berusaha mewakafkan bahwa pihaknya harus memberi manfaat untuk bangsa dan negara.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH, mengapresiasi SMSI. Meski sebagai anak paling bungsu dalam konstituen Dewan Pers.

“Semoga pers tidak sebagai dilihat dari jauh, tetapi melangsungkan kegiatanya kepada masyarakat,” singkatnya.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, menambahkan, pihaknya bersyukur lantaran warga mendapat akses kemudahan melalui SMSI.

Dilain hal ia kaget karena ada pihak lain yang dapat membangun jalan untuk kepeningan masyarakat.

“Saya baru tahu ada pihak lain selain pemerintah membangun jalan. Untuk itu saya menyampaikan terimaksih yang memberikan sumbangsih jalan untuk warga,” katanya.

“Jadi Pak Walikota kita harus memberikan penghargaan. Sekali lagi ini kepedulian yang luar biasa,” sambungnya.

Risma juga mengaku tertarik atas apa yang telah digagas oleh SMSI.

“Saya datang ke sini karena memang saya tertarik dengan konsep temen-temen SMSI, cara memberikan sumbaganya itu berbeda. Karena jalan itu saat ini pembangun peradaban. Dan itu yang saya lakukan di Surabaya,” katanya.()

Hukum

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Meskipun MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini.

Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pun memastikan akan melakukan perintah putusan MK tersebut. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan putusan MK, Kamis (25/11).

Meski begitu, Airlangga memastikan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional.

Hal itu berlaku hingga diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.

Sebab, MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (***)

Continue Reading

Hukum

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada wisuda ke-78 Universitas Tarumanagara (Untar) pada 27-28 November 2021 yang diikuti 1.340 wisudawan. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Momor 91/PUU-XVIII/2020,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. (***)

Continue Reading

Politik

Erick Thohir Angkat Twedy Ginting Jadi Komisaris Pertagas

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Twedy Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Gas (Pertagas), unit usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan Subholding Gas Pertamina. Seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, Rabu (17/11/2021).

“Benar. Sebenarnya saya ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Gas pada 19 Oktober yang lalu. Ini ibarat saya kembali ke rumah. Karena sebelumnya saya menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur gas (midstream) dan hilir (downstream) industri gas Indonesia di bawah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PGN merupakan Subholding Gas Pertamina sejak 11 Maret 2018.

Twedy pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN selaku pemegang saham atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia berharap bisa membantu Pertagas menjadi leading dalam pengembangan rantai pasok gas di Indonesia.

Seperti dikutip dari laman resmi Pertagas, Twedy lahir di Karo, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1982. Twedy merupakan alumni Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan sedang menempuh pendidikan akhir di Magister Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik di Universitas Moestopo.

Beberapa pelatihan sertifikasi kompetensi telah diikuti di antaranya sertifikasi digital marketing profesional serta pelatihan leadership compentency lainnya. Twedy juga alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012.

Pada 2009 hingga 2017, Twedy pernah berkarier menjadi Tenaga Ahli di DPR RI. Kemudian pada kurun waktu tahun 2017-2019 dipercaya mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Madya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Juni 2019, Twedy ditetapkan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas dan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Saka Energi Indonesia pada November 2019. Pada tahun 2021, dia pernah juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Tekno Madani di (PNM Group).

Selain itu, Twedy memiliki pengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga aktif di organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ekonomi dan aktif sebagai analis kebijakan publik untuk beberapa riset lembaga non pemerintahan.

Continue Reading

Trending