Connect with us

Politik

JK: Pemilu Ditunda, Negara Bisa Ribut

Published

on

Aksi Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR di Jakarta (19/5/1998). Masa jabatan Presiden Soeharto yang terlampau lama kala itu jadi salah satu alasan dilakukannya reformasi. | DOKREP

JK meminta elite politik taat terhadap konstitusi yang mengatur pemilu lima tahun sekali.

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan semua pihak agar berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. JK menegaskan, memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden dan menunda pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan adalah melanggar konstitusi.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” kata JK dikutip dari siaran persnya, seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Four Point, Makassar, Jumat (4/3).

JK khawatir, wacana penundaan pemilu berujung masalah. Hal ini disebabkan adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

Oleh karena itu, JK mengingatkan elite politik untuk taat terhadap konstitusi. Meski mengakui konstitusi negara masih bisa diubah, hal itu tidaklah mudah.

Apalagi, JK melanjutkan, riwayat bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik. Ia tetap menyarankan semua pihak untuk taat terhadap konstitusi.

“Kita terlalu punya konflik. Kita (harus) taat pada konstitusi. Itu saja,” kata JK.

Di tengah polemik isu penundaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengajukan rancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2024 ke DPR. KPU menegaskan, hari pemungutan suara pemilu ditetapkan pada 14 Februari 2024.

“Serta rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada masa sidang berikutnya,” ujar Ketua KPU Ilham Saputra saat dikonfirmasi Republika, Jumat (4/3).

Mendagri Tito Karnavian (kanan) berdiskusi dengan Ketua KPU Ilham Saputra (kiri) sebelum rapat kerja bersama Komisi II DPR dan Bawaslu membahas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022). – (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.)

Kedua draf PKPU tersebut akan dibahas bersama Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu lainnya melalui rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Keduanya juga menjadi prioritas utama KPU, karena tahapan Pemilu 2024 rencananya dimulai 2022 ini.

KPU pun sebelumnya sudah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu 2024 pada 31 Januari lalu. Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yakni DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Jadwal pemilu itu diputuskan berdasarkan hasil kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 24 Januari 2022. Para pihak ini menyepakati hari pemungutan suara pemilu diselenggarakan 14 Februari 2024.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, bahwa penundaan pemilu memang terjadi di sejumlah negara. Namun, hal tersebut terjadi di negara-negara yang notabenenya memiliki demokrasi yang lemah.

Ia mencontohkan negara seperti Zimbabwe dan Haiti yang baru mengalami insiden pembunuhan presiden. Itu berbeda dengan negara-negara yang demokrasinya sudah matang, seperti Korea Selatan.

“Itu (penundaan pemilu) umumnya terjadi di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sangat lemah atau negara-negara non-demokratis,” ujar Saiful dalam akun Youtube resmi SMRC, Jumat (4/3).

“Orang yang berargumen bahwa Pemilu seharusnya ditunda dengan alasan pandemik tidak punya basis empirik yang kuat,” sambungnya.

Ia kemudian mengacu studi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance, pada rentang 2020 sampai 2021, terdapat 301 pemilihan umum di berbagai belahan dunia. Sebanyak 62 persen di antaranya diselenggarakan sesuai waktu atau jadwal yang telah ditentukan.

Sementara yang ditunda kurang dari enam bulan ada sekira 32 persen. Sementara ada 2 persen lainnya ditunda selama setahun dan 4 persen masih ditunda dan belum jelas akan dilakukan kapan.

“Dari data ini, kita melihat bahwa mayoritas agenda pemilu, termasuk pemilu lokal, tidak terganggu secara umum oleh Covid-19,” ujar Saiful.

Di samping itu, penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elite partai politik di Indonesia juga tidaklah tepat. Ia berkaca pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang tetap digelar saat pandemi Covid-19.

“Hal itu (Pilkada 2020) adalah tes apakah karena Covid-19, maka demokrasi elektoral kita bisa terganggu. Ternyata Covid bisa diurusi oleh pemerintah dengan serius, sementara kewajiban konstitusional untuk pilkada juga tetap dipenuhi,” ujar Saiful.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Muncul Koalisi Indonesia Bersatu, Kesetiaan ke Jokowi Jadi Isu

Published

on

Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Dok. Humas Golkar)

Jakarta, goindonesia.co – Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat reaksi dari sesama partai politik Koalisi Indonesia Maju. Kesetiaan dan dukungan tiga partai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung.

Adalah PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu kepada Jokowi. Meski tak soal dengan manuver Golkar, PAN, dan PPP, PSI memberi kritik.

“Setiap partai silakan saja melakukan manuver politik. Sah-sah saja,” kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Padahal PSI berharap tak ada koalisi partai politik lain yang muncul dari dalam Koalisi Indonesia Maju, kabinet pemerintahan Jokowi.

“Namun, sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma’ruf, PSI berharap hendaknya tidak ada koalisi lain yang dibentuk partai pendukung Pak Jokowi selain Koalisi Indonesia Maju,” ujar Raja.

Raja Juli Antoni (Ari Saputra/detikcom)

Oleh sebab itu, PSI menyentil kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam mendukung pemerintahan Jokowi. PSI meminta partai yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu setia terhadap Jokowi.

“Setia dulu saja mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Kasihan Pak Jokowi mengurus rakyat. Pandemi belum selesai, recovery ekonomi sedang dilangsungkan, soal minyak goreng belum tuntas. Fokus saja dulu dukung Pak Jokowi,” imbuhnya.

PAN: Tak Ada Agenda Terselubung

Kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang disentil PSI mendapat respons Koalisi Indonesia Bersatu. PAN menegaskan setia terhadap pemerintahan Jokowi hingga 2024.

“Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, PPP, terbentuk dari adanya persamaan cita-cita untuk menunaikan janji Kemerdekaan RI sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD 1945 melalui jalan demokrasi konstitusional,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Viva menjelaskan cita-cita itu kemudian diturunkan ke dalam wadah perjuangan politik gagasan, ide, dan pemikiran, sebagai landasan prinsip melalui proses-proses politik yang mencerdaskan, menggembirakan, menyejahterakan, memakmurkan, dan berkeadilan.

“Itulah yang menjadi salah satu dasar pendirian dari Koalisi Indonesia Bersatu,” ujar jubir PAN itu.

Viva Yoga Mauladi (Ari Saputra/detikcom)

Koalisi Indonesia Bersatu, menurut Viva, tetap bagian dari pemerintahan Jokowi. Koalisi ini, kata Viva, tetap mengemban tugas kerja pemerintahan Jokowi.

“KIB ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, dalam rencana kerja selanjutnya dipastikan akan bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” ucap Viva.

Oleh sebab itu, kesetiaan koalisi ini bagi PAN tak perlu dipertanyakan lagi. Viva mengatakan tak ada agenda terselubung yang dibawa oleh Koalisi Indonesia Bersatu.

“Kesetiaan KIB kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak usah diragukan lagi. Tidak ada agenda politik tersembunyi atau terselubung. Semua serba-transparan alias terang-benderang. Apalagi Pak Airlangga Hartarto dan Bang Sumo (Suharso Monoarfa) adalah menteri di kabinet, maka tentu akan bekerja maksimal bekerja untuk rakyat,” sebut Viva.

“Bahkan, menurut Bang Zulkifli Hasan, PAN akan terus berkomitmen menjadi partai koalisi pemerintah, sampai berakhirnya purnatugas pemerintah setelah Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya.

Golkar: Kami Tak Abai Dukung Jokowi

Partai Golkar juga membalas kritik PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu terhadap Jokowi. Golkar mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu yang terbentuk bersama PAN dan PPP tetap taat pada tugas mendukung kebijakan Jokowi.

“Jangan salah menduga. Koalisi Indonesia Bersatu tidak mengabaikan tugas-tugas partai politik untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam berbagai kebijakannya,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Ace Hasan Syadzily (Ari Saputra/detikcom)

“Koalisi Indonesia Bersatu ini justru ingin menghantarkan Pemerintahan Jokowi hingga 2024,” imbuh Ace.

Kesetiaan Partai Golkar dengan kebijakan Jokowi, menurut Ace, tak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu merumuskan visi untuk di medan laga 2024.

“Partai Golkar masih setia kepada Presiden Jokowi. Yang kita rumuskan dalam KIB ini adalah visi, platform, dan gagasan untuk 2024,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Politik

NasDem: Surya Paloh Putuskan 1 Nama Capres September, Anies Kandidat Terkuat

Published

on

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7). Foto: ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka

Jakarta, goindonesia.co – DPW Aceh NasDem menjadi salah satu daerah yang akan mengusulkan nama Anies Baswedan menjadi capres dalam Rakernas 15-17 Juni mendatang. Ketua DPW Partai NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi mengatakan selain Aceh, DKI Jakarta, Banten hingga Jabar dalam waktu dekat juga akan memutuskan untuk membawa nama Anies ke Rakernas.

“Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapresan Pak Anies Baswedan dalam tubuh partai NasDem sejauh ini,” kata Taufiq kepada wartawan, Kamis (5/6).”Setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat dan waktu dekat Kalimantan akan sepakat membawa nama Anies ke Rakernas NasDem Juni mendatang di Jakarta,” imbuh dia.Taufiq menuturkan Rakernas akan memutuskan 3 nama yang akan diserahkan ke Ketum Surya Paloh. Setelah itu, kata dia, September mendatang Paloh akan memilih satu nama atau dua nama yang akan dijadikan sebagai capres-cawapres.

Ketum NasDem Surya Paloh memberikan pidato dalam acara Rakorsus se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/1/2020). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

“Rakernas itu akan memutuskan 3 nama untuk diserahkan kepada Ketum Bapak Surya Paloh. September kemudian, tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi satu nama. Atau mungkin dua di antara tiga itu akan disandingkan dalam satu paket capres (cawapres) NasDem,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP NasDem ini menuturkan partai menyerahkan sepenuhnya pilihan capres kepada Paloh.

Namun, saat ini, nama Anies yang paling bergaung luas di antara pengurus wilayah.”Namun, sejauh ini dapat saya sampaikan, nama yang bergaung sangat luas di NasDem adalah Anies Baswedan,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menuturkan Rakernas akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) dan dihadiri oleh 7 ribu kader dari seluruh wilayah.

Nantinya, salah satu hasil Rakernas memberikan rekomendasi 3 nama capres ke Surya Paloh untuk dipilih. Setelah itu, NasDem akan membangun koalisi dengan parpol lain.

Continue Reading

Politik

Menerka 3 Nama Capres Bakal Disodorkan NasDem ke Surya Paloh

Published

on

Logo Partai NasDem. (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Partai NasDem menyerahkan tiga nama bakal calon presiden (capres) 2024 kepada Ketum Surya Paloh dalam rakernas 15-17 Juni mendatang. Kemungkinan nama yang bakal diserahkan ke Surya Paloh mencuat.

“Kemungkinan besar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir,” kata pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Selasa (3/5/2022)

Umam menjabarkan mengapa ketiga nama itu kemungkinan besar disodorkan NasDem ke Surya Paloh. Ketiga tokoh itu memiliki cerita tersendiri dengan NasDem.

“Sejak awal, Anies memiliki kedekatan dengan NasDem. Sedangkan Ganjar dinilai memiliki visi yang sesuai dengan NasDem, tapi berpotensi memunculkan resistensi politik dari PDIP. Sedangkan Erick memiliki kedekatan dengan sejumlah elemen internal NasDem karena faktor logistik saja, namun fakta menunjukkan elektabilitas Erick masih sangat rendah,” ujarnya.

Lebih mengerucut, Umam menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang besar berada dalam daftar yang disodorkan ke Surya Paloh. Umam pun memberi penilaian jika NasDem ingin memenangkan capres jagoannya pada 2024.

Anies Baswedan-Ganjar Pranowo-Erick Thohir. (Repro detikcom)

“Jadi, kemungkinan besar, arah koalisi yang dibentuk NasDem akan mendorong Anies di Pilpres 2024. Untuk menyukseskan agenda itu, NasDem bisa membangun poros kekuatan politik tengah-moderat dengan Partai Demokrat,” ucap Umam.

“Karena itulah, dalam sejumlah simulasi survei, Anies-AHY masih menjadi pilihan yang feasible dan marketable untuk Pilpres 2024 mendatang,” imbuhnya.

NasDem Bakal Serahkan 3 Nama Capres

Partai NasDem diketahui akan menggelar rapat kerja nasional atau rakernas 15-17 Juni di Jakarta. Dalam rakernas, NasDem akan menyerahkan tiga nama bakal capres 2024 ke Ketum Surya Paloh.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan rakernas digelar di Jakarta Convention Center atau JCC. Dalam acara yang bakal dihadiri ribuan kader NasDem itu, tiga nama capres 2024 akan diserahkan ke Surya Paloh.

“Partai Nasdem sedang berkonsentrasi mempersiapkan rakernas yang akan dilaksanakan pada 15-17 Juni di JCC. Sekarang SC sedang bekerja, OC sedang bekerja untuk mempersiapkan karena dihadiri oleh semua DPD se-Indonesia, DPW se-Indonesia, pesertanya sekitar tujuh ribuan. Dan rakernas nanti kita akan merekomendasikan tiga nama capres kepada Pak Surya,” kata Willy kepada wartawan, Selasa (3/5).

Dari tiga nama capres yang diserahkan, Surya Paloh akan menentukan siapa jagoan NasDem di 2024. Penyerahan dan penentuan nama capres ini, menurut Willy, tak terlepas dari membangun koalisi 2024.

“Nanti akan diserahkan ke Pak Surya, Pak Surya yang menentukan siapa yang akan beliau pilih, dan teknis waktu nanti kita serahkan ke Pak Surya karena sekaligus juga membangun koalisi pengusung,” ujar Willy. (***)

Continue Reading

Trending