Connect with us

Politik

Ketua Komisi II Pastikan Pemilu Tetap 2024: Tak Ada Kaitan Isu Amandemen UUD

Published

on

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Mochammad Zhacky/detikcom)

Jakarta, goindonesia.co –  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan pemilu tetap digelar pada 2024. Dia menegaskan adanya isu amandemen UUD 1945 tak berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

“Tidak ada, tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Apalagi amandemennya juga sudah disepakati atau enggak,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).

“Jadi kami di Komisi II, selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami sekarang persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan UU existing 10/2016 dan 7/2017,” lanjutnya.

Doli menekankan bahwa pemilu akan tetap berjalan meskipun pandemi masih berlangsung. Dia memastikan penyelenggaraan pemilu akan disesuaikan dengan prokes yang ketat.

“Dengan kesungguhan penyelenggara, pemerintah bersama DPR terus mengawasi masyarakat, pada akhirnya juga bisa beradaptasi, mereka datang ramai-ramai, pakai masker, pakai jarak, masuk ke TPS itu cuci tangan, pakai hand sanitizer, coblosnya juga pakai sarung tangan dan macam-macam keluar dan alhamdulillah berhasil,” kata Waketum Golkar ini.

“Tetapi kalau pun kemudian pandemi ini masih terus berlangsung, tentukan kita punya cara juga untuk bisa mengatasi, intinya kan setiap negara, setiap pemerintahan kan harus menjaga melindungi rakyat dan masyarakatnya,” lanjut Doli.

Lebih lanjut dia berharap pandemi segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal.

“Kita berdoa supaya tidak akan ada lagi varian baru, kalau pun ada varian-varian baru, itu bisa dikendalikan oleh kita semua, sehingga tidak lagi banyak memakan korban,” tutup Doli.

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Wacana amandemen UUD 1945 kini merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak gagasan-gagasan tersebut. Relawan Jokowi Mania (JoMan) mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi COVID-19.

“Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2-3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden tiga periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial,” ujar Ketum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer (Noel) kepada wartawan, Kamis (2/9).

Noel menyebut penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden tiga periode. Noel mengaku dalam posisi menolak presiden tiga periode.

Mendukung penambahan masa jabatan presiden, Noel menyebut gagasan ini memerlukan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD dan ini disebut bukan perkara sulit asal partai-partai setuju.

“Otomatis jika masa jabatan diperpanjang 2 atau 3 tahun, maka jabatan DPR dan DPD beserta di bawahnya juga diperpanjang,” kata Noel. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Erick Thohir Angkat Twedy Ginting Jadi Komisaris Pertagas

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Twedy Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Gas (Pertagas), unit usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan Subholding Gas Pertamina. Seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, Rabu (17/11/2021).

“Benar. Sebenarnya saya ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Gas pada 19 Oktober yang lalu. Ini ibarat saya kembali ke rumah. Karena sebelumnya saya menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur gas (midstream) dan hilir (downstream) industri gas Indonesia di bawah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PGN merupakan Subholding Gas Pertamina sejak 11 Maret 2018.

Twedy pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN selaku pemegang saham atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia berharap bisa membantu Pertagas menjadi leading dalam pengembangan rantai pasok gas di Indonesia.

Seperti dikutip dari laman resmi Pertagas, Twedy lahir di Karo, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1982. Twedy merupakan alumni Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan sedang menempuh pendidikan akhir di Magister Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik di Universitas Moestopo.

Beberapa pelatihan sertifikasi kompetensi telah diikuti di antaranya sertifikasi digital marketing profesional serta pelatihan leadership compentency lainnya. Twedy juga alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012.

Pada 2009 hingga 2017, Twedy pernah berkarier menjadi Tenaga Ahli di DPR RI. Kemudian pada kurun waktu tahun 2017-2019 dipercaya mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Madya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Juni 2019, Twedy ditetapkan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas dan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Saka Energi Indonesia pada November 2019. Pada tahun 2021, dia pernah juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Tekno Madani di (PNM Group).

Selain itu, Twedy memiliki pengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga aktif di organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ekonomi dan aktif sebagai analis kebijakan publik untuk beberapa riset lembaga non pemerintahan.

Continue Reading

Politik

Jokowi Lantik Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Hari Ini, Letjen Dudung KSAD

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.c – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pada hari ini. Selain itu, Jokowi juga bakal melantik Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman menjadi KSAD.

Kabar mengenai pelantikan Panglima TNI itu sebelumnya disampaikan Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (16/11/2021). Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Pelantikan Panglima insyaallah besok, hari Rabu,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menjawab soal isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menegaskan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

“Belum (reshuffle), besok pelantikan Panglima aja,” kata Jokowi.

Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi diagendakan melantik Kepala BNPB baru, yaitu Mayjen Suharyanto. Mayjen Suharyanto saat ini menjabat sebagai Pangdam Brawijaya.

“Presiden juga akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, dan 12 duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Pelantikan akan dilaksanakan Rabu, 17 November 2021 pukul 13.30 WIB di Istana Negara,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Jokowi juga dijadwalkan untuk melantik sejumlah dubes. Berikut daftar 12 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI yang akan dilantik:

1. Calon Dubes LBBP RI untuk Italia, M. Prakosa;
2. Calon Dubes LBBP RI untuk Portugal, Rudy Alfonso;
3. Calon Dubes LBBP RI untuk Ukraina, Ghafur Akbar Dharmaputra;
4. Calon Dubes LBBP RI untuk Polandia, Anita Luhulima;
5. Calon Dubes LBBP RI untuk Kroasia, Suwartini Wirta;
6. Calon Dubes LBBP RI untuk India, Ina Krisnamurti;
7. Calon Dubes LBBP RI untuk Kanada, Daniel Tumpal Simanjuntak;
8. Calon Dubes LBBP RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi;
9. Calon Dubes LBBP RI untuk Austria, Damos Agusman;
10. Calon Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Heru Subolo;
11. Calon Dubes LBBP RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto; dan
12. Calon Dubes LBBP RI untuk Tanzania, Triyogo Jatmiko.

Continue Reading

Politik

Tarik Menarik Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi

Published

on

By

Jakarta – Jokowi tak kunjung mengirim Surat Presiden pengajuan calon Panglima TNI ke DPR. Ada tarik menarik kepentingan di balik alotnya keputusan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi.

Informasi yang dihimpun, pilihan Istana sebenarnya sudah condong ke satu nama, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono. Namun masih ada pihak-pihak yang ingin KSAD Jenderal Andika menjadi panglima.

Sejumlah pejabat tinggi dikabarkan turut serta bersuara soal calon panglima. Seorang perwira tinggi yang punya pengaruh besar di kalangan internal TNI kabarnya mendukung Yudo. Seorang menteri senior juga disebut lebih senang Yudo menjadi panglima ketimbang Andika.

Namun pihak-pihak pendukung Andika tak tinggal diam. Sejumlah tokoh yang dekat Istana bergerak agar Jokowi menjatuhkan pilihan ke Andika.

Tarik menarik kepentingan ini membuat alot keputusan soal Panglima TNI. Istana hingga saat ini belum juga membuat keputusan, padahal masa pensiun Marsekal Hadi kian dekat, yaitu 8 November nanti.

“Sejauh ini secara jadwal, semuanya masih aman, menunggu jadwal DPR sidang lagi. Kita masih ada waktu sampai masuk pensiun Panglima di November nanti. Masih ada waktu mencari perwira terbaik yang ingin mengorbankan dirinya untuk membawa Indonesia bangkit dari pandemi. Tugas berat ini,” kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini saat ditanya soal kapan Supres calon panglima dikirim ke DPR, Kamis (21/10/2021).

Meski masih ada waktu, Istana diminta segera mengirim nama. DPR butuh waktu untuk memproses dan melaksanakan uji kepatutan. Istana diharapkan sudah mengirim Surpres selambat-lambatnya 1 November nanti.

“Kita tunggu saja. Semuanya masih berproses. Kita sedang fokus ke agenda nasional bangkit dari pandemi, maka kriteria untuk menjawab tantangan itu jadi penting, ini yang sebelumnya tidak menjadi kriteria utama. Kalau sudah tampak tanda-tandanya, nanti pasti langsung diumumkan, tidak mungkin diam-diam,” ujar Faldo.

Continue Reading

Trending