Connect with us

Politik

Menlu Retno berharap Hak-Hak Perempuan Afghanistan Dihormati

Published

on

Foto: YouTube

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berharap kaum perempuan di Afghanistan dihormati hak-haknya. Indonesia juga ingin agar perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dapat tercipta pasca penguasaan oleh pemerintahan de facto Taliban.

Demikian disampaikan Menlu Retno saat bersama Panglima TNI menyambut kedatangan 26 warga negara Indonesia (WNI) yang berhasil dievakuasi pemerintah dari Kabul, Afghanistan, Sabtu (21/08/2021) dinihari, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerja sama pemberdayaan perempuan,” ungkap Retno dalam konferensi persnya di akun YouTube MoFA Indonesia, Sabtu (21/8/2021).

Mewakili Indonesia, Retno berharap agar Afghanistan bisa bebas konflik melalui ‘Afghan-Led’ dan ‘Afghan-Owned’. Hal itu, menurutnya, demi kebaikan masa depan rakyat Afghanistan.

Jangan Tergesa-gesa

Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid meminta Kemlu menyikapi dinamika di Afghanistan setelah dikuasai Taliban. Banyak hal harus dipertimbangkan secara matang sebelum RI memutuskan sikap politik di luar hal-hal kemanusiaan.

Menurut Meutya, keputusan politik terkait posisi di Afghanistan perlu waktu dan kematangan diplomasi. “Prinsipnya, Komisi 1 meminta Kemlu menimbang berbagai aspek terlebih dahulu,” kata Meutya kepada wartawan, Sabtu (21/08/2021).

Senada dengan Meutya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono meminta pemerintah tak tergesa-gesa untuk mengakui Taliban. Sebab pemerintahan Afghanistan sebelumnya masih ada.

“Sebaiknya menunggu dulu, jangan tergesa-gesa mengakui, dikarenakan pemerintah sebelumnya masih ada. Walaupun defacto sudah tidak berkuasa,” kata Dave dalam kesempatan terpisah.

Secara khusus Dave juga merespons langkah Kemlu dan TNI AU mengevakuasi WNI dari Afghanistan karena masalah keamanan. Menurut Dave, tentara AS ditarik mundur sudah direncanakan sejak awal mengingat betapa rapuhnya keamanan dan pemerintah Afghanistan sebelumnya.

KBRi Beroperasi?

Tentang operasionalisasi KBRI) Kabul, Afghanistan, Menlu mengungkapkan bahwa semula pihaknya merencanakan untuk tetap melakukan misi KBRI Kabul dengan tim kecil atau tim esensial yang terbatas. 

Namun, di saat-saat terakhir proses evakuasi terjadi perkembangan baru dan diputuskan untuk sementara operasi KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad, Pakistan. 

Sebelumnya diberitakan, Kepada Al Jazeera Mubasher TV, Minggu (15/8/2021), 

Juru bicara Taliban urusan politik Mohammad Naeem mengatakan perang telah usai. Pernyataan tersebut disampaikan Naeem beberapa saat setelah Taliban memasuki ibu kota Afghanistan, Kabul.

Setelah Taliban memasuki Kabul pada Minggu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan meninggalkan Afghanistan. Alasannya, dia ingin menghindari pertumpahan darah. Beberapa orang di media sosial mengecamnya sebagai pengecut.

“Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban tak lepas dari hengkangnya pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Semula AS bakal menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan dengan tempo 11 September 2021. “Negeri Paman Sam” mengatakan pasukannya bakal ditarik secara bertahap mulai Mei.

Sejak saat itu, 50 dari 370 distrik di Afghanistan telah jatuh di tangan Taliban sejak Mei, saat dilanjutkannya penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Rupanya, penarikan pasukan asing maju dari jadwal. Pada awal Juni ini, lebih dari 50 persen tentara AS yang ada di Afghanistan telah dipulangkan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Survei Capres 2024 Indikator Politik: Prabowo Masih Teratas, Ganjar Terus Mengejar

Published

on

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres 2024 masih berada di urutan teratas disusul Ganjar Pranowo. FOTO/DOK.SINDOnews

Jakarta, goindonesia.co – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan peta elektoral sosok calon presiden ( capres ) jelang Pemilu 2024 mendatang. Nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi yang teratas dalam surveinya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa dalam survei ini, lembaganya melakukan sejumlah simulasi terhadap sejumlah nama calon yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut nama Prabowo selalu unggul di setiap simulasi yang dilakukan.

“Jadi kami belum menemukan kata bahwa Pak Prabowo ada di bawah nama Ganjar atau Anies,” kata Burhanuddin dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (5/12/2021).

Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%. Disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno 5,2%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,6%, Khofifah Indarparawansa 3,1%, Erick Thohir 2,3%, Puan Maharani 1,1%, dan Airlangga Hartarto 0,5%.

Sementara, dari simulasi 8 nama calon, Prabowo Subianto 27,6%, Ganjar Pranowo 23,7%, Anies Baswedan 17,2%, Ridwan Kamil 8,4%, Sandiaga salahuddin Uno 5,9%, AHY 4,8%, Erick Thohir 2,4%, dan Airlangga Hartarto 0,9%.

Sedangkan, dari simulasi yang dilakukan 3 nama, Prabowo Subianto 35,5%, Ganjar Pranowo 30,0%, dan Anies Baswedan 23,7%.

“Jadi survei rutin yang kami gelar menemukan pola, di mana Pak prabowo masih di peringkat pertama, tetapi tidak signifikan, terutama dibanding elektabilitas Ganjar Pranowo,” katanya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (***)

Continue Reading

Politik

Survei: Ekonomi nasional membaik pengaruhi kepuasaan kinerja Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (ANTARA Jatim)

Jakarta, goindonesia.co Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan naiknya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang terus membaik.

“Membaiknya kepuasan publik tersebut berkat persepsi ekonomi nasional yang terus membaik dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik mencapai 72 persen atau naik 13 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya 59 persen.

Penanganan kedua isu vital tersebut tidak lepas dari kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Kenaikan fantastis kepuasan publik terhadap Presiden tidak bisa dilepaskan dari sosok Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.

Ia mengatakan Airlangga banyak melakukan terobosan kebijakan sehingga Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Di satu sisi, tren positif tersebut tidak berimbas pada elektoral Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. (***)

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 10,6 persen masyarakat sangat puas, 61,4 cukup puas, kurang puas 24,5 persen, tidak puas sama sekali 2,8 persen, dan 0,7 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Membaiknya perekonomian nasional turut mengoreksi persepsi publik tentang pelaksanaan demokrasi dan kondisi politik nasional yang semakin meningkat, katanya.

“Jadi ekonomi betul-betul punya dampak luar biasa, menjadi determinan yang secara signifikan menjelaskan banyak hal,” jelasnya.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang meliputi sampel basis 1.220 dan oversample 800 yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode “multistage random sampling”.

Rata-rata simpangan (“margin of error”) hasil penelitian tersebut sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  (***)

Continue Reading

Politik

Sebanyak 48 Orang Dinyatakan Lulus Seleksi Tahap II Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 48 orang dinyatakan lulus seleksi tahap II bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jumlah itu terdiri dari 28 orang pelamar anggota KPU dan 20 orang pelamar anggota Bawaslu.

Dari 28 orang bakal calon anggota KPU itu, 18 di antaranya laki-laki dan 10 lainnya atau sebanyak 35,7 persen merupakan perempuan. Sementara untuk 20 orang bakal calon anggota Bawaslu itu terdiri dari 14 laki-laki dan 6 orang atau 30 persen lainnya merupakan perempuan.

Adapun seleksi tahap II itu meliputi tes tertulis, penulisan makalah, dan psikologi dasar yang berhak diikuti 630 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus tahap administrasi. Selain itu, jumlah 48 orang yang dinyatakan lulus seleksi tahap II juga berdasarkan Rapat Pleno yang digelar Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu.

Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro menjelaskan, seluruh bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tahap II berhak mengikuti tes seleksi berikutnya, yakni meliputi tes psikologi lanjutan, kesehatan, dan wawancara. “Semuanya (pelaksanaan tesnya) bertempat di Jakarta,” ujar Juri saat konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (03/12/2021)

Di lain sisi, Juri meminta agar masyarakat turut berpartisipasi membantu Tim Seleksi dengan memberi masukan terkait rekam jejak bakal calon yang dinyatakan lulus tersebut. Masukan itu dibutuhkan sebagai referensi bagi Tim Seleksi untuk menilai bakal calon yang bersangkutan. Adapaun masukan ini dapat disampaikan melalui situs seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

“Silakan sampaikan kepada kami tim seleksi dengan informasi data yang sebenar-benarnya, data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain meminta dukungan dari masyarakat, lanjut Juri, Tim Seleksi juga telah meminta bantuan berbagai lembaga negara yang kompeten dan berwenang memberikan data dan informasi mengenai profil bakal calon. Lembaga negara itu seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan beberapa lembaga negara lainnya. Upaya ini dilakukan agar calon anggota KPU dan Bawaslu yang dipilih Tim Seleksi memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Seleksi Chandra M. Hamzah menambahkan, dari 48 bakal calon yang berhak mengikuti seleksi lanjutan, Tim Seleksi nantinya akan memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Daftar nama 24 orang tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti. (***)

#Sekretariat Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu#

Continue Reading

Trending