Connect with us

Ruang Publik

Klarifikasi Hendry dan Presiden Tetap Tidak Berkewajiban Resmikan Dewan Pers

Published

on

Presiden Joko Widodo (Foto: Lukas – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Oleh : Hendra J Kede

Jakarta, goindonesia.co -Mengawali tulisan ini, penulis ingin menulis tanggapan atau  penjelasan atau klarifikasi dari Bapak Hendry Ch Bangun, terkait isi tulisan penulis yang dimuat beberapa media pada hari Senin (7/2/2021) yang berjudul : “Presiden Punya Kewajiban Hukum Terbitkan Kepres Anggota Dewan Pers?”

Klarifikasi diberikan oleh Pak Hendry Ch Bangun di WAG “Kami Bangga PWI”, dimana penulis dipercaya sebagai salah seorang anggota WAG oleh adminnya, Bapak Wina Armada Sukardi, Mantan Sekjen PWI Pusat dan Mantan Anggota Dewan Pers.

Pak Henry Ch Bangun penulis kenal sebagai Mantan Sekjen PWI Pusat pengganti Pak Wina Armada dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers dan juga merupakan Anggota Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers dari unsur Dewan Pers yang sedang menjabat.

Pak Henry Ch Bangun menyatakan bahwa ada beberapa hal dalam tulisan penulis tersebut yang perlu diklarifikasi kepada publik.

Yaitu terkait pernyataan penulis yang pada intinya menyatakan bahwa Organisasi Wartawan ikut memilih Calon Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers dan Organisasi Perusahaan Pers ikut memilih Calon Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan.

Penulis kutipkan isi WA Pak Hendry Ch Bangun sebagai berikut  :

“…..Di acara BPPA, 3 anggota Dewan Pers. Unsur wartawan dipilih 4 organisasi wartawan AJI, IJTI, PFI, PWI. Lalu 3 anggota Dewan Pers dari unsur perusahaan pers dipilih AMSI, SMSI, SPS, PRSSNI, ATVLI, ATVSI. Lalu 3 wakil masyarakat dipilih 10 Konstituen plus 3 Anggota Dewan Pers yang tidak bisa dipilih kembali”

Penulis sebagai masyarakat umum tentu awalnya bingung dengan penjelasan tersebut, karen saat membuat tulisan penulis berfikir sesuai logika umum saja.

Ada satu kepanitian seleksi yang disebut Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers (BPPA) yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua serta 11 (sebelas) Anggota, kebiasaannya segala keputusan diambil bersama, semua memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, keputusan diambil dalam pleno, dan seluruh berita acara rapat ditandatangani bersama pula, dan keputusan rapat tentulah hanya ditandatangani Ketua saja.

Tidak tahunya masing-masing BPPA kadang memiliki hak suara, kadang tidak memiliki hak suara. Saat memilih unsur ini maka anggota BPPA ini yang punya hak suara, sementara saat memilih Anggota Dewan Pers unsur yang lain maka Anggota BPPA lain lagi yang punya hak suara.

Penulis sungguh tidak bisa membayangkan dalam forum apa di BPPA sebuah keputusan akhir diambil, forum pleno atau apa?. Kemudian bagaimana bentuk berita acaranya dan siapa yang menandatangani surat keputusan rapatnya? Apakah Ketua? Bagaimana kalau Ketuanya tidak punya hak suara dalam memilih suatu unsur yang surat keputusannya akan beliau tandatangani tersebut? Apa iya orang yang tidak punya hak suara trus menandatangani suatu surat keputusan?

Sebagai masyarakat umum, ingin rasanya penulis melihat dan membaca Tata Tertib pemilihan, berita acara pemilihan, dan naskah Surat Keputusan penetapan Anggota Dewan Pers terpilih. Karena tidak mungkin orang yang tidak punya hak suara kemudian menandatangni suatu Berita Acara, apalagi Surat Keputusan.

Ini nampaknya menarik menjadi objek Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pers,  objek Keberatan, dan objek Sengketa Informasi sebagaimana diatur  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik. Toh Dewan Pers adalah Badan Publik.

Tapi ya sudahlah, kalau memang begitu fakta mekanisme pemilihan Calon Anggota Dewan Pers, sebagaimana dijelaskan Bapak Hendry Ch Bangun diatas, yang dijalankan oleh apa yang disebut Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers, yang mendasarkan pembentukan dan kerja BPPA tersebut kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers, dimana Peraturan tersebut tidak Diundangkan dan tidak dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga sah menurut hukum penulis untuk dianggap tidak tahu, maka melalui ini penulis menyampaikan klarifikasi dari Bapak Hendry CH Bangun diatas sebagai satu kesatuan dari tulisan ini.

Namun materi lainnya yang tidak ada klarifikasinya tentu saja seperti adanya. Dan penulis tidak mengubah kesimpulan penulis tentang tidak adanya kewajiban hukum Presiden menerbitkan Keputusan Presiden untuk meresmikan keanggotaan Dewan Pers hasil kerja Badan Pekerja Pemilihan Anggota tersebut karena alasan utama penulis adalah Statuta Dewan Pers yang dijadikan rujukan pembentukan dan bekerjanya Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers tidak Diundangkan dan tidak Dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kenapa demikian?

Karena menurut penulis sebagai orang luar institusi Dewan Pers maka :

Tentu sah sah saja  jika masyarakat umum menyatakan tidak tahu dan menyatakan tidak terikat dengan norma yang ada dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers karena tidak pernah Diundangkan dan tidak pernah dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tersebut. Dan tentu saja dilindungi hukum ketidaktahuannya itu.

Tentu dan oleh karena itu sah sah saja jika masyarakat umum menyatakan tidak tahu mengenai praktek aktifitas BPPA yang mendasarkan kegiatannya kepada Statuta Dewan Pers, termasuk praktek penerapan hak suara Anggota Badan Pekerja tersebut.

Dan tentu juga sah sah saja jika ada masyarakat umum menyatakan tidak setuju dan berpendapat tidak sah segala tindakan dan  produk yang menyandarkan legalitas aktifitas dan hasil kerjanya kepada Statuta Dewan Pers yang belum diresmikan negara tersebut, seperti aktifitas dan produk Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers.

Sah sah saja juga jika ada masyarakat umum  berpandangan bahwa isi Statuta Dewan Pers bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), apalagi Peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers itu belum pernah menjalani harmonisasi di Kemenkumham apalahi dinyatakan berlaku secara umum.

Kok bisa-bisanya Peraturan yang demikian strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat umum, pengaturan pilar keempat demokrasi, tidak Diundangkan dan tidak dicatatkan dalam Lembaran Negara Repuklik Indonesia namun telah diberlakukan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan-keputusan sangat strategis, seperti memilih Anggota Dewan Pers?

Undang Undang saja yang dibuat bersama oleh Presiden dan DPR, dan Perpu saja yang dibuat Presiden atas kewenangan yang diberikan konstitusi langsung, baru dapat diberlakukan dan dijadikan sandaran dalam menjalankan kegiatan yang dibiayai APBN setelah Diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dan tentu juga sah sah saja jika masyarakat memiliki pandangan yang lebih substantif dalam bentuk sebuah pertanyaan, memangnya Dewan Pers memiliki kewenangan mengeluarkan sebuah Peraturan? Kalau boleh apakah berarti organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers itu sub-ordinatif dari Dewan Pers?

*

Perumusan norma yang diatur dalam Statuta Dewan Pers itu, menurut hemat penulis, khususnya terkait pengisian Anggota Dewan Pers, ada yang melenceng dari norma hukum yang ada dalam UU Pers.

Beberapa hal yang melenceng tersebut setidaknya dapat dijelaskan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut  :

Pertama. Apakah benar Peraturan turunan UU Pers yang mengatur pengisian Anggota Dewan Pers merupakan pendelegasian kepada Dewan Pers atau setidak-tidaknya dapat didalilkan sebagai kewenangan Dewan Pers untuk merumuskannya?

Kalau pendelegasian, pasal berapa dari UU Pers yang mendelegasikan kewenangan itu kepada Dewan Pers untuk mengeluatkan peraturan terkait pengisian Anggota Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers yang dinamakan Statuta Dewan Pers tersebut?

Penulis belum menemukannya, kalau memang ada dan penulis saja yang tidak menemukannya, sehingga pernyataan ini menjadi tidak akurat dan penulis harus minta maaf, dengan senang hati penulis akan melakukannya. Tapi tolong tunjukan pasal berapa dari UU Pers yang memberikan delegasi kepada Dewan Pers untuk mengeluarkan Peraturan itu.

Kalau dikatakan berdasarkan kewenangan, apa argumentasinya bahwa Dewan Pers berwenang merumuskan sendiri Peraturan yang mengatur pengisian Anggota Dewan Pers tanpa perlu Mengundangkannya dan tanpa perlu mencatatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, namun kemudian menimbulkan kewajiban hukum kepada Presiden untuk meresmikannya melalui Keputusan Presiden?

Menurut pandangan penulis, karena UU Pers tidak dengan jelas menyatakan kepada siapa kewenangan pembuatan Peraturan terkait seleksi Anggota Dewan Pers didelegasikan maka yang berlaku adalah azas berdasarkan kewenangan.

Pertanyaannya kemudian adalah lembaga mana yang berwenang itu? Pertanyaan ini, nampaknya, hanya bisa dijawab melalui Naskah Akademik perumusan Peraturan dimaksud.

Namun jikapun Dewan Pers punya kewenangan itu, maka kewenangan itu tentunya diiringi kewajiban sebagai konsekuensinya yaitu kewajiban memastikan seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya dengan Mengundangkan dan mencatatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kedua. Organisasi Wartawan dan Oraginisasi Perusahaan Pers vs Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers Konstituen Dewan Pers?

Pada WAG yang sama, penulis bertanya kepada Pak Henry Ch Bangun terkait Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers.

Penulis kutipkan pertanyaan penulis di WA tersebut :

“….. Sekedar nanya saja Pak, organisasi wartawan di Indonesia  hanya 4 saja, dan oraganisasi perusahaan pers di Indonesia hanya 6 saja?. Apakah tidak ada oragnisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers diluar konstituen Dewan Pers?…”

Beliau menjawab : “Kalau konstituen Dewan Pers memang hanya itu. Tapi Januari ada anggota baru JMSI”

Pertanyaan tersebut penulis tanyakan terkait dengan fakta yang disampaikan Pak Hendry Ch Bangun bahwa Calon Anggota Dewan Pers dipilih hanya oleh organisasi wartawan yaitu 4 organisasi wartawan yang ternyata semuanya merupakan konstituen Dewan Pers yaitu AJI, IJTI, PWI, dan PFI.

Dan Calon Anggota Dewan Pers dari unsur perusahaan pers dipilih hanya dipilih oleh organisasi perusahaan pers  yang ternyata juga konstituen Dewan Pers yaitu AMSI, SMSI, SPS, PRSSNI, ATVLI, dan ATVSI.

Sementara Calon Anggota Dewan Pers unsur masyarakat dipilih 10 Konstituen Dewan Pers diatas ditambah  oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Pers yang tidak bisa dipilih kembali yang masuk sebagai Anggota Badan Pekerja Pemilihan Anggota.

Pertanyaan yang muncul dalam pikiran penulis adalah kenapa hanya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang konstituen Dewan Pers saja yang punya hak memilih Anggota Dewan Pers?.

Apakah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers di Indonesia hanya itu, tidak ada yang lain? Maksud penulis, apakah tidak ada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang sudah disahkan Kemenkumham sebagai organisasi namun belum menjadi konstituen Dewan Pers?

Kalau tidak ada, ya sudah, berarti seluruh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers sudah menjadi konstituen Dewan Pers, alhamdulillah.

Namun kalau ada, kok hanya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers saja yang memiliki hak suara dalam pemilihan Anggota Dewan Pers?

Bukankah Pasal 15 Ayat (3) UU Pers menyatakan organisasi pers dan organisasi perusahaan pers yang memiliki hak suara dalam memilih Anggota Dewan Pers, tanpa embel-embel sudah menjadi konstituen Dewan Pers?

Ketiga. Hanya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang bisa memilih Anggota Dewan Pera?

Ada fakta,  tidak hanya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang memilih Anggota Dewan Pers, namun juga 3 (tiga) Anggota Dewan Pers yang sedang menjabat, walaupun itu ‘hanya’ untuk memilih Anggota Dewan Pers dari unsur masyarakat.

Apa yang menjadi dasar pemberian hak memilih itu kepada 3 (tiga) Anggota Dewan Pers yang sedang menjabat tersebut?

Bukankah UU Pers hanya memberikan kewenangan dan hak memilih kepada organisasi wartawan secara bersama-sama dengan organisasi perusahaan pers untuk memilih Anggota Dewan Pers yang mewakili unsur masyarakat?

Keempat. Direksi perusahaan pers boleh mengisi unsur wartawan?

Ada fakta lain, pemimpin perusahaan pers justru dipilih oleh organisasi wartawan konstituen Dewan Pers untuk mengisi Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan yaitu Arif Zulkifli yang merupakan Dirut P.T. Tempo Inti Media, Tbk.

Walaupun yang bersangkutan berlatar belakang wartawan, namun hal ini tentu saja akan mengundang perdebatan, yang bersangkutan lebih sebagai wartawan atau sebagai pimpinan perusahaan pers?

Atau saat pemilihan yang bersangkutan bukan lagi Direksi namun sudah kembali sebagai Redaksi murni? Kalau demikian tentu saja tidak ada perdebatan, namun apa memang demikian adanya?

Apa tidak sebaiknya organisasi wartawan memilih wartawan murni untuk duduk sebagai Anggota Dewan Pers unsur wartawan, toh unsur pemimpin perusahaan pers juga ada?

Kelima. Unsur masyarakat dalam keanggotaan Dewan Pers itu siapa?

Belum lagi jika mau mendifinisikan apa yang dimaksud dengan usnur masyarakat itu dalam komposisi Dewan pers. Kalau penulis memahami unsur masyarakat itu sebagai bukan unsur wartawan dan bukan unsur perusahaan pers.

Kalau begitu difinisinya, bagaimana, misalnya, menjelaskan keterpilihan  A. Sapto Anggoro mewakili unsur masyarakat dalam keanggotaan Dewan Pers?

Penulis dan publik mengenal beliau sebagai wartawan kawakan dan juga pendiri perusahaan media besar seperti merdeka.com dan tirto.id, bahkan beliau masih tercatat sebagai Badan Pertimbangan dan Pengawasan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 2020-2023, yaitu organisasi perusahaan media konstituen Dewan Pers.

Pertanyaan mirip dengan diatas, apalah tidak sebaiknya Badan Pekerja memilih masyarakat murni untuk mengisi unsur masyarakat dalam keanggotaan Dewan Pers sebagaimana diamanahkan UU Pers?

Atau memang saat pemilihan A. Sapto Anggoro bukan lagi bagian dari wartawan atau perusahaan pers?

Terkait hal ini, masyarakat berhak tahu segala pertimbangan Badan Pekerja tersebut dalam memilih Calon Anggota Dewan Pers, jangan sampai publik dibiarkan berfikiran liar seputar pemilihan tersebut.

Dan Presiden perlu mendapatkan laporan lengkap terkait pertanyaan-pertanyaan diatas karena pada akhirnya pengesahan Keanggotaan Dewan Pers diresmikan melalui Keputusan Presiden sebagaimana amanah UU Pers.

*

Pada akhir tulisan ini, setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, penulis berpandangan Presiden tidak punya kewajiban hukum menerbitkan Kepres peresmian keanggotaa Dewan Pers sepanjang proses pemilihannya dan panitia pemilihan (atau sebutan lain seperti Badan Pekerja Pemilihan Anggota) Dewan Pers masih merujuk kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers.

Pendapat tersebut baik didasarkan karena Peraturan tersebut belum Diundangkan dan belum dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun karena komposisi Panitia Seleksi (atau sebutan lain seperti Badan Pekerja Pemilihan Anggota) Dewan Pers tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU 40/1999 tentang Pers atau karena pertimbangan lainnya, khususnya terkait 3 (tiga) hal :

Pertama. Belum jelasnya apakah ada atau tidak adanya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers diluar konstituen Dewan Pers yang sudah memiliki status sebagai Badan Hukum dari Kemenkumham. Kalau ada maka hak suara mereka harus dijamin dalam proses seleksi unsur wartawan dan unsur organisasi perusahaan pers Anggota Dewan Pers. Kalau tidak ada, ya sudah, berarti hanya yang konstituen Dewan Pers.

Kedua. Adanya 3 (tiga) orang yang memiliki suara dalam pemilihan Anggota Dewan Pers unsur masyarakat yang bukan mewakili organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers, namun mewakili unsur Dewan Pers yang sedang menjabat, mengakibatkan seleksi yang sudah dijalankan tersebut cacat dan tentu saja berakibat batal demi hukum.

Ketiga. Keterpilihan unsur wartawan (Redaksi) yang lebih dominan warna kedireksiannya daripada warna kewartawanannya, dan keterpilihan unsur masyarakat yang masih mengundang perdebatan kemurninya sebagai unsur masyarakat.

Demikian, terima kasih, semoga bermamfaat, selamat Hari Pers Nasional tahun 2022, selalu jaga protokol kesehatan. Jayalah selalu pers Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia rangking 5 (lima) terkuat di dunia tahun 2045, Allahumma aamiin. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ruang Publik

Perbedaan Antara Sholat Tarawih, Tahajud, dan Qiyamul Lail

Published

on

Ilustrasi. Foto: PIC

Sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail ada istilah yang berbeda-beda

Jakarta, goindonesia.co – Banyak dari kita keliru dalam menjelaskan perbedaan antara sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Padahal terdapat perbedaan di antara ketiganya. Berikut penjelasannya seperti dilansir Mawdoo3 pada ahad (9/5).

Qiyamul lail

Qiyamul lail yaitu menghabiskan sepanjang atau sebagian malam untuk mengerjakan amal saleh, misalnya seperti sholat, berzikir, membaca Alquran dan ibadah serupa lainnya. Dan itu semua tidak disyaratkan dilakukan setiap malam. Qiyamul lail artinya ibadah secara suka rela mulai dari setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. 

Adapun Tahajud hanya terkait dengan sholat saja. Sebagian fuqaha berpendapat tahajud bagian sholat mutlak di malam hari, baik sebelum tidur atau setelahnya. Maka jelas dari itu bahwa qiyamul lail termasuk di dalamnya adalah tahajud, karena itu termasuk dalam makna sholat sebelum tidur atau setelah tidur, dan itu termasuk ibadah. Bangun untuk sholat tahajud dijelaskan dalam Alquran. Allah berfirman:

 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ*قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا “Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya).” (QS Al Muzzammil 1-2).

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS Al Isra 79).

Sebagaimana sholat tahajud, para ulama juga menyebutkan bahwa sholat tarawih juga masuk dalam qiyamul lail. Nabi Muhammad bersabda:

عليكُم بقيامِ اللَّيلِ، فإنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحينَ قبلَكُم، وقُربةٌ إلى اللهِ تعالى ومَنهاةٌ عن الإثمِ و تَكفيرٌ للسِّيِّئاتِ، ومَطردةٌ للدَّاءِ عن الجسَدِ 

“Hendaknya kalian melakukan sholat malam karena sholat malam adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian, dan mendekatkan kepada Allah,  mencegah dari dosa san mengeluarkan keburukan dan mengusir oenyakit dari jasad.”

Qiyamul lail terdapat ketetapannya berdasarkan para ahli fiqih, menurut Imam Hanbali dan Hanafi itu adalah sunnah. Menurut Maliki qiyamul lail hukumnya mandub, sedang menurut Imam Syafi’i qiyamul lail hukumnya mustahab yaitu di dalam Ramadhan. Sebagaimana sabda Nabi:

مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ “Siapa yang mendirikan sholat malam di Ramdhan dengan penuh keimanan dan ihtisab ( niat meraih pahala ibadah), diampuni dosanya yang telah lalu.”

Sholat Tahajud

Tahajud secara bahasa berarti tidur dan terjaga. Itu juga disebut sholat di malam hari. Mutahajid yaitu orang yang mendirikan sholat di malam hari setelah tidur. Tahajud secara istilah syara yaitu sholat secara sukarela di malam hari di luar kewajiban dan tahajud itu adalah sunah dalam syariat.  Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan sholat tahajud.  

أَفْضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ “Paling utama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maksudnya sholat tahajud.” 

Para ahli fiqih sepakat minimal sholat tahajud dua rakaat. Sedangkan terdapat perbedaan pendapat tentang banyaknya sholat tahajud. Mazhab Hanafi berpandangan banyaknya tahajud delapan rakaat, sedang Mazhab Maliki berpendapat banyaknya tahajud sepuluh atau dua belas rakaat. Tetapi Mazhab syafii dan Hanbali tidak spesifik menyebutkan jumlahnya. Sedang waktu terbaik sholat tahajud adalah di sepertiga malam terakhir.

Tarawih

Tarawih bermakna istirahat senafasan. Kata tarawih digunakan untuk sholat malam sunah di bulan Ramadhan, karena orang yang sholat bisa beristirahat di dalam pelaksanaan sholatnya setiap empat rakaat.

Rasulullah beristirahat dalam sholat malamnya di antara tiap-tiap empat rakaat. Sholat tarawih adalah salah satu sholat nawafil (sunnah) yang ditetapkan berjamaah, dan sholat tarawih itu sunah muakad yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW.

Banyak pendapat ulama mengenai jumlah rakaat sholat Tarawih. Ada yang menyatakan 23 rakaat, dan lainnya mengatakan 36 rakaat. Dan ada pendapat lain yang menyatakan jumlah rakaat sholat tarawih kurang dari itu atau lebih dari itu. (***)

Continue Reading

Opini

Presiden Wow!

Published

on

Foto -@gambareza-

Oleh: Dahlan Iskan

Wow! Wow! Wow!

Jakarta, goindonesia.co – Begitu drastis keputusan Presiden Jokowi kemarin sore: melarang total ekspor bahan baku minyak goreng. Termasuk minyak gorengnya sendiri. Mulai berlakunya Kamis tanggal 28 April 2022. Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Itu keputusan sapu jagat.

Presiden tidak bicara lagi DMO. Tidak juga PMO. Tidak juga HET. Domestic Market Obligation terbukti tidak mempan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Price Market Obligation terbukti tidak mampu mengendalikan harga. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi diabaikan pasar.

Yang berlaku selama tiga bulan terakhir adalah harga pasar. Murni. Bahkan harga pasar internasional. Persaingan bebas.

Akhirnya diambillah keputusan sapu jagat: larang total ekspor. Tidak ada pertimbangan apa pun, kecuali “sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah”.

Kata yang harus dicatat adalah: melimpah. Bukan sekadar cukup.

Ukuran melimpah tentu relatif. Maka saya menyumbangkan ukuran yang terukur: sampai harga minyak goreng kembali ke harga tiga bulan lalu. Dan begitu ekspor diperbolehkan lagi, harganya tidak kumat.

Harga minyak goreng kemasan sebelum ada gejolak, 14 ribu per liter. Biasanya yang dikemas dua liter harganya Rp 28 ribu – Rp 29 ribu. Setiap Jumat ada diskon jadi Rp 25 ribu. Untuk yang curah di pasar mulai Rp 9.500 hingga Rp 11 ribu per liter.

Saya menyebutnya keputusan sapu jagat karena dengan satu sapu ini seisi jagat perminyak gorengan teratasi.

Masih ada waktu lima hari untuk menyiapkan peraturan tertulisnya. Termasuk aturan yang bisa mengatasi trik-trik untuk menyiasatinya.

Juga sinkronisasi antara perdagangan dan industri. Ada potensi pabrik-pabrik CPO bermasalah. Juga pabrik minyak goreng. Rantai pasok mereka bisa tiba-tiba guncang.

Tentu para pengusaha tidak akan melawan keputusan presiden itu. Gejala perlawanan sempat muncul. Yakni seperti yang disuarakan pengurus asosiasi sawit. Sampai mengancam akan mundur dari program subsidi.

Nyatanya presiden justru mengeluarkan keputusan sapu jagat. Yang diucapkan sendiri lewat video resmi dari Istana Negara. Durasi video itu pun begitu pendek. Hanya satu menit. To the point. Tidak pakai basa-basi apa pun.

Pun cara Presiden Jokowi tampil di video sangat serius. Termasuk di raut wajahnya.

Sapu jagat!

Kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton. Pasar ekspor 50 juta ton. Kali ini yang 50 juta ton dikorbankan untuk memenuhi yang 5 juta ton.

Maka, sebenarnya tidak harus ada keputusan sapu jagat. Lima juta ton tidak ada artinya dibanding 50 juta ton. Tapi jalan biasa sudah dicoba.

Tidak manjur.

Bahkan mengesankan seperti mencla-mencle. Wibawa pemerintah seperti jadi bahan mainan. Sampai mengusik seorang penyanyi sekelas Iwan Fals menjadikannya lagu top hits.

Sungguh. Sebenarnya tidak perlu ada sapu jagat. Kalau bisa ditata dengan baik.

Kasihan eksporter. Yang sudah telanjur menandatangani kontrak. Yang akan kena klaim dari luar negeri. Yang juga merusak jadwal kapal internasional.

Tapi Presiden memang sudah di tahap jadi bulan-bulanan. Sapu jagat ini telah menyelamatkannya.

Saya tidak bisa membayangkan betapa ruwet kesibukan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hari ini. Sampai lima hari ke depan.

Jangan-jangan dalam tiga hari ke depan ketersediaan minyak goreng tiba-tiba melimpah.

Lalu, larangan ekspor itu pun tidak perlu dilaksanakan di hari Kamis. Tanpa harus ada menko yang tiba-tiba bisa mencabut larangan ekspor itu. Ekspor produk sawit tahun lalu sumbang negara Rp 500 triliun. (***)

(Dahlan Iskan)

Continue Reading

Opini

Duduk Perkara Luhut Ketua Dewan SDA Nasional

Published

on

Foto : Istimewa

Oleh Imam Mustofa

Jakarta, goindonesia.co – Tuan Panjaitan tambah jabatan. Kali ini menjadi ketua dewan, Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN). Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 53 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional dan menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sebagai ketuanya.

Penunjukan itu menambah panjang deretan jabatan yang diemban Luhut sebagai Menko Marves. Ada yang acungkan jempol dan banyak pula yang mengkritik. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno memuji kemapuan Luhut dalam melakukan penyisiran hambatan (debottlenecking) atas program-progran pemerintah. Maka Luhut dipercaya dan diandalkan oleh presiden.

Kritik umumnya terkait kekesuaian penunjukan itu dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementeriannya.  Kritik lain terkait batas kemampuan dan rentang kendali yang efektif atas beban yang over load. Juga soal gaya menajerial Presiden Jokowi yang sepertinya mengandalkan satu figure itu. Fadli Zon  pun menyidir dengan isitilah “menkosaurus” alias menteri segala urusan (news.detik.com 10/4/22).

Bukan hanya politisi, sosiolog Uiversitas Negeri Jakarta Robertus Robet pun melontarkan kritik (Kompas.com 12/04/2022). Menurutnya, pendelegasian sejumlah tugas kepada Luhut tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.   Penumpukan tugas dan wewenang yang demikian banyak kepada satu orang menunjukkan pembagian tugas dan fungsi yang tidak seimbang di pemerintahan Presiden Jokowi. Seolah-olah hanya ada sosok Luhut satu-satunya pilihan pejabat yang bisa menangani berbagai persoalan.

Kontroversi dan sorotan media luar biasa. DSDAN menjadi tenar. Sayangnya masih sedikit informasi diketahui publik.

Apakah DSDAN itu? Bagaimanakah duduk perkaranya sehingga Luhut ditunjuk menjadi ketua? Kewenangan Benarkah Kemenko Perekonomian direduksi? Pertanda menurunnya kepercayaan Jokowi kepada Airlangga Hartarto? Benarkah jabatan baru Luhut ini di luar tugas dan fungsi Menko Marives? Apa urgensi dan arti strategis Perpres tersebut bagi pengelolaan SDA?

Sekilas DSDAN

DSDAN sebenarnya itu bukan lembaga baru. Lembaga non strukutral ini sudah ada sejak 2009. Susunan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keppres pun sudah berganti tiga kali. DSDAN dibentuk pertama kalinya dengan Perpres nomor 12 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan mandat UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Setelah UU 7/2004 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, keberadaan DSDAN sempat vakum dan diaggap dengan sendirinya bubar karena undang-undang yang memandatannya tidak ada lagi. Namun karena keberadaannya dipandang penting sebagai wadah koordinasi dalam mengatasi kompleksitas permasalahan SDA, DSDAN dibentuk kembali dengan Perpres 10/2017. Dengan Perpres tersebut DSDAN direvitalisasi, dan eksis sampai hari ini.

Pada tahun 2019 terbit UU Nomor 17/2019, yakni UU SDA yang baru. Pasal 65 UU tersebut memandatkan kembali pembentukan DSDAN sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA. Perpres 53/2022 yang diteken Jokowi 6 April tempo hari adalah pelaksanaan perintah UU tersebut. Dengan Perpres tersebut, legitimasi DSDAN menjadi kuat lagi karena tidak dibentuk dengan Perpres yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan presiden,namun atas dasar mandat undang-undang.

Ditegaskan dalam Perpres, DSDAN berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sebagai wadah koordinasi, di antara sebagian tugasnya adalah memberikan rekmendasi kepada presiden terkait kebijakan pengelolaan SDA serta memberikan pertimbangan penanganan isu strategis bidang sumber daya air.

Dewan ini terdiri dari dua kelompok anggota, yakni unsur pemerintah dan non pemerintah. Unsur pemerintah adalah 15 Menteri, 3 kepala lembaga (BMKG, BNPB, BRIN) dan 6 gubernur yang mewakili wilayah timur, tengah dan barat. Sedangkan   sejumlah anggota unsur non pemerintah mewakili berbagai kepentingan terkait air, mulai dari irigasi, air minum, perikanan, industri, pegiat konservasi dan sebagainya.

Pergantian Ketua

Sejak awal keberadaannya DSDAN dipimpin oleh Menko Perekonomian sebagai ketua. Sebelum Airlangga Hartarto dewan ini pernah dipimpin Hatta Rajasa, Sofyan Jalil, Chaerul Tanjung, dan Darmin Nasution. Baru dalam Perpres yang terakhir jabatan ketua dialihkan dari tangan Menko Perekonomian ke Menko Marves.

Akuisisi sebagian kewenangan Airlangga Hartarto ke Luhut? Mungkin saja ada yang mengembangkan spekulasi politik seperti itu. Tetapi jika dirunut secara cermat, jabatan sebagai ketua DSDAN justru sebenarnya konsisten dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves.

Sebagaimana diatur UU, hal ihwal pengelolaan SDA menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian PUPR yang dalamnya ada Direktorat Jenderal SDA. Di era pemerintahan sebelumnya, Kementerian PUPR berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Juga selama pemeritahan Presiden Jokowi periode pertama. Hal ini jelas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kaitan itu, urusan SDA yang nota bene dalam lingkup Kementerian PUPR secara tradisi jelas menjadi bagian dari tugas koordinasi Kemenko Perekonomian. Maka DSDAN yang secara normatif perlu dipimpin oleh seorang Menko, sewajarnya diketuai oleh Menko Perekonomian.

Semenjak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR pindah tempat ke dalam koordinasi Kemenko Marinves. Hal tersebut tertuang dalam Perpres 71 Tahun 2019 (kemudian diubah dengan Perpres 92 Tahun 2019) tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Perpindahan kementerian PUPR dari Kemenko Perekonomian ke Kemenko Maritim (nama pada awalnya) sebenarnya sudah diusulkan sejak 2015 oleh Rizal Ramli yang menjabat Menko waktu itu. Baru pada 2019 PUPR benar-benar dipindah. Praktis sejak awal  periode kedua pemerintahan Jokowi urusan SDA Bersama gerbong kementerian PUPR  berpindah pula ke bawah koordinasi Kemenko Marinves.

Konsekuensi logis, jabatan Ketua DSDAN juga beralih ke Kemenko Marinves. Dengan kata lain, pergantian posisi ketua DSDAN hanyalah penyesuaian administratif. Ketua DSDAN adalah ex-officio terkait tugas fungsi koordinasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan yang berada di bawah suatu kementerian koordinator, dan bukan persoalan politik antara Menteri Airlangga Hartarto dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan.

Perlu dicatat pula, bahwa Luhut bukanlah orang yang sama sekali baru di DSDAN. Pada Perpres sebelumnya (nomor 10/2017), Menko Marves sudah menempati posisi sebagai wakil ketua. Sedangkan pada Perpres yang baru, posisi Airlangga juga tidak dieliminasi. Hanya tukar posisi, Menko Perekonomian tetap ada sebagai wakil ketua.

Strategis

Air itu zat ultra esensial dan vital bagi hidup dan seluruh aspek kehidupan. Tidak ada hidup dan kehidupan tanpa air. Nilai penting dan strategis DSDAN itu berbanding lurus dengan nilai strategis dan pentingnya air. Itulah sebabnya ketika banyak lembaga non struktural lainnya dibubarkan, DSDAN tidak tergoyahkan. Bahkan kini legitimasinya diperkuat lagi dengan dimandatkannya kembali DSDAN dalam UU SDA yang baru.

Setara nilai strategis dan legitimasinya, tantangan yang harus dimenangkannya juga tidak mudah.  Sebab walaupun Indonesia memiliki berkah air yang sangat berlimpah, tantangan pengelolaannya juga besar dengan spektrum sangat luas dan beragam.  

Air dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua sector. Maka tak terelakkan konflik antar penggunaan semakin meningkat. Di sisi lain kemampuan penyediaan air dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan air minum, irigasi, industri maupun kebutuhan lainnya masih terbatas. Sebagai contoh, akses air minum aman bagi rakyat yang nota bene hak asasi teryata masih sangat redah (hasil studi tahun 2020 baru 11,9). Soal iirigasi, dari 7,1  juta hektar lahan sawah penunjang ketahanan pangan baru 12 sekitar persen yang airnya terjamin oleh waduk (target 17,43 persen pada 2024).

Sementara itu berkah hujan terbuang percuma ke laut dan sering menjadi masalah. Banjir dan kekeringan silih berganti menjadi bencana musiman. Air menjadi penyebab terbesar bencana. Menurut BNPB, 95 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang berarti terkait dengan air.

Selain itu tentu ada pula masalah konservasi. Mulai dari degradasi hutan dan lahan, mata air yang hilang, situ yang mengering, air tanah yang menyusut, hingga sungai dan danau yang tercemar berat.

Kerumitan urusan air berjalin kelindan dengan seluruh sektor lainnya seperti, pertanian, industri, kesejahteraan rakyat, kehutanan, lingkungan hidup, pemukiman, kesehatan hingga bencana. Kompleksitas itu memerlukan tata kelola yang melibatkan banyak sekali kementerian dan lembaga di pemerintah pusat maupun daerah, termasuk masyarakat sebagai stake holder yang memiliki hak dan kewajiban terkait air.

Dalam konteks inilah DSDAN mendapati relevansi strategisnya untuk terlaksananya koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah yang mewakili berbagai interest di masyarakat. Terbitnya Perpres 53 ini layak dipandang sebagai kehendak politik presiden untuk segera terwujudnya rajutan koordinasi yang memanifes dalam kolaborasi pengelolaan SDA yang sinergis.

Kinerja dan peran DSDAN ini sejauh ini memang masih harus ditingkatkan. Dengan ketua baru yang secara personal high profile, semoga juga profil DSDAN semakin terdongkrak eksisitensi, kinerja dan perannya dalam koordinasi pengelolaan SDA mewujudkan visi ketahanan air. (***)

*Imam Mustofa, anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional unsur non pemerintah dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

Continue Reading

Trending