Connect with us

Berita

Prabowo Dukung Penuh Pemindahan IKN, Alasannya?

Published

on

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendukung penuh pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Menhan Prabowo bahkan menyampaikan saran kepada Presiden bahwa lokasi calon IKN merupakan lokasi yang strategis.

Hal ini terungkap ketika Menhan Prabowo ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (24/08/2021). Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan.

Menurut Prabowo, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi. “Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ungkap Menhan dalam siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

Prabowo menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh  rencana tersebut untuk diteruskan.

“Saya kira ini saya sangat mendukung. Saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya.  Dan, Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” ujar Menhan menjelaskan.

Diinformasikan BPMI Setpres, dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 WITA dan tampak didampingi  Menhan Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ketiganya tampak intens berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung lokasi  dengan menggunakan teropong.

“Kita melihat, ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru, yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden di lokasi.

“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN. Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.

“Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” ujar Gubernur Kalimantan Timur.

Pencanangan IKN 2022

Penetapan Kaltim sebagai lokasi IKN baru menggantikan Jakarta sudah lama diumumkan pemerintah. Dua lokasi yang sudah ditunjuk Presiden Jokowi, yakni di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). 

Dalam perencanaannya, wilayah IKN baru ini memiliki luas 

total 256.180,87 hektar. Kawasan tersebut terbagi menjadi 5.644 hektar untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan selebihnya 56.180,87 hektar untuk Kawasan IKN.

Meski pencanangan IKN baru akan dilakukan tahun 2022, namun berbagai persiapan telah dilakukan. Kaltim pun terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)-nya agar bisa ikut andil dalam pembangunan IKN.  IKN baru juga gencar disosialisasikan agar nantinya diterima masyarakat Kaltim.

Pemerintah pusat sendiri sudah melakukan berbagai aktivitas dalam persiapan menuju pembangunan ibu kota negara. Namun, pandemik Covid-19 tak terelakkan menjadi kendala kelancaran program besar pemerintah pusat ini.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Aturan Baru, Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Panggil Prajurit TNI

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi KSAL Laksamana Yudo Margono saat kunjungan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Senin (22/11/21). Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI. FOTO/MPI/ALDI CHANDRA

Jakarta – goindonesia.co – Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Hal ini tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi: Infrastruktur Fondasi Membangun Peradaban Bangsa

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar You Tube)

Jakarta , goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi)  kembali menegaskan bahwa infrastruktur adalah fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain jika indeks daya saingnya rendah.

Penegasan itu disampaiksn Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I Ruas Serang-Rangkasbitung di Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021). 

“Karena, apa pun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Artinya, barang-barang kita juga akan menjadi terdistribusi lebih baik dan bisa menjadi lebih murah. Artinya, infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik,” katanya dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memudahkan distribusi komoditas, dan memberikan fasilitas pada produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, dibangunnya sebuah jalan akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan akan membangun peradaban bangsa.

“Kalau negara lain punya jalan tol, kita punyanya hanya jalan kampung, artinya peradaban kita tertinggal. Kalau negara lain punya jalan tol, kita (juga) punya. Kita punya airport, negara lain juga punya. Itulah sekali lagi bahwa infrastruktur akan menjadi fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Presiden menjelaskan, adanya kemudahan konektivitas berupa jalan tol akan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten khususnya, terutama di sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Lebih jauh Presiden mengungkapkan pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi II dan III dan tersambung hingga Panimbang. Jika jalan tol telah selesai sampai ke Panimbang, maka akan mendekatkan Jakarta dengan Serang, Pandeglang, hingga akhirnya nanti Tanjung Lesung akan hidup sebagai sebuah kawasan wisata. Diharapkan, keseluruhan jalan tol tersebut akan selesai pada akhir 2023.

“Sekarang ini kita harapkan kemacetan-kemacetan yang ada di Lebak, di Pandeglang, dan Serang bisa sedikit terurai,” ujarnya.

Kepala Negara juga meyakini bahwa ketika jalan tol tersebut telah terkoneksi sepenuhnya, maka akan muncul optimisme investasi untuk segera menyelesaikan Tanjung Lesung. Tol tersebut juga akan memangkas waktu temput antara Jakarta ke Tanjung Lesung yang tadinya empat hingga lima jam menjadi 1,5-2 jam.

“Itu nanti kalau tembus mungkin bisa satu setengah jam, maksimal dua jam. Sehingga orang akan menjadi alternatif (bagi yang ingin berwisata) tidak hanya ke Puncak, tetapi juga bisa ke Tanjung Lesung,” ungkapnya.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan seksi II, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer dan juga Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer yang insya Allah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai,” ungkap Presiden dalam sambutannya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. (***)

Continue Reading

Berita

Irjen Ferdy Sambo: Jangan Viralkan Polisi Nakal, Lapor Propam Saja

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat menjadi sorotan publik karena ulah oknum anggota melakukan perbuatan melawan hukum hingga viral di media sosial. Harusnya, warga tidak perlu memviralkan video oknum polisi yang menyimpang di media sosial, tapi langsung laporkan saja melalui aplikasi Propam Presisi.

“Sebenarnya tidak perlu upload di sosial media, tapi bisa laporkan langsung kepada kita melalui aplikasi Propam Presisi,” kata Kepala Divisi Propam Polri, Sebagaimana di kutip dari VIVA.co.id.

Tentunya, kata Sambo, Divisi Propam bakal memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap oknum polisi yang menyimpang dengan cepat meskipun melaporkannya melalui aplikasi tersebut.

“Kami sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses laporan itu melalui aplikasi. Kita akan tindaklanjuti secara maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, maraknya oknum polisi menyimpang menjadi tantangan dan masukan bagi institusi Polri. Propam, kata dia, akan mengimplementasikan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni transformasi menuju Polri Presisi dengan transformasi bidang pengawasan.

“Terhadap kejadian-kejadian viral atau ramai di sosmed, kami komitmen bahwa ini harus kita lakukan penegakan hukum internal. Kalau pun melakukan pidana, kita akan pidanakan sampai pemberhentian kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran dan mencoreng nama institusi,” tegas dia.

Propam terdepan jaga citra Polri meski tak populer

Sambo yang juga mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini sudah hampir satu tahun menjabat sebagai Kepala Divisi Propam yang ditunjuk Jenderal Sigit pada November 2020. Memang, karir dia selama 26 di kepolisian itu bidang reserse.

Begitu diberi tugas memimpin divisi ini, Sambo langsung mempelajari dan melihat wewenang serta tanggungjawab Divisi Propam. Setelah dianalisa, justru Divisi Propam ini menjadi brand ambasador Polri. Karena, divisi ini motonya garda terdepan menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan.

“Artinya, Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja untuk menjaga citra Polri. Dan, Divisi Propam juga menjadi benteng terakhir mencari keadilan. Divisi ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka,” kata Sambo.

Maka dari itu, Sambo mengambil kebijakan di antaranya menarik orang-orang yang bertugas di Divisi Propam harus memiliki integritas, kompetensi dan komitmen serta loyalitas kepada institusi. Memang, divisi ini di luar belum populer karena menangani pelanggaran-pelanggaran internal.

“Tapi justru, divisi inilah paling terdepan untuk menjaga citra Polri dan benteng terakhir orang-orang mencari keadilan. Maka, kita mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain, harus bisa memberi contoh,” ucapnya.

Jadi, Sambo mengingatkan kepada seluruh jajaran Propam jangan sampai ada satu orang anggotanya yang melakukan pelanggaran sebagaimana oknum polisi yang sempat viral di media sosial. Sebab, anggota Propam harus menjadi teladan bagi personel Korps Bhayangkara lainnya.

“Bagaimana kita menindak menegakkan disiplin kedalam kalau anggota Propam ini tidak berdisiplin lebih dahulu, kita harus jadi contoh. Jadi kalau Divisi Propam ini tidak terkenal, mungkin karena kami melakukan penegakan hukum internal dan tidak terekspose,” tandasnya.

Continue Reading

Trending