Liputan6.com, Jakarta Hasil rapat konsinyering antara DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat mengurangi durasi kampanye Pemilu 2024. Dari awalnya usulan KPU selama 90 hari, menjadi 75 hari.
“Soal durasi masa kampanye. Usulan KPU 90 hari, diminta oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR Ri untuk disederhanakan menjadi 75 hari,” ujar anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda saat dihubungi, Senin (16/5/2022).
Perubahan durasi kampanye ini juga diberikan dua catatan penting. Pertama, perubahan mekanisme aturan pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel, efisien, transparan dan akuntabel.
“Misalnya menggunakan elektronik katalog dan penyebaran pencetakan di beberapa tempat di Indonesia sehingga penyebaran distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama,” jelas Rifqi.
Kedua, DPR meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu menyusun kualifikasi hukum acara pemilu dengan melibatkan juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penyelesaian sengketa kepemiluan bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses pelantikan dan periodisasi jabatan politik.
Juga tidak mengganggu jalannya Pilkada serentak 2024 yang digelar setelah Pemilu.
“Seluruh pihak termasuk DPR RI akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kualifikasi hukum acara pemilu ini untuk memastikan waktu penyelesaian sengketa dan berbagai mekanisme hukum kepemiluan di Indonesia bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses-proses pelantikan dan periodesasi jabatan-jabatan politik baik presiden-wapres, DPR, DPD, DPRD termasuk dalam konteks Pilkada itu sendiri,” jelas Rifqi.
Anggaran Pemilu Disepakati Rp 76 Triliun
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 dengan menyederhanakan surat suara. (Ditto)
Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Kesepakatan itu didapat dalam rapat konsinyering Komisi II.
“Sepakat sesuai ajuan KPU Rp 76 T,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa saat dikonfirmasi, Senin (16/5/2022).
Saan menyebut, penetapan resmi tidak dilaksanakan saat rapat konsinyering, ketuk palu akan dilakukan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu, usai masa reses atau selambat-lambatnya akhir Mei mendatang.
“Nanti rapat lagi, paling lama di akhir Mei,” ujar Saan.
Sementara itu, rinci anggaran pemilu yakni Rp 8,06 triliun pada tahun 2022. Sementara tahun 2023 anggaran sebesar Rp 23 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 44 triliun.
Selain itu, terkait masa kampanye, Saan menyatakan Komisi II telah sepakat agar durasi kampanye Pilpres 2024 menjadi 75 hari saja. “Lagi minta KPUuntuk disimulasikan apakah bisa kampanye 75 hari,” kata dia.
Menurut Saan, durasi masa kampanye dipersingkat bertujuan menghindari polarisasi yang melebar di masyarakat, seperti yang sempt terjadi pada 2019. “Untuk menghindari polarisasi. Kampanye yang terlalu lama itu bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat,” pungkas dia. (***)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberangkatkan bantuan untuk Gaza Palestina di Kodam V Brawijaya Surabaya, pada Senin (27/11/2023). (Foto: Wasis Pratama, @kominfo.jatimprov.go.id)
Surabaya, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan sebanyak 81 truk berisi bantuan untuk Gaza Palestina, di Lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya, pada Senin (27/11/2023).
“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, telah memberikan komitmen dan solidaritas kemanusiaan bagi warga Palestina berupa bantuan yang akan kita berangkatkan pagi hari ini,” kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya.
Gubernur Khofifah juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Tercatat bantuan Polda Jatim sebanyak 47 truk, Kodam V Brawijaya sebanyak 17 truk dan Pemprov Jatim 17 truk dan beberapa bantuan lainnya dari instansi dan koorporasi dengan total 81 truk yang diberangkatkan menggunakan kapal KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 bersama bantuan dari beberapa daerah lainnya. “Mudah-mudahan bantuan ini menjadi amal sholeh yang akan membawa ke surgaNya Allah SWT,” harapnya.
Gubernur mengatakan, bahwa ada kebutuhan mendesak bagi warga Palestina yang menjadi korban konflik atas kekejaman Israel tersebut. Bentuk bantuan yang dikirimkan itu, terdapat paket kesehatan, makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan bayi, perlengkapan tidur, hingga peralatan mandi.
Ia berharap, seluruh bantuan yang dikirim itu, bisa sampai kepada warga Palestina yang hingga saat ini masih mengungsi. “Mudah-mudahan semua akan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan. Karena menuju ke daerah tujuan pasti tidak mudah,” ucapnya.
Seperti diketahui, seluruh truk yang hari ini dilepas itu, berkumpul menjadi satu di Dermaga Ujung Koarmada II. Setelah itu, besok Selasa (27/11/2023), akan diberangkatkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal KRI Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Dalam pemberangkatannya, kapal akan terlebih dahulu ke Jakarta untuk disatukan dengan bantuan-bantuan dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu, baru akan dikirim ke Gaza Palestina. “Kami menyampaikan terima kasih, kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, yang sudah memberikan komitmen dan solidaritas kemanusiaan. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi amal saleh yang akan membawa kita menuju surganya Allah SWT,” pungkasnya.(***)
*Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pertemuan Menhub, Budi Karya Sumadi dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohammed Al Mazroei dan CEO, Abu Dhabi Airports Sheikh Mohammed di Jakarta (Foto : @dephub.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazroei dan Chief Executive Officer (CEO) Abu Dhabi Airports Sheikh Mohammed, dalam kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, UEA, Sabtu (25/11).
Menhub menawarkan perusahaan pengelola bandara kedua terbesar di UEA setelah Bandara Dubai tersebut, untuk menjadi mitra strategis pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
“Setelah pertemuan ini kami berharap Abu Dhabi Airport menangkap peluang kerja sama untuk mengembangkan Bandara Kertajati, bersama dengan BIJB dan AP II selaku pengelola bandara,” ujar Menhub.
Menhub menjelaskan, Bandara Kertajati merupakan bandara baru yang dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat. “Secara grand design, Bandara Kertajati akan memiliki fasilitas cargo village, maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta area komersial,” ucap Menhub.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, Bandara Kertajati diproyeksikan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta, yang memiliki pasar potensial untuk pariwisata, umroh dan haji, kargo, serta aerocity.
“Bandara Kertajati akan membuka peluang bagi mitra strategis untuk membeli saham dengan porsi maksimal 49%,” ujar Menhub.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub bersama Menteri Suhail juga menjajaki peluang kerja sama antara maskapai Indonesia dan maskapai UEA, untuk membentuk perusahaan joint venture dalam rangka melayani pasar penerbangan domestik.
Sementara itu, Menteri Suhail menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia, baik itu pada bidang transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. (***)
Suasana Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (26/11/2023) pagi (Foto: Bhakti Satrio, Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu)
Jakarta, goindonesia.co – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak ‘pandang bulu’ dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).
“Kita tidak pernah ‘pandang bulu’ untuk menurunkan alat peraga yang bermasalah. Namun, sekarang di medsos banyak potongan-potongan informasi yang katanya Bawaslu ‘pandang bulu’ tidak menurunkan alat peraga peserta pemilu yang lain. Kita pastikan kepada masyarakat Indonesia di depan saya ini adalah pengawas pemilu yang telah disumpah disaksikan oleh Tuhannya, disaksikan oleh republik untuk menjadi pengawas pemilu (berintegritas),” katanya saat menjadi pembina upacara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (26/11/2023) pagi.
Dia mengungkapkan, Bawaslu akan membentuk tim respon cepat dan yang dapat merespon temuan dan laporan pelanggaran dengan cepat. “Koordinasikan langkah-langkah respon dan perintahkan sesuai dengan pelanggaran yang terdeteksi secara khusus. jajaran pengawas pemilu perlu berinteraksi dengan masyarakat mendengarkan keluhan atau laporan dari mereka!,” serunya kepada peserta yang berasal dari perwakilan pengawas pemilu seluruh Indonesia.
Dalam mengawasi tahapan krusial masa kampanye yang dimulai 28 November 2023, Bagja meminta seluruh pengawas pemilu memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi kampanye. Tak lupa, lanjutnya, meningkatkan koordinasi antar-pengawas pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk pengawas ‘ad hoc’.
Bagja pun berharap pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di medsos sesuai dengan karakteristik daerahnya. “Manfaatkan teknologi pemantauan dan analis data dan menggunakan alat kerja secara efektif. Pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di medsos dengan mengidentifikasi kadar populer akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu dan tren yang mungkin perlu diawasi,” jelasnya.
Magister hukum dari Universitas Utrecht di Belanda ini menginstruksikan strategi pengawasan pemilu di ruang publik, termasuk partisipasi dalam pertemuan umum debat dan acara kampanye. “Pastikan pengawasan yang cermat terhadap interaksi kandidat serta berikan perhatian khusus pada pengawasan atribut kampanye di jalanan yang mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran terkait dengan pemasangan spanduk poster dan bahan kampanye lainnya. Untuk di medsos kita menjalin kerja sama dengan Kemkominfo dan lembaga lain,” tutur lelaki Medan, 10 Februari, 43 tahun silam ini.
Bagja pun meminta jajaran pengawas pemilu bekerja maksimal dengan tetap memerhatikan waktu istirahat dan kesehatan. “Sudah saatnya kita ajarkan bahwa pengawas pemilu tidak hanya ada di kantor, namun ada di lapangan. Bapak/Ibu harus siap tanggal 28 November ke depan sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional dan gugatan di Mahkamah Konstitusi selesai.Siapkan mental maupun fisik dan ajarkan kepada teman-teman lainnya bagaimana cara istirahat yang benar dan efektif agar kesehatan terjaga,” sebutnya. (***)