Connect with us

Uncategorized

Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi Jadi 75 Hari

Published

on

Ilustrasi pemilih surat suara.

Liputan6.com, Jakarta Hasil rapat konsinyering antara DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat mengurangi durasi kampanye Pemilu 2024. Dari awalnya usulan KPU selama 90 hari, menjadi 75 hari.

“Soal durasi masa kampanye. Usulan KPU 90 hari, diminta oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR Ri untuk disederhanakan menjadi 75 hari,” ujar anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda saat dihubungi, Senin (16/5/2022).

Perubahan durasi kampanye ini juga diberikan dua catatan penting. Pertama, perubahan mekanisme aturan pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel, efisien, transparan dan akuntabel.

“Misalnya menggunakan elektronik katalog dan penyebaran pencetakan di beberapa tempat di Indonesia sehingga penyebaran distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama,” jelas Rifqi.

Kedua, DPR meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu menyusun kualifikasi hukum acara pemilu dengan melibatkan juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penyelesaian sengketa kepemiluan bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses pelantikan dan periodisasi jabatan politik.

Juga tidak mengganggu jalannya Pilkada serentak 2024 yang digelar setelah Pemilu.

“Seluruh pihak termasuk DPR RI akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kualifikasi hukum acara pemilu ini untuk memastikan waktu penyelesaian sengketa dan berbagai mekanisme hukum kepemiluan di Indonesia bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses-proses pelantikan dan periodesasi jabatan-jabatan politik baik presiden-wapres, DPR, DPD, DPRD termasuk dalam konteks Pilkada itu sendiri,” jelas Rifqi.

Anggaran Pemilu Disepakati Rp 76 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 dengan menyederhanakan surat suara. (Ditto)

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Kesepakatan itu didapat dalam rapat konsinyering Komisi II.

“Sepakat sesuai ajuan KPU Rp 76 T,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa saat dikonfirmasi, Senin (16/5/2022).

Saan menyebut, penetapan resmi tidak dilaksanakan saat rapat konsinyering, ketuk palu akan dilakukan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu, usai masa reses atau selambat-lambatnya akhir Mei mendatang.

“Nanti rapat lagi, paling lama di akhir Mei,” ujar Saan.

Sementara itu, rinci anggaran pemilu yakni Rp 8,06 triliun pada tahun 2022. Sementara tahun 2023 anggaran sebesar Rp 23 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 44 triliun.

Selain itu, terkait masa kampanye, Saan menyatakan Komisi II telah sepakat agar durasi kampanye Pilpres 2024 menjadi 75 hari saja. “Lagi minta KPUuntuk disimulasikan apakah bisa kampanye 75 hari,” kata dia. 

Menurut Saan, durasi masa kampanye dipersingkat bertujuan menghindari polarisasi yang melebar di masyarakat, seperti yang sempt terjadi pada 2019. “Untuk menghindari polarisasi. Kampanye yang terlalu lama itu bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat,” pungkas dia. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Fogging Bukan Solusi Utama Cegah Demam Berdarah

Published

on

Ilustrasi Fogging (Foto : @demakkab.go.id)

Demak, goindonesia.co – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Ali Maimun, menyatakan bahwa fogging bukanlah solusi utama dalam pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Pernyataan ini disampaikan menyusul banyaknya permintaan fogging dari masyarakat yang menganggapnya sebagai cara efektif untuk mencegah penyakit tersebut.

“Fogging memang membunuh nyamuk dewasa, tetapi jentik nyamuk yang menjadi sumber masalah utama tidak terpengaruh oleh fogging. Jika tidak dilakukan sesuai kriteria yang tepat, fogging malah dapat menyebabkan resistensi nyamuk Aedes aegypti terhadap insektisida”, kata Ali Maimun, saat di konfirmasi melalui WhatsApp. Kamis, (18/04/2024).

Lebih lanjut, Ali menekankan bahwa masyarakat perlu terlibat aktif dalam pencegahan DBD dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

“Kami mengajak seluruh warga untuk secara bersama-sama melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah masing-masing. Ini dapat dilakukan melalui praktik 3M yang meliputi menguras tempat penampungan air secara rutin dan menyikat setiap dinding penampungan, menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan barang bekas seperti ban dan gelas plastik agar tidak menampung air hujan yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk”, jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga lingkungan sekitar agar terbebas dari potensi berkembangnya nyamuk pembawa virus DBD. 

“Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penyebaran Demam Berdarah. Fogging hanya efektif sebagai tindakan responsif terhadap kasus DBD yang sudah terjadi, bukan sebagai tindakan preventif”, tambahnya.

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, diharapkan jumlah kasus DBD di Kabupaten Demak dapat ditekan lebih lanjut. Kesehatan publik adalah tanggung jawab bersama, dan setiap tindakan preventif yang dilakukan oleh masyarakat akan memberikan dampak positif dalam upaya pengendalian DBD di wilayah tersebut. (***)

*Pemerintahan kabupaten Demak

Continue Reading

Berita

Soroti Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Presiden Sampaikan Apresiasi

Published

on

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co –  Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya yang telah berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF) untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Presiden menilai bahwa keanggotaan penuh yang telah diraih sejak Oktober 2023 ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya Indonesia untuk memperkuat regulasi keuangan dan diakui dunia internasional secara positif.

“Ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, koordinasi kita, dan implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ungkap Presiden dalam sambutannya pada acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), di istana negara, Rabu (17/04).

Presiden juga berharap, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi serta persepsi mengenai sistem keuangan Indonesia yang semakin baik.

Meski demikian, tantangan dalam menghadapi TPPU dan pendanaan terorisme terus berkembang, terutama dengan munculnya pola baru berbasis teknologi. Presiden menegaskan untuk tetap waspada terhadap penggunaan teknologi seperti crypto currency, aset virtual, NFT, dan lainnya yang menjadi sasaran baru bagi pelaku TPPU. 

“Kita tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat dan di depan mereka,” ungkapnya.

Selain itu, ancaman dari tindak pendanaan terorisme juga menjadi perhatian utama Presiden yang harus diwaspadai.

“Ini juga terus menerus harus kita monitor, harus kita cegah. Saya berharap PPATK serta Kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” tambahnya.

Terakhir, Presiden mengungkapkan bahwa dengan semangat untuk terus memerangi TPPU dan pendanaan terorisme, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan inovasi antara PPATK, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya demi keamanan dan kesejahteraan negara, serta secara maksimal dalam penyelamatan dan pengembalian uang negara.

“Kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, apa yang menjadi hak rakyat,” tukasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

PT JMRB Pastikan Kesiapan SPKLU di Rest Area Travoy Jelang Arus Balik Lebaran 2024

Published

on

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Foto : @www.jasamarga.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Jasamarga Related Business (JMRB) memastikan kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area Travoy bagi pemudik jelang arus balik Lebaran atau Hari Raya Idulfitri 1445 H yang diprediksi terjadi pada Minggu (14/4/2024).

Direktur Utama PT JMRB, Denny Abdurachman menuturkan, guna terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung, pihaknya juga telah menambah teknologi pengisian di SPKLU menjadi fast charging dan ultra fast charging di hampir seluruh Rest Area Travoy.

“Dengan adanya penambahan tersebut, kendaraan listrik tipe tertentu dapat mengisi daya secara optimal dalam waktu 40 menit,” ujar Denny dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).

Oleh karena itu, kata Denny, Ia meminta para pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan listrik untuk tidak khawatir selama melakukan perjalanan mudik di ruas Tol Jasa Marga (Persero) Tbk.

“Terdapat 49 titik SPKLU yang tersebar di ruas Tol Jasa Marga Group, termasuk di Rest Area Travoy,” imbuhnya.

Adapun, dari 49 titik SPKLU yang tersebar di Rest Area Jasa Marga Group, 21 di antaranya berada di Rest Area Travoy. Yakni, Rest Area Travoy KM 88A dan KM 88B ruas Cipularang-Padaleunyi dan Rest Area Travoy KM 207A ruas Palimanan-Kanci.

Serta, Rest Area Travoy KM 360B, KM 379A, KM 389B dan KM 391A ruas Batang-Semarang. Kemudian, Rest Area Travoy KM 519A, KM 519B, KM 538A, KM 538B, KM 575A dan KM 575B di ruas Solo-Ngawi.

Kemudian, Rest Area Travoy KM 579A, KM 579B ruas Ngawi-Kertosono, Rest Area Travoy KM 66A, KM 66B dan KM 84A ruas Pandaan-Malang. Serta, Rest Area Travoy KM 792A, KM 792B di ruas Gempol-Pasuruan dan terakhir Rest Area Travoy KM 725A ruas Surabaya-Mojokerto. (***)

*PT Jasa Marga (Persero)

Continue Reading

Trending