Connect with us

Uncategorized

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sesi Soal Perubahan Iklim dan Terima Presidensi G20

Published

on

Pada hari kedua penyelenggaraan KTT G20 di Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo akan mengikuti sejumlah agenda kerja. Presiden akan mengawalinya dengan menggelar pertemuan bilateral dengan Managing Director IMF, Kristalina Giorgieva, di La Nuvola.

Setelahnya, Presiden akan menghadiri sesi KTT G20 tentang perubahan iklim dan lingkungan. Presiden kemudian akan menggelar pertemuan trilateral dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel.

Sesi KTT G20 tentang lingkungan berkelanjutan akan menjadi agenda berikutnya yang dihadiri Presiden Jokowi. Setelahnya, Presiden Jokowi akan menghadiri sesi penutupan KTT G20.

Pada sesi penutupan, Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, akan menyerahkan keketuaan atau presidensi G20 kepada Presiden Joko Widodo. Presidensi G20 ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dan akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

“Kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan mulai di bulan Desember ini. Ini merupakan kehormatan bagi kita, bagi Indonesia, dan sekaligus tanggung jawab yang besar, yang harus kita jalankan dengan baik,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat, 29 Oktober 2021 lalu.

Presiden kemudian dijadwalkan untuk bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah pertemuan bilateral. Presiden juga akan menghadiri KTT rantai pasok global yang akan dibuka oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Selesai acara tersebut, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Bandara Fiumicino untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Glasgow Prestwick International di Skotlandia. Presiden Jokowi akan menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada tanggal 1 sampai 2 November 2021.

Berita

Kepastian Hukum Jadi Keniscayaan Dongrak Kinerja Industri Petrokimia

Published

on

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting yang dapat memacu kinerja industri manufaktur di Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian konsisten untuk turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air sehingga produktivitas sektor industri manufaktur tetap berjalan baik.

“Optimisme para pelaku industri menurun karena dipengaruhi oleh regulasi yang kurang mendukung. Hal ini tercemin dari melemahnya PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), meskipun kedua indikator itu masih dalam fase ekspansi,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Senin (8/7).

Adapun regulasi yang dinilai oleh pelaku industri tidak probisnis, yaitu penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan tersebut merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri.

“Dampak dari pemberlakukan Permendag 8/2024, antara lain menurunnya minat investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi tersebut,” ungkap Reni. Padahal, di sektor IKFT, terdapat beberapa investor yang berencana merealisasikan modalnya untuk memproduksi bahan baku plastic(BBP).

“Namun karena regulasi yang bertujuan mengontrol impor dicabut, yakni Permendag 36/2023, investor berpikir kembali untuk melakukan investasi di Indonesia,” imbuhnya. Pada Permendag 36 tahun 2023, sebanyak 12 pos tarif untuk komoditas BBP diusulkan pengaturan impornya. Sedangkan, pada Permendag 8 Tahun 2024, pengaturan impor untuk komoditas BBP dikurangi jumlahnya menjadi satu pos tarif.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia sebesar 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Oleh karena itu, Kemenperin fokus untuk menjalankan kebijakan substitusi impor dan terus meningkatkan investasi di industri petrokimia agar memperkuat strukturnya di dalam negeri sehingga terintegrasi dari hulu sampai hilir.

“Saat ini, kapasitas pasokan untuk komoditas Polivinil klorida (PVC), Polietilen tereftalat (PET) dan Polistirena (PS) sudah dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara, kapasitas pasokan Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) masih belum mecukupi kebutuhan dalam negeri, namun saat ini sedang dalam tahap pengembangan,” tandasnya

Kemenperin memprediksi, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai USD31.415 juta. Adapun para investor tersebut, di antaranya dari PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, PT. Sulfindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

Reni mengemukakan, guna memitigasi dampak regulasi yang tidak berpihak pada pelaku industri kimia, diperlukan upaya peninjauan kembali regulasi tersebut khususnya mengenai pengaturan impor untuk produk bahan baku plastik terutama LLDPE ataupun PET. “Selain itu perlu dukungan dan fasilitasi pemerintah untuk menjamin iklim usaha industri terhadap investasi sektor industri kimia hulu khususnya komoditi petrokimia,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengemukakan bahwa pemerintah perlu memahami betul mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh industri dalam negeri, termasuk di sektor petrokimia. Apalagi, industri petrokimia merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar, sehingga juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri mulai dari hulu seperti sektor petrokimia, kemudian di intermediate ada industri polyester dan filament, serta untuk sektor hilir terdapat industri tekstil dan plastik,” paparnya.

Mirisnya, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari Negeri Tirai Bambu. “RRT sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia sebagai bahan baku plastik selama pandemi Covid-19. Namun, permintaan dari pasar domestik tidak cukup tinggi untuk menyerap produksi tersebut, sehingga kelebihan pasokan tidak dapat dihindari,” tutur Fajar.

RRT juga sedang mengalami kesulitan dalam mengekspor produk bahan baku atau barang jadi plastik ke pasar utama seperti Amerika Serikat karena sanksi perang dagang. Akibatnya, RRT mengalihkan ekspornya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena para eksportir di sana mendapat insentif dari pemerintah setempat,” ungkap Fajar. Produk impor tersebut semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari RRT. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50% saat ini,” tandasnya.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai penerapan Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia itu tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing. Apalagi, terjadinya ketidakpastian harga bahan baku petrokimia karena fluktuasi harga minyak global,” tuturnya.

Bahkan, pengenaan PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen, berpotensi meningkatkan biaya modal. “Hal-hal yang sifatnya fiskal ini juga masih menjadi tantangan tersendiri ya buat industri petrokimia,” imbuhnya.

Heri menyatakan, industri petrokimia perlu mendapat dukungan yang serius dari pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan strategis seperti pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. “Melalui proteksi juga berpeluang untuk tumbuh dan berkembang bagi industri petrokimia di Indonesia,” ujarnya.

Apalagi, industri petrokimia menunjukkan kinerja yang positif selama tahun 2020-2023, yang berdampak pada penerimaan negara melalui pajak sebesar 112 persen, dan penyerapan tenaga kerja yang tumbuh hingga 4 persen karena kebijakan HGBT. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Uncategorized

Di Tabligh Akbar, Wasekjen MUI: Tahun Baru Hijriyah 1446, Refleksi Hijrah untuk Kedaulatan Negara

Published

on

Tabligh Akbar MUI Menyapa Umat di Legenda Wisata, Cibubur (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Bagi umat Islam, pergantian tahun hijriyah menjadi momentum untuk merefleksikan hijrah. Terdapat spirit untuk senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki kehidupan masa depan yang lebih baik lagi.

Dalam refleksi hijrah, Syekh Izzuddin bin Abdissalam memaknai hijrah dalam dua hal, yaitu perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain (minal balad ilal baladil akhar) atau hijrah dari perilaku tidak baik menuju perilaku yang dirahmati Allah Swt (minal itsmi wal ‘udwan).

Sejalan dengan dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Arif Fahrudin menyebut, pemaknaan hijrah yang kedua itu dapat direfleksikan dalam konteks kekinian. Dalam momentum ini, spirit keislaman dapat ditranformasikan dalam konteks keindonesiaan.

“Hal ini yang bisa kita refleksikan dalam konteks keindonesiaan. Iya tentu kita berharap di momentum hijrah ini tentu menjadi lebih baik lagi dari segala aspeknya,” katanya ketika menghadiri kegiatan Tabligh Akbar MUI Menyapa Umat di Legenda Wisata, Cibubur (7/7/2024).

Dalam konteks keindonesiaan, hijrah perlu direfleksikan dalam menyongsong kedaulatan negara. Hal tersebut mengingat belakangan kedaulatan teknologi nasional kembali ambruk dengan bocornya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

Spirit yang harus dibangun adalah tidak terjebak pada budaya konsumerisme terus-menerus, melainkan menjadikan umat merdeka dan berkedaulatan secara informasi dan teknologi.

“Iya besok kita harus memiliki komitmen terhadap kedaulatan teknologi dan informasi nasional dari hulu sampai hilir,” ucapnya.

Selain berkedaulatan informasi, refleksi hijrah juga harus dibarengi dengan penguatan terhadap kedaulatan hukum di ruang-ruang medsos. Belakangan, banyak sekali dijumpai adanya judi online dan pinjaman online ilegal.

Hal tersebut cukup membuktikan betapa rapuhnya penegakan sistem keamanan nasional dalam ruang digital. Maksiat dan judi terus meningkat dari waktu ke waktu. 

Kondisi tersebut harus segera direspons dengan kedaulatan hukum cyber dalam mendeteksi tindakan-tindakan ilegal. 

“Hal itu senantiasa meminta untuk kita tinggalkan, dengan cara apa, tentu dengan penegakan hukum yang disiplin, merata, terlebih aparat penegak hukum menjadi publik figur,” kata Kiai Arif menjelaskan.  (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Kabupaten

Hadir di Botram Sukatani, Pj Bupati Bekasi Sampaikan Botram Desa akan Dimulai 9 Juli 2024

Published

on

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri Botram di Stadion Mini Kecamatan Sukatani pada Sabtu (7/6/2024). (Foto : Andre M Jafar/Newsroom Diskominfosantik, @www.bekasikab.go.id)

Sukatani, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melaksanakan Botram (Berkolaborasi dan Terus Melayani) tingkat desa yang akan dimulai di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, mengatakan, Botram Desa dilaksanakan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi. 

“Pemkab Bekasi berinisiatif mengadakan Botram Desa, agar masyarakat yang jauh letaknya bisa terjangkau dan menjadi merata, yang akan dimulai pada tanggal 9 Juli di Desa Ciantra, Kecamatan Selatan,” ujarnya saat menghadiri Botram di Stadion Mini depan Kantor Kecamatan Sukatani pada Sabtu (7/6/2024).

Dia menyebutkan, program Botram yang digagas Disdukcapil Kabupaten Bekasi akan digelar tiga kali dalam seminggu, yakni satu kali di kecamatan dan dua kali di tingkat desa. 

“Untuk Botram tingkat desa akan dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis,” ujarnya. 

Dani mengatakan di acara Botram Desa ini ada beberapa jenis pelayanan untuk masyarakat yang dihadirkan tanpa dipungut biaya alias gratis. 

“Diantaranya administrasi kependudukan, kartu kuning, pengecekan kesehatan, Keluarga Berencana (KB), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pembayaran pajak, dan masih banyak yang lainnya,” ungkapnya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Carwinda, kegiatan Botram Desa sudah direncanakan sejak awal tahun 2024 yang akan mengambil lokasi di dua desa untuk setiap kecamatan. 

“Jadi Botram Desa kita jadwalkan dari bawah ke atas, kalau Botram Kecamatan sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan seperti tanggal 13 Juli di Tarumajaya, 20 Juli di Muaragembong dan 27 Juli di Setu,” terangnya.

Sementara itu, Camat Sukatani Agus Dahlan menyampaikan, kegiatan Botram di wilayahnya sangat besar manfaatnya untuk masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan dan. yang lainnya dengan cepat dan mudah. 

“Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pak Pj Bupati Bekasi, para Kepala Dinas yang sudah melayani masyarakat kami, tentunya kami berharap kegiatan Botram ini bisa terus dipertahankan serta ditambah lagi durasi waktunya,” terangnya.

Untuk jadwal Botram Desa di wilayah Kecamatan Sukatani, lanjut Agus, dijadwalkan akan dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.

“Ya, kita mendapatkan jadwal di Desa Sukarukun, karena di desa itu cukup padat penduduk, maka dari itu kita pilih di desa itu,” tutupnya. (***)

*Portal Resmi Kabupaten Bekasi, @www.bekasikab.go.id

Continue Reading

Trending