Connect with us

Uncategorized

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sesi Soal Perubahan Iklim dan Terima Presidensi G20

Published

on

Pada hari kedua penyelenggaraan KTT G20 di Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo akan mengikuti sejumlah agenda kerja. Presiden akan mengawalinya dengan menggelar pertemuan bilateral dengan Managing Director IMF, Kristalina Giorgieva, di La Nuvola.

Setelahnya, Presiden akan menghadiri sesi KTT G20 tentang perubahan iklim dan lingkungan. Presiden kemudian akan menggelar pertemuan trilateral dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel.

Sesi KTT G20 tentang lingkungan berkelanjutan akan menjadi agenda berikutnya yang dihadiri Presiden Jokowi. Setelahnya, Presiden Jokowi akan menghadiri sesi penutupan KTT G20.

Pada sesi penutupan, Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, akan menyerahkan keketuaan atau presidensi G20 kepada Presiden Joko Widodo. Presidensi G20 ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dan akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

“Kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan mulai di bulan Desember ini. Ini merupakan kehormatan bagi kita, bagi Indonesia, dan sekaligus tanggung jawab yang besar, yang harus kita jalankan dengan baik,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat, 29 Oktober 2021 lalu.

Presiden kemudian dijadwalkan untuk bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebuah pertemuan bilateral. Presiden juga akan menghadiri KTT rantai pasok global yang akan dibuka oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Selesai acara tersebut, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Bandara Fiumicino untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Glasgow Prestwick International di Skotlandia. Presiden Jokowi akan menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada tanggal 1 sampai 2 November 2021.

Uncategorized

Puan Maharani Ungkapkan Gerakan BTS di Sidang PBB Menjadi Arah Positif yang Menginspirasi

Published

on

By

Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani mengungkapkan rasa bangganya terhadap boyband asal Korea Selatan BTS yang mewakili negaranya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke-76. Menurut Puan, kehadiran BTS dapat menginspirasi anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Saya sangat salut terhadap kehadiran BTS sebagai utusan Korsel pada sidang majelis umum PBB. Saya pikir inilah contoh anak-anak muda yang kreatif dan memanfaatkan waktunya untuk berada di jalur positif,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang dikirim ke media, Kamis (09/09/2021).

Puan memandang bahwa positivisme yang dibawa BTS dalang acara PBB tersebut dapat menjadi energi yang membangun semangat baru, terlebih mereka adalah idola internasional. Bukan hanya bagi anak muda, tetapi seluruh fans yang melihat BTS, bisa terbawa pada aura kebaikan yang ditampilkan.

Puan juga merasa salut dengan pesan yang disampaikan oleh BTS. Menurutnya, pesan itu dapat menjadi panggilan kesadaran bagi anak-anak muda atau fans BTS secara general untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menyongsong masa depan lebih cerah.

“Rasa salut saya bisa melihat anak-anak muda yang bergerak di dunia entertainment dan telah memiliki karier internasional. Tetapi tidak lupa untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada sesamanya agar melewati pandemi ini tanpa keputusasaan,” ujar Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu bisa melihat kepedulian yang besar dari setiap anggota BTS terhadap berbagai masalah yang kekinian memang harus diutamakan, seperti dampak Pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan ajakan positif agar anak muda memanfaatkan waktunya dengan lebih baik.

BTS menyuarakan pula hal yang, menurut Puan sangat penting, yaitu mengenai Covid Lost Generation. Istilah ini menggambarkan kesulitan dan rintangan dalam mengembangkan diri yang ditemui oleh anak-anak muda.

“Sebagai orang tua, saya sendiri menyadari berkembangnya berbagai halangan dan rintangan bagi generasi muda dalam mengembangkan diri. Mereka mengalami loss of learning, kesulitan dalam proses belajar dan mengajar karena jalan untuk mereka bereksplorasi sementara ini ditutup dan dibatasi,” kata Puan.

Maka itu, Puan juga sangat setuju dengan pendapat BTS yang menyebut bahwa generasi muda seharusnya disebut Welcome Generation. Generasi yang terbuka pada berbagai kesempatan dan peluang baru untuk masa depan mereka meski sedang dilanda berbagai krisis.

Kepedulian BTS terhadap generasinya juga sangat membanggakan bagi Puan. “Anak-anak muda yang peduli pada generasinya menjadi representasi generasi yang tidak individualis. Anak muda saling menggandeng sesamanya dalam jalan kebaikan. Itulah contoh yang diberikan oleh BTS,” ujar Puan.

Kehadiran BTS itu turut pula menunjukkan bentuk kepedulian anak muda pada dunia politik. Pasalnya, sebagai estafet penerus kepemimpinan dunia, anak muda memang harus dekat dan memahami isu-isu kenegaraan dan pergerakan politik bangsanya masing-masing.

“Generasi muda saat inilah yang akan menjadi penerus kepemimpinan di negaranya. Mereka harus memahami pembelajaran politik ini. Gerakan BTS menjadi arah positif yang bisa mengajak generasi muda untuk peduli dan mengerti negaranya,” ujar Puan.

Menurut cucu Bung Karno ini, semakin anak muda kiprah politik pada negaranya, semakin mereka juga terpanggil untuk berperan. “Bagaimana pun, terjun ke dunia politik haruslah menjadi hal yang lumrah bagi anak muda. Bukan sesuatu yang tabu. Justru partisipasi generasi muda akan membawa negara dan kepemimpinan ke arah yang progresif dan positif,” ujarnya.

Rasa salut Puan juga muncul karena melihat BTS yang membawa popularitas mereka ke arah produktivitas untuk generasinya. Mereka bukan hanya mumpuni di dalam bidang entertainment, tetapi juga membuka berbagai pengetahuan yang luas bagi para fansnya, hingga generasi muda secara general.

Puan berharap lebih banyak lagi anak muda yang membawa produktivitas pergerakan mereka ke arah yang positif seperti BTS. Terutama untuk mereka yang memiliki platform besar dan menjadi idola masyarakat dengan skala yang luas seperti BTS.

“Kita bersama membangun kembali semangat dan rasa positivisme setelah Pandemi Covid-19 ke arah yang lebih baik. Hantaman badai pandemi memang masih terasa, tetapi jika kita hadapi dengan solidaritas dan gotong royong, kita bisa menyongsong era post-pandemic yang lebih secarah. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan keluar,” ujar Puan./* Eddie Karsito

Continue Reading

Uncategorized

Buka Keterisolasian Wilayah, Inilah Progres Pembangunan Jalan Trans Papua

Published

on

By

Goindonesia.co – Pemerintah tengah membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer yang membentang dari kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim Ha di Merauke, Papua. Pembangunan infrastruktur ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Presiden Jokowi mulai tahun 2015 mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua dengan terus mengerjakan pembangunan jalan Trans Papua yang terbentang sepanjang 3.462 kilometer,” ungkap Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/09/2021).

Pembangunan Jalan Trans Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antarwilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Selain itu, pembangunan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh Tanah Papua,” imbuh Billy.

Stafsus Presiden yang merupakan putra asli Papua ini mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan Jalan Trans Papua ini.

“Sampai saat ini, perkembangan Trans Papua sudah tembus sepanjang 3.446 kilometer dan akan terus berlanjut diiringi dengan pembangunan sekolah, perguruan tinggi, tempat keagamaan, Pusat Lintas Batas Negara (PLBN), dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih jauh Billy mengisahkan, sejak Juni 2021 dirinya bersama Tim BAPER (Bawa Perubahan) telah melakukan sejumlah kunjungan di Tanah Papua, melintasi dua provinsi (Papua dan Papua Barat), 15 kabupaten, 66 distrik, dan 278 kampung.

Tak hanya meninjau progres pengerjaan Jalan Trans Papua, dalam kunjungan kerja ini Billy juga melakukan sejumlah agenda lainnya, di antaranya peluncuran Program Petani Milenial, peninjauan vaksinasi, pertemuan dengan pemerintah daerah, hingga mendengar langsung keluh kesah masyarakat untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

“Kita semua berharap, Papua berkembang layaknya daerah maju lainnya. Ayo bersama-sama kita wujudkan itu semua!” pungkas Billy. (TIM KOMUNIKASI STAFSUS PRESIDEN BILLY MAMBRASAR)

Continue Reading

Politik

Ramai-ramai Tolak Amendemen UUD 1945 dan Jokowi Tiga Periode

Published

on

Sejumlah parpol dan elemen sipil menolak wacana amandemen dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi. (Foto: Kris – Biro Setpres)

Jakarta, goindonesia.co — Sejumlah partai politik (parpol) dan elemen masyarakat menolak wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Amendemen UUD 1945 merupakan  wacana yang kembali digaungkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo alias Bamsoet, dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 silam. Sementara wacana perubahan masa jabatan presiden merupakan hal yang dicurigai sejumlah pihak bakal dilakukan lewat amendemen UUD 1945.

Dari kalangan parpol, ada Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang menolak amendemen UUD 1945. Ia mengatakan membahas rencana amendemen UUD 1945 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tidak bijaksana.

Namun, Jazilul mengatakan PKB menunggu perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu sebelum bicara masalah amendemen UU 1945.

“PKB menunggu perkembangan penanganan Covid, baru kalau mau bicara soal amendemen. Kalau covid belum selesai, menurut saya enggak bijaksana kalau kita bicara soal amandemen,” kata Jazilul.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amandemen UUD 1945 sekalipun secara terbatas.

Sinyal penolakan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem dan Demokrat.

Dari elemen masyarakat, Ketua PA 212 Slamet Maarif menegaskan menolak keras karena saat ini tidak ada urgensi amendemen UUD 1945.

“Kami akan melawan lewat jalur konstitusional, sampai dengan langkah mengepung Gedung DPR/MPR apabila terus dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet mengatakan PA 212 menolak wacana amendemen UUD 1945. Meski amendemen dilakukan terbatas hanya dengan memasukkan Poin-Poin Haluan Negara (PPHN), PA 212 tetap menolak.

“Ya kami menolak lah, apalagi kalau amendemen-nya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode kami lebih menolak,” kata dia.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun menolak wacana amendemen UUD 1945 jika hanya bertujuan memasukkan PPHN. Ia menilai PPHN bisa dilakukan dengan langkah lain tanpa amendemen konstitusi.

Massa BEM SI saat melakukan unjuk rasa di Jakarta. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Refly menilai PPHN cukup diatur dalam suatu undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak perlu diamendemen oleh MPR.
“Menurut saya problematik kalau hanya sekadar meng-install PPHN, padahal fungsi PPHN tersebut bisa digantikan oleh UU,” kata Refly.

Sementara itu, ahli hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa PPHN tak menjamin pembangunan Indonesia terlaksana lebih baik.


Dia berkaca pada GBHN di masa Orde Baru. Kala itu, kata Feri, pembangunan dilakukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Tidak selalu patuh pada GBHN.

“Fakta, selama GBHN digunakan pada Orde Lama dan Orde Baru tidak ada pembangunan yang berkelanjutan. Yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu,” kata Feri.

Berikutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode lewat amendemen UUD 1945, mengkhianati reformasi.

Mereka menilai wacana itu melenceng jauh dari semangat perjuangan para mahasiswa di tahun 1998.

“Ini tentunya sebuah kemunduran. Tahun 1998 kita tahu banyak mahasiswa, pemuda, berdarah-darah untuk menyuarakan reformasi. Hari ini, seakan-akan perjuangan itu, keringat, darah yang dikeluarkan dikhianati,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar.

Nofrian berkata pihaknya telah memulai kajian dalam rangka mengawal isu amandemen konstitusi. BEM SI juga sudah mulai bergerak ke sejumlah pihak untuk mencari tahu detail rencana amandemen UUD 1945.

Merespons penolakan itu, Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Jokowi menolak rencana amendemen UUD 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi menurut Afri juga menolak wacana presiden tiga periode.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengklaim Jokowi tak berpikir untuk menambah masa jabatannya beberapa tahun lagi via amendemen konstitusi.

“Soal amandemen periodesasi presiden, beliau sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir diperlambat, tambah berapa tahun lagi, tidak ada pikiran Presiden,” kata Ngabalin.

Politikus Partai Golkar itu berkata Jokowi telah menegaskan hanya akan menjabat selama dua periode. Ngabalin menyampaikan penolakan itu juga disampaikan saat bertemu Bamsoet.

Sebagai sosok yang menggaungkan kembali, Bamsoet mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sudah dipelintir menjadi upaya mengubah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Padahal, amendemen hanya untuk menghadirkan PPHN. (***)




Continue Reading

Trending