Foto: Tangkapan layar Instagram.
Jakarta, goindonesia.co –Setelah mengunjungi ‘Titik NOL’ Ibu Kota Negara (IKN) baru bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Penajam Paser, Kalimantan Timur, Kamis (6/1/2021), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa proses pembangunan IKN baru luar biasa rumit dan menantang.
“Bagaimana tetap menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayati dan termasuk satwa agar tetap terjaga, namun mampu mewujudkan Ibu Kota Negara masa depan yang modern dan berbudaya dan beradab serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, @smindrawati, Jumat (7/1/2021).
Menurut Menkeu, sesuai penjelasan Tim KemenPUPR mengenai rancangan pembangunan IKN, Titik NOL merupakan referensi koordinat lokasi pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan dan perkembangan pembangunan selanjutnya secara bertahap di Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Dari segi pembiayaan dan keuangan negara, kata Menkeu Sri Mulyani, juga perlu dirancang secara cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai namun tetap terjaga stabilitas dan sustainabilitas keuangan negara.
“Landasan hukum yang kuat dan baik dalam bentuk RUU IKN sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas,” ujarnya.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi dibangunnya jembatan penghubung Kota Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Jembatan terpanjang kedua di Indonesia ini memiliki bentang utama sepanjang 804 meter dan lebar 22.4 meter (mencakup 4 lajur jalan).
Proyek infrastruktur untuk mendukung pembangunan bakal Ibu Kota Negara yang krusial ini dibiayai oleh SBSN dengan total alokasi sebesar Rp1.43 triliun. “Saya harap, hadirnya jembatan ini dapat mendukung pertumbuhan perekonomian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Secara khusus Menkeu menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para investor Sukuk Negara karena telah turut membangun Indonesia.
Tandatangani Prasasti
Dirilis di laman resmi Kemenkeu, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi IKN baru. Salah satunya pembangunan proyek jembatan Pulau Balang yang dibiayai melalui SBSN.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu dan Menteri PUPR melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek yang mendukung konektivitas trans Kalimantan.
Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Pemerintah akan memastikan agar pendanaan ini tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.
Menurut Sri Mulyani, tahun 2022 Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa kondisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas. Dalam APBN 2023 nanti adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN.
Menkeu menegaskan, APBN harus dijaga secara sangat hati-hati sehingga bisa memenuhi berbagai kebutuhan negara, seperti penanganan Covid, pemulihan ekonomi, perlindungan secara sosial dan antisipasi gejolak global. Di sisi lain, ada prioritas nasional seperti pembangunan IKN.
“Ini faktor yang akan mendominasi rancangan APBN kita di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan,” ujar Menkeu dalam sambutannya saat Seremoni Penandatanganan Prasasti.
Jembatan Pulau Balang
Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek yang dibiayai dari SBSN, yang juga berfungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari Kota Balikpapan ke lokasi IKN baru, yakni Penajam Paser Utara. Adapun pembiayaannya dilakukan secara Multi Year Contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp1,43 triliun.
Pembangunan jembatan Pulau Balang tersebut, merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari program pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan dalam rangka mendukung konektivitas dan dukungan logistik nasional.
Kehadiran jembatan Pulau Balang dapat membuat akses pertukaran ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten di Kaltim jauh lebih mudah dan jalur perekonomian akan terbuka luas. Komoditas yang diambil dari luar Kaltim, seperti produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang sebagian diambil dari provinsi lain akan dapat dijangkau karena akses yang lebih mudah. (***)
