Pemkab Badung Dan Bank Bpd Bali Tandatangani Mou “sidi Kumbara” Tingkatkan Akses Permodalan Umkm, Seluruh Biaya Ditanggung Pemkab. Badung (Foto : @badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Dalam upaya meningkatkan akses permodalan UMKM dalam pengembangan usaha mikro, Pemkab. Badung bekerjasama dengan PT. Bank BPD Bali menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama (MoU) tentang penyelenggaraan program pembangunan usaha mikro melalui Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara), di Puspem Badung, Senin (6/5). Melalui Sidi Kumbara, pelaku UMKM akan dibebaskan seluruh biaya, baik biaya bunga maupun biaya lainnya karena sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung. Penandatangan MoU dilakukan Bupati Badung diwakili Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan I Nyoman Widiana, Direktur Kredit BPD Bali Made Lestara Widyatmika didampingi Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi, Adi Dharma.

Sekda Adi Arnawa menyambut baik kerjasama subsidi kredit untuk UMKM di Badung. Dijelaskan, tahun ini baru dipasang untuk 100 UMKM, ke depan tetap akan dilanjutkan dan di tahun 2025 sudah dirancang untuk 200 UMKM. “Ini merupakan langkah yang tepat sekali untuk menumbuhkan UMKM di Badung. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini akan mendorong UMKM lain untuk bangkit. Terutama sekarang ini banyak UMKM kita hanya bergerak di makanan dan minuman, belum banyak disentuh UMKM di sektor perikanan maupun pertanian. Untuk itu kami sudah perintahkan Dinas Koperasi bergerak berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengkomunikasikan dengan petani, kelompok peternak agar segera memanfaatkan fasilitas subsidi kredit ini,” terangnya.

Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan I Nyoman Widiana menyampaikan, melalui Sidi Kumbara diharapkan dapat mendorong UMKM fokus meningkatkan produksi produknya, daya saing usaha serta meningkatkan omset penjualan produk UMKM. Dengan sidi kumbara,  pelaku UMKM tidak dibebani biaya bunga, biaya provisi, administrasi dan premi jasa penjaminan. Biaya-biaya tersebut akan dibebankan dari APBD Badung. Besaran kredit yang bisa dimohonkan di BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura maksimal 25 juta, dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan, bahwa program ini menjadi unggulan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan melebihi program pusat yang diluncurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kalau di KUR pelaku usaha masih membayar bunga, kalau dengan program sidi kumbara seluruh bunga dan biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah badung,” terangnya. Pihaknya siap menjalankan program sidi kumbara dan berharap dapat ditambah di tahun berikutnya.

Sementara menurut Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi, Adi Dharma, program Sidi Kumbara sangat spektakuler, karena debitur UMKM tidak dibebankan bunga sama sekali alias nol persen. “Baru di Badung setahu saya satu-satunya daerah yang membebaskan biaya bunga dan biaya lainnya. Program seperti ini kami harapkan bisa diikuti daerah lain sehingga UMKM semakin bergairah,” harapnya. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung, Diskominfo Badung

Romanus Mbaraka salah satu putra asli Papua yang ikut mendaftar di Partai Politik untuk maju sebagai Bacalon Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam kontestasi Pilkada 2024 (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – Romanus Mbaraka menjadi salah satu putra asli Papua yang ikut mendaftar di Partai Politik untuk maju sebagai bakal calon (Bacalon) Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam kontestasi Pilkada 2024.

Senin (6/4/2024) Romanus Mbaraka menyerahkan berkas ke Sekretariat DPW Partai NasDem Papua Selatan kepada panitia seleksi. Ia membuktikan bahwa sekalipun dirinya adalah ketua DPW Partai NasDem Papua Selatan, ia tetap mengikuti mekanisme pendaftaran melalui panitia.

“Saya mendaftar sebagai bakal calon gubernur Papua Selatan, selanjutnya nanti ada pleno yang dilaksanakan sesuai jadwal tingkat provinsi dan tingkat atas,” tutur Romanus usai penyerahan berkas di Jalan Brawijaya Merauke.

Pria yang menjabat dua periode sebagai Bupati Merauke ini menyebut Partai NasDem punya kriteria bakal calon yang akan diusung yakni komitmen membuat kebijakan dan program untuk membangun daerah Papua Selatan. Memiliki hati yang betul-betul memperhatikan rakyat kecil hingga ke pelosok dalam semua bidang. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika terpilih nanti akan komitmen memberikan kontribusi terhadap Partai NasDem. 

Calon kandidat lain yang juga akan berkompetisi sebagai Bacalon Gubernur Papua Selatan Pilkada 2024 adalah Yoseph Yanawo Yolmen. Sementara ia menjabat sebagai Kepala BP3OKP (Badan Pengawal Percepatan Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua) dan sudah melakukan pendaftaran di Partai PDIP dan beberapa partai lainnya. 

Yosep mengaku sebagi anak negeri merasa terpanggil untuk membangun negerinya sehingga dapat membantu masyarakat Papua khususnya Papua Selatan yang menurutnya sangat membutuhkan pemimpin yang punya kapabilitas, loyalitas dan punya hati untuk masyarakat secara khusus bagian masyarakat asli Papua serta pemimpin yang takut akan Tuhan. Prioritasnya adalah mendorong kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat sebagaimana visi dan misinya adalah menciptakan terobosan perekonomian yang baru, serta konektivitas antara daerah yang baik. 

“Saya kembali ke sini adalah panggilan hati nurani, panggilan ibu pertiwi dengan kompetensi, kemampuan manajerial yang saya miliki mudah-mudahan itu akan bermanfaat bagi masyarakat di Papua Selatan,” ucap Yoseph. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima Penghargaan Pembangunan Daerah yang diberikan langsung Presiden Joko Widodo di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024 di Jakarta (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin (6/5/2024). Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.

PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesan Jokowi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang menerima langsung penghargaan tersebut menyampaikan hal tersebut sebagai pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai “Banyuwangi Rebound”. Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.

Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.

Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06% pada 2020 menjadi 8,07% pada 2021), merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi). Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik; ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo.

Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang). (***)

*@banyuwangikab.go.id