Ruang Publik

Data Penerima Bansos Ruwet, Banyak Warga Meninggal Hidup Lagi

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co : Bantuan dana sosial (BST) yang dikucurkan pemerintah, menjadi ruwet penyalurannya. Hal itu karena tidak adanya kesesuaian data penerima yang dimiliki pusat sama data yang sudah diverifikasi pemerintahan desa.

Akibatnya, di beberapa daerah di Jawa Tengah muncul banyak masalah. Seperti ada perangkat desa, pegawai SPBU, yang menerima bantuan. Selain itu, ada data dobel, sehingga warga mendapat dua kali. Dan yang menggelikan banyak warga yang sudah meninggal seolah hidup lagi, karena turut mendapatkan bansos.

Benang ruwet tersebut terungkap dalam setiap perhelatan Rembug Desa antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dengan para Kades yang dihelat bergilir di berbagai daerah secara daring. Forum itu benar-benar mampu mengungkap banyak persoalan yang selama ini seolah-olah sengaja disembunyikan.

Rembug Desa, juga mampu memangkas jarak komunikasi antara Kepala desa (Kades) dengan Gubernurnya. Padahal sebelumnya, hubungan pejabat desa dengan Gubernurnya terkesan mustahil tercipta secara akrab.

Lewat Rembug Desa, suasana di Jawa Tengah saat ini begitu cair. Para Kades dengan santai bisa ngobrol santai dengan Gubernur Ganjar Pranowo, layaknya ngobrol dengan teman sendiri. Hal itu nampak saat Ganjar menggelar Rembug Desa dengan Kades se Kabupaten Boyolali di pendapa Kabupaten, Rabu (4/8/2021).

Salah satu Kades dengan blak-blakan mengaku pusing, karena di desanya banyak warga yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Kondisi itu muncul, terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Dimana seorang Kades menulis di forum chat bahwa ada banyak warganya sudah meninggal tapi hidup lagi.

“Sebentar sebentar, itu Kades Gunung Simo nulis ada warganya yang mati hidup lagi. Coba, saya pengin ngobrol,” kata Ganjar kepada operator.

Setelah berhasil dikoneksikan, Kades Gunung Simo bernama Yogi itu menuturkan, yang dimaksud ada warga meninggal hidup lagi itu tentu bukan jasadnya. Tapi, namanya kembali muncul sebagai penerima bantuan sosial di desa.

“Ada banyak Pak, sudah meninggal lama, sudah lama tidak dapat bantuan karena sudah kami verifikasi. Tiba-tiba sekarang kok muncul lagi. Masuk daftar penerima bantuan. Kan namanya hidup lagi itu,” kata Yogi.

Ganjar pun tertawa mendengar keterangan Yogi. Meski begitu, ia paham dengan maksud Yogi karena di beberapa tempat yang dikunjungi, banyak kasus serupa. Dimana ada warga sudah meninggal, tapi tetap menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Yogi, ada sekitar 9 sampai 10 kepala keluarga di desanya yang sudah meninggal, tapi dapat bantuan. “Ya terpaksa kita kembalikan bantuannya, karena tidak tepat sasaran. Kami heran Pak, padahal dulu sudah diverifikasi, kok munculnya tetap sama. Apa mungkin pakai data lama ya Pak?” ucapnya.

Selain Yogi, beberapa Kades lain di Boyolali juga menyampaikan hal serupa. Misalnya Kades Banyuanyar, Komarudin. Kepada Ganjar, pihaknya meminta agar ada pembenahan data bansos, karena apa yang diusulkan dari desa berbeda dengan data dari pusat.

“Untungnya kami sejak 2017 lalu ada musyawarah desa khusus membahas kemiskinan. Jadi masalah-masalah seperti ini, bisa kita atasi,” kata Komarudin, sambil menyebut, di desanya bahkan ada 38 warga yang menerima bansos dobel. Saat bantuan akan dialihkan ke warga lain tidak bisa.

“Terus bagaimana Pak, kasusnya sama dengan di desa saya. Supaya bisa langsung kami alihkan gimana. Soalnya masyarakat banyak yang butuh,” sahut Kades Senden, Sularsih.

Ganjar menegaskan, bahwa perbaikan data akan terus dilakukan. Pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kemensos terkait hal itu. “Tapi tidak bisa langsung dialihkan ke warga lain. Harus dikembalikan dulu, karena itu ada prosesnya. Mengelola keuangan negara kan tidak sembarangan,” jawabnya.

Dari acara Rembug Desa itu, Ganjar mengatakan problem yang dialami kades-kades di Jateng relatif sama. Kalau penanganan Covid-19, pihaknya tidak khawatir karena semua desa sudah berjalan dengan baik.

Tapi persoalan bantuan ini yang banyak masalah. Makanya, pihaknya terus komunikasi dengan Kemensos terkait hal ini. Pihaknya berharap, Kemensos segera memberikan data agar bisa diverifikasi langsung di lapangan.***

Trending

Copyright © 2021 goindonesia.co