Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Hariara Tambunan
Jakarta, goindonesia.co : Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diyakini dapat mencapai 5,2 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi yang dipaparkan sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9 persen), OECD (5,2 persen), dan World Bank (5,2 persen).
Keyakinan ini disampaikan oleh Fungsionaris Pusat Partai Golkar Hariara Tambunan saat menanggapi prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini, yang telah melewati tantangan terberat sepanjang tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan dan perekonomian nasional.
Menurut Hariara, sekalipun tahun 2021 telah dilalui dengan berat namun tim ekonomi Pemerintah yang dimotori dan dikoordinatori oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tetap optimistis bahwa perekonomian nasional dapat bangkit dan tumbuh seperti yang diharapkan dan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi masyarakat.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini mencontohkan, langkah strategis yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah menggelontorkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak 2020.
“Langkah ini merupakan bentuk kegeniusan Pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi yang diakibatkan oleh efek domino meluasnya penyebaran virus Korona hingga berkembang dengan varian baru seperti Delta dan Omricon yang kini juga masih mengancam dunia ” jelas Hariara kepada suarakarya.id di Jakarta, Sabtu (1/1/2021).
Namun demikian, Hariara juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan tetap bergantung pada keberhasilan mengendalikan pandemi yang didukung dengan kedisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan, termasuk juga menjalankan vaksinasi.
Selain itu, dia mengingatkan sejumlah risiko yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi ke depan. Risiko tersebut diantaranya kenaikan harga energi dan inflasi, disrupsi, krisis Evergrande di Tiongkok, dan normalisasi kebijakan moneter negara maju.
Dalam konteks mendukung pemulihan ekonomi nasional, Hariara yang juga pengusaha dan Ketum DPP Hipakad ini juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang akan meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 373 Triliun pada tahun 2022.
“Karena pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong melalui penguatan pelaku UMKM sebagai pilar perekonomian nasional,” tandas Hariara Tambunan yang pada Natal tahun ini dipercaya sebagai Sekretaris Panitia Natal Nasional 2021.
Pemerintah sendiri meyakini bahwa Indonesia kini berada pada momentum yang baik bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini merupakan kesempatan untuk memperluas pembiayaan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui KUR.
Selain itu Pemerintah di periode kedua Presiden Joko Widodo juga menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, khususnya UMKM. Antara lain, perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp10 Juta – Rp50 Juta menjadi di atas Rp10 Juta – Rp100 Juta. Perubahan KUR Khusus atau Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (non-perdagangan), perubahan kebijakan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk penyesuaian plafon KUR Penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 Juta, serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19.
Relaksasi kebijakan KUR yang dimaksud di atas terdiri dari KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR sampai 31 Desember 2022. Penundaan target sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR, pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian objektif penyalur KUR.
“Melalui perubahan kebijakan KUR, pemerintah menunjukkan perhatian yang besar kepada UMKM dengan memberikan persyaratan KUR yang lebih mudah dan terjangkau sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional,” ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. (***)
