Connect with us

Berita Provinsi

Pantau Arus Mudik Lebaran 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Piket di Pelabuhan Merak

Published

on

Pj. Gubernur Banten , Al Muktabar, bersama Kapolda Banten, Irjen (Pol) Abdul Karim dan Walikota Cilegon, Heldy Agustian, didampingi kepala BPTD Banten memantau langsung arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Penyebrangan Merak, Kota Cilegon (Foto : Dokumentasi oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, @bantenprov.go.id)

Banten, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Banten, Irjen (Pol) Abdul Karim dan Walikota Cilegon Heldy Agustian, didampingi kepala BPTD Banten memantau langsung arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Penyebrangan Merak, Kota Cilegon.

“Kita bersama Pak Kapolda dan jajarannya piket di tempat ini untuk memantau bila ada kendala-kendala teknis terjadi dan kendala-kendala itu kita selesaikan bersama,” ucap Al Muktabar disela-sela pemantauan Mudik Lebaran 2024 di Dermaga Eksekutif Merak, Minggu dini hari (7/4/2024).

Al Muktabar berangkat dari Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur Banten di Kota Serang sekitar pukul 19.30 WIB, Sabtu (6/4/2024). Al Muktabar sempat mengalami kemacetan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Penyebrangan Merak. Bahkan, untuk membuka akses jalan ambulan, Al Muktabar sempat mengurai kemacetan tersebut.

Al Muktabar mengatakan, dirinya bersama jajaran Polda Banten dan pihak terkait lainnya, akan terus memantau kendala-kendala teknis yang terjadi terhadap para pemudik baik di jalur darat maupun bagi pemudik yang melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheuni Lampung.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar bersama Kapolda Banten, kepala BPTD Banten dan PT. ASDP Fery Indonesia sepakat mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi kepadatan penyebrangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni.

Kebijakan bersama itu dikeluarkan berupa memberikan pelayanan penyebrangan pembelian tiket kepada pemudik secara manual (ofline) bagi pemudik yang sudah melakukan perjalanan atau berada di buffer zone (rest area) namun belum memiliki tiket dengan keberangkatannya melalui Pelabuhan Ciwandan. 

Pada kesempatan tersebut Kapolda Banten juga kebijakan dalam mengatasi antrian kendaraan menuju Pelabuhan Merak dengan mengalihkan kendaraan angkutan barang ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara.

Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus hadir untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran 1445 H.

“Saya pastikan Pemerintah Daerah hadir untuk memberikan solusi-solusi yang bisa mendukung dan membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik. Kita persembahkan mudik yang baik ini untuk masyarakat”, tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen (Pol) Abdul Karim, untuk menjaga kelancaran Mudik Lebaran 2024, mengimbau pemudik yang hendak melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheuni Lampung untuk membeli tiket secara online sebelum keberangkatan.

“Saya mengimbau bagi pemudik yang masih ada dirumah atau yang belum melakukan pembelian tiket sebaiknya jangan dulu ke Pelabuhan Merak. Beli tiket dulu baru menuju ke Pelabuhan. Jangan go show atau dari rumah berencana membeli tiket di Pelabuhan Merak atau di rest area”, imbaunya

Meski demikian, pada Sabtu, 6 April 2024, Kapolda mengakui, terdapat pemudik yang belum memiliki tiket, namun terlanjur sudah berada di Pelabuhan Penyebrangan Merak atau sudah menuju Pelabuhan Merak.

Atas kondisi tersebut Polda Banten, Pemprov Banten dan PT ASDP Merak, memberikan pelayanan pembelian tiket penyebrangan secara manual khusus hari itu, 6 April 2024. Pelayanan penjualan tiket dilaksanakan pada loket-loket resmi PT ASDP yang berada di buffer zone/daerah penyangga (rest area).

“Pelayanan pembelian tiket itu dapat dilakukan secara langsung (manual) diloket resmi PT. ASDP Fery Indonesia yang berada di setiap buffer zone (rest area),” kata Kapolda. 

Dan, menurut Kapolda, pelayanan penyebrangan atas tiket tetsebut, tidak di Pelabuhan Penyebrangan Merak, tapi di Pelabuhan Ciwandan yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Pelayanan pembelian tiket itu dapat dilakukan secara langsung (manual) diloket resmi PT. ASDP Fery Indonesia yang berada di setiap buffer zone (rest area).

“Jadi hari ini bagi pemudik yang belum memiliki tiket tetap akan dilayani. Ini kebijakan kami dengan Pemerintah Daerah termasuk instansi ASDP sebagai pengelola pelabuhan kita sepakat”, ungkapnya. (***)

*Provinsi Banten 

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Polres Aceh Barat Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Rohingya kepada Kejaksaan

Published

on

Penyerahan empat tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan etnis Rohingya oleh Polres Aceh Barat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat (Foto : @www.acehprov.go.id)

Meulaboh, goindonesia.co – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat menyerahkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan etnis Rohingya kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada Kamis (16/5/2024).

“Selain tersangka, polisi juga membawa barang bukti terkait kasus tersebut,” kata Kasatreskrim Polres Aceh Barat, Iptu Fachmi Suciandy, mewakili Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana.

Fachmi Suciandy menjelaskan bahwa penyerahan ini dilakukan setelah berkas perkara tahap pertama dinyatakan lengkap oleh jaksa, setelah melalui proses penelitian yang menyeluruh.

“Hari ini kita menyerahkan empat orang tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Satreskrim Aceh Barat berhasil meringkus empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan etnis Rohingya di perairan Aceh Barat. Kasus ini bermula dari insiden kapal yang membawa puluhan etnis Rohingya mengalami kecelakaan di laut pada 20 Maret 2024.

Keempat tersangka yang merupakan warga Aceh ditangkap di lokasi yang terpisah. Kepolisian juga masih memburu empat tersangka lainnya yang diduga terlibat dan kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto, yang menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, menyampaikan bahwa seluruh berkas dan tersangka telah diterima oleh pihaknya. Selanjutnya, kasus ini akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Meulaboh.

“Hari Senin nanti akan kami serahkan berkas kasus terdakwa ke Pengadilan. Sementara terdakwa akan tetap ditahan atau dititip di Lapas Meulaboh,” katanya.

Adapun identitas keempat tersangka yang diserahkan penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat adalah: HS (33), wiraswasta, warga Desa Peuneulop, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan. M (46), nelayan, warga Desa Kuta Iboh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, dan HI (25), warga Drien Kipah, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, juga E (49), warga Desa Peuneulop, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan.

Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwenang mengingat dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan dari penyelundupan etnis Rohingya.

Kepolisian bersama Kejaksaan Negeri Aceh Barat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. (***)

*Pemerintah Provinsi Aceh

Continue Reading

Berita Provinsi

Puncak HUT ke-44 Dekranas, Syukuran Hingga Pawai Budaya

Published

on

Defile kontingen PKK dan Dekranasda Provinsi Kaltara (Foto : @diskominfo.kaltaraprov.go.id)

Surakarta, goindonesia.co – Dibuka langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi), rangkaian kegiatan HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) diselenggarakan di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah pada Rabu (15/5) pagi dengan pemukulan gong serta pemotongan tumpeng.

Hadir pula Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin, istri walikota Surakarta Selvi Ananda, anggota OASE Kabinet Indonesia Maju (KIM), dan ketua Dekranasda provinsi serta kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dekranas yang ke-44 tahun 2024. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka Dekranas Expo 2024,” ucap Iriana.

Sementara itu, Ketum Dekranas, Wuri Ma’aruf Amin menyampaikan, selama 44 tahun ini Dekranas menjadi tonggak dalam pengembangan kerajinan dan produk kekayaan Indonesia untuk bisa dilirik di mata internasional. Karena itu, istri wakil presiden ini meminta para pelaku usaha terus adaptif, menjaga kualitas produk, dan terus memperluas jaringan pemasaran.

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj Rachmawati, SH usai menghadiri acara pembukaan mengaku gembira dan mendapat motivasi baru dalam pengembangan dan pengenalan kerajinan khas Kaltara. “Dengan tema HUT tahun ini Tumbuh Bersama Majukan Warisan Bangsa, kita diajak untuk kembali pada kearifan lokal sebagai warisan budaya bangsa. Kearifan lokal ini kemudian kita gandengkan dengan produksi kerajinan khas Kaltara, termasuk juga pariwisata, kuliner dan sebagainya,” tutur Rahmawati.

Ia juga mengajak para pengurus Dekranasda kabupaten/kota di Kaltara agar memperhatikan regenerasi pengrajin yang ada. Mengambil contoh wastra (Sansekerta: kain tradisional), istri Gubernur Kaltara ini melihat banyak peluang untuk kreatifitas dan inovasi tanpa meninggalkan tradisi. “Anak-anak muda ini kan penuh dengan ide baru dan segar. Wastra ini bisa dikembangkan motif dan warnanya menyesuaikan tren yang ada. Sehingga wastra bisa dikreasikan untuk tampil modis. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan, workshop dan sebagainya ke anak muda termasuk pelajar,” bebernya.

Usai acara syukuran, kegiatan dilanjutkan dengan parade budaya nusantara yang menampilkan defile kontingen PKK dan Dekranasda serta mobil hias kriya dan budaya yang dilepas oleh Ibu Negara di kawasan Taman Sriwedari.

Ribuan warga Surakarta memadati sepanjang jalan yang dilalui peserta, menikmati berbagai kesenian daerah, mulai dari tarian tradisional, musik, hingga pakaian adat khas masing-masing daerah. 

Sebanyak 102 kendaraan hias dari 38 daerah, dengan total defile sepanjang 2,3 kilometer, menampilkan sekitar 2.000 peserta yang mengenakan busana adat dari berbagai provinsi di Indonesia.

Hj Rahmawati sendiri sempat berpartisipasi ketika mobil hias Kaltara melewati panggung VIP. Didampingi Wakil Ketua Harian Dekranasda Kaltara, Sekretaris Dekranasda Kaltara serta Sekretaris Umum TP-PKK Kaltara, ia turut menari bersama penari yang mengiringi mobil hias Kaltara. (***)

*Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Continue Reading

Berita Provinsi

Pertanian di Rohil Cukup Membantu Kebutuhan Pangan di Riau

Published

on

Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sumatera yang digelar Hotel Pangeran di Riau, Pekanbaru (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani mengatakan Provinsi Riau mengalami inflasi dari komoditas pangan karena kondisi lahan pertanian yang sedikit berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Dimana, mayoritas lahan yang ada di Riau merupakan lahan gambut.

“Mayoritas lahan kita lahan gambut. Lahan kita tidak ramah untuk budidaya pertanian,” ujarnya, Kamis (16/5/2024).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sumatera digelar di Riau, Pekanbaru. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Elly mengungkapkan, kalau Provinsi Riau disuruh menanam sawit, pasti akan cepat. Namun untuk pangan lainnya seperti cabai dan bawang masih sangat kurang.

“Begitulah kondisi di Riau, mau membenahi harus dari sisi hulu dulu. Kalau disuruh nanam sawit, cepat. Tapi untuk pangan lain harus kita akui kita ketergantungan pada daerah pemasok,” imbuhnya.

Elly mengakui, stok pangan di Riau bergantung kepada daerah pemasok bahan tersebut, terutama Provinsi Sumatera Barat. Ia jelaskan, untuk komoditas yang dihasilkan oleh Provinsi Riau yaitu bawang merah baru terpenuhi 0,99% sedangkan beras 25%. 

“Kami sudah meningkatkan kelompok tani di Rohil. Rohil cukup membantu untuk meningkatkan produktivitas padi,” katanya.

Ia jelaskan, mengenai permasalahan pangan ini Pemprov Riau sudah sering bekerjasama dengan Bank Indonesia. Namun masalahnya bukan di pupuk, namun lahan yang akan dipupuk nantinya.

“Memang permasalahan dari hulu tidak mendukung budidaya pertanian, tapi kita mengharapkan adanya perbaikan dari sana, dari awalnya,” jelasnya. (***)

*BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Continue Reading

Trending