Pemasangan Plang Peringatan sebagai langkah tegas penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang di kawasan Lembah Anai (Foto : @sumbarprov.go.id)

Tanah Datar, goindonesia.co – Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang di kawasan sekitar Lembah Anai, tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kementerian ATR/BPN bersama dengan BWS Padang, BKSDA KLHK serta Forkopimda Sumatera Barat, pada Jumat (31/05/2024) melakukan langkah konkret penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang di kawasan Lembah Anai melalui penindakan secara langsung berupa Pemasangan Plang Peringatan.

Pemasangan plang dilakukan di dekat Masjid Hidayatullah, persis di depan bangunan rangka baja yang terbengkalai (Rest Area & Hotel PT HSH) tidak jauh dari kawasan pemandian Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung.

Kegiatan ini disaksikan langsung Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen PPTR ATR/ BPN, Ariodilah Virgantara, Kadis BMCKTR Sumbar Era Sukma, Kadis Kominfo Sumbar Siti Aisyah, perwakilan dari BWS Padang, Forkopimda dan pemilik bangunan.

“Alhamdulillah, hari ini secara bersama-sama Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Tanah Datar, BWS Padang, BKSDA LHK, dan Forkopimda Sumatera Barat telah memasang plang peringatan sebagai tindak lanjut dari sanksi administratif yang sudah dikenakan sebelumnya,” ungkap Ariodilah.

“Kedepannya diharapkan pemilik bangunan untuk dapat melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak berijin tersebut sebagai sanksi administratif paling optimal, dan jika tidak dipenuhi maka akan dilakukan pengenaan sanksi yang lebih tegas.”

Untuk diketahui bahwa upaya ini merupakan proses penertiban pemanfaatan ruang di Kawasan Lembah Anai telah berlangsung cukup lama sejak tahun 2018, akan tetapi tidak diindahkan. Pada bulan Mei 2024 rencananya akan dilaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang melanggar diantaranya Kafe Xakapa dan Rest Area & Hotel PT HSH. 

Namun demikian, eksekusi oleh alam melalui banjir bandang/galodo telah datang lebih dahulu. Pascabanjir bandang, pemerintah berkomitmen untuk menertibkan sisa bangunan melanggar yang masih berdiri di Kawasan Lembah Anai, untuk menghindari semakin besarnya kerugian nyawa dan harta benda.

Diharapkan dengan pelaksanaan sanksi hari ini dapat menjadi efek jera bagi pemilik bangunan tidak berijin lainnya agar tidak memanfaatkan bangunan di kawasan yang tidak sesuai yang berpotensi menimbulkan bencana dan korban jiwa. 

Kementerian ATR/BPN mengapresiasi ketegasan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Tanah Datar dalam melaksanakan aksi konkret untuk menegakan aturan secara keberlanjutan di Kawasan Lembah Anai. 

“Kami minta seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama secara konsisten menjaga Kawasan Lembah Anai pada saat ini dan selanjutnya,” tutup Direktur Ariodila.

Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah juga mengingatkan masyarakat yang ingin beraktifitas di kawasan Lembah Anai, untuk mematuhi aturan yang ada demi keamanan dan keselamatan. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

“Mengubah Musibah Menjadi Berkah” menjadi tema Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Barat bersama Indojalito yang diadakan di Kantor Camat Sungai Pua (Foto : @sumbarprov.go.id)

Kabupaten Agam, goindonesia.co – Trauma healing bagi perempuan yang terdampak bencana alam di kabupaten Agam “Mengubah Musibah Menjadi Berkah” menjadi tema Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Barat bersama Indojalito yang diadakan di Kantor Camat Sungai Pua, Kamis (30/05/2024).

Bencana banjir bandang atau galodo yang beberapa waktu lalu meninggalkan duka mendalam, tidak hanya merenggut nyawa, memusnahkan pemukiman, dan lahan pertanian masyarakat tapi juga menimbulkan trauma yang amat sangat mendalam.

Trauma healing pada warga yang merasakan masa sulit akibat tertimpa bencana perlu untuk dilakukan. Ini karena mereka cenderung akan dihantui rasa cemas yang berlebihan apabila bencana tersebut datang kembali. Trauma healing dapat menjadi langkah rehabilitasi yang tepat bagi para korban bencana untuk bisa menyembuhkan diri dari tragedi memilukan pasca bencana.

Pada kesempatan ini ketua DWP Sumatera Barat Ny. Lina Hansastri juga menyampaikan simpati dan dka yang mendalam atas musibah yang terjadi. Selain itu beliau juga mengingatkan bahwa bantuan baik dari presiden, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah itu menandakan masyarakat tidak sendiri dalam memulihkan situasi saat ini.

“Kami mohon maaf tidak cepat untuk kesini terkendala operasional, tapi Alhamdulilah kita tidak sendiri menghadapi musibah ini baik dari presiden, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya membantu memulihkan kondisi pasca bencana” ucap Lina.

“Selain Trauma Healing untuk anak dan ibu, ada sedikit bantuan dari kami DWP Sumbar dan Indojalito, yang semoga bisa sedikit membantu meringankan kebutuhan bapak ibu,” Tutup Lina pada Pembukaan Trauma Healing Bagi Perempuan Yang Terdampak Bencana Alam Di Kabupaten Agam.

Bantuan yang diberikan berupa Donasi dari DWP Provinsi Sumbar dan Indojalito, sebesar Rp13,5 juta yang langsung diserahkan ke Sekda Kabupaten Agam Edi Busti dan 120 Paket makanan ringan untuk anak-anak yang langsung dibagikan di lokasi bencana Nagari Koto Tuo Kabupaten Agam. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Kota Subulussalam (Foto : @www.acehprov.go.id)

Subulussalam, goindonesia.co – Kapolres Subulussalam AKBP Yhogi Hadisetiawan hadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan jarga pangan serta pengendalian inflasi Kota Subulussalam, di halaman mapolsek Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Rabu (29/5/2024).

Kegiatan dihadiri Pj Wali Kota Subulussalam Azhari, Dandim 0118/Subulussalam Letkol Inf. Un. Wahyu Nugroho, Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam, H. Badalsyah, Kapolsek Simpang Kiri IPDA Hamonangan, serta masyarakat Kota Subulussalam.

Dalam kesempatan lain Kapolres Subulussalam mengatakan gerakan pangan murah bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Gerakan pangan murah ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan harga bahan pangan yang terjangkau, kita dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, gerakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota subulussalam,“ ucap Kapolres Subulussalam.

Adapun jumlah harga sembako murah antara lain, Beras Premiun 5 Kg Rp68.000, Beras SPHP 5 Kg Rp60.000, Minyak Bimoli Spesial 2 Liter Rp34.000, Daging Ayam Boiler 2 Kg Rp56.000, Telur Ayam 1 Papan Rp45.000, serta Gula pasir 2 Kg Rp30.000. (***)

*Pemerintah Provinsi Aceh, @www.acehprov.go.id